Sunday, October 29, 2006

Kata Prabowo: "Saya tetap Panglima."

(Sebuah Wawancara)
Berfoto seusai wawancara dengan Prabowo Subianto (kanan)



Nama Prabowo Subianto Djojohadikusumo pernah menjadi buah bibir semasa karier militernya. Promosi demi promosi ia dapatkan, hingga sebelum usia 50 (persisnya 47 tahun) ia sudah menjadi salah satu panglima di lingkungan TNI: pada 1998 ia diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Ketika Soeharto lengser dan B.J. Habibie naik menjadi Presiden, tak lama kemudian ia pensiun dari militer. Banyak cerita dramatis yang berkembang di seputar berhentinya salah seorang putra begawan ekonomi, Alm Soemitro Djojohadikusumo itu. Namun Prabowo sendiri tampaknya tidak ingin menoleh ke belakang. Pria yang dilahirkan pada 17 Oktober 1951 itu memutuskan untuk terjun sepenuhnya ke dunia bisnis.

Tuesday, April 18, 2006

Sarwono: "Jakarta Terdesak!"



‘Jakarta Terdesak!’


Jakarta akan genap berusia 477. Salah satu hadiah yang cukup bernilai bagi Ibukota ini adalah empat orang Senator perwakilan DKI yang dipilih langsung oleh publik. Banyak yang berharap kehadiran mereka—Mooryati Soedibyo, Marwan Batubara, Biem Benyamin dan Sarwono Kusumaatmadja—akan memperkuat daya tawar publik terhadap perumusan kebijakan pembangunan di DKI .

Apakah demikian?

WartaBisnis menemui Sarwono Kusumaatmadja, salah seorang Senator dari DKI Jakarta, Jum’at 28 Mei 2004 lalu untuk sebuah wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran apa sebenarnya masalah yang sangat mendesak dirasakan oleh publik Jakarta dan bagaimana hal itu ditangani. Dalam wawancara lebih dari satu jam di kantornya sebagai salah seorang penasihat Dewan Maritim, di Jakarta, ia menjelaskan bahwa orang Jakarta sebenarnya seringkali terganggu oleh hal-hal kecil. Sebut contoh, transparansi kebijakan publik, antara lain dalam pengurusan surat-surat tanah, SIM dan sejenisnya. Masalah lain, menurut dia, yang banyak dikeluhkan konstituennya adalah kelangkaan minyak tanah, tingginya angka pengangguran dan musibah banjir. Berikut ini penuturan Sarwono kepada wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Marhaenis dan wartawan foto Alfian Kartim.

Andrew Steer



Indonesia Sudah Keluar dari Krisis

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, bicara blak-blakan tentang aneka soal, mulai dari pencabutan subsidi BBM, defisit APBN dan peran investor domestik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) akan berlangsung 19 Januari 2005 nanti di Jakarta. Sidang antara Pemerintah dengan forum negara-negara donor untuk Indonesia itu antara lain akan membicarakan komitmen pinjaman dari para negara donor. Itu sudah cerita rutin. Namun, kali ini sidang CGI mempunyai format berbeda. Sidang akan dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, bukan oleh Bank Dunia sebagaimana dulu. Apakah perubahan ini akan sangat menentukan?

Bagi Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, jawabannya adalah ya. Sebab dengan demikian agenda sidang akan ditentukan oleh Pemerintah. Memang sebelum sidang, sudah berlangsung diskusi antara Bank Dunia dan pihak Pemerintah. Tetapi keputusan tentang agenda sidang ada di tangan Pemerintah. "Pemerintahlah yang memutuskan apa yang akan dibicarakan. Kami membantu untuk mewujudkannya," kata Andrew Steer.

Bertubuh jangkung dan ramping, Andrew Steer agak berbeda dibanding sejumlah country director Bank Dunia pendahulunya. Steer berpembawaan lebih riang dan kocak, banyak membuat lelucon bahkan dalam forum yang sangat serius. Ini tampaknya banyak membantu melembutkan citra Bank Dunia yang selama ini dikesankan serba serius dan agak tertutup. Di bawah kepemimpinan Steer, Bank Dunia perwakilan Indonesia tampil lebih bersahabat dan low profile. Itu bukan hanya tampak pada bagaimana Bank Dunia melayani wartawan, tetapi juga terlihat dari bagaimana Steer mengemukakan pendapatnya tentang aneka kebijakan Pemerintah.

Tong Djoe



"Kalau You Takut Susah,
You jadi Susah"


Tong Djoe, ‘pengusaha di segala rezim,’ pelobi ulung dan pialang revolusi, bicara tentang presiden-presiden yang pernah dia bantu. Juga rahasia bagaimana ia tetap survive walau zaman berubah.

Kini usianya sudah 79. Ramping, lincah dan segar, ia masih bisa berjalan dan bergegas dengan cepat, misalnya, untuk mengejar suatu acara. Pada beraneka perhelatan, tiap orang yang menyapa dia selalu dia balas dan layani dengan ramah. Tetapi ia selalu punya kata-kata yang elok untuk segera dapat berpamitan, sehingga ia bisa melenggang kembali menemui kenalan-kenalannya yang lain.
Itulah Tong Djoe, pengusaha ‘segala rezim,’ yang bisnisnya dan peranan dirinya tampaknya tak lekang dimakan waktu. Ia sudah berbisnis sejak zaman Bung Karno. Ia dikenal sebagai pelobi ulung di kalangan pemerintahan dalam dan luar negeri. Dari dulu hingga sekarang. Ia mempertemukan sejumlah presiden Indonesia dengan kepala negara lain. Ia menjembatani penguasa dan pengusaha. Foto-foto dirinya di kantornya, menunjukkan bagaimana ia kerap menjadi orang di belakang layar dalam tiap pertemuan penting sejumlah kepala negara.
Di usia 17, Tong Djoe sudah bekerja di kapal. Di masa revolusi ia membantu perjuangan kemerdekaan dengan menyuplai bahan sandang, pangan, bangunan dan senjata. Ia adalah satu dari pengusaha yang dekat dengan Soekarno, sebagian karena jasa-jasanya membantu revolusi. Seorang ahli sejarah, Mestika Zed, bahkan menjulukinya sebagai ‘pialang revolusi’ karena jasanya menjembatani kelebihan pasok pangan di Sumatera untuk dialihkan ke Jawa yang justru kekurangan.
Di zaman Soeharto, bisnis Tong Djoe tetap berkibar, walau ia mengaku tidak akrab dengan ‘jenderal tersenyum’ itu. Tong Djoe justru dekat dengan salah satu orang dekat Pak Harto, Ibnu Sutowo, pendiri dan direktur utama pertama Pertamina. Menekuni bisnis perkapalan, Tong Djoe membangun Grup Tunas, grup bisnis yang namanya adalah pemberian dari Ibnu Sutowo. Tunas adalah perusahaan pertama Tong Djoe di Singapura yang cukup disegani. Gedung Tunas di Anson Road, Singapura, pada 1973 (ketika selesai), bertingkat 31, merupakan gedung tertinggi di Singapura waktu itu.
Di zaman Abdurrahman Wahid menjadi presiden, nama Tong Djoe berkibar penuh, terutama karena sang presiden banyak memintai nasihat dari dirinya. Tong Djoe, misalnya, pernah dimintai pendapat oleh Gus Dur tentang bagaimana mengajak kembali pengusaha Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Atas jasa Tong Djoe pula Menteri Senior Lee Kuan Yew bersedia diangkat jadi penasihat presiden Indonesia. "Sayangnya, dia diangkat sebagai penasihat tetapi nasihatnya tidak pernah diminta. Seharusnya undang dong dia ke sini," kata Tong Djoe, mengenang.
Kamis, 19 Agustus 2004, lewat percakapan telepon yang singkat, WartaBisnis tak menemukan kesulitan membuat janji wawancara dengan dirinya. "Datang saja besok, jam lima," kata dia sembari memberitahu alamat kantornya di jalan Gunung Sahari Jakarta. Wawancara itu hampir saja batal, karena ketika ditemui di tempat yang ia janjikan keesokan harinya, Tong Djoe sudah bersiap hendak berangkat ke sebuah pameran lukisan. "Maaf. Saya harus menghadiri pameran itu," kata dia. Tetapi ia tidak kehabisan akal. "Bagaimana kalau kita berbincang sambil berangkat ke pameran itu?," usul dia. Sebuah tawaran yang harus diterima, karena Tong Djoe tak punya banyak waktu lagi. Setiap Jum’at, dia kembali ke Singapura untuk ‘kembali’ lagi ke Jakarta pada hari Seninnya.
Maka wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari dan Agung Marhaenis mewawancarai Tong Djoe di perjalanan yang macet menuju hotel Sahid Jakarta. Tak mudah mengikuti alur bicaranya yang sering melompat-lompat serta Bahasa Indonesia-nya yang kelihatannya banyak dipengaruhi dialek Singapura dan Malaysia. Di pameran itu, ternyata perhatiannya tak bisa ia pusatkan pada lukisan-lukisan. Ia mengajak WartaBisnis duduk di pojok sebuah kafe, memesan minuman dan siap ditanyai lebih banyak. "Masih banyak waktu untuk lukisan-lukisan itu. Sekarang, saya ingin berbicara dengan Anda, sahabat-sahabat saya yang baik," kata dia, sambil memesan jus jeruk dingin. Satu jam kemudian WartaBisnis baru diizinkan pamit.
Berikut ini petikan wawancara tersebut.
Anda dikenal sebagai pengusaha yang mampu bertahan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Rezim berganti tetapi Anda tetap bisa dekat dengan penguasa. Kenapa Anda bisa?
Tong Djoe
: Caranya kita bangun bersama, kita bikin bersama. Saling menghormati orang, bikin orang untung. Kalau ada sesuatu kekurangan dia, kita ingatkan. Dia dengar baik, kalau tidak dengar kita sudah sampaikan.
Anda masih sering bertemu dengan keluarga Bung Karno?
Kalau dulu masih. Ya, sekarang tetap lah.
Diantara keluarga itu siapa yang paling dekat?
Ya Guntur lah. Guntur baik.
Kenapa bukan Ibu Mega?
Dulu kan Fatmawati titip dia kepada saya. Jadi ya bagaimana pun saya sangat menghormati dia. Dia masih anggap saya Om. Maka itu kita tidak ada siapa yang salah yang benar. Orang itu sering salah mengerti tentang kedekatan saya dengan para penguasa. Seperti dulu, Fatmawati bilang, "Tong Djoe ini anak-anak dititip ke Tong Djoe." Lalu itu disalah mengerti. Dulu ada pembantu Pak Harto bertanya kepada saya kenapa Tong Djoe melindungi keluarga Bung Karno? Padahal itu kan karena dititipkan kepada saya. Tetapi di situ saya menghormati Pak Harto. Dia merangkul. Kita jangan salah-menyalahkan. Kita sering cepat emosi, cepat iri hati, cepat tersinggung. Jadi kadang-kadang kalau butuh, kita gampang janji, tapi kita suka cepat lupa. Ini saya cerita pengalaman. Ini saya tidak ada bersangkutan sama siapa. Mari kita bersama membangun rumah kita supaya besok Indonesia lebih baik. Termasuk saudara. Jangan mengadu satu dan lain. Nanti menyesal dan kecewa. Itu yang harus diperhatikan.
Anda sempat juga dekat dengan Pak Harto?
Dulu dengan Pak Harto kurang dekat. Ibu Tien pernah bilang kenapa tidak datang ke rumah kita? Saya bilang Bapak dan Ibu masih sibuk, saya tidak ingin bikin Bapak dan Ibu semakin sibuk.
Jadi kurang dekat?
Ya kita hormat dengan dia. Dia orang kerja dengan baik. Dia kerja benar. Cuma rakyat belum mengerti.
Maksudnya?
Misalnya maju untuk pembangunan. Namun ada satu kekurangannya, pembangunan dilakukan bertumpuk di pusat. Maka saya bilang waktunya Bapak membangun daerah. Untuk apa? Untuk membuat antardaerah itu makin lama makin dekat. Misalnya kamu punya, saya tidak punya. Saya akan iri.
Anda juga dikenal dekat dengan Gus Dur. Bisa cerita?
Dia punya bapak kan dekat dengan saya. Dulu bapaknya menteri agama.
Ketika itu Anda sebagai apa?
Saya dulu sebagai orang bebas. You tanya orang lain lah Tong Djoe siapa.
Apa yang paling berkesan dari Gus Dur?
Dia mau kerja baik. Tapi dia sendiri. Sebab mata dia kurang lihat. Akhirnya dia sendirian. Dia ingin supaya bangsa ini maju. Habibie juga ingin bangsa Indonesia baik, ia membangun demokrasi.
Kalau dari Megawati apa yang istimewa?
Dia sudah mengalami. Dia kan satu-satunya yang lahir di Yogya. Sampai pindah kekuasaan. Dia mengalami ujian yang sedemikian. Begitu. Dia mengalami segala masalah, tapi ada bukti akhir-akhir ini menjadi tenang. Soal maju kan itu tergantung kita bersama-sama.
Dari SBY?
Dia tahu Indonesia adalah negara besar. Dia dari Angkatan Bersenjata. Cuma kita harus bilang dia berbuat apa untuk Indonesia, untuk rakyat.
Dari dua kandidat presiden ini, apa yang Anda harapkan?
Yang penting untuk rakyat itu adalah punya pekerjaan. Lalu menyediakan suatu ketenangan. Setelah itu, agar orang percaya pada pemerintah, maka pemerintah harus memperhatikan dan memelihara rakyat, antara lain dengan membuat biaya pendidikan murah. Kita harus mengetahui bahwa Indonesia itu lama dijajah. Sekarang kita mau betul-betul kita dikasih kesempatan untuk pendidikan. Kesempatan untuk berusaha. Dulu kita kan masih bayi, sekarang kita kan sudah jadi ‘tuan rumah’. Kita tentu tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, supaya kita isi-mengisi. Tidak ada apa yang dikatakan itu musuh. Itu enggak ada. Kita mesti saling percaya, saling menghormati, saling mengisi.
Sebagai seorang sesepuh masyarakat Tionghoa, Anda punya keinginan khusus tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap masyarakat minoritas, seperti Anda?
Itu bukan soal Tionghoa-nya. Yang perlu diperhatikan adalah di Indonesia itu tidak ada pemisah-misahan satu dengan lainnya. Jangan kita dipisahkan. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban supaya rumah ini tenang dan berwibawa.
Tetapi dikabarkan masih banyak teman-teman Anda yang belum pulang ke Indonesia. Bagaimana cara mengajak mereka kembali?
Oh itu lain. Kalau dagang internasional itu persoalannya kita mesti bikin orang percaya, kita harus bikin orang merasa aman. Sebagai pemerintah berikanlah contoh yang baik. Itu yang penting. Semua manusia dan warga negara menginginkan rumah tangga yang baik. Sopan dan ajak anak-anak menjadi anak yang baik. Tidak ada yang ingin rumah kita dirusak sendiri. Dulu Gus Dur tanya kepada saya, "Tong Djoe, kenapa orang Tionghoa lari?" Saya bilang pasti lari dong. Kalau orang tidak punya senjata untuk mempertahankan diri sendiri, lalu dipukul, apakah Anda tidak akan lari? Tetapi saya katakan mereka harus pulang. Ini kan rumah mereka, masak enggak pulang? Tetapi kita mesti bikin ketenangan. Nanti orang pulang sendiri.
Dari dua kandidat Presiden, siapa yang menurut Anda paling mampu mewujudkan ketenangan yang Anda katakan?
Ya dua-dua saya kira tujuannya sama. Cuma caranya berlainan, hidup berlainan. Mungkin kalau saya jalan di sini lebih cepat, yang situ lihat bisa lebih cepat.
Anda berbisnis di sektor maritim. Bagaimana sebaiknya memajukan sektor ini?
Kita dulu tidak punya apa-apa toh bisa. Dulu pemerintah kan belum tahu. Semua armada pelayaran orang asing punya, tetapi kenapa bisa jadi kita? Pengangkutan juga mahal waktu itu. Pengangkutan lebih mahal dan minyak. Hanya, pemerintah minta orang asing ini menentukan pengangkutan berapa minyak berapa. Maka di maritim kita mulai bertanggung jawab dan mulai bangun PELNI. Waktu itu kita masih kurang pengalaman. Seperti ketika Ibnu Sutowo membangun industri minyak. Tetapi Anda lihat, sekarang orang-orang hidup di situ. Sayangnya orang-orang masing-masing ribut sendiri. Kita mau bilang apa?
Sebaiknya negara Maritim mana yang bisa kita contoh?
Bukan kita contoh. Kita punya hasil bumi. Kalau kita tidak punya pengangkutan kita kan tergantung orang. Kita dulu tidak punya apa-apa bisa bikin sampai hari ini punya apa-apa. Minyak, misalnya, dibangun Pak Ibnu dengan teman-temannya. Tapi waktu itu sepaham dan sehati.
Sekarang tampaknya sebaliknya, saling berebut. Misalnya, kini ada kontroversi tentang siapa yang harus menguasai pelabuhan…
Jangan lah. Jadi jangan, tiba-tiba bagi ini, bagi ini. Nanti lama-lama kita dipotong (seperti) kue. Kita harus hati-hati. Otonomi daerah itu baik, tetapi harus satu kebijakan. Kasih satu hak supaya bisa berkembang. Tapi kita mesti punya master print yang jelas. Apa sudah perlu dibangun atau belum waktunya dibangun? Kita harus hitung kebutuhan internasional apa. Itu orang selalu bisa bilang kaya. Orang kaya itu tidak selalu uang. Ini hari bisa punya uang, besok tidak punya uang. Kaya yang sebenarnya adalah yang tak bisa dirampas orang. Itu baru kaya. Tidak bisa dirampas orang itu apa? Seperti adik-adik punya kepandaian. Punya sahabat, hubungan, itu yang tak bisa dirampas orang. Kalau yang kaya itu uang itu tidak bisa terus. Uang itu hanya kertas.
Anda kelihatannya menyimpan kekecewaan. Ada cita-cita Anda yang belum tercapai?
Kalau Indonesia belum maju saya sedih.
Maksud kami, ada cita-cita pribadi yang belum terwujud?
Apa sih. Tidak ada yang susah.
Sudah tercapai semua?
Bukan tercapai semua. Kita sudah berusaha dan tidak macam-macam. Kalau kerja jangan takut susah. Kalau you takut susah, you jadi susah. Siapa pun bisa habis. Yang penting bisa kerja.
Masih berhubungan dengan teman-teman pengusaha?
Masih. Tidak ada pengusaha yang tidak dekat dengan saya. Kita saling berkawan, saling bisa berusaha untuk baik. Kita jangan berkelahi, kita berkawan saja.
Siapa pengusaha yang paling dekat dengan Anda, Om Liem?
Om Liem itu dia banyak bantu orang. Tapi saya selalu ingatkan sejak dulu tahun 80-an, jangan terpaksa. Banyak orang ingin jadi dia. Jadi kita kasih kesempatan orang yang ingin dibantu, yang ingin maju. Dulu pernah ada orang yang paling kaya Oei Tiong Ham. Di zaman Bung Karno semua hartanya disita. Itu karena politik. Nama dari politik itu apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Membuat undang-undang. Kalau ada kuasa membuat undang-undang itu berarti ada kuasa mengubah yang benar.***
© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 30, September 2004

Monday, April 17, 2006

Robby Djohan




Beri Kesempatan kepada Anak-anak Muda

Robby Djohan mendesak agar bankir-bankir tua memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk memimpin. Ia sendiri kini serius memikirkan masalah pendidikan dan nasib orang-orang kecil.

Sinar matahari berlimpah menembus ruang kerjanya yang luas, berdinding kaca, di lantai 25 gedung Graha Niaga Jakarta. Meja kerjanya berada di tengah ruangan. Dari sana Robby Djohan bisa memandang ke bawah, ke jalan raya yang siang itu disesaki kendaraan bermotor. Kelihatan sekali ia ingin menikmati ‘masa pensiunnya’ dari cara berpakaiannya: kemeja bergaris biru-putih-coklat dengan celana kanvas coklat. Ia bersepatu sandal dengan kaos kaki coklat, cocok sekali dengan gaya bicara lu gua lu gua, kebiasaannya.
Robby Djohan, siapa di dunia bisnis yang tak kenal nama itu? Puluhan tahun ia membangun Bank Niaga dari sebuah bank tak dikenal menjadi bank penghasil bankir-bankir top di Indonesia. Dalam hal ini bandingannya mungkin hanya lah bank-bank asing, seperti Citibank. Kadernya ada dimana-mana. Mulai dari Arwin Rasyid, kini di Bank BNI, Agus Martowardoyo di Bank Permata, Emirsyah Sattar di Bank Danamon dan banyak lagi. Ia sempat dijuluki sebagai bankir paling berkuasa ketika ia menjadi direktur utama Bank Mandiri, gabungan dari empat bank BUMN. Ia pula yang ‘menyelamatkan’ Garuda di masa akhir Pemerintahan Soeharto.
Namanya mulai dikenal ketika kariernya melesat di Citibank, di akhir tahun 60-an. Ia merupakan orang Indonesia pertama di bank itu yang mengikuti Executive Development Program. Program semacam itu pula yang ia adopsi dan dia bawa ke Bank Niaga. Para koleganya menganggapnya sebagai leader pencipta leader. Banyak yang mengingatnya sebagai orang yang temperamental, suka marah dan sangat dominan. Namun, itu justru menambah wibawanya, mengingat telah banyak pekerjaan berat yang ia selesaikan.
"Gua sebenarnya nggak mau terima lu. Tetapi nggak tahu kenapa gua jadi mau ngomong. Mungkin kepancing kali, " kata dia ketika menerima Eben Ezer Siadari dan wartawan foto Alfian Kartim dari WartaBisnis, di ruang kerjanya, Jum’at, 8 November. Ia mengaku sedikit pusing, hal yang menurut dia, kerap ia alami setiap kali puasa. "Oksigen terhambat masuk ke otak saya," katanya. Di meja kerjanya bertumpuk buku-buku teks, bahan kuliah yang akan ia bawakan di program pasca sarjana FE-UI. Mengajar baginya menjadi kenikmatan sendiri, karena dengan demikian ia bisa ‘belajar’ lagi. Mahasiswanya menyenangi dia karena ia tak lagi cerita tentang teori, tetapi teori yang dipraktekkan.
Sepanjang wawancara intonasi suaranya bervariasi, dari keras, pelan, tinggi dan rendah. Di hadapannya ada telepon, tetapi ia lebih suka berteriak memanggil sekretarisnya, di sebelah ruang kerjanya. Gaya bicaranya penuh, bahkan seperti terlalu percaya diri. Tetapi itu menjadi jauh dari kesan sombong, mengingat track record yang sudah ia torehkan. "Ngapain gua masuk partai, gua lebih jago dari partai," kata dia, ketika ditanyakan mengapa ia tak aktif di kegiatan politik. Berikut ini cuplikan wawancara sepanjang lebih dari satu jam itu.

Apa kegiatan Anda sekarang?
Robby Djohan
: Saya melihat banyak sekali perusahaan yang secara operasional masih sehat. Produknya masih bisa dijual, masih ada market, tetapi karena ada persoalan ekonomi, mereka jadi terpengaruh. Mereka menghadapi persoalan finansial, terutama cashflow. Yang kedua adalah mismatch pengelolaan dana dan cukup banyak yang tidak bisa bayar. Maka lewat sebuah kelompok bersama beberapa orang rekan -- mereka dulunya kawan-kawan yang kerja di Citibank, Bank Of America, Chase -- kami membantu restrukturisasi keuangan beberapa perusahaan. Kami bicara dengan manajemennya. Kalau soal restrukturisasi keuangan saya mengertilah. Selain itu banyak waktu saya pakai untuk mengajar. Boleh dikatakan waktu saya 50:50 antara mengajar dan bekerja. (Atas permintaan Rhenald Kasali, Robby mengajar di program pasca sarjana FE UI setiap hari Rabu dan Jum’at, Red)
Seberapa besar skala perusahaan-perusahaan yang Anda bantu itu?
Asetnya di atas Rp100 miliar lah. Kami membantu dalam restrukturisasi keuangan saja. Saya tidak ikut dalam proses manajemen.
Bagaimana biasanya Anda memberi saran dalam penyelesaian masalah mereka?
Problem mereka pada umumnya masalah keuangan. Jadi cashflow. Apa kah akan ditutup dengan meningkatkan modal atau meminjam. Kalau dia pinjam, costnya akan naik. Dan siapa yang mau memberikan pinjaman kalau mereka masih mempunyai problem keuangan. Jadi restrukturisasi itu adalah segala-galanya. Jadi okelah, kita membeli kredit Anda secara lebih murah, kita bayar kepada kreditor lama, nah kemudian kita menambah kredit, tetapi kita harapkan dia (pemilik, Red) juga menambah modal. Jadi restrukturisasi itu bukan cuma kredit, tetapi perbaikan keseluruhan.
Darimana Anda mendapatkan klien, apakah Anda ditugaskan oleh bank?
Kita cari sendiri. Kita tidak tergantung. Kalau ada market, kita masuk. Yang kita tangani juga tidak terlalu banyak, ada empat atau lima lah. Satu perusahaan biasanya kita restrukturisasi empat sampai lima bulan.
Selain itu, apa rencana-rencana baru Anda?
Kok orang tua punya rencana baru. Serahkan pada anak-anak muda. Mimpi saya adalah begitu banyak anak muda di negeri ini, beri mereka kesempatan untuk mewujudkan mimpi mereka.
Ya, tetapi orang sering mengatakan kita belum punya banyak bankir berkualitas, seperti Anda….
Banyak Ribuan. Banyak. Baaaaaanyak. (Robby berkali-kali mengatakan kata banyak). Cuma nggak diberi kesempatan. Seribu bisa saya kasih kamu. Umur 35-40 an. Jadi saya berharap paling tidak yang tua sudah mempersiapkan penggantinya. Langsung mundur tidak mungkin. Tetapi terfikir kah oleh dia siapa yang menggantikannya? Kalau tidak terfikir, dosa itu. Ketika saya tinggalkan perbankan, begitu banyak yang sudah jadi andalan. Itu kebanggaan terbesar yang saya dapat. Bisa nggak orang lain ngomong demikian?.
Jika melihat perbankan kita sekarang, bagaimana Anda menilainya, apakah semakin maju?
Apanya yang maju? Semua masih mengandalkan obligasi rekapitalisasi. Masih konsolidasi. Tetapi kalau Anda bertanya bila dibandingkan tahun 2000 apakah kita sudah maju, oke. Tetapi dibandingkan sebelum krisis, dulu jauh lebih baik. Tetapi saya orang yang optimistis. Dan sekarang adalah kesempatan untuik memikirkan suatu paradigma baru. Biarkan perbankan dikembangkan oleh anak-anak muda. Bank Mandiri mengapa maju? Karena banyak anak muda yang pegang. Dirigennya oke lah Neloe, tetapi dia juga tahu harus mempersiapkan the future generation.
Oh ya, Anda yang ‘membidani’ Bank Mandiri. Bagaimana pendapat Anda tentang bank itu sekarang?
Saya kira cukup baik. Saya tidak tahu mendalam. Tetapi kalau lihat profitabilitasnya bagus dan kemudian mimpi saya tentang IPO Bank Mandiri menjadi kenyataan. Jadi saya menilai itu cukup baik. Jadi saya kira ECW Neloe cukup kompeten. Yang perlu difikirkan lagi untuk Bank Mandiri adalah suatu paradigma yang baru, dimana Bank Mandiri tidak hanya memikirkan hanya profitabilitas, hanya growth, tetapi suatu paradigma baru. Yang saya maksudkan adalah barangkali manajemen itu sudah dipegang oleh anak-anak yang muda, dengan background pendidikan yang lebih baik, otoritas lebih banyak diberikan. Jadi saya fikir Neloe sudah harus memikirkan kalau dia meninggalkan Mandiri, ada suatu paradigma baru di sana. Paradigma baru itu kan suatu kehidupan baru. Negara ini kan juga butuh paradigma baru. Sudah waktunya anak-anak muda ini menentukan hidupnya.
Maksud Anda, paradigma baru itu dirumuskan oleh yang muda-muda itu?
Dipersiapkan oleh Neloe dan krunya tetapi betul-betul anak muda, berpendidikan baik. Tidak jadi soal darimana pun dia, dari dalam atau luar. Yang penting mereka yang terbaik dan beri mereka kesempatan.
Anda dikenal mempunyai banyak kader….
(Robby cepat menukas) Di semua bank ada (kader Robby, Red). Sebut saja, Bank Niaga, Bank Danamon, BNI, BII, Bumiputera, Permata. Semua.
Apakah Anda secara sengaja, by design membentuk mereka?
Bahwa itu terjadi dan mereka sekarang berada di berbagai bank terkemuka, bukan. By design itu adalah ciptakan lah pemimpin sebanyak mungkin. Dan sebagai pemimpin nyatanya mereka kepake.
Sejak kapan Anda menyadari bahwa kader Anda itu itu kelak akan menjadi pemimpin seperti sekarang?
Tidak tahu. Yang penting adalah secara kultur mereka dikembangkan. Tidak saya karbit. Peter B. Stock (presiden direktur Bank Niaga, Red) sudah 20 tahun, sama seperti Agus Martowardoyo (dirut Bank Permata), Emirsyah Sattar (wapresdir Bank Danamon), Arwin Rasyid (direktur Bank BNI), itu kan kerja puluhan tahun. Mereka, ketika ada kesempatan menjadi pemimpin, kita berikan. Berikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya.
Sering memarahi mereka ketika menjadi bawahan Anda?
Wah, itu sudah seperti makan obat, tiga kali sehari.
Biasanya karena apa?
Pengen aja marah. Artinya, saya didik mereka dengan keras.
Pekerjaan Anda yang paling mendapat perhatian adalah ketika membenahi Garuda dan Mandiri. Apa persoalan utama kedua BUMN itu?
Di Garuda itu image. Mengembalikan itu. Semua ada hubungannya dengan image. Operasinya harus baik, kapal terbang baik, keuangan baik. Image adalah yang pertamakali saya harus benahi. Kalau tidak siapa yang mau naik Garuda. Kalau di Mandiri persoalannya adalah bagaimana menggabungkan empat bank. Jadi saya banyak bicara struktur. Bagaimana strukturnya suapaya efisien.
Dulu Anda bukan hanya mengusulkan empat bank, tetapi Bank BNI juga ikut digabungkan.
Saya bicara dengan IMF. Mengapa susah-susah, mengapa BNI ditinggalkan. Mereka tidak bisa jawab. Nanti kegedean, kata mereka tetapi itu bukan jawaban.
Jika dikaitkan dengan skandal BNI sekarang, untung juga BNI nggak ikut…
Justru kalau ikut, itu nggak kejadian. Bagi saya jangan coba-coba.
Kembali kepada mencari orang, pertanyaan klasik untuk seorang CEO adalah bagaimana ia memilih orang-orang terbaiknya. Ketika membenahi Garuda, bagaimana Anda melakukannya?
Saya hanya bawa Emir. (Emirsyah Sattar, sekarang wapresdir Bank Danamon, Red). Kemudian saya lihat (di dalam) siapa yang lumayan,. Kemudian saya tetapkan target. Saya motivasi mereka dan saya beri kesempatan, full authority. Kalau dulu kan harus ditetapkan pimpinan….. Saya pecahkan saja birokrasinya.
Tidak banyak yang berani mendobrak, terutama bila harus berhadapan dengan kekuasaan pemegang saham. Sementara Anda tampaknya justru keras dalam hal ini. Mengapa?
Begini. Sebetulnya good corporate governance (GCG) itu banyak sekali harus mengatur shareholder. Karena mereka adalah pangkal probem di swasta atau pemerintah. Dulu pemerintah begitu kuasa mengatur manajemen. Begitu juga perusahaan milik swasta pri mau pun nonpri, sehingga manajemen hanya melakukan apa yang diinginkan shareholder. Jadi GCG itu seharusnya bagi shareholder. Oleh karena itu hubungan saya dengan shareholder, harus jelas. Kamu mengangkat direksi, kamu menyetujui budget, kemudian kamu menyetujui kalau ada pengeluaran di luar budget. Other than that, saya kerja berdasarkan budget. Jangan ikut-ikutan lagi dong. Kalau ikut, kamu aja deh yang manage, saya berenti. Jangan ada lagi. Nggak bakal benar. Shareholder kan nggak punya kemampuan manajemen.
Menurut Anda, ini masalah khas perusahaan Indonesia?
Itu adalah problem utamanya. Shareholder masih dominan. Saya kira dimana-mana juga begitu. Pemilik lah.
Bagaimana di Bank Mandiri dulu…
Saya di bawah Tanri dia mengerti. Saya bilang kepada dia, kalau shareholder lebih tahu biar saja shareholder yang mengerjakan. Jadi clear pemgertian dia dan saya, dan itu dikatakan sejak awal. Sebab sebagai CEO pun di Bank Mandiri tidak ada keistimewaan buat saya. Bahkan seperti kerja rodi saja.
Sekarang, jika ada yang meminta Anda untuk aktif kembali bidang apa yang ingin Anda geluti sebagai eksekutif?
Nggak ada. Gua pengen maen sama cucu saja. Saya tidak punya ambisi. Tetapi kalau negeri ini masih butuh, saya bersedia. Tetapi tentu bukan dalam posisi eksekutif. Sekarang saya sudah 65 tahun, saya mau ngapain lagi. Tetapi kalau Pemerintah menginginkan saya di suatu lembaga, yang berfungsi mengawasi proses, membuat perencanaan, saya setuju saja. Dan saya percaya negeri ini harus dipegang anak muda. Ngapain saya ikut-ikut.
Sekarang ini yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana pendidikan anak-anak muda ini. Jangan fikirkan perusahaan atau pengusaha deh. Mereka bisa cari jalan keluar sendiri. Sekarang perlu difikirkan adalah anak-anak muda, sekolahnya. Petani-petani kita. Fikirkan lah orang-orang kecil itu. Bagaimana anak kecil melalui sistem pendidikan bisa maju. Bangun pendidikan sebanyak mungkin.
Menurut Anda belum banyak orang berfikir serius tentang ini?
Saya nggak tahu. Yang saya katakan fikirkan mereka. Dan itu saya mau.
Sudah punya pemikiran?
Seratus persen, 1000 persen. Orang tua kan ingin tinggalkan nama. Amalnya. Pendidikan menolong orang kecil, itu yang kita fikirin
Jadi Anda mau jika diminta menangani masalah ini?
Mau.
Sudah ada konsep?
Itu datang sendiri. Begitu saya ke lapangan…. (terhenti) Ke Garuda saya nggak ada konsep, tetapi delapan bulan beres. Konsultan ada konsep tetapi tidak bisa dia lakukan. Begitu saya turun, dan saya lihat persoalannya, bisa diperbaiki.

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 21, Desember 2003

Karier Bankir Top
Nama: Robby Djohan
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 1 Agustus 1938
Pekerjaan:
Kini giat mengajar dan menjadi konsultan keuangan. Juga menjadi komisaris di beberapa bank swasta.
Karier:
Direktur Utama Bank Mandiri (November 1998-)
Direktur Utama Garuda Indonesia ( Februari-Oktober 1998)
Presiden Direktur Bank Niaga (1984)
Managing Director Bank Niaga (1977-1983)
General Manager bank Niaga cabang Jakarta (1976)
Staf bagian umum, Citibank (1967)
Group Head, Citibank (1972-1976)
Pendidikan:
SD St Joseph, Medan
SMP Kanisius, Jakarta
SMP Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Jakarta
SMA PSKD Slamet Riyadi, Jakarta
FE-UKI, Jakarta,
FE-Universitas Padjadjaran, Bandung
Ucapan Populer:
"Hubungan eksekutif dan pemegang saham harus jelas. Pemegang saham mengangkat direksi, menyetujui budget, menyetujui kalau ada pengeluaran di luar budget. Other than that, eksekutif kerja berdasarkan budget. Pemegang saham jangan ikut-ikutan lagi. Kalau ikut, dia aja deh yang manage, eksekutif berhenti saja.

Erry Ryana Hardjapamekas



‘Hampir Semua Orang Terkena Demam (Korupsi)’

Ia meninggalkan semua jabatannya sebagai komisaris di beberapa perusahaan untuk terjun menjadi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, korupsi seperti wabah. Ada yang terkena, ada yang hampir terkena dan pada umumnya semua orang terkena deman. Ia ingin KPK bekerja lewat sistem, bukan asal menggebrak.



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tiga kata yang sangat populer terutama di masa kampanye saat ini. Semua tokoh dan Partai Politik bicara tentang itu. Semua berjanji akan memberantasnya. Dan, semua merasa mampu melakukannya. Namun, manakala mereka bicara berapi-api tentang itu, tak ada yang menyinggung sedikit pun keterangan bahwa negeri ini sudah punya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang para pimpinannya secara resmi bekerja sejak akhir tahun lalu. Agak sepi dari publikasi, Komisi ini sebenarnya telah giat memapankan kehadirannya sebagai institusi. Mulai dari perumusan visi, misi dan mekanisme kerja mereka.
Jika menilik kehadirannya yang didasari oleh Undang-undang, dan pemilihan personilnya langsung oleh DPR, seharusnya KPK akan menjadi institusi yang memberi harapan. Apalagi wewenang yang ditaruh di pundak mereka demikian luas. Mulai dari melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat pengawasan negara, membuat program pencegahan korupsi hingga melakukan penindakan dan kemudian pemantauan.
Terdiri dari lima orang majelis pimpinan (ketua dan empat wakil ketua) KPK akan dibantu oleh para staf profesional dan administrasi. Mulai dari jaksa, ahli hukum, polisi dan sebagainya. Saat ini, baru sekitar 50 orang yang bekerja di lembaga ini. Sebagian merupakan bantuan sementara: sembilan orang polisi, enam orang jaksa dan para profesional dari BPKP sebanyak 20 orang. Kelak, idealnya KPK akan mempunyai staf tak kurang dari 200 orang. Mulai April ini, perekrutan akan mereka lakukan.
Salah seorang dari wakil ketua KPK, Erry Riana Hardjapamekas, meluangkan waktu menerima Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan, Agustaman dan wartawan foto Alfian Kartim dari WartaBisnis. Erry adalah wakil ketua yang membidangi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat di KPK. Mengenakan kemeja batik dengan sesekali mengepulkan asap rokoknya, Erry Riana kelihatan lebih segar sore itu. Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk dan aktivis di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini dengan panjang lebar bicara tentang institusi itu, di ruang kerjanya. Mengambil tempat di gedung sekretariat negara yang dahulu digunakan oleh B.J. Habibie selagi menjadi menteri negara riset dan teknologi. Gedung yang gagah dan besar, agak kontras dengan sepinya lobby yang luas dan halaman parkir yang melompong. Tidak ada papan nama yang mencolok yang menandakan di sana berkantor sebuah institusi yang punya kekuasaan besar.
Berikut ini petikan wawancara tersebut.
Sekarang ini semua parpol bicara tentang pemberantasan KKN. Apa pendapat Anda sebagai wakil ketua KPK tentang hal ini?
Erry Riana Hardjapamekas
: KPK hadir ketika korupsi muncul sebagai tindak pidana yang luar biasa yang tidak mampu ditangani oleh penegak hukum yang ada. Dengan alasan-alasan yang masuk akal, seperti adanya keterbatasan-keterbataasan teknis ataupun non teknis yang dimiliki mereka. Atas dasar itu muncul KPK. Ini kan prosesnya lama. Muncul tiga tahun lalu. Sampai pada tahun 2002 diterbitkan UU no. 30 tentang pembentukan KPK. UU ini diterbitkan oleh para wakil rakyat yang terdiri dari berbagai partai politik. Kami mengasumsikan ini sudah jadi komitmen para penyelenggara negara. Maka kalau sekarang parpol berteriak mengusung anti korupsi, tentu saya menyambut gembira. Tinggal persoalannya adalah, sering kali kita pandai berkata-kata tetapi kurang piawai dalam tindakan nyata. Yang kita tunggu adalah tindakan nyata dari mereka jika terpilih kelak. UU secara tegas menyebut KPK itu independen, tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun.
Sampai dimana sebenarnya kewenangan KPK dalam menangani kasus KKN?
Kewenangannya yang utama itu ada lima. Yang pertama adalah koordinasi. Yang dikoordinasikan adalah semua aparat penegak hukum tindak pidana korupsi termasuk aparat pengawasan seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPK, BPKP, irjen-irjen dan aparat pengawasan pemerintah di non departemen. Kedua, supervisi. Melakukan supervisi atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga pencegahan. Keempat penindakan, kelima pemantauan. Dalam melakukan koordinasi dan supervisi kami memantau sejauh mana kinerja sistem administrasi pemerintahan termasuk penyelenggara negara. Apabila ada kelemahan dari sistem itu yang menyebabkan tindak pidana korupsi, Maka KPK berwenang untuk merekomendasikan perbaikan.
Apakah KPK akan melakukan penyidikan?
Itu ada di penindakan. Kalau kita lupakan koordinasi, supervisi dan pemantauan, ujungnya tinggal dua, pencegahan dan penindakan.
Misalnya ada laporan dari BPK ada suatu lembaga negara melakukan tindak pidana korupsi, lalu lapor ke KPK, apakah KPK menindaklanjuti?
Bisa ke KPK atau kejaksaan, atau polisi, itu tidak ada masalah. Siapa saja. KPK tidak memonopoli. Cuma seandainya hasil koordinasi dan supervisi ini menunjukkan ada hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk mengambil alih dalam keadaan luar biasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus yang secara signifikan besar, dan syaratnya tiga, pertama, menyangkut pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara atau penegak hukum, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum itu. Kedua, menarik perhatian dan meresahkan masyarakat, dan atau ketiga nilainya Rp1 miliar atau lebih.
Contohnya?
Kita belum punya yang riil. Tetapi sebagai contoh ada dugaan penyelenggaraan haji. Kesatu itu dilakukan oleh penyelenggara negara, kedua pasti menarik perhatian dan meresahkan masyarakat karena pemakainya adalah masyarakat. Ketiga pasti secara kolektif lebih dari itu (Rp1 miliar, Red). Ini contoh, tidak menjadi kasus sekarang ini. Seringkali orang menterjemahkan pemberantasan dengan penindakan. Kapan nangkap orang, kapan ngurung orang. Padahal korupsi itu orang sudah menyebut sebagai budaya. Kami menyebutnya sudah mewabah. Seperti penyakit. Ada yang terkena, ada juga yang hampir terkena. Pada umumnya hampir semua terkena deman. Yang terkena ini umumnya sedikit. Itu yang harus ditindak. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang masih demam.
Sejauh ini, apakah KPK sudah melakukan tindakan?
Sejauh ini kami baru pada tahap pendirian. Dan kita baru menempati kantor 5 Januari. Kita lagi rekrut orang, membuat, menjajaki pembelian perlengkapan, peralatan.
Kalau menindak itu dalam bentuk apa?
Tindakan itu ada tiga langkah, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan itu seperti detektif lah. Mencari informasi. Kalau sudah penyidikan, itu lebih mengerucut lagi. Orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Siapa yang menetapkan?
KPK. Kalau sudah ditetapkaan sebagai tersangka, tinggal kita bongkar saja. Kalau penyidikan itu berbuah positif, melanggar, maka berkasnya kita lanjutkan ke penuntutan. Yang unik adalah kasus yang ditangani KPK diadili oleh pengadilan khusus korupsi yang sekarang dalam proses pembentukan. Kira-kira bulan Juli terbentuk. Kita punya waktu empat bulan untuk menemukan kasus.
Jadi KPK yang bertindak sebagai jaksa?
Betul. Kami berlima ini sesuai UU menjadi juga penuntut umum. Tentu bukan kami yang melakukan. Kami merekrut orang karena yang boleh menuntut itu hanya jaksa. Dan salah satu yang direkrut adalah jaksa. Kami minta dari kejaksaan dan kejaksaaan sudah melakukan seleksi internal. Disiapkan 30 orang dan nanti akan kami seleksi lagi menurut metode kami. Mungkin bisa 10 atau 20 orang. Tergantung kebutuhan. Untuk penyelidik atau investigasi bisa polisi, pengacara, akuntan, ahli IT, ahli-ahli lain. Tulang punggungnya polisi dan pengacara.
Sejauh ini apakah sudah ada pengaduan?
Sudah banyak sekali. Ada 150 aduan dari seluruh Indonesia. Aduannya macam-macam.
Apakah semuanya memenuhi kriteria KPK?
Nggak semua. Banyak orang yang hanya berkeluh kesah. Misalnya, keluhan mengenai pemerimaan pegawai, money politics, ada juga korupsi.
Kira-kira bagaimana KPK menangani kasus-kasus yang diadukan itu?
Kita akan lakukan mulai intensif kira-kira bulan Juni. Kita akan bikin kampanye. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kalau membuat pengaduan yang baik itu seperti apa. Toh kita tidak mau disibukkan oleh pengaduan yang sifatnya fitnah, iri dengki, emosional. Selama ini itu kita akomodasi. Siapa saja yang mengadukan kita terima. Dan akan kita tindak lanjuti. Itu kita alihkan sebagian besar ke Polda, Polres, ke Kejaksaan Tinggi dan sebagainya. Belum ada yang kami tetapkan sebagai kasus. Karena kita belum ada orangnya.

Sudah ada pengaduan yang masuk, tetapi mengapa KPK harus menunggu sampai Juni?
Karena pengadilan khusus korupsi itu baru dalam proses pembentuikan. Sekarang proses seleksi hakim Ad Hoc. Jadi majelis hakimnya ada lima, tiga hakim Ad Hoc. Artinya hakim yang bukan karier yang direkrut dari akademisi, pengacara dan sebagainya. Kita bisa menaruh harapan jika hakim Ad Hoc ini betul-betul kita percaya. Walaupun hakim karier juga tidak semuanya tidak bisa kita percayai.
Bila mengingat banyak yang pesimis kepada KPK tampaknya KPK perlu memunculkan kasus yang besar sehingga orang berpikiran ‘wah ini boleh juga nih’. Dan waktunya tinggal empat bulan. Apakah sudah ada persiapan? Dari 150 kasus yang masuk apakah tidak ada yang besar?
Ada, tapi terlalu kecil. Kami sedang mencari sendiri yang besar-besar. Dengan cara kita memetakan kasus-kasus korupsi yang ada. Mana yang layak kita tangani. Yang menjadi perhatian kita adalah tidak adanya mekanisme SP3. Itu bagus juga. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi memilih kasus yang rasio suksesnya tinggi. Itu yang akan kita ambil.
Kalau kasus korupsi di Bank BNI, misalnya, apakah masuk?
Definisi korupsi kan merugikan negara, melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri atau kelompok, atau orang lain, orang lain itu bisa individu ataupun korporasi. Kasus BNI kan memenuhi syarat ketiga-tiganya.
Jadi itu akan ditangani oleh KPK?
Oh tidak. Itu kan sudah ditangani polisi dan sudah di Kejati. Kita tidak boleh intervensi.
Tetapi berarti kasus-kasus lama masih dapat dimunculkan?.
Iya, bisa juga yang sebelumnya.
Jika Anda ditanya sebagai pribadi, kasus korupsi mana yang paling baik untuk dimunculkan KPK?
Saya kira kasus yang memberikan kesan ke publik bahwa KPK bukan macan ompong. Syaratnya orangnya harus sering disebut-sebut orang, pelanggaran hukumnya cukup untuk diganjar dengan hukuman berat. Yang mana? Ya sudah jangan diterusin lagi dong pertanyaannya. Kalau off the record saya bisa lebih banyak. (Kemudian Erry bicara panjang lebar tentang berbagai kasus korupsi yang menarik perhatiannya, tetapi bukan untuk dikutip, Red)
Bagaimana KPK merumuskan keputusannya?
Keputusan KPK kolektif. Harus merupakan keputusan dari lima majelis pimpinan. Hasil mufakat.
Ada voting?
Iya. Misalnya rapim. Orang tidak hadir harus dengan alasan jelas misalnya ke luar kota. Ketika ambil keputusan, setidaknya tiga orangi harus setuju. Itu kalau voting. Ketua dan masing-masing wakil ketua tidak bisa memutuskan sendiri.
Tidak ada hak prerogatif?
Tidak ada, kecuali kita kasih mandat ke Sekjen untuk agenda rutin.
Kalau di MA kan ada dissenting opinion?
Di kita juga ada. Tapi kita usahakan selalu kompak lah. Kalau visi, misi dan nilai sudah sama, maka hilanglah persoalan itu.
Menurut UU KPK bertanggung jawab kepada publik. Kalau KPK melenceng bagaimana sanksinya?
Publik kan bisa menyampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. KPK bukan orang yang kebal hukum. Polisi dan jaksa bisa menangkap kami jika melanggar hukum. Dan UU ini juga mengatakan kalau Anda melakukan tindakan korupsi dihukum 10 tahun. Saya melakukan tindakan korupsi persis seperti dia, hukuman buat saya 13 tahun. Sepertiga lebih berat. Tapi harus persis sama.
KPK sebagai jaksa akan berpotensi berlawanan dengan pemerintah. Sementara budget KPK berasal dari APBN Bagaimana hal itu Anda bayangkan?
Ya ya. Oleh karena itu jika Anda baca kode etik itu kan ketat sekali. Itu untuk menjaga kita dari intervensi secara non teknis sebagai akibat keakraban.
Faktanya kan kalau ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak lepas dari intervensi?
Justru itu, KPK dibentuk untuk mampu menghindari dari intervensi itu.
Kalau tidak bisa?
Ya harus bisa dong. Paling tidak kita punya modal. Kan kita dipilih oleh DPR secara transparan
Jika kasus korupsi yang diajukan tidak terbukti di pengadilan, bagaimana sikap KPK?
Kalau memang tidak terbukti, KPK harus kuat dong. Banding mungkin ke pengadilan tingkat berikutnya.
Tentang pencegahan korupsi , bisa Anda jelaskan apa akan dilakukan KPK?
Begini, kalau you ngomong polisi, pegawai rendah departemen, ngambil duit, ngutip duit itu kan kaarena alasan dapur. Ya gajinya dong dibetulin. Dibikin bangga menjadi pegawai negeri dan dibikin malu untuk minta duit. Dibikin mereka merasa aman. Itu satu-satunya jalan untuk memperoleh kesejahteraan. Tapi itu kan tidak sendiri. kita kasih wortel juga sticknya. Sekarang tidak ada dua-duanya. Kalau kasih wortel, juga sticknya. Dan sticknya itu benar-benar digunakan. Jangan wortelnya mau, sticknya tidak mau. Sistem pembinaan sumber daya manusia. Sistem itu harus mulai dirintis. Dan KPK punya kewenangan untuk mendesakkan sistem itu agar berubah. Saya berpendapat MA dulu, kejaksaan, kepolisian, guru, baru yang lain-lain seperti pegawai pajak dan bea cukai.
Kalau gaji pimpinan KPK sendiri seberapa besar?
Masih dalam tahap proses. Dalam tahap negosiasi dan sekarang ada di Sekretariat Negara. Karena harus ada PP. Akhirnya KPK sendiri yang menetukan. Dan ada plafon yang ditetapkan oleh Presiden.
Tetapi tadi Anda mengatakan budget dari APBN sudah turun, dan Anda belum tahu gaji Anda seberapa besar?
Anggaran itu baru digunakan untuk pembelian peralatan kantor.
Supaya KPK tidak ikut korupsi, gaji Anda seharusnya tinggi juga dong….
Iya. Tapi tidak sebesar BPPN. Yang lebih penting bukan duitnya. Tapi sistem pengendalian ke dalam. Termasuk mentalnya. Kode etik. Pengawasan yang ketat.
Untuk jadi pimpinan KPK, seseorang harus mundur dari semua jabatan sebelumnya. Anda kan komisaris di beberapa perusahaan, seperti Hero Tbk, Unilever, Semen Cibinong. Apakah Anda sudah mundur?
Itu harus dan sudah. Semua anggota juga.
Ada alasan mengapa Anda meninggalkan semua jabatan itu, yang notabene memberi penghasilan lebih besar?
(Tertawa). Kesatu, kalau kita nyari duit, kapan sih cukupnya. Kita kan tidak tahu. Kedua, kita –kita selalu berfikir, sebagai golongan menengah ini harus bersyukur karena langsung atau tidak langsung menikmati bantuan negara, baik ketika sekolah di SD, SMP, SMA. Kalau kita tidak peduli, terus siapa lagi. Kan kita golongan menengah ini yang diharapkan untuk berani berubah. Kita ini yang diharapkan untuk peduli. Ketiga, saya tergelitik, kita ini mau menunggu apa? Dan kalau saya nggak mau ada orang lain yang mau. Dan orang lain yang mau itu belum tau seperti apa nantinya. Bukannya orang lain tidak seidealis kita. Apabila kita mau, dan tahu apa yang kita kerjakan dan tahu risikonya, ya kita lakukan saja.
Bayangan kami selama ini Anda adalah orang bisnis. Ternyata kesini. Apakah sudah mantap di jalur pengabdian kepada publik?
Kalaupun saya misalnya tidak penuh empat tahun, minimal di tahun pertama atau kedua saya akan berperan menyeimbangkan dengan menegakkan sistem dan infrastruktur, dan nanti ada anak-anak muda yang lebih berani dan lebih brilian yang akan melanjutkan ini.
Apakah memang bisa tidak penuh selama empat tahun?
Bisa saja. kalau kita mengundurkan diri.
Ada kemungkinan itu pada Anda?
Ada, tergantung situasi. Kalau misalnya independensi kita diganggu oleh siapapun, disitu saya akan mulai teriak. Tentu tidak langsung mundur, keenakan juga yang intervensi.
Wah, orang bisa bilang Anda sebenarnya tidak serius…..
Kenapa? Kan waktunya empat tahun dan saya akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika independensi mulai diganggu. Kedua, misalnya ada ketidaksonsistenan dalam kepemimpinan, ketiga ada kegoyahan komitmen di penyelenggaraan negara, bisa di DPR, eksekutifnya. Itu lah kira-kira yang bisa membuat saya mundur
Sejauh ini apakah alasan itu Anda temukan?
Tidak. Masih baguslah. Tapi masih dipermukaan. Kita lihatlah. Sama dengan partai politik. Semua bilang dukung-dukung. Kita lihat nantilah. Memang poin penegakan ini menjaadi tuntutan banyak orang, mesti dididik kesabaran. Kita gebrak sekarang tapi tidak berlanjut juga tidak mendidik.
Kapan Anda mulai berfikir serius peduli pada pemberantasan korupsi?
Dalam empat tahun terakhir kan saya aktif juga di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan di Transparancy International. Dalam pergaulan itulah muncul idealisme. Jadi dalam hal ini saya ada jalur dan pengalaman lah untuk duduk di KPK, karena sebagai LSM MTI memang antikorupsi. MTI juga yang mengusulkan saya ikut di KPK.
© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 25 April 2004

Sunday, February 19, 2006

Rhenald Kasali



Bangsa ini Miskin Entrepreneurship


Rhenald Kasali bicara tentang keterbatasan marketing dalam menembus pasar. Pakar bisnis dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI itu menekankan pentingnya pendekatan holistik. Kelak, ia ingin mengikuti jejak Stephen Covey.


Sejak masih remaja, daya pikat Rhenald Kasali dalam berbicara sudah menonjol. Paling tidak, itu lah kesaksian Rano Karno, aktor film dan sinetron, kawan sebangkunya ketika masih di sekolah menengah pertama. "Dari dulu dia sudah bicara dengan meyakinkan," kata Rano, pada sebuah kesempatan.
Hingga kini daya pikat itu masih memukau. Itu pula yang antara lain membuat Rhenald, pakar manajemen dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI, melesat menjadi satu diantara sejumlah pakar bisnis yang suaranya didengar dan diacu oleh para pelaku usaha di Tanah Air.
Sebagai cendekiawan, doktor ilmu manajemen dari Universitas Illionis at Urbana-Campaign ini mengaku tak ingin terkurung hanya di kampus almamaternya. Ia merambah dunia luar, bergaul dengan ilmuwan bidang lain, berbicara kepada para pelaku bisnis, lewat seminar atau talkshownya di televisi. Selain sebagai akademisi, lewat RKS (Rhenald Kasali) Management ia menyelenggarakan jasa konsultansi manajemen. Di televisi, ia menjadi host acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali, acara yang menampilkan para entrepreneur sukses dari berbagai bidang dan penjuru Indonesia.
"Otak manusia seperti parasut. Ia baru bekerja kalau terbuka," katanya, menjelaskan mengapa ia tak pernah mau hanya berada di menara gading kampusnya. Ia pun mengundang orang luar, para praktisi, menjadi pengajar di program yang ia pimpin. Mulai dari Robby Djohan dan Abdul Gani, dua bankir kenamaan, Phillip Purnama, eksekutif Bogasari yang lulusan Harvard, Bambang Bhakti, mantan eksekutif Coca Cola dan kolumnis WartaBisnis, dan banyak lagi.
Perkenalannya dengan Phillip membawanya pula berhubungan dengan Michael Porter, Guru Bisnis paling top dunia. Di sini ia pun tak membuang kesempatan. Bersama Phillip yang merupakan asuhan langsung Porter, Rhenald memprakarsai kuliah jarak jauh Porter setiap pekan untuk para mahasiswanya. Disamping itu, ia masih menjadi dosen terbang di program magister manajemen di berbagai universitas negeri, ke Lampung, Tanjung Pura hingga Bali. "Tiga tahun lagi masa tugas saya di sini selesai. Saya bercita-cita punya semacam padepokan seperti Stephen Covey. Mengajar tentang leadership. Saya sungguh tertarik tentang topik itu," tutur dia.
Beberapa dekade lalu ia selalu merasa cemburu dengan naik daunnya para ekonom makro sebelum ini. Menurut dia, topik-topik ekonomi makro selama ini memang sangat populer, berkat dukungan media massa. Namun, topik semisal pemasaran, kurang mendapat perhatian. Ia tak menyerah. Berkat pengalamannya bekerja sebagai wartawan, ia pun menulis di berbagai media massa, walau pun di sejumlah jurnal ia juga meluangkan waktu. Tulisannya mendapat sambutan hangat.
Di kampus UI di Depok, ruang kerjanya yang mungil tetapi resik dihiasi sejumlah perangkat teknologi informasi, yang ia akui membantu dia mengakses 'dunia.' Sebuah suasana kontras dengan keadaaan kantornya dahulu. Soalnya, ketika pertamakali diminta membenahi program pascasarjana UI itu dulu, ia mengaku kantornya adalah sebuah ruang di pojok, dekat tempat sampah. Mahasiswanya bisa dihitung dengan jari, uang di kas hanya Rp5 juta. Kini program yang diasuhnya diikuti tak kurang dari 200 mahasiswa, yang wangi, modis dan pintar.
Wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Telly Joko Triyono dan wartawan foto Alfian, mewawancarainya di ruangan itu, Selasa, 28 Oktober. Sebuah foto besar dirinya bersama keluarga tergantung di dinding, menampakkan dirinya duduk bercengkrama dengan istri dan kedua anaknya. "Sudah semuanya. Saya orangnya nggak ngoyo. Happy saja," kata dia ketika ditanyakan apakah ada diantara cita-citanya yang belum tercapai.
Isu-isu marketing, selama 10 tahun terakhir sangat populer di Indonesia. Mungkin belum bisa menggeser isu-isu ekonomi makro, tetapi ia makin menarik banyak minat. Apa yang mendorong meningkatnya isu-isu itu?
Rhenald Kasali
: Saya kira itu tidak bisa lepas dari Hermawan Kertajaya. Ketika itu dia baru lepas dari Sampoerna, dia seorang direktur di sana, dari perusahaan besar. Terus kemudian dia bicara marketing, dia datang tepat pada waktunya, di saat kita sedang mempersoalkan perusahaan-perusahaan kita yang seperti tumpul ujungnya. Hermawan datang dengan mengatakan, "Ini ujungnya harus diasah."
Apa yang Anda maksud dengan ujung tumpul?
Ketika kita lihat data BUMN semuanya pada kolaps, semuanya pada rugi. Pada saat itu Cacuk Sudarjanto mulai selesai memperbaiki Telkom. Ketika Cacuk meninggalkan Telkom, Telkom itu seperti badan yang baru teradiasi virus. Bergeliat, dan mereka mencari orang, sehingga salah satu pasar yang diributin orang saat itu adalah Telkom sebetulnya. Di situlah, tiba-tiba marketing mendapat energi. Sementara di sisi lain, ketika itu Iwan Jaya Azis dari FE UI berangkat ke Amerika. Pasar para ekonom makro lagi kosong.
Seberapa penting sebenarnya pendekatan ekonomi makro bermanfaat bagi dunia bisnis?
Kita menyadari bahwa macro is necessary but not sufficient. Necessary, karena deregulasi perbankan itu kan makro. Pendekatan fiskal, moneter, bagaimana menggerakan perekonomian, itu makro. Tetapi disadari pula bahwa bank pun memerlukan marketing. Sementara itu ekspor kita terus dipacu. Perdagangan luar negeri kan tujuannya untuk memacu ekspor dan memperluas lapangan pekerjaan. Maka marketing seperti mendapat energi. Dan disitu lah kita melihat, ada perbedaan pemikiran, apalagi setelah krisis perekonomian 1998. Bahwa economics dan marketing berbeda dalam membaca pasar.
Maksudnya?
Economics dalam membaca pasar memakai kaca mata daya beli. Sedangkan kami orang marketing melihat pasar itu adalah kekuatan dari keinginan membeli. Bagaimana pemerintah menstimulasi perekonomian?. Dengan tingkat bunga rendah, inflasi rendah. Barang tersedia. Sedangkan kami mengatakan well, jangan turunkan harga minyak goreng Bimoli dan Filma. Perbanyak lah minyak goreng komoditi. Dalam arti minyak goreng curah. Filma itu dipakai oleh orang-orang kaya. Meskipun diturunin harganya, tidak menstimulasi permintaan. Orang kaya membeli karena brand bukan karena harga.
Yang kedua, ternyata ekonomi makro bicara mengenai aggregate demand. Sedangkan kita bicara mengenai segmented demand. Maka kita ajarkan segmentasi. Tahun 1998 itu saya luncurkan buku saya tentang itu. Lagi-lagi kita mengubah cara pandang mereka. Kita bicara tentang brand saat itu. Kita saat itu mengkritik perekonomian yang memberikan subsidi pada aggregate demand. Kepada total market. Bensin murah. Gua sih seneng aja. Tapi saya pikir tidak adil. Masa kita dapat subsidi yang sama dengan supir bis, supir mikrolet, dengan orang yang jualan sayur, kan tidak adil. Kita semua disubsidi. Yang harus disubsidi kan mereka. Kita merampas haknya orang miskin. Kan gitu. Dengan kata lain, subsidi itu harus segmented. Cuma caranya nggak ketemu di pemerintah. Karena mereka pake cara makro untuk membaca segmentasi. Tapi kita sudah memberitahu mereka. Hey, pasar tidak begitu.
Yang ketiga, orang makro melihat pasar selalu komoditi. Per Kategori. Permintaan otomotif, permintaan properti. Kalau kita nggak. Kita bilang permintaan Toyota Kijang tahun ini gimana. Timor abis, Toyota Kijang bagus. Tapi kalau ekonom akan bilang pasar otomotif akan hancur. Karena dirata-rata semuanya.
Sementara itu, di kalangan praktisi bisnis sendiri terdapat pula perdebatan yang seru tentang seberapa penting dan dominan pendekatan marketing dibanding pendekatan lain dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Anda?
Nah, di sini setelah ujungnya diasah, 'kereta api' sudah mulai bergerak. Awalnya kan mati. Begitu dikasih lokomotif baru, marketing tadi, kita bergerak. Tetapi kita pun segera melihat kok negara-negara lain sudah bergerak lebih cepat. Ibaratnya mereka sudah punya kereta api supercepat, kita masih saja naik Parahyangan, Jakarta Bandung, masih 4 jam, masih banyak rintangan. Lantas saya berpikir, kalau mau jalan kenceng, lokomotif jangan hanya ditaruh di depan. Ada tiga lokomotif, di depan, di tengah dan di belakang. Lokomotif ini lah yang kita sebut manajemen. Yang di depan marketing . Namun, kalau dia nyundul-nyundul sementara rangkaian yang dibawa panjang dan jalan lambat, maka dalamnya harus dibenahi. Itu sebabnya saya pergi belajar ke Michael Porter mengenai strategi. Bukan lagi sekadar marketing.
Jadi Anda lebih sebagai pakar strategi daripada pemasaran?
Gua ngga tau. Terserah pasar. Tapi saya pikir, marketing tidak hanya bisa sebagai marketing. Orang akademik mengatakan marketing is not just marketing, its marketing management. Kalau orang yang berasal dari lapangan, praktisi, mereka bilang marketing. Kita dari dunia akademik tidak bisa mengajarkan hanya marketing, kita harus mengajarkan marketing sebagai alat manajemen. Maka disitu ada planning, organizing, how did you develop the organization? Ada leadership, controlling. Nah ini dibikin menyangkut manajemen. Menyangkut resources, menyangkut purchasing, keuangan, menyangkut accounting, dan perusahaan bisa untung bukan hanya karena dari marketing, tapi karena banyak hal. Disitulah kita perlu kesadaran, dan belakangan Philip Kotler menyadari dalam bukunya Marketing Move. Sayang di Indonesia tidak populer. Dia bilang holistic marketing. Dia ngomong dari value exploration .Di-explore dulu value-nya, terus harus ada value creation, baru value delivery. Selama ini orang marketing selalu fokus pada value delivery. Padahal itu baru ujungnya. Philip Kotler menyatukan hal ini. Beliau mengatakan ini holistic marketing. Marketing yang utuh. Dua ini kan strategi.

Kalau ditarik lebih jauh kepada sebuah negara, bagaimana Indonesia semestinya mengkombinasikan pendekatan makro dan marketing ini untuk meningkatkan daya saing?
Kalau kita ingin meningkatkan keunggulan Indonesia, kuncinya adalah produktivitas. Produktivitas itu landasannya hanya tiga. Pertama social capital. Sayang, para politisi sering merusak social capital. Social capital ini adalah dorongan dalam masyarakat yang memungkinkan anggota-anggotanya melakukan koordinasi dan kerjasama. Kalau social capital tidak dibangun, tidak ada kepercayaan. Bisnis akan susah. Mau ngomong apapun tidak akan jalan.
Kedua trust. Social capital itu modalnya trust. Anda datang ke Thailand, mata orang itu baik, sementara Anda turun di Gambir, mata jealous. Trust ini penting sekali. Kalau tidak ada trust, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak akan pernah menjadi perusahaan besar. Semuanya akan jadi perusahaan kecil. Italia yang low trust melahirkan perusahaan kecil. Kalau di higher trust society seperti Amerika, Eropa Barat bisa melahirkan Siemens, GE, Boeing. Karena itu mereka lari ke capital market lari ke labor market. Mengambil orang dari labor market, ngambil modal dari capital market. Karena kita trust-nya rendah, orang lari ke IMF, istri, mertua, family. Modalnya modal keluarga. Labor-nya dari keluarga. Semua. Tidak akan pernah perusahaan keluarga dipercaya oleh masyarakat.
Yang terakhir adalah entrepreneurship. Kita baru mulai. Maka saya sangat serius bikin acara televisi tentang entrepreneurship. Bangsa ini miskin entrepreneurship. Kenapa, karena ngomongin pribumi melulu. Padahal, tidak ada cerita yang jadi pengusaha adalah pribumi. Orang Cina yang jadi pengusaha adalah Overseas Chinese. Di Cina yang jadi pengusaha bukan the mainland Chinese. Yang di Cina daratan adalah petani dan birokrat. Yahudi yang berhasil adalah Yahudi perantauan, bukan Yahudi di Israel. Orang Padang yang merantau lah yang jadi pengusaha. Yang di sana jadi petani, ulama, ketua adat. Pengusaha yang perantauan akan mulai dari bawah, tanpa kredit bank, sudah jadi, baru pinjam untuk pengembangan. Mereka tidak manja. Dan saya mengatakan ini karena ada teorinya. Bukan common sense.
Maksudnya?
Ada yang disebut dengan refugee mentality. Ada suatu penelitian yang dilakukan di Amerika dan Eropa, yang mengatakan orang jadi pengusaha karena mempunyai mentalitas pengungsi. Di Indonesia banyak pengusaha yang tidak sekolah. Lalu banyak orang nyimpulin bahwa kalau ingin sukses drop out aja. Ntar dulu. Yang sarjana (sukses) juga banyak. Saya punya list-nya. Yang drop out jadi penganggur lebih banyak lagi. Tidak terhingga. Jadi tidak bisa lihat satu sisi. Tapi ada teorinya educational refugee bisa mendorong orang menjadi entrepreneur. Karena dia pendidikannya rendah, cari kerja susah, kalau dia punya spirit, punya motivasi dia bisa bikin sendiri. Lama-lama bisa. Pemilik Bakmie Japos, misalnya. Bapaknya meninggal waktu dia masih kecil. Sekolah dia jualan koran di kampus. Sekolah tidak selesai, drop out. Akhirnya dia jualan mie. Dia jualan di pinggir jalan, dia merenung, merenggut setiap hari di rumahnya, di Japos. Jual ini gagal, nasi uduk gagal, akhirnya ketemu mie, mie-nya enak, bikin warung kecil laku, bikin dua, laku. Itu lah educational refugee.
Contoh lain Ibu Mooryati Soedibyo, anaknya sudah mulai besar, suaminya sudah mulai pensiun. Bingung, ngapain. Refugee yang tadinya ngurusin anak menjadi ngurusin yang lain. Iya kan. Banyak lagi jenis 'mental pengungsi' yang lain, mulai dari yang educational parental hingga political refugee.
Sekarang Anda bekerjasama dengan Michael Porter. Apa sebenarnya yang Anda inginkan?
Saya sebenarnya tidak memilih bekerjasama dengan dia. Sebagai ketua program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI, saya sedang mendalami marketing, terus saya berkenalan dengan Phillip Purnama, eksekutif di Bogasari yang muridnya Michael Porter. Selain itu Michael Porter mempunyai gagasan menjalin kerjasama dengan 14 negara dalam mengembangkan teori Cluster. Saya sebenarnya menyuruh orang lain, tetapi Harvard dan Pak Phillip menginginkan saya. Jadi saya berangkat juga. Dalam teori menajemen, bagi problem seorang intelekual adalah terlalu bergaul dengan lingkungannya sendiri. Maka produknya adalah hasil dari 'incest.' Jadinya cripple. Kalau 99% dosen di PTN bergaul dengan sesama dosen di universitas tersebut, menikah dengan sesama dosen, melakukan penelitian hanya dengan sesama dosen, maka hanya akan terjadi incest. Dari dulu saya biasa keluar. Ilmu saya biasanya di challenge oleh orang luar. Saya berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu. Ketemu Phillip Purmana, keahliannya dengan keahlian saya saya kawinkan. Dia dari Harvard tapi masih baru di bidang marketing. Saya minta dia ngajar di UI. Meskipun S1-nya bukan dari UI. Ternyata dia tertarik dan bisa mengembangkan.
Apa yang Anda pelajari dari Porter?
Dari Michael Porter itu yang match dengan saya, karena dia bisa membantu lokomotif yang saya sebutkan tadi. Yang menarik adalah saya sudah dalami entrepreneurship, saya sudah dalami marketing, sekarang saya mendapatkan strateginya. Di depan itu marketing, strategi itu di tengah, dan entrepreneurship di belakang. Itu yang saya dalami.
Contohnya begini. Sesuatu dihasilkan bukan hanya karena dari marketing. Mesin fax dunia itu pasarnya US$5 miliar. Tapi tidak ada satu pun pemainnya di Amerika yang masuk dalam industri. Dulu ada Xerox, tapi Jepang ada 40-an. Korea sekitar 5 perusahaan. Kenapa? Ceritanya di Amerika mereka tidak percaya mesin fax. Karena tulis tangan dianggap payah. Kalau di Jepang kalau pake mesin ketik atau e-mail dianggap tidak sopan. Maka di Jepang fax ini adalah future industries. Demand ini yang mendorong telekomunikasi dibuka. Di Amerika harus bayar. Di Jepang input sektor sudah ada, dan trampil. Nah ini tidak bisa dijelaskan oleh marketing. Ini karena demand condition. Jadi jika ada orang marketing yang frustasi, maka saya akan mengajak untuk melihat ke tengah dan dibelakangnya, yakni strategi dan entrepreneurship tadi.***


Pakar, Entertainer dan Endorser

Rhenald Kasali dikenal serbabisa. Sebagai penulis, ia telah menulis lebih dari 10 buku yang dipakai luas dalam bisnis dan pendidikan. Lebih dari 500 tulisannya tersebar di media masa utama nasional dan beberapa jurnal. Aktivitasnya bejibun. Selain Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FE-UI, ia mengajar di berbagai universitas lain. Ia juga menjadi komisaris independen di PT Indofarma dan PT Dirgantara. Meraih gelar doktor dari Universitas Illinois at Urbaha Champaign, akhir tahun lalu ia menerima undangan dari Harvard University, dan bersama Michael Porter membahas Teori Cluster untuk diterapkan di Indonesia.
Rhenald juga populer sebagai host pada acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali di TPI. Jamu Tolak Angin Sido Muncul mempercayainya pula sebagai salah seorang endorser. Lewat RKS Management yang ia dirikan, ia menyelenggarakan training dan konsultansi bisnis. Sementara itu Pemerintah Indonesia mempercayainya menjadi anggota tim juri penghargaan untuk para eksportir (Primaniyarta) dan anggota komisi independen divestasi BII dan Bank Lippo.
Tinggal di Jakarta, ia menikah dan telah dikaruniai dua orang anak.

© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 20, Nov 2003

Thursday, February 16, 2006

Pradjoto



‘Ini Menyangkut Aset Ratusan Triliun’

Setelah jatuh sakit dan menghilang lebih dari setahun, pengamat perbankan, Pradjoto, muncul kembali. Ia mengingatkan agar Kejaksaan Agung tak main-main dalam kasus Bank Permata. Sebab, dampaknya bisa dahsyat, menyangkut aset ratusan triliun.

Empat tahun lalu Pradjoto melejit menjadi salah satu ikon pembenahan perbankan di Tanah Air, berkat tulisan dan komentar-komentarnya yang tajam. Namanya makin harum manakala ia ‘meledakkan’ skandal Bank Bali yang tersohor itu, isu yang ikut menghapus peluang Presiden B.J. Habibie memperpanjang masa jabatannya.
Tetapi sepanjang akhir 2001 dan tahun 2002 suaranya mendadak lenyap. Tulisannya pun ikut menghilang. Ia jatuh sakit, diserang penyakit lever untuk keduakalinya. Ia harus istirahat lima bulan lebih di tempat tidur. Butuh satu tahun waktu untuk pemulihan.
Tetapi belakangan ia mulai aktif lagi. Dan, ia disambut oleh buntut skandal Bank Bali (kini Bank Permata) yang hingga hari ini ,menjadi masalah besar. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Djoko S. Tjandra (DST) sebagai terdakwa kasus pindana korupsi dalam kasus itu harus dibebaskan. Sementara ‘uang komisi’ sebesar Rp546 miliar atas jasa Era Giat Prima (EGP), perusahaana milik DST, harus dikembalikan kepada EGP. Kejaksaan Agung kemudian ngotot meminta dana ini ditarik dari escrow account Bank Bali di Bank Permata. Padahal, dana ini sudah diperhitungkan sebagai dana rekapitalisasi. Ditariknya dana itu bisa mengakibatkan terganggunya permodalan Bank Permata. Apalagi, BPPN, berdasarkan kekuasaanya telah pernah membatalkan perjanjian cessie antara Djoko S. Tjandra dengan Bank Bali. Hingga hari ini persoalan ini belum tuntas. Tak bisa dihindari, terjadi lah ketegangan antara Kejaksaan Agung dan pihak BPPN. Jika Kejaksaan tetap ngotot menarik dana Rp546 miliar itu, kesehatan Bank Permata bisa terganggu.
Namun, bukan hanya Bank Permata yang ketiban pulung. Sebab, menurut Pradjoto, jika Kejaksaan dibiarkan pada sikapnya itu, dampaknya bisa lebih dahsyat, menyangkut urusan ratusan triliun. Sebab, semua orang akhirnya akan melihat bahwa keputusan BPPN bisa dipatahkan. Dan, akan berduyun-duyun orang mengikuti langkah yang demikian. Akibatnya, kebijakan BPPN seperti penjualan aset-aset raksasa itu, bisa digugat kembali.
Sebagai konsultan hukum korporasi, hidup Pradjoto sudah mapan. Itu antara lain terlihat dari suasana di kantornya, Pradjoto & Associates, yang teduh, lapang dan modern. Namun, ia lebih populer lagi sebagai pengamat perbankan. Bukan saja karena analisisnya yang tajam tetapi mudah diikuti. Melainkan juga karena ia dinilai kredibel, mempunyai reputasi dan integritas yang tinggi. Mencuatnya kasus skandal Bank Bali itu, membuatnya ingin ‘keluar’ dari ‘pertapaannya.’ "Kalau di dunia persilatan itu memang kadang-kadang pukulannya nggak kelihatan tahu-tahu kita mati. Jadi kita harus keluar lagi. Maka keluar lah saya. Saya tidak bisa mendiamkan ini," kata dia.

Maka ketika wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya, Pradjoto & Associates di lantai tujuh sebuah gedung di Pondok indah Jakarta, Rabu, 10 September lalu, ia blak-blakan berbicara tentang kasus ini. Berikut ini petikannya.

Anda dulu yang pertama kali membongkar Kasus Bank Bali. Bisa Anda jelaskan apa yang mendorong Anda waktu itu?
Pradjoto: Saya masih ingat dan tidak pernah lupa, saya membuka kasus ini pada 30 Juli 1999. Itu hari Jumat jam 10 pagi di dalam sebuah seminar di hotel Millenium. Moderatornya waktu itu Pak Yasso Winarto, pembicaranya saya, yang satu lagi Hartoyo Wignyowiyoto. Tema pada waktu itu adalah rekapitalisasi perbankan, saksinya adalah Pak Wignyo dan Pak Yasso.
Mengapa Anda melontarkannya di seminar itu?
Sederhana. Pada waktu itu saya mendapat data bahwa 50% mediasi di dalam tagihan antar bank itu dipungut oleh Era Giat Prima (EGP). Dan saya tahu persis tagihan antarbank pada waktu itu total Rp38 triliun. Kalau dengan asumsi ada biaya mediasi sebesar 50% maka bukan kah berarti Rp19 triliun akan hilang dari wilayah perbankan yang dapat menyebabkan biaya rekap naik karena ada bolong? Sementara itu saya dapat informasi pada hari Seninnya EGP akan menandatangani perjanjian dengan bank-bank lainnya, diantaranya dengan BII, Bank Universal, Bank Panin dan sebagainya. Melihat jumlah total Rp38 triliun mediasinya 50% dan Hari Senin dia akan tandatangani, saya berpikir di seminar itulah saya harus buka Bank Bali. Targetnya supaya Senin mereka tidak jadi menandatangani dengan bank lain.
Apa keberatan Anda yang paling utama pada perjanjian cessie Bank Bali itu?
Dalam cessie Bank Bali itu terdapat beberapa hal yang saya pandang aneh. Tagihan antar bank itu kan dijamin melalui Keppres no 26 tahun 1998 mengenai program penjaminan pemerintah. Kalau ini sudah dijamin oleh pemerintah kenapa mesti ada mediator? Dan, kalau kemudian ada mediator kenapa kok biaya tagihannya sampai mencapai 50%?
Mengenai materi pernjanjian cessienya sendiri?
Dalam perjanjian cessie itu sendiri terdapat beberapa keganjilan yang sangat tidak selaras dengan apa yang diminta oleh hukum. Hukum yang mengatur cessie adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer ini dirumuskan di dalam pasal 613. Apa itu perjanjian cessie? Itu tidak lain adalah pengalihan hak atas tagih. Artinya kalau seseorang merasa kalau dia pada waktu itu membutuhkan likuiditas, membutuhkan cash, maka dia dapat menjual hak tagihnya kepada orang lain. Asumsinya pada waktu itu adalah Bank Bali mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga dia butuh cash sebesar Rp900 miliar lebih di muka dibanding dia harus menunggu proses penagihan antar bank tadi. Kalau seandainya memang dia membutuhkan cash sebesar itu harusnya EGP nyetor, dia membeli, kan hak tagihnya dibeli. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi dijanjikan di dalam perjanjian EGP dan Bank Bali adalah EGP akan menyetorkan sebesar Rp978 juta rupiah, padahal Hak atas tagihnya di atas Rp900 miliar. ini kan nggak setimpal nilainya. Sudah begitu di dalam perjanjian itu disebut bahwa Rp978 juta itu akan disetor atas dasar surat-surat berharga baik dari bank BUMN maupun dari BUMN lainnya. Saya sudah curiga ini. Tagihannya Rp900 miliar kok dibayar cuma dengan Rp978 juta rupiah? Ini kan ada yang gendeng, Bank Balinya atau EGPnya. Nggak masuk akal soalnya. Artinya, urgensi untuk mengalihkan hak atas tagih menjadi tidak ada. Mengapa? Karena sebetulnya Bank Bali tidak membutuhkan immediate cash. Artinya hambatannya tidak terletak kepada ada atau tidak ada likuiditas tapi pasti ada mata rantai birokrasi yang harus ditempuh. Wah, saya pikir ini sudah nggak benar. Satu blok keanehan.
(Selanjutnya Pradjoto masih menyebutkan berbagai keanehan lain)
Kini kasus cessie itu berbuntut lagi. Djoko S. Tjandra bebas, dan kejaksaan meminta agar dana cessie yang tersimpan di Bank Permata dikembalikan. Apa pendapat Anda?
Ketika kegaduhan tentang Bank Bali muncul dan akhirnya saya bisa menggagalkan transaksi cessie Bank Bali saya merasa tugas saya sebagai seseorang yang mengerti dan seharusnya memberi tahu itu sudah selesai. Mak saya merasa tenang. Tetapi tiba-tiba beberapa minggu belakang ribut kembali soal cessie Bank Bali. Pada waktu itu rekan saya Luhut Pangaribuan (konsultan hukum BPPN, Red) gontok-gontokan terus, dalam artian beradu argumentasi dengan Kejaksaan. Saya komunikasi juga dengan Luhut dan saling tukar menukar pandangan dan pikiran yang intinya,kami tidak memiliki perbedaan pandangan. Prinsipnya adalah sama, kita harus menjaga agar jangan sampai uang yang Rp546 miliar ini sampai keluar (dari Bank Permata, Red)
Mengapa?
Putusan MA menyatakan pidana dari Sdr Joko Candra dan membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman. Saya tidak peduli apakah Joko Candra mau dilepas atau ditahan, sebab pandangan saya selalu bahwa pengadilan bukan hanya berani menghukum siapa pun yang bersalah tapi juga harus memiliki keberanian untuk melepaskan siapa saja yang tidak bersalah. Tetapi ketika saya kemudian membaca diktum ketiga dari keputusan MA, saya jujur saja menjadi sangat geram sekaligus gelisah.
Mengapa?
Karena diktum ketiga dari keputusan MA tadi menyebutkan uang sejumlah Rp546 miliar yang berada di escrow account Bank Bali nomor sekian, supaya dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu EGP. Lho? Pertanyaan saya yang pertama bagaimana mungkin peradilan pidana memutuskan soal hak terhadap aset, hak terhadap uang yang sepenuhnya seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan perdata.
Pertanyaan yang kedua, BPPN kemudian kan meminta fatwa kepada MA (atas keanehan putusan tersebut). Yang aneh di dalam fatwa itu adalah yang minta BPPN, tapi tembusan dari fatwa tadi ada tertulis tindasan nomor 7 itu sdr. Setya Novanto (salah seorang pemegang saham EGP, Red). Saya disitu bertanya ini apa? Yang minta BPPN kok tindasan fatwanya diberikan kepada Setya Novanto padahal fatwa tadi diminta di dalam konteks putusan MA di dalam kasus pidananya Djoko Tjandra. Lalu dari mana secara mendadak sontak muncul orang yang bernama Setya Novanto diberikan tindasan fatwa ini?
Perjanjian cessie ini sebenarnya sudah pernah dibatalkan bukan?
Ya, sudah dibatalkan oleh BPPN di dalam SK no 423 pada tanggal 15 Oktober 1999. Kekuasaan BPPN untuk melakukan pembatalan perjanjian tadi diperoleh melalui PP no 17/99 dan juga akarnya adalah UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam pasal 37a. Artinya kalau perjanjian tadi sudah dibatalkan maka segala perikatan-perikatan hukum yang melekat di dalam perjanjian cessie tadi termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalui perikatan hukum tadi harus dianggap sudah tidak ada alias musnah. Kalau itu sudah musnah maka dengan sendirinya obyek dari perjanjian yang menyangkut uang Rp546 miliar menjadi tidak ada! Kalau dibatalkan tahun 1999 dan putusan MA tahun 2001 memerintahkan uang itu dikembalikan kepada PT EGP pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap sebuah obyek yang tidak ada karena perjanjiannya sudah dibatalkan?

Pihak EGP pernah menggugat keputusan ini…
Pembatalan ini kemudian digugat oleh EGP melalui Tata Usaha Negara. Putusan terakhir MA mengatakan bahwa gugatan EGP ditolak. Artinya MA membenarkan kekuasaan BPPN tadi. Sementara itu pada tahun yang sama ada judicial review yang diajukan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IAI) mengenai PP 17 dan judicial review itu juag ditolak oleh MA. MA memutuskan BPPN memiliki kekuasaan untuk melakukan itu.
Artinya,kalau kemudian kekuatan BPPN itu diragukan hanya karena kita tidak suka dengan cara BPPN menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak transparan di masa lampau, itu kan tidak benar. Kenapa tidak benar kalau kita mengatakan yang dibatalkan oleh BPPN itu tidak sah,tahu akibatnya? Semua tindakan-tindakan BPPN termasuk aset disposal, penjualan-penjualan aset termasuk menarik dan memaksa debitur dan menyita aset-asetnya harus dianggap tidak sah!
Artinya?
Jangan sekali-kali mengira bahwa persoalan Bank Bali ini hanya menyangkut Rp546 miliar, tapi menyangkut ratusan triliun. Karena apa? karena kereta api lainnya akan segera tiba begitu mengetahui bahwa BPPN tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, BPPN ternyata tidak sekokoh seperti apa yang kita duga. Berangkatlah penumpang-penumpang di KA itu dan tiba di stasiun yang sama dan mereka akan menuntut ratusan triliun yang sebelumnya sudah disita dan diperoleh BPPN. Ini kan bahaya.
Apakah Bank Permata akan kesulitan bila dana itu dikeluarkan?
Dalam persoalan bank Bali ini saya sudah melihat banyak orang yang berpikir tidak lagi peduli apakah Rp546 miliar ini kalau diambil akan ada lubang di bank Permata. Pertanyaan saya lubang ini mau ditutup dengan apa? ini tidak bisa ditutup dengan makian, setiap hari Anda mau mengatakan hukum tidak adil, Anda mau mengatakan ini perbuatan yang tidak benar tidak cukup, sebab hanya ditutup dengan negara harus keluar uang sejumnlah yang sama. Pertanyaannya negara itu dapat uang dari mana sih? Jangan lupa pajak semakin lama semakin dominan dalam APBN kita. Artinya perbuatan mediasi Bank Bali harus dibayar oleh semua orang. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan, apakah ini yang dimaksud sebagai menegakkan hukum? Kan tidak? Kan nggak bisa.
Menurut Anda, mengapa pihak Kejaksaan justru yang ngotot untuk menarik dana tersebut?
Saya bisa mengerti jaksa Agung memang berfungsi sebagai eksekutor, itulah rumusan yang diminta oleh hukum termasuk rumusan yang ada di pasaal 27 UU no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, antara lain. Saya paham kalau Kejakgung memang harus menjalankan perintah MA, dia menjadi eksekutor, dia berkewajiban mengeksekusi. Yang saya tidak pernah dapat pahami kenapa Jaksa tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)? Kalau ditanya, oo, ndak bisa, kenapa dalam kasus Marsinah bisa, dalam kasus Pakpahan bisa? Kenapa dalam kasus ini nggak bisa.
Oke, jawaban Kejakgung pada waktu itu PK tidak menghentikan eksekusi. Itu benar, hukum mengatakan PK tidak menghentikan eksekusi. Pertanyaan saya adalah yang melakukan eksekusi itu siapa sih? Seharusnya yang ngomong PK itu tidak menghentikan eksekusi itu pengacaranya EGP, bukan jaksa. Jangan malah terus mengancam direksi Bank Permata dengan mengatakan menghalang-halangi eksekusi, menghalang-halangi hukum. Lho ini pengacara negara lho Jaksa ini. Bukan pengacaranya EGP, catat itu!!! Harusnya dia membela negara, harusnya dia tahu bahwa jika Rp546 miliar ini keluar, negara akan jebol.
Jadi saran Anda, apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung?
Kalau Kejaksaan tidak mau PK, ini menurut saya konyol. Atau kalau seandainya Jaksa tidak mau PK boleh, tapi dia harus mengatakan kepada MA bahwa ini tidak dapat dieksekusi. Kenapa, karena obyeknya sudah dibatalkan. Kan begitu? Kemudian di luar itu kita juga bisa menyaksikan bahwa selain dari Jaksa Agung dapat mengatakan bahwa ini non executable, maka ada peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara lain yang terkait dan belum selesai, salah satu diantaranya adalah gugatan EGP terhadap Bank Bali menyangkut uang ini di bidang perdata, itu sedang diperiksa oleh MA.
Masalah ini sebenarnya ada di wilayah eksekutif. Presiden kan tahu bahwa BPPN sangat keberatan dengan sikap Kejaksaan Agung. Apakah beliau tidak bisa membuat keputusan di antara dua institusi di bawah kendalinya ini?
Nah, ketika kemudian saya yakin persoalan ini dilaporkan kepada Presiden, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, seharusnya Presiden kan memanggil Kejakgung. Hei, Kejakgung, kamu jangan jebol dong keuangan negara itu, coba cari jalan secara hukum. Kita tidak perlu lari dari hukum, cari jalan hukum sehingga yang Rp546 miliar ini tidak perlu dikeluarkan. Jaksa Agung kan harusnya punya jawaban, ada tiga jalan, Bu. Yang pertama kita menunggu putusan perdata, yang kedua kita tidak usah menunggu keputusan Perdata tetapi kita nyatakan ini tidak bisa dieksekusi. Ketiga kami mengajukan PK untuk membatalkan diktum butir ketiga tadi. Kan tinggal Presiden menentukan, A,B, atau C. Jadi ada Plan A, B, atau C. kalau plan A, B, C-nya tidak ditentukan dan Presidennya tidak menentukan sikap, ya gaduh terus. Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya.
Laksamana Sukardi pernah mengatakan agar manajemen Bank Permata menyiapkan sejumlah opsi. Pendapat Anda?
Oh, itu saya ngambek waktu itu. Waktu saya ditanya oleh beberapa teman wartawan tentang pernyataan Pak Laks saya heran. Seorang yang bernama Laksamana kok bisa mengungkap persoalan seperti itu? Seharusnya dia bertahan,dia seharusnya tidak memikirkan mengenai opsi mergernya kembali Bank Permata, oleh karena kalau dia berpikir dalam format seperti itu maka secara implisit dia hendak mengatakan Rp546 miliar akan hilang. Belakangan kemudian dia ngomong itu tidak bisa. Alhamdulillah bahwa dia berubah lagi, asal jangan besok ngomong beda lagi. Bagi saya tidak bisa tidak pemerintah harus habis-habisan disini. Harus bertahan habis-habisan.
Apakah Anda akan terus memperjuangkan ini?
Oh iya,kalau tidak buat apa saya capek-capek jerit-jerit di kanan dan di kiri. Jangan kemudian dikatakan bahwa saya melawan hukum, saya melawan keputusan MA. Kalau pun toh saya dikatakan melawan, perlawanan itu harus dibaca ketidakadilan adalah tetap ketidakadilan, meskipun itu dirumuskan secara hukum, tetap dia tidak adil. Dan hukum yang tidak adil adalah hukum yang sudah seharusnya dikebumikan.

Ini sebenarnya hanya sebagian dari persoalan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana seharusnya kita menangani ini?
Indonesia tidak akan pernah dapat menegakkan hukum secara benar kalau pusat perhatiannnya hanya diarahkan kepada akibat yang muncul dan tidak pernah mempersoalkan rangkaian sebabnya. Ada korelasi yang positif antara keputusan yang buruk yang dilahirkan oleh aparat hukum kita dengan barangkali permainan di belakangnya, apakah uang atau tekanan politik. Oleh karena itu kalau Indonesia hendak membereskan negara ini dan berhenti berkeluh kesah tentang sukar masuknya investasi ke Indonesia, menurut saya, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, harus dijadikan center for excellence.
Caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali, pertama rekrutmennya ditata ulang. Hanya orang-orang yang memiliki indeks prestasi di atas tiga dan datang dari universitas yang baik yang dapat diterima menjadi jaksa, hakim,polisi, maupun pengacara. Setelah lolos dalam saringan itu maka mereka harus dididik minimal dua tahun untuk menjadi jaksa, hakim, maupun polisi, aparat hukun. Setelah itu dilakukan maka ketika mereka dimasukkan ke dalam harus ada sebuah remunerasi yang baik. anak jaksa, hakim, polisi, harus dibebaskan uang sekolah dari SD sampai PT di dalam negeri. Kedua, gaji mereka dilipatgandakan, kalau perlu lima sampai 7 kali lipat,kalau perlu 10 kali lipat. Setelah itu baru kita terapkan sebuah sistem ke dalamnya. Apa diantaranya? Saya bermimpi penyidik tidak boleh disatukan dengan penuntut agar jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena kalau saya sebagai penyidik dan kalau saya sekaligus sebagai penuntut saya bisa tekan orang. Setelah sistem itu kita terapkan, kemudian kita buka transparansi di wilayah peradilan kita. Bagaimana caranya? Kalau ada keputusan pengadilan begitu hakim mengetukkan palu pada detik yang sama keputusan itu masuk ke website yang bisa terbuka oleh publik dan diperiksa langsung oleh dewan kehormatan. Apa artinya? Di dalam website tad i kemudian dibelah menjadi dua sektor urusan Tata Usaha Negara, Urusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dibelah menjadi dua,perdata dan pidana. Perdata dibelah lagi menjadi subsektor yang menyangkut perjanjian seperti waris, tanha, dsb. Hakimnya siapa, pengacara siapa, panitera siapa, diputuskan dimana, tanggal berapa, lampiran attachment di dalam setiap keputusan itu adalah bagaimana pledoi dari pembela, bagaimana duplik replik dari penggugat dan tergugat, lampirkan semuanya, publik bisa mengakses.
Apa akibatnya, perdebatan di pers mengenai putusan pengadilan selalu menyangkut perdebatan mengenai substansi, sehingga tidak lagi berdebat mengenai sesuatu yang tidak terlihat, selalu top of the iceberg yang diperdebatkan. Nah kemudian ketika orang sudah di set up begitu mereka kemudian transparansi menjadi terbuka.
Kalau ini berjalan, maka juga harus dipikirkan begitu masuk sistem bekerja, harus ada up grading dan down grading. Yang masih baik di up grading yang sudah jelek di down grading, sorry, you have to go! Setelah itu baru diperlakukan etika profesi. Tidak boleh jaksa maupun hakim hadir di dalam perhelatannya businessman. Tidak boleh hakim dan jaksa bersenda gurau di lapangan golf, itu kan soal etik, itu kan soal jual beli. Untuk apa? Supaya hubungan-hubungan institusional tidak berubah menjadi hubungan personal. Itu kan yang menyebabkan rongrongan terhadap institusi? Ada yang bilang sama saya Pak Pardjoto, yang dikemukakan itu sangat idealistik, tidak mudah melakukannya. Saya tahu ini tidak mudah,tapi kalau ini tidak dimulai dari sekarang, sama artinya kita membiarkan lembaga ini runtuh terus menerus.
Apakah ini menjadi titipan Anda kepada Pemerintah baru nanti?
Barangkali pemerintahan 2004 itu salah satu tugasnya satu adalah meminta mandat dari MPR untuk membereskan peradilan, hakim-hakim. Saya kira harus minta mandat pemerintah masa depan. Wah ini dananya besar? Lho untuk korupsi kok ada. Untuk membereskan kelembagaan yg menyangkut masa depan bangsa ini kok nggak ada?. Oke, cari. Dari mana? Coba Itu World Bank, kamu yang telunjuknya selalu ada di hidung saya, saya sudah bosen liat telunjuk kamu itu. Kamu tidak berbuat apa-apa, IMF telunjuk kamu ada di dahi saya, saya sudah sepet liat telunjuk kamu itu. Sekarang apa sih yang kamu perbuat untuk membereskan Indonesia? Kamu kan hanya kirim program ekonomi. Selamat bermimpi. Karena akar persoalan Indonesia tidak terletak disana. Akar persoalan Indonesia di kelembagaan hukum yang ambruk. Yang rombeng begini. Coba kamu kirim, berapa. US$5 miliar? Saya bereskan ini, dan saya tanggung jawab 100% uang yang dikel
uarkan. Pemerintah seharusnya berani begitu kan?.



Anak Bandung,
Bintang Bank Bali
Nama : PRADJOTO
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 7 Maret 1953
Status:
Menikah, dengan empat anak
Pendidikan : - SMA I Bandung - Fakultas Hukum Universitas Indonesia . - Kyoto University (S2) - Kyoto University (S3, belum selesai)
Karir : - Karyawan Bapindo - Konsultan hukum pada Kantor Hukum Pradjoto & Associates - Pengamat hukum perbankan
Komentar tentang skandal Bank Bali:
" Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya."

2004
(c) WartaBisnis

Thursday, February 09, 2006

Noke Kiroyan

"Pemerintah Melanggar Kesepakatan"
31 Oktober 2001 siang. Dari Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengadakan jumpa pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam siaran pers itu. Yakni (1), calon pembeli 20% saham PT KPC yang dialokasikan bagi pemerintah pusat adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), (2) calon pembeli 31% saham PT KPC yang dialokasikan bagi Pemda Kaltim adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kutai Timur, (3) pemerintah akan memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT KPC.



Di Lantai 28 Menara Kadin, kawasan Jln H Rasuna Said, Jakarta, para pejabat teras KPC yang mendengar berita tersebut terkejut.. Selain pengumuman itu terkesan mendadak, juga karena munculnya dua nama perusahaan baru yang sebelumnya tidak pernah melakukan due diligence, sebagai salah satu syarat yang harus dilalui calon investor. Artinya, pemerintah sudah bertindak di luar ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, KPC kemudian mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi.
Sebenarnya, bagaimana proses penentuan calon pembeli 51% saham KPC tersebut? Untuk mengetahui jawaban, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Joseph Lagadoni Herin mewawancarai Noke Kiroyan, presiden direktur KPC di kantornya, Menara Kadin, Lt 28, Selasa siang pekan lalu. Berikut petikannya.

Sepertinya KPC kurang puas dengan kebijakan pemerintah tentang divestasi saham KPC.
Noke Kiroyan: Masalahnya bukan puas tidak puas ya…. Masalahnya adalah soal prosedur. Divestasi itu kan ada landasan hukum. Landasan hukum utama yakni PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara). Kemudian, mengingat disvestasi terakhir ini banyak gonjang-ganjingnya dan guna menghindari gonjang ganjing lebih lanjut, dibuat lah suatu prosedur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PKP2B khusus untuk divestasi tahun 2001. Untuk itulah dibuat framework agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 2001 oleh Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan saya selaku Presdir KPC.
Apa isi terpenting framework aggrement itu?
Salah satu klausul di dalam framework agreement itu sudah jelas dinyatakan bahwa mereka (calon pembeli) adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan due diligence (uji tuntas). Kedua belah pihak –KPC dan calon pembeli harus saling memeriksakan datanya masing-masing. Nah, calon pembeli yang sudah melaksanakan due diligence itu ada dua, yakni PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. Oleh pemerintah yang melaksanakan due diligence, kedua perusahaan ini dinyatakan lulus. Keduanya juga menyatakan punya minat untuk membeli.
Satu hal lagi, sebelum calon pembeli melihat data room kami di sini (KPC) atau langsung melihat ke lokasi di Sanggata (Kutai Timur), di antara kami sudah menandatangani confidential agreement (CA), perjanjian kerahasiaan antara KPC dengan calon pembeli. Mengapa mesti ada CA karena di sini kita akan membuka semua data tentang perusahaan kita. Kita tahu, data komersial itu banyak bersifat sensitif. Kalau jatuh ke tangan kompetitor, kita bisa habis. Itu lumrah dalam dunia bisnis di mana-mana terutama dunia bisnis internasional (KPC adalah perusahaan multinasional). Dan baik PT Antam maupun PT Tambang Batubara Bukit Asam sudah menandatangani confidential agreement. Jadi prosedurnya sudah dijalankan.
Namun entah mengapa, mendadak sontak muncul dua perusahaan calon pembeli yang dikatakan tidak perlu melaksanakan due diligence (Perusda Melati Bhakti Satya milik Pemprov Kaltim dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur milik Pemkab Kutai Timur, Red). Ini kan jelas menyalahi perjanjian kita.
Apakah kedua perusahaan daerah ini sebelumnya sudah menyatakan minat membeli sahan KPC?
Perusda Melati Bhakti Satya itu pernah muncul setahun lalu. Mereka belum pernah menyatakan minat secara langsung kepada kita untuk membeli saham KPC, namun kan banyak yang sudah diberitakan di media massa. Demikian pun Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur. Meski saya kenal orang-orangnya, namun baru muncul belakangan dalam rangka pembelian saham ini. Dan mereka belum melaksanakan due diligence dan belum menandatangani confidential agreement. Itu saja masalahnya. Yang kita harapkan adalah semuanya transparan dan juga kepentingan semua pihak terlindungi serta proses hukum di negara kita dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jadi ketidakpuasan kita, yaitu kita hanya mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari pemerintah. Dan sampai sekarang klarifikasi itu belum ada.
Jadi bukan karena kekhawatiran kalau-kalau sahamnya akan jatuh ke tangan kompetitor?
Oh nggak! Yang namanya due diligence dan confidential agreement ini kan untuk melindungi kepentingan kita, kalau data kita jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkompeten, itu kan berbahaya bagi kita. Karena itu kita butuhkan jaminan melalui due diligence dan confidential agreement. Karena dengan adanya itu, kalau ada pihak yang menyalahkangunakan data kita, maka ada konsekwensi hukumnya.
Saya harus menegaskan dan menggarisbawahi bahwa kami tidak berkeberatan kalau pemegang saham itu adalah pemerintahan Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui dua perusda tersebut. Dari dulu kami sudah menyadari bahwa akan sangat lebih baik bagi KPC kalau ada kepesertaan dari pemda-pemda setempat. Karena berarti mereka juga akan lebih merasa memiliki. Tapi bagaimanapun juga, prosedur hukum dan kepastian hukum harus juga dilaksanakan.
Artinya KPC memang hanya menginginkan klarifikasi dari pemerintah?
Oh iya. Kita kan ada kesepakatan –seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian timbul hal-hal yang tidak sejalan dengan kesepaekatan ini. Maka kita mempertanyakan, mengapa bisa terjadi hal-hal di luar kesepakatan. Kalau sudah ada penjelasan yang tuntas, saya kira kita akan membicarakan lagi bagaimana selanjutnya, apa perlu dibuat perjanjian baru atau bagaimana gitu....
Kalau dari pihak KPC sendiri, apakah lebih suka kepada investor yang sudah punya track record di bidang pertambangan?
Mungkin tidak perlu, tapi tentu harus ada pemahaman tentang bisnis pertambangan. Kalau tidak kan tidak akan ada sinergi. Dan itu pun sudah kita nyatakan dalam framework agreement tadi. Ada beberapa persyaratan bagi calon pembeli yang disepakati. Pertama, pembeli adalah pihak Indonesia karena hal itu juga sudah dipersyaratkan dalam PKP2B. Kalau dijual kepada pihak asing, maka tujuan divestasi tidak akan tercapai. Kedua, perusahaan tersebut, termasuk para direktur dan komisarisnya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela. Kalau ada orang yang masuk dalam Daftar Orang Tercela kemudian masuk ke KPC kan nanti kita juga akan kena dampaknya. Ketiga, perusahaan yang membeli itu punya visi dengan standar pertambangan internasional. KPC adalah tambang batubara kelas dunia, baik operasi, pengelolaan lingkungan maupun sistem keselamatan kerja, semuanya memiliki standar internasional. Jadi sebagaimana sudah disepakati antara KPC dengan pemerintah bahwa calon pembeli itu harus punya visi yang sama untuk menghindari kerancuan dalam bekerja. Kemudian, pembeli juga harus memahami visi KPC saat ini. Berikutnya, calon-calon pembeli juga harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membeli saham KPC.
Semua ini akan diungkap dalam due diligence?
Oh iya... Dan dua perusahaan yang sudah lulus due diligence oleh pemerintah adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batu Bara Bukti Asam.
Lalu bagaimana dengan dua perusahaan daerah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur yang oleh pemerintah diumumkan akan membeli saham KPC?
Ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada prosesnya. Mereka harus melaksanakan due diligence. Saat ini kan belum. Ini yang patut dipertanyakan juga. PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Aneka Tambang saja dulu harus melaksanakan due diligence, padahal mereka sudah sangat terkenal dan tidak perlu diragukan kemampuannya. Kini muncul dua perusahaan baru sebagai pembeli saham KPC, padahal kedua perusahaan itu saya rasa belum terlalu dikenal dan belum melaksanakan due diligence. Jadi tidak konsisten.
Bagaimana kalau kedua perusahaan ini tetap tidak melaksanakan due diligence?
Itu berarti melanggar kesepakatan.
Kalau tetap diteruskan?
Saya belum mau berkomentar soal itu. Tapi yang jelas, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, itu tentu berkonsekwensi hukum.
Apakah due diligence melibatkan juga KPC?
Tidak
Nah, nanti kalau pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji tuntas terhadap dua perusahaan "baru" yang ditunjuk sebagai pembeli saham KPC?
Kita tetap yakin bahwa pemerintah pasti punya integritas. Due diligence kan melibatkan sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat lintas departemen. Mereka tentu bisa dipercaya.
Sejauh ini memang belum ada due diligence bagi kedua perusahaan tadi?
Ya. Kita lihat saja bahwa penunjukkan itu kan berakhir tanggal 28 Oktober. Tapi yang ini baru muncul tanggal 31 Oktober.
Tidak pernah ada kontak dengan kedua perusahaan tadi?
Kalau saya mengatakan tidak ada kontak itu juga tidak betul ya. Karena ada suatu upaya untuk memulai due diligence mereka, mereka menunjuk perusahaan lain atau menunjuk konsultan asing untuk melakukan due diligence terhadap KPC. Sementara kami tidak bisa menerima karena masih menunggu klarifkasi pemerintah. Itu saja.
Kontak itu dilakukan setelah penunjukan?
Ya, di dalam bulan November inilah...
Tapi divestasi ini kan harus jalan?
Ya, sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 kan kita sudah menawarkan saham. Tapi tidak ada yang berminat, tidak ada transaksi. Bagaimana pun harga adalah sesuatu yang ditentukan melalui proses bisnis, dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan dalam pengertian, KPC harus menjual sebesar Rp 100 juta dolar AS, misalnya. Itu tidak mungkin.
Bukankan batas akhirnya di tahun 2002 ini?
Ya. Batas akhir penetapan pemerinah terhadap calon pembeli sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 2002 ini.
Sebenarnya pihak KPC sendiri punya atau tidak preferensi calon pembeli?
Kalau preferensi kita jelas, yaitu memenuhi segala persayaratan seperti apa yang dikatakan tadi, misalnya memahami visi, menjaga agar KPC tetap bekerja dalam standar pertambangan internasional dan lain-lain. Hal ini bukan saja bagi para pemegang saham, tapi juga kepada semua karyawan. Juga untuk mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa kita tetap mendapatkan profit seperti di masa-masa lalu dan dengan demikian bisa membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dan pajak penghasil perusahaan KPC ini, berbeda dengan perusahaan lain yang hanya 35 persen, kami membayar 45 persen. Pada waktu penandatanganan PKP2B pada tahun 1982, entah ini suatu kebodohan atau tidak, disepakati waktu itu bahwa KPC akan membayar pajak penghasilan sebesar 45 persen setelah tahun kesepuluh beroperasi. Dan aturan ini akan tetap berlaku meski akan berganti pemegang saham.
Sebenaranya kapan deadline dari proses divestasi ini?
Berdasarkan framework agreement untuk divestasi tahun 2001, deadline-nya pada Maret 2001. Tapi karena adanya macam-macam hal terjadi penguluran waktu, maka framework agreement itu pun mengalami amandemen beberapa kali. Dalam amandemen kedua disebutkan bahwa acceptance (penerimaan/kesanggupan) atau penunjukan oleh pemerintah itu dilakukan selambat-lambatnya tangal 28 Oktober 2002 dan pihak yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober sudah menyatakan penerimaannya atas penunjukkan itu. Dan itu sudah lewat, sementara kita tidak melihat adanya acceptance satu pun. Tapi kami juga masih mengharapkan penjelasan pemerintah.
Sejauh ini apakah pemegang saham KPC puas dengan proses divestasi seperti ini?
Ya kita kan masih berpegang pada hukum. Kita masih minta klarifikasi. Jadi sejauh belum ada suatu tindak lanjut, ya kita masih puaslah atas pelaksanaannya.
Sebelumnya apakah Anda sudah menduga adanya kemungkinan seperti ini?
Nggak lah. Karena kan kita ada kesepakatan. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2002 kan tidak ada timbul apa-apa. Baru pada tanggal 31 Oktober ada pernyataan yang disertai dengan suatu siaran pers soal penyelesaian masalah divestasi KPC. Siaran pers ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Apakah KPC punya deadline untuk meminta klarifikasi dari pemerintah?
Nggaklah, kita kan orang-orang sopan. Kita tidak mau mendesak pemerinta, kita tunggu saja. Tapi prosedur harus jalan. Kalau tidak, kepastian hukum di negara kita kan pasti lebih dipertanyakan.
Kalau tidak ada deadline dan sampai tahun depan belum ada penjelasan juga?
Kalau sampai satu bulan ke depan belum ada penjelasan, maka mungkin kita akan menulis surat lagi.
Apakah ada kemungkinan kedua perusahaan "baru" yang disebutkan pemerintah itu akan mengikuti due diligence?
Waktunya kan sudah selesai. Karena kalau kita berpegang pada kesepakatan yang ada maka 28 Oktober adalah batas akhirnya. Pemerintah sudah harus melakukan penunjukkan, bukan due diligence lagi.
Artinya, yang paling berhak membeli saham KPC sebesar 51 persen adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam yang sudah lulus due diligence?
Ya, kalau kita berpegang pada kesepakatan maka hanya kedua perusahaan itu yang berhak.
Kalau kemungkinan due diligence dibuka pada tahun 2003 untuk kedua perusda, misalnya?
Saya belum bisa menjawab sekarang. Kita harus membicarakannya kembali dengan pemerintah setelah pemerintah melakukan klarifikasi. Kita tunggu penjelasan pemerintah.
Apakah KPC tidak punya perusahaan yang dijagokan untuk membeli saham KPC?
Tidak. Kita tidak menjagokan siapa-siapa! Saya kira PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam punya reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan punya kemampuan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Kedua-duanya merupakan badan usaha milik negara. Kinerjanya cukup baik dan bisa diandalkan.
Dengan proses yang seperti ini, kemudian timbul kesan bahwa KPC sendiri sebenarnya enggan melakukan disvestasi. Komentar Anda?
Saya kira salah anggapan seperti itu. KPC memang wajib melakukan disvestasi, tapi KPC ingin melakukan divestasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati. Jangan divestasi dilakukan secara serampangan. Dampaknya akan luas. Bukan terhadap KPC saja tapi juga terhadap citra Indonesia di luar negeri. Jadi tidak benar kita enggan melakukan disvestasi. Sejak awal kita memang dibebankan kewajiban untuk melakukan divestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian kita bersikeras dan dianggap sebagai sikap yang kurang simpatik, itu terserah. Tujuan kita adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Kita tidak mau main-main karena ini juga menyangkut citra Indonesia di mata mitra bisnis di luar negeri.
Apakah ribut-ribut soal divestasi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasi?
Tidak. Target kita untuk memproduksi 17 juta ton tahun ini bisa tercapai. Semua karyawan juga ternyata mengikutinya dengan seksama. Dan mereka juga tentu menginginkan semua ini berjalan dengan baik. (*)


KRONOLOGI DISVESTASI KPC

PENAWARAN TAHUN 1998
16 Juni 1998 : KPC tawarkan 23% saham seharga US$ 176 juta kepada PT Timah, PTBA dan PT Aneka Tambang
13 Agustus 1998 : Perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh PT Timah
9 September 1998 : PT Aneka Tambang menolak penawaran
1 Oktober 1998 : Departemen Pertambangan dan Energi menolak harga penawaran
24 Desember 1998 : PT Timah menawar US$36,6 juta untuk 23% saham.
12 Januari 1999 : KPC menolak tawaran PT Timah
2 Februari 1999 : Proses penawaran tahun 1998 ditutup
PENAWARAN TAHUN 1999
24 Maret 1999 : KPC menawarkan 30 persen saham kepada pemerintah
8 April 1999 : Pemerintah tidak setuju harga penawaran
29 Juni 1999 : Pemerintah menyampaikan harga alternatif
8 November 1999 : Harga penawaran tahun 1999 disetujui
19 November 1999 : Saham KPC ditawarkan kepada beberapa calon pembeli
3 April 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim bersedia
membeli 30% saham KPC sebesar US$ 175 juta
5 Mei 2000 : Dirjen menginstruksikan kepada gubernur Kaltim untuk
mengirimkan surat penerimaan (Letter of Acceptance) dan
menyelesaikan pembayaran US$ 175 juta
12 Mei 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim siap
membeli dan membayar 51% saham KPC
12 Mei 2000 : Pemprov Kaltim meminta perpanjangan waktu sampai 14 Juli,
iteruskan kepada menteri tapi tidak ada tanggapan
23 Mei 2000 : KPC memberitahukan bahwa permintaan perpajangan sampai 14
Juli masih dipertimbangkan oleh Menteri Pertambangan & Energi
19 Agustus 2000 : Penawaran untuk tahun 1999 tidak berlaku lagi.

PENAWARAN TAHUN 2000
26 Oktober 2000 : Harga penawaran tahun 2000 disetujui dalam pertemuan dengan
Dirjen
15 Desember 2000 : KPC mengirimkan penawaran tahun 2000 untuk 30% saham
kepada pemerintah
15 Maret 2001 : KPC memberitahukan bahwa penawaran tahun 2000 ditutup
PENAWARAN TAHUN 2001
27 Maret 2001 : KPC menyerahkan rincian penilaian kepada dirjen untuk
penawaran disvestasi tahun 2001.
24 April 2001 : Dirjen mengklaim bahwa harga yang disetujui adalah US$ 297
juta, sesuai pertemuan 26 Oktober 2000
2 Mei 2001 : KPC menyampaikan kepada dirjen bahwa harga yang disetujui
tersebut hanya untuk penawaran tahun 2000
16 Juli 2001 : KPC bertemu dengan dirjen dan tim evaluasi, tapi tidak tercapai
kesepakatan harga.
17 Juli 2001 : Pemprov Kaltim mengajukan gugatan perdata kepada KPC, para
pemegang saham, dan beberapa direktur serta penasihat hukum.
9 Agustus 2001 : KPC dan penasihatnya SSB bertemu menteri untuk membahas
masalah valuasi dan presentasi tentang masalah yang belum
terselesaikan.
13-16 Agust 2001 : KPC memberi kesempatan kepada tim evaluasi untuk melihat
langsung harga perkiraan untuk disvestasi 2001 secara lengkap
di Sanggata, Kutai Timur.
23 Oktober 2001 : KPC bertemu dengan tim Ditjen. KPC secara formal menolak
usulan harga yang diajukan pemerintah baik yang berdasarkan
37% atau 44% saham yang dihargai seperti valuasi tahun 1999.
4-6 Maret 2002 : Harga penawaran saham 2001 disepakati sebesar US$ 822 juta
(hasil 100%) dengan syarat, semua gugatan hukum oleh Pemprov
Kaltim dicabut.
12 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan pertama
18 Maret 2002 : Menteri ESDM menulis surat kepada KPC dan meminta KPC
menawarkan 51% saham berdasarkan basis harga US$ 822 juta.
21 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan kedua, yang menghalangi
KPC untuk melakukan penawaran saham.
22-23 Maret 2002 : KPC mengumumkan melalui sejumlah media bahwa KPC akan
melakukan penawaran saham 51% dengan memperhatikan
persyaratan yang telah disepakati dengan pemerintah.
27 Maret 2002 : DESDM dan KPC sepakat memperpanjang waktu penawaran
saham tahun 2001 hingga 30 Juni 2002
19 April 2002 : KPC bertemu dengan DESDM untuk membicarakan sejumlah
opsi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
25 Juni 2002 : Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VIII DPR
RI mengundang KPC untuk menjelaskan perkembangan
Disvestasi KPC.
28 Juni 2002 : KPC bertemu dengan DESDM dan menyepakati perpanjangan
waktu hingga 31 Juli untuk memberikan waktu penyelesaian
kesepakatan dengan DESDM dan pencabutan gugatan Pemprov
Kaltim.
31 Oktober 2002 : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan
siaran pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham
PT KPC, padahal sebelumnya tidak ada proses penunjukkan dan
Penerimaan. Lebih dari itu, dua perusahaan daerah yang disebut
Sebagai calon pembeli tidak pernah menjalani uji tuntas.
====================================================

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.