Sunday, February 19, 2006

Rhenald Kasali



Bangsa ini Miskin Entrepreneurship


Rhenald Kasali bicara tentang keterbatasan marketing dalam menembus pasar. Pakar bisnis dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI itu menekankan pentingnya pendekatan holistik. Kelak, ia ingin mengikuti jejak Stephen Covey.


Sejak masih remaja, daya pikat Rhenald Kasali dalam berbicara sudah menonjol. Paling tidak, itu lah kesaksian Rano Karno, aktor film dan sinetron, kawan sebangkunya ketika masih di sekolah menengah pertama. "Dari dulu dia sudah bicara dengan meyakinkan," kata Rano, pada sebuah kesempatan.
Hingga kini daya pikat itu masih memukau. Itu pula yang antara lain membuat Rhenald, pakar manajemen dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI, melesat menjadi satu diantara sejumlah pakar bisnis yang suaranya didengar dan diacu oleh para pelaku usaha di Tanah Air.
Sebagai cendekiawan, doktor ilmu manajemen dari Universitas Illionis at Urbana-Campaign ini mengaku tak ingin terkurung hanya di kampus almamaternya. Ia merambah dunia luar, bergaul dengan ilmuwan bidang lain, berbicara kepada para pelaku bisnis, lewat seminar atau talkshownya di televisi. Selain sebagai akademisi, lewat RKS (Rhenald Kasali) Management ia menyelenggarakan jasa konsultansi manajemen. Di televisi, ia menjadi host acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali, acara yang menampilkan para entrepreneur sukses dari berbagai bidang dan penjuru Indonesia.
"Otak manusia seperti parasut. Ia baru bekerja kalau terbuka," katanya, menjelaskan mengapa ia tak pernah mau hanya berada di menara gading kampusnya. Ia pun mengundang orang luar, para praktisi, menjadi pengajar di program yang ia pimpin. Mulai dari Robby Djohan dan Abdul Gani, dua bankir kenamaan, Phillip Purnama, eksekutif Bogasari yang lulusan Harvard, Bambang Bhakti, mantan eksekutif Coca Cola dan kolumnis WartaBisnis, dan banyak lagi.
Perkenalannya dengan Phillip membawanya pula berhubungan dengan Michael Porter, Guru Bisnis paling top dunia. Di sini ia pun tak membuang kesempatan. Bersama Phillip yang merupakan asuhan langsung Porter, Rhenald memprakarsai kuliah jarak jauh Porter setiap pekan untuk para mahasiswanya. Disamping itu, ia masih menjadi dosen terbang di program magister manajemen di berbagai universitas negeri, ke Lampung, Tanjung Pura hingga Bali. "Tiga tahun lagi masa tugas saya di sini selesai. Saya bercita-cita punya semacam padepokan seperti Stephen Covey. Mengajar tentang leadership. Saya sungguh tertarik tentang topik itu," tutur dia.
Beberapa dekade lalu ia selalu merasa cemburu dengan naik daunnya para ekonom makro sebelum ini. Menurut dia, topik-topik ekonomi makro selama ini memang sangat populer, berkat dukungan media massa. Namun, topik semisal pemasaran, kurang mendapat perhatian. Ia tak menyerah. Berkat pengalamannya bekerja sebagai wartawan, ia pun menulis di berbagai media massa, walau pun di sejumlah jurnal ia juga meluangkan waktu. Tulisannya mendapat sambutan hangat.
Di kampus UI di Depok, ruang kerjanya yang mungil tetapi resik dihiasi sejumlah perangkat teknologi informasi, yang ia akui membantu dia mengakses 'dunia.' Sebuah suasana kontras dengan keadaaan kantornya dahulu. Soalnya, ketika pertamakali diminta membenahi program pascasarjana UI itu dulu, ia mengaku kantornya adalah sebuah ruang di pojok, dekat tempat sampah. Mahasiswanya bisa dihitung dengan jari, uang di kas hanya Rp5 juta. Kini program yang diasuhnya diikuti tak kurang dari 200 mahasiswa, yang wangi, modis dan pintar.
Wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Telly Joko Triyono dan wartawan foto Alfian, mewawancarainya di ruangan itu, Selasa, 28 Oktober. Sebuah foto besar dirinya bersama keluarga tergantung di dinding, menampakkan dirinya duduk bercengkrama dengan istri dan kedua anaknya. "Sudah semuanya. Saya orangnya nggak ngoyo. Happy saja," kata dia ketika ditanyakan apakah ada diantara cita-citanya yang belum tercapai.
Isu-isu marketing, selama 10 tahun terakhir sangat populer di Indonesia. Mungkin belum bisa menggeser isu-isu ekonomi makro, tetapi ia makin menarik banyak minat. Apa yang mendorong meningkatnya isu-isu itu?
Rhenald Kasali
: Saya kira itu tidak bisa lepas dari Hermawan Kertajaya. Ketika itu dia baru lepas dari Sampoerna, dia seorang direktur di sana, dari perusahaan besar. Terus kemudian dia bicara marketing, dia datang tepat pada waktunya, di saat kita sedang mempersoalkan perusahaan-perusahaan kita yang seperti tumpul ujungnya. Hermawan datang dengan mengatakan, "Ini ujungnya harus diasah."
Apa yang Anda maksud dengan ujung tumpul?
Ketika kita lihat data BUMN semuanya pada kolaps, semuanya pada rugi. Pada saat itu Cacuk Sudarjanto mulai selesai memperbaiki Telkom. Ketika Cacuk meninggalkan Telkom, Telkom itu seperti badan yang baru teradiasi virus. Bergeliat, dan mereka mencari orang, sehingga salah satu pasar yang diributin orang saat itu adalah Telkom sebetulnya. Di situlah, tiba-tiba marketing mendapat energi. Sementara di sisi lain, ketika itu Iwan Jaya Azis dari FE UI berangkat ke Amerika. Pasar para ekonom makro lagi kosong.
Seberapa penting sebenarnya pendekatan ekonomi makro bermanfaat bagi dunia bisnis?
Kita menyadari bahwa macro is necessary but not sufficient. Necessary, karena deregulasi perbankan itu kan makro. Pendekatan fiskal, moneter, bagaimana menggerakan perekonomian, itu makro. Tetapi disadari pula bahwa bank pun memerlukan marketing. Sementara itu ekspor kita terus dipacu. Perdagangan luar negeri kan tujuannya untuk memacu ekspor dan memperluas lapangan pekerjaan. Maka marketing seperti mendapat energi. Dan disitu lah kita melihat, ada perbedaan pemikiran, apalagi setelah krisis perekonomian 1998. Bahwa economics dan marketing berbeda dalam membaca pasar.
Maksudnya?
Economics dalam membaca pasar memakai kaca mata daya beli. Sedangkan kami orang marketing melihat pasar itu adalah kekuatan dari keinginan membeli. Bagaimana pemerintah menstimulasi perekonomian?. Dengan tingkat bunga rendah, inflasi rendah. Barang tersedia. Sedangkan kami mengatakan well, jangan turunkan harga minyak goreng Bimoli dan Filma. Perbanyak lah minyak goreng komoditi. Dalam arti minyak goreng curah. Filma itu dipakai oleh orang-orang kaya. Meskipun diturunin harganya, tidak menstimulasi permintaan. Orang kaya membeli karena brand bukan karena harga.
Yang kedua, ternyata ekonomi makro bicara mengenai aggregate demand. Sedangkan kita bicara mengenai segmented demand. Maka kita ajarkan segmentasi. Tahun 1998 itu saya luncurkan buku saya tentang itu. Lagi-lagi kita mengubah cara pandang mereka. Kita bicara tentang brand saat itu. Kita saat itu mengkritik perekonomian yang memberikan subsidi pada aggregate demand. Kepada total market. Bensin murah. Gua sih seneng aja. Tapi saya pikir tidak adil. Masa kita dapat subsidi yang sama dengan supir bis, supir mikrolet, dengan orang yang jualan sayur, kan tidak adil. Kita semua disubsidi. Yang harus disubsidi kan mereka. Kita merampas haknya orang miskin. Kan gitu. Dengan kata lain, subsidi itu harus segmented. Cuma caranya nggak ketemu di pemerintah. Karena mereka pake cara makro untuk membaca segmentasi. Tapi kita sudah memberitahu mereka. Hey, pasar tidak begitu.
Yang ketiga, orang makro melihat pasar selalu komoditi. Per Kategori. Permintaan otomotif, permintaan properti. Kalau kita nggak. Kita bilang permintaan Toyota Kijang tahun ini gimana. Timor abis, Toyota Kijang bagus. Tapi kalau ekonom akan bilang pasar otomotif akan hancur. Karena dirata-rata semuanya.
Sementara itu, di kalangan praktisi bisnis sendiri terdapat pula perdebatan yang seru tentang seberapa penting dan dominan pendekatan marketing dibanding pendekatan lain dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Anda?
Nah, di sini setelah ujungnya diasah, 'kereta api' sudah mulai bergerak. Awalnya kan mati. Begitu dikasih lokomotif baru, marketing tadi, kita bergerak. Tetapi kita pun segera melihat kok negara-negara lain sudah bergerak lebih cepat. Ibaratnya mereka sudah punya kereta api supercepat, kita masih saja naik Parahyangan, Jakarta Bandung, masih 4 jam, masih banyak rintangan. Lantas saya berpikir, kalau mau jalan kenceng, lokomotif jangan hanya ditaruh di depan. Ada tiga lokomotif, di depan, di tengah dan di belakang. Lokomotif ini lah yang kita sebut manajemen. Yang di depan marketing . Namun, kalau dia nyundul-nyundul sementara rangkaian yang dibawa panjang dan jalan lambat, maka dalamnya harus dibenahi. Itu sebabnya saya pergi belajar ke Michael Porter mengenai strategi. Bukan lagi sekadar marketing.
Jadi Anda lebih sebagai pakar strategi daripada pemasaran?
Gua ngga tau. Terserah pasar. Tapi saya pikir, marketing tidak hanya bisa sebagai marketing. Orang akademik mengatakan marketing is not just marketing, its marketing management. Kalau orang yang berasal dari lapangan, praktisi, mereka bilang marketing. Kita dari dunia akademik tidak bisa mengajarkan hanya marketing, kita harus mengajarkan marketing sebagai alat manajemen. Maka disitu ada planning, organizing, how did you develop the organization? Ada leadership, controlling. Nah ini dibikin menyangkut manajemen. Menyangkut resources, menyangkut purchasing, keuangan, menyangkut accounting, dan perusahaan bisa untung bukan hanya karena dari marketing, tapi karena banyak hal. Disitulah kita perlu kesadaran, dan belakangan Philip Kotler menyadari dalam bukunya Marketing Move. Sayang di Indonesia tidak populer. Dia bilang holistic marketing. Dia ngomong dari value exploration .Di-explore dulu value-nya, terus harus ada value creation, baru value delivery. Selama ini orang marketing selalu fokus pada value delivery. Padahal itu baru ujungnya. Philip Kotler menyatukan hal ini. Beliau mengatakan ini holistic marketing. Marketing yang utuh. Dua ini kan strategi.

Kalau ditarik lebih jauh kepada sebuah negara, bagaimana Indonesia semestinya mengkombinasikan pendekatan makro dan marketing ini untuk meningkatkan daya saing?
Kalau kita ingin meningkatkan keunggulan Indonesia, kuncinya adalah produktivitas. Produktivitas itu landasannya hanya tiga. Pertama social capital. Sayang, para politisi sering merusak social capital. Social capital ini adalah dorongan dalam masyarakat yang memungkinkan anggota-anggotanya melakukan koordinasi dan kerjasama. Kalau social capital tidak dibangun, tidak ada kepercayaan. Bisnis akan susah. Mau ngomong apapun tidak akan jalan.
Kedua trust. Social capital itu modalnya trust. Anda datang ke Thailand, mata orang itu baik, sementara Anda turun di Gambir, mata jealous. Trust ini penting sekali. Kalau tidak ada trust, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak akan pernah menjadi perusahaan besar. Semuanya akan jadi perusahaan kecil. Italia yang low trust melahirkan perusahaan kecil. Kalau di higher trust society seperti Amerika, Eropa Barat bisa melahirkan Siemens, GE, Boeing. Karena itu mereka lari ke capital market lari ke labor market. Mengambil orang dari labor market, ngambil modal dari capital market. Karena kita trust-nya rendah, orang lari ke IMF, istri, mertua, family. Modalnya modal keluarga. Labor-nya dari keluarga. Semua. Tidak akan pernah perusahaan keluarga dipercaya oleh masyarakat.
Yang terakhir adalah entrepreneurship. Kita baru mulai. Maka saya sangat serius bikin acara televisi tentang entrepreneurship. Bangsa ini miskin entrepreneurship. Kenapa, karena ngomongin pribumi melulu. Padahal, tidak ada cerita yang jadi pengusaha adalah pribumi. Orang Cina yang jadi pengusaha adalah Overseas Chinese. Di Cina yang jadi pengusaha bukan the mainland Chinese. Yang di Cina daratan adalah petani dan birokrat. Yahudi yang berhasil adalah Yahudi perantauan, bukan Yahudi di Israel. Orang Padang yang merantau lah yang jadi pengusaha. Yang di sana jadi petani, ulama, ketua adat. Pengusaha yang perantauan akan mulai dari bawah, tanpa kredit bank, sudah jadi, baru pinjam untuk pengembangan. Mereka tidak manja. Dan saya mengatakan ini karena ada teorinya. Bukan common sense.
Maksudnya?
Ada yang disebut dengan refugee mentality. Ada suatu penelitian yang dilakukan di Amerika dan Eropa, yang mengatakan orang jadi pengusaha karena mempunyai mentalitas pengungsi. Di Indonesia banyak pengusaha yang tidak sekolah. Lalu banyak orang nyimpulin bahwa kalau ingin sukses drop out aja. Ntar dulu. Yang sarjana (sukses) juga banyak. Saya punya list-nya. Yang drop out jadi penganggur lebih banyak lagi. Tidak terhingga. Jadi tidak bisa lihat satu sisi. Tapi ada teorinya educational refugee bisa mendorong orang menjadi entrepreneur. Karena dia pendidikannya rendah, cari kerja susah, kalau dia punya spirit, punya motivasi dia bisa bikin sendiri. Lama-lama bisa. Pemilik Bakmie Japos, misalnya. Bapaknya meninggal waktu dia masih kecil. Sekolah dia jualan koran di kampus. Sekolah tidak selesai, drop out. Akhirnya dia jualan mie. Dia jualan di pinggir jalan, dia merenung, merenggut setiap hari di rumahnya, di Japos. Jual ini gagal, nasi uduk gagal, akhirnya ketemu mie, mie-nya enak, bikin warung kecil laku, bikin dua, laku. Itu lah educational refugee.
Contoh lain Ibu Mooryati Soedibyo, anaknya sudah mulai besar, suaminya sudah mulai pensiun. Bingung, ngapain. Refugee yang tadinya ngurusin anak menjadi ngurusin yang lain. Iya kan. Banyak lagi jenis 'mental pengungsi' yang lain, mulai dari yang educational parental hingga political refugee.
Sekarang Anda bekerjasama dengan Michael Porter. Apa sebenarnya yang Anda inginkan?
Saya sebenarnya tidak memilih bekerjasama dengan dia. Sebagai ketua program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI, saya sedang mendalami marketing, terus saya berkenalan dengan Phillip Purnama, eksekutif di Bogasari yang muridnya Michael Porter. Selain itu Michael Porter mempunyai gagasan menjalin kerjasama dengan 14 negara dalam mengembangkan teori Cluster. Saya sebenarnya menyuruh orang lain, tetapi Harvard dan Pak Phillip menginginkan saya. Jadi saya berangkat juga. Dalam teori menajemen, bagi problem seorang intelekual adalah terlalu bergaul dengan lingkungannya sendiri. Maka produknya adalah hasil dari 'incest.' Jadinya cripple. Kalau 99% dosen di PTN bergaul dengan sesama dosen di universitas tersebut, menikah dengan sesama dosen, melakukan penelitian hanya dengan sesama dosen, maka hanya akan terjadi incest. Dari dulu saya biasa keluar. Ilmu saya biasanya di challenge oleh orang luar. Saya berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu. Ketemu Phillip Purmana, keahliannya dengan keahlian saya saya kawinkan. Dia dari Harvard tapi masih baru di bidang marketing. Saya minta dia ngajar di UI. Meskipun S1-nya bukan dari UI. Ternyata dia tertarik dan bisa mengembangkan.
Apa yang Anda pelajari dari Porter?
Dari Michael Porter itu yang match dengan saya, karena dia bisa membantu lokomotif yang saya sebutkan tadi. Yang menarik adalah saya sudah dalami entrepreneurship, saya sudah dalami marketing, sekarang saya mendapatkan strateginya. Di depan itu marketing, strategi itu di tengah, dan entrepreneurship di belakang. Itu yang saya dalami.
Contohnya begini. Sesuatu dihasilkan bukan hanya karena dari marketing. Mesin fax dunia itu pasarnya US$5 miliar. Tapi tidak ada satu pun pemainnya di Amerika yang masuk dalam industri. Dulu ada Xerox, tapi Jepang ada 40-an. Korea sekitar 5 perusahaan. Kenapa? Ceritanya di Amerika mereka tidak percaya mesin fax. Karena tulis tangan dianggap payah. Kalau di Jepang kalau pake mesin ketik atau e-mail dianggap tidak sopan. Maka di Jepang fax ini adalah future industries. Demand ini yang mendorong telekomunikasi dibuka. Di Amerika harus bayar. Di Jepang input sektor sudah ada, dan trampil. Nah ini tidak bisa dijelaskan oleh marketing. Ini karena demand condition. Jadi jika ada orang marketing yang frustasi, maka saya akan mengajak untuk melihat ke tengah dan dibelakangnya, yakni strategi dan entrepreneurship tadi.***


Pakar, Entertainer dan Endorser

Rhenald Kasali dikenal serbabisa. Sebagai penulis, ia telah menulis lebih dari 10 buku yang dipakai luas dalam bisnis dan pendidikan. Lebih dari 500 tulisannya tersebar di media masa utama nasional dan beberapa jurnal. Aktivitasnya bejibun. Selain Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FE-UI, ia mengajar di berbagai universitas lain. Ia juga menjadi komisaris independen di PT Indofarma dan PT Dirgantara. Meraih gelar doktor dari Universitas Illinois at Urbaha Champaign, akhir tahun lalu ia menerima undangan dari Harvard University, dan bersama Michael Porter membahas Teori Cluster untuk diterapkan di Indonesia.
Rhenald juga populer sebagai host pada acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali di TPI. Jamu Tolak Angin Sido Muncul mempercayainya pula sebagai salah seorang endorser. Lewat RKS Management yang ia dirikan, ia menyelenggarakan training dan konsultansi bisnis. Sementara itu Pemerintah Indonesia mempercayainya menjadi anggota tim juri penghargaan untuk para eksportir (Primaniyarta) dan anggota komisi independen divestasi BII dan Bank Lippo.
Tinggal di Jakarta, ia menikah dan telah dikaruniai dua orang anak.

© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 20, Nov 2003

Thursday, February 16, 2006

Pradjoto



‘Ini Menyangkut Aset Ratusan Triliun’

Setelah jatuh sakit dan menghilang lebih dari setahun, pengamat perbankan, Pradjoto, muncul kembali. Ia mengingatkan agar Kejaksaan Agung tak main-main dalam kasus Bank Permata. Sebab, dampaknya bisa dahsyat, menyangkut aset ratusan triliun.

Empat tahun lalu Pradjoto melejit menjadi salah satu ikon pembenahan perbankan di Tanah Air, berkat tulisan dan komentar-komentarnya yang tajam. Namanya makin harum manakala ia ‘meledakkan’ skandal Bank Bali yang tersohor itu, isu yang ikut menghapus peluang Presiden B.J. Habibie memperpanjang masa jabatannya.
Tetapi sepanjang akhir 2001 dan tahun 2002 suaranya mendadak lenyap. Tulisannya pun ikut menghilang. Ia jatuh sakit, diserang penyakit lever untuk keduakalinya. Ia harus istirahat lima bulan lebih di tempat tidur. Butuh satu tahun waktu untuk pemulihan.
Tetapi belakangan ia mulai aktif lagi. Dan, ia disambut oleh buntut skandal Bank Bali (kini Bank Permata) yang hingga hari ini ,menjadi masalah besar. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Djoko S. Tjandra (DST) sebagai terdakwa kasus pindana korupsi dalam kasus itu harus dibebaskan. Sementara ‘uang komisi’ sebesar Rp546 miliar atas jasa Era Giat Prima (EGP), perusahaana milik DST, harus dikembalikan kepada EGP. Kejaksaan Agung kemudian ngotot meminta dana ini ditarik dari escrow account Bank Bali di Bank Permata. Padahal, dana ini sudah diperhitungkan sebagai dana rekapitalisasi. Ditariknya dana itu bisa mengakibatkan terganggunya permodalan Bank Permata. Apalagi, BPPN, berdasarkan kekuasaanya telah pernah membatalkan perjanjian cessie antara Djoko S. Tjandra dengan Bank Bali. Hingga hari ini persoalan ini belum tuntas. Tak bisa dihindari, terjadi lah ketegangan antara Kejaksaan Agung dan pihak BPPN. Jika Kejaksaan tetap ngotot menarik dana Rp546 miliar itu, kesehatan Bank Permata bisa terganggu.
Namun, bukan hanya Bank Permata yang ketiban pulung. Sebab, menurut Pradjoto, jika Kejaksaan dibiarkan pada sikapnya itu, dampaknya bisa lebih dahsyat, menyangkut urusan ratusan triliun. Sebab, semua orang akhirnya akan melihat bahwa keputusan BPPN bisa dipatahkan. Dan, akan berduyun-duyun orang mengikuti langkah yang demikian. Akibatnya, kebijakan BPPN seperti penjualan aset-aset raksasa itu, bisa digugat kembali.
Sebagai konsultan hukum korporasi, hidup Pradjoto sudah mapan. Itu antara lain terlihat dari suasana di kantornya, Pradjoto & Associates, yang teduh, lapang dan modern. Namun, ia lebih populer lagi sebagai pengamat perbankan. Bukan saja karena analisisnya yang tajam tetapi mudah diikuti. Melainkan juga karena ia dinilai kredibel, mempunyai reputasi dan integritas yang tinggi. Mencuatnya kasus skandal Bank Bali itu, membuatnya ingin ‘keluar’ dari ‘pertapaannya.’ "Kalau di dunia persilatan itu memang kadang-kadang pukulannya nggak kelihatan tahu-tahu kita mati. Jadi kita harus keluar lagi. Maka keluar lah saya. Saya tidak bisa mendiamkan ini," kata dia.

Maka ketika wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya, Pradjoto & Associates di lantai tujuh sebuah gedung di Pondok indah Jakarta, Rabu, 10 September lalu, ia blak-blakan berbicara tentang kasus ini. Berikut ini petikannya.

Anda dulu yang pertama kali membongkar Kasus Bank Bali. Bisa Anda jelaskan apa yang mendorong Anda waktu itu?
Pradjoto: Saya masih ingat dan tidak pernah lupa, saya membuka kasus ini pada 30 Juli 1999. Itu hari Jumat jam 10 pagi di dalam sebuah seminar di hotel Millenium. Moderatornya waktu itu Pak Yasso Winarto, pembicaranya saya, yang satu lagi Hartoyo Wignyowiyoto. Tema pada waktu itu adalah rekapitalisasi perbankan, saksinya adalah Pak Wignyo dan Pak Yasso.
Mengapa Anda melontarkannya di seminar itu?
Sederhana. Pada waktu itu saya mendapat data bahwa 50% mediasi di dalam tagihan antar bank itu dipungut oleh Era Giat Prima (EGP). Dan saya tahu persis tagihan antarbank pada waktu itu total Rp38 triliun. Kalau dengan asumsi ada biaya mediasi sebesar 50% maka bukan kah berarti Rp19 triliun akan hilang dari wilayah perbankan yang dapat menyebabkan biaya rekap naik karena ada bolong? Sementara itu saya dapat informasi pada hari Seninnya EGP akan menandatangani perjanjian dengan bank-bank lainnya, diantaranya dengan BII, Bank Universal, Bank Panin dan sebagainya. Melihat jumlah total Rp38 triliun mediasinya 50% dan Hari Senin dia akan tandatangani, saya berpikir di seminar itulah saya harus buka Bank Bali. Targetnya supaya Senin mereka tidak jadi menandatangani dengan bank lain.
Apa keberatan Anda yang paling utama pada perjanjian cessie Bank Bali itu?
Dalam cessie Bank Bali itu terdapat beberapa hal yang saya pandang aneh. Tagihan antar bank itu kan dijamin melalui Keppres no 26 tahun 1998 mengenai program penjaminan pemerintah. Kalau ini sudah dijamin oleh pemerintah kenapa mesti ada mediator? Dan, kalau kemudian ada mediator kenapa kok biaya tagihannya sampai mencapai 50%?
Mengenai materi pernjanjian cessienya sendiri?
Dalam perjanjian cessie itu sendiri terdapat beberapa keganjilan yang sangat tidak selaras dengan apa yang diminta oleh hukum. Hukum yang mengatur cessie adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer ini dirumuskan di dalam pasal 613. Apa itu perjanjian cessie? Itu tidak lain adalah pengalihan hak atas tagih. Artinya kalau seseorang merasa kalau dia pada waktu itu membutuhkan likuiditas, membutuhkan cash, maka dia dapat menjual hak tagihnya kepada orang lain. Asumsinya pada waktu itu adalah Bank Bali mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga dia butuh cash sebesar Rp900 miliar lebih di muka dibanding dia harus menunggu proses penagihan antar bank tadi. Kalau seandainya memang dia membutuhkan cash sebesar itu harusnya EGP nyetor, dia membeli, kan hak tagihnya dibeli. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi dijanjikan di dalam perjanjian EGP dan Bank Bali adalah EGP akan menyetorkan sebesar Rp978 juta rupiah, padahal Hak atas tagihnya di atas Rp900 miliar. ini kan nggak setimpal nilainya. Sudah begitu di dalam perjanjian itu disebut bahwa Rp978 juta itu akan disetor atas dasar surat-surat berharga baik dari bank BUMN maupun dari BUMN lainnya. Saya sudah curiga ini. Tagihannya Rp900 miliar kok dibayar cuma dengan Rp978 juta rupiah? Ini kan ada yang gendeng, Bank Balinya atau EGPnya. Nggak masuk akal soalnya. Artinya, urgensi untuk mengalihkan hak atas tagih menjadi tidak ada. Mengapa? Karena sebetulnya Bank Bali tidak membutuhkan immediate cash. Artinya hambatannya tidak terletak kepada ada atau tidak ada likuiditas tapi pasti ada mata rantai birokrasi yang harus ditempuh. Wah, saya pikir ini sudah nggak benar. Satu blok keanehan.
(Selanjutnya Pradjoto masih menyebutkan berbagai keanehan lain)
Kini kasus cessie itu berbuntut lagi. Djoko S. Tjandra bebas, dan kejaksaan meminta agar dana cessie yang tersimpan di Bank Permata dikembalikan. Apa pendapat Anda?
Ketika kegaduhan tentang Bank Bali muncul dan akhirnya saya bisa menggagalkan transaksi cessie Bank Bali saya merasa tugas saya sebagai seseorang yang mengerti dan seharusnya memberi tahu itu sudah selesai. Mak saya merasa tenang. Tetapi tiba-tiba beberapa minggu belakang ribut kembali soal cessie Bank Bali. Pada waktu itu rekan saya Luhut Pangaribuan (konsultan hukum BPPN, Red) gontok-gontokan terus, dalam artian beradu argumentasi dengan Kejaksaan. Saya komunikasi juga dengan Luhut dan saling tukar menukar pandangan dan pikiran yang intinya,kami tidak memiliki perbedaan pandangan. Prinsipnya adalah sama, kita harus menjaga agar jangan sampai uang yang Rp546 miliar ini sampai keluar (dari Bank Permata, Red)
Mengapa?
Putusan MA menyatakan pidana dari Sdr Joko Candra dan membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman. Saya tidak peduli apakah Joko Candra mau dilepas atau ditahan, sebab pandangan saya selalu bahwa pengadilan bukan hanya berani menghukum siapa pun yang bersalah tapi juga harus memiliki keberanian untuk melepaskan siapa saja yang tidak bersalah. Tetapi ketika saya kemudian membaca diktum ketiga dari keputusan MA, saya jujur saja menjadi sangat geram sekaligus gelisah.
Mengapa?
Karena diktum ketiga dari keputusan MA tadi menyebutkan uang sejumlah Rp546 miliar yang berada di escrow account Bank Bali nomor sekian, supaya dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu EGP. Lho? Pertanyaan saya yang pertama bagaimana mungkin peradilan pidana memutuskan soal hak terhadap aset, hak terhadap uang yang sepenuhnya seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan perdata.
Pertanyaan yang kedua, BPPN kemudian kan meminta fatwa kepada MA (atas keanehan putusan tersebut). Yang aneh di dalam fatwa itu adalah yang minta BPPN, tapi tembusan dari fatwa tadi ada tertulis tindasan nomor 7 itu sdr. Setya Novanto (salah seorang pemegang saham EGP, Red). Saya disitu bertanya ini apa? Yang minta BPPN kok tindasan fatwanya diberikan kepada Setya Novanto padahal fatwa tadi diminta di dalam konteks putusan MA di dalam kasus pidananya Djoko Tjandra. Lalu dari mana secara mendadak sontak muncul orang yang bernama Setya Novanto diberikan tindasan fatwa ini?
Perjanjian cessie ini sebenarnya sudah pernah dibatalkan bukan?
Ya, sudah dibatalkan oleh BPPN di dalam SK no 423 pada tanggal 15 Oktober 1999. Kekuasaan BPPN untuk melakukan pembatalan perjanjian tadi diperoleh melalui PP no 17/99 dan juga akarnya adalah UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam pasal 37a. Artinya kalau perjanjian tadi sudah dibatalkan maka segala perikatan-perikatan hukum yang melekat di dalam perjanjian cessie tadi termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalui perikatan hukum tadi harus dianggap sudah tidak ada alias musnah. Kalau itu sudah musnah maka dengan sendirinya obyek dari perjanjian yang menyangkut uang Rp546 miliar menjadi tidak ada! Kalau dibatalkan tahun 1999 dan putusan MA tahun 2001 memerintahkan uang itu dikembalikan kepada PT EGP pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap sebuah obyek yang tidak ada karena perjanjiannya sudah dibatalkan?

Pihak EGP pernah menggugat keputusan ini…
Pembatalan ini kemudian digugat oleh EGP melalui Tata Usaha Negara. Putusan terakhir MA mengatakan bahwa gugatan EGP ditolak. Artinya MA membenarkan kekuasaan BPPN tadi. Sementara itu pada tahun yang sama ada judicial review yang diajukan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IAI) mengenai PP 17 dan judicial review itu juag ditolak oleh MA. MA memutuskan BPPN memiliki kekuasaan untuk melakukan itu.
Artinya,kalau kemudian kekuatan BPPN itu diragukan hanya karena kita tidak suka dengan cara BPPN menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak transparan di masa lampau, itu kan tidak benar. Kenapa tidak benar kalau kita mengatakan yang dibatalkan oleh BPPN itu tidak sah,tahu akibatnya? Semua tindakan-tindakan BPPN termasuk aset disposal, penjualan-penjualan aset termasuk menarik dan memaksa debitur dan menyita aset-asetnya harus dianggap tidak sah!
Artinya?
Jangan sekali-kali mengira bahwa persoalan Bank Bali ini hanya menyangkut Rp546 miliar, tapi menyangkut ratusan triliun. Karena apa? karena kereta api lainnya akan segera tiba begitu mengetahui bahwa BPPN tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, BPPN ternyata tidak sekokoh seperti apa yang kita duga. Berangkatlah penumpang-penumpang di KA itu dan tiba di stasiun yang sama dan mereka akan menuntut ratusan triliun yang sebelumnya sudah disita dan diperoleh BPPN. Ini kan bahaya.
Apakah Bank Permata akan kesulitan bila dana itu dikeluarkan?
Dalam persoalan bank Bali ini saya sudah melihat banyak orang yang berpikir tidak lagi peduli apakah Rp546 miliar ini kalau diambil akan ada lubang di bank Permata. Pertanyaan saya lubang ini mau ditutup dengan apa? ini tidak bisa ditutup dengan makian, setiap hari Anda mau mengatakan hukum tidak adil, Anda mau mengatakan ini perbuatan yang tidak benar tidak cukup, sebab hanya ditutup dengan negara harus keluar uang sejumnlah yang sama. Pertanyaannya negara itu dapat uang dari mana sih? Jangan lupa pajak semakin lama semakin dominan dalam APBN kita. Artinya perbuatan mediasi Bank Bali harus dibayar oleh semua orang. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan, apakah ini yang dimaksud sebagai menegakkan hukum? Kan tidak? Kan nggak bisa.
Menurut Anda, mengapa pihak Kejaksaan justru yang ngotot untuk menarik dana tersebut?
Saya bisa mengerti jaksa Agung memang berfungsi sebagai eksekutor, itulah rumusan yang diminta oleh hukum termasuk rumusan yang ada di pasaal 27 UU no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, antara lain. Saya paham kalau Kejakgung memang harus menjalankan perintah MA, dia menjadi eksekutor, dia berkewajiban mengeksekusi. Yang saya tidak pernah dapat pahami kenapa Jaksa tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)? Kalau ditanya, oo, ndak bisa, kenapa dalam kasus Marsinah bisa, dalam kasus Pakpahan bisa? Kenapa dalam kasus ini nggak bisa.
Oke, jawaban Kejakgung pada waktu itu PK tidak menghentikan eksekusi. Itu benar, hukum mengatakan PK tidak menghentikan eksekusi. Pertanyaan saya adalah yang melakukan eksekusi itu siapa sih? Seharusnya yang ngomong PK itu tidak menghentikan eksekusi itu pengacaranya EGP, bukan jaksa. Jangan malah terus mengancam direksi Bank Permata dengan mengatakan menghalang-halangi eksekusi, menghalang-halangi hukum. Lho ini pengacara negara lho Jaksa ini. Bukan pengacaranya EGP, catat itu!!! Harusnya dia membela negara, harusnya dia tahu bahwa jika Rp546 miliar ini keluar, negara akan jebol.
Jadi saran Anda, apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung?
Kalau Kejaksaan tidak mau PK, ini menurut saya konyol. Atau kalau seandainya Jaksa tidak mau PK boleh, tapi dia harus mengatakan kepada MA bahwa ini tidak dapat dieksekusi. Kenapa, karena obyeknya sudah dibatalkan. Kan begitu? Kemudian di luar itu kita juga bisa menyaksikan bahwa selain dari Jaksa Agung dapat mengatakan bahwa ini non executable, maka ada peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara lain yang terkait dan belum selesai, salah satu diantaranya adalah gugatan EGP terhadap Bank Bali menyangkut uang ini di bidang perdata, itu sedang diperiksa oleh MA.
Masalah ini sebenarnya ada di wilayah eksekutif. Presiden kan tahu bahwa BPPN sangat keberatan dengan sikap Kejaksaan Agung. Apakah beliau tidak bisa membuat keputusan di antara dua institusi di bawah kendalinya ini?
Nah, ketika kemudian saya yakin persoalan ini dilaporkan kepada Presiden, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, seharusnya Presiden kan memanggil Kejakgung. Hei, Kejakgung, kamu jangan jebol dong keuangan negara itu, coba cari jalan secara hukum. Kita tidak perlu lari dari hukum, cari jalan hukum sehingga yang Rp546 miliar ini tidak perlu dikeluarkan. Jaksa Agung kan harusnya punya jawaban, ada tiga jalan, Bu. Yang pertama kita menunggu putusan perdata, yang kedua kita tidak usah menunggu keputusan Perdata tetapi kita nyatakan ini tidak bisa dieksekusi. Ketiga kami mengajukan PK untuk membatalkan diktum butir ketiga tadi. Kan tinggal Presiden menentukan, A,B, atau C. Jadi ada Plan A, B, atau C. kalau plan A, B, C-nya tidak ditentukan dan Presidennya tidak menentukan sikap, ya gaduh terus. Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya.
Laksamana Sukardi pernah mengatakan agar manajemen Bank Permata menyiapkan sejumlah opsi. Pendapat Anda?
Oh, itu saya ngambek waktu itu. Waktu saya ditanya oleh beberapa teman wartawan tentang pernyataan Pak Laks saya heran. Seorang yang bernama Laksamana kok bisa mengungkap persoalan seperti itu? Seharusnya dia bertahan,dia seharusnya tidak memikirkan mengenai opsi mergernya kembali Bank Permata, oleh karena kalau dia berpikir dalam format seperti itu maka secara implisit dia hendak mengatakan Rp546 miliar akan hilang. Belakangan kemudian dia ngomong itu tidak bisa. Alhamdulillah bahwa dia berubah lagi, asal jangan besok ngomong beda lagi. Bagi saya tidak bisa tidak pemerintah harus habis-habisan disini. Harus bertahan habis-habisan.
Apakah Anda akan terus memperjuangkan ini?
Oh iya,kalau tidak buat apa saya capek-capek jerit-jerit di kanan dan di kiri. Jangan kemudian dikatakan bahwa saya melawan hukum, saya melawan keputusan MA. Kalau pun toh saya dikatakan melawan, perlawanan itu harus dibaca ketidakadilan adalah tetap ketidakadilan, meskipun itu dirumuskan secara hukum, tetap dia tidak adil. Dan hukum yang tidak adil adalah hukum yang sudah seharusnya dikebumikan.

Ini sebenarnya hanya sebagian dari persoalan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana seharusnya kita menangani ini?
Indonesia tidak akan pernah dapat menegakkan hukum secara benar kalau pusat perhatiannnya hanya diarahkan kepada akibat yang muncul dan tidak pernah mempersoalkan rangkaian sebabnya. Ada korelasi yang positif antara keputusan yang buruk yang dilahirkan oleh aparat hukum kita dengan barangkali permainan di belakangnya, apakah uang atau tekanan politik. Oleh karena itu kalau Indonesia hendak membereskan negara ini dan berhenti berkeluh kesah tentang sukar masuknya investasi ke Indonesia, menurut saya, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, harus dijadikan center for excellence.
Caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali, pertama rekrutmennya ditata ulang. Hanya orang-orang yang memiliki indeks prestasi di atas tiga dan datang dari universitas yang baik yang dapat diterima menjadi jaksa, hakim,polisi, maupun pengacara. Setelah lolos dalam saringan itu maka mereka harus dididik minimal dua tahun untuk menjadi jaksa, hakim, maupun polisi, aparat hukun. Setelah itu dilakukan maka ketika mereka dimasukkan ke dalam harus ada sebuah remunerasi yang baik. anak jaksa, hakim, polisi, harus dibebaskan uang sekolah dari SD sampai PT di dalam negeri. Kedua, gaji mereka dilipatgandakan, kalau perlu lima sampai 7 kali lipat,kalau perlu 10 kali lipat. Setelah itu baru kita terapkan sebuah sistem ke dalamnya. Apa diantaranya? Saya bermimpi penyidik tidak boleh disatukan dengan penuntut agar jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena kalau saya sebagai penyidik dan kalau saya sekaligus sebagai penuntut saya bisa tekan orang. Setelah sistem itu kita terapkan, kemudian kita buka transparansi di wilayah peradilan kita. Bagaimana caranya? Kalau ada keputusan pengadilan begitu hakim mengetukkan palu pada detik yang sama keputusan itu masuk ke website yang bisa terbuka oleh publik dan diperiksa langsung oleh dewan kehormatan. Apa artinya? Di dalam website tad i kemudian dibelah menjadi dua sektor urusan Tata Usaha Negara, Urusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dibelah menjadi dua,perdata dan pidana. Perdata dibelah lagi menjadi subsektor yang menyangkut perjanjian seperti waris, tanha, dsb. Hakimnya siapa, pengacara siapa, panitera siapa, diputuskan dimana, tanggal berapa, lampiran attachment di dalam setiap keputusan itu adalah bagaimana pledoi dari pembela, bagaimana duplik replik dari penggugat dan tergugat, lampirkan semuanya, publik bisa mengakses.
Apa akibatnya, perdebatan di pers mengenai putusan pengadilan selalu menyangkut perdebatan mengenai substansi, sehingga tidak lagi berdebat mengenai sesuatu yang tidak terlihat, selalu top of the iceberg yang diperdebatkan. Nah kemudian ketika orang sudah di set up begitu mereka kemudian transparansi menjadi terbuka.
Kalau ini berjalan, maka juga harus dipikirkan begitu masuk sistem bekerja, harus ada up grading dan down grading. Yang masih baik di up grading yang sudah jelek di down grading, sorry, you have to go! Setelah itu baru diperlakukan etika profesi. Tidak boleh jaksa maupun hakim hadir di dalam perhelatannya businessman. Tidak boleh hakim dan jaksa bersenda gurau di lapangan golf, itu kan soal etik, itu kan soal jual beli. Untuk apa? Supaya hubungan-hubungan institusional tidak berubah menjadi hubungan personal. Itu kan yang menyebabkan rongrongan terhadap institusi? Ada yang bilang sama saya Pak Pardjoto, yang dikemukakan itu sangat idealistik, tidak mudah melakukannya. Saya tahu ini tidak mudah,tapi kalau ini tidak dimulai dari sekarang, sama artinya kita membiarkan lembaga ini runtuh terus menerus.
Apakah ini menjadi titipan Anda kepada Pemerintah baru nanti?
Barangkali pemerintahan 2004 itu salah satu tugasnya satu adalah meminta mandat dari MPR untuk membereskan peradilan, hakim-hakim. Saya kira harus minta mandat pemerintah masa depan. Wah ini dananya besar? Lho untuk korupsi kok ada. Untuk membereskan kelembagaan yg menyangkut masa depan bangsa ini kok nggak ada?. Oke, cari. Dari mana? Coba Itu World Bank, kamu yang telunjuknya selalu ada di hidung saya, saya sudah bosen liat telunjuk kamu itu. Kamu tidak berbuat apa-apa, IMF telunjuk kamu ada di dahi saya, saya sudah sepet liat telunjuk kamu itu. Sekarang apa sih yang kamu perbuat untuk membereskan Indonesia? Kamu kan hanya kirim program ekonomi. Selamat bermimpi. Karena akar persoalan Indonesia tidak terletak disana. Akar persoalan Indonesia di kelembagaan hukum yang ambruk. Yang rombeng begini. Coba kamu kirim, berapa. US$5 miliar? Saya bereskan ini, dan saya tanggung jawab 100% uang yang dikel
uarkan. Pemerintah seharusnya berani begitu kan?.



Anak Bandung,
Bintang Bank Bali
Nama : PRADJOTO
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 7 Maret 1953
Status:
Menikah, dengan empat anak
Pendidikan : - SMA I Bandung - Fakultas Hukum Universitas Indonesia . - Kyoto University (S2) - Kyoto University (S3, belum selesai)
Karir : - Karyawan Bapindo - Konsultan hukum pada Kantor Hukum Pradjoto & Associates - Pengamat hukum perbankan
Komentar tentang skandal Bank Bali:
" Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya."

2004
(c) WartaBisnis

Thursday, February 09, 2006

Noke Kiroyan

"Pemerintah Melanggar Kesepakatan"
31 Oktober 2001 siang. Dari Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengadakan jumpa pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam siaran pers itu. Yakni (1), calon pembeli 20% saham PT KPC yang dialokasikan bagi pemerintah pusat adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), (2) calon pembeli 31% saham PT KPC yang dialokasikan bagi Pemda Kaltim adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kutai Timur, (3) pemerintah akan memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT KPC.



Di Lantai 28 Menara Kadin, kawasan Jln H Rasuna Said, Jakarta, para pejabat teras KPC yang mendengar berita tersebut terkejut.. Selain pengumuman itu terkesan mendadak, juga karena munculnya dua nama perusahaan baru yang sebelumnya tidak pernah melakukan due diligence, sebagai salah satu syarat yang harus dilalui calon investor. Artinya, pemerintah sudah bertindak di luar ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, KPC kemudian mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi.
Sebenarnya, bagaimana proses penentuan calon pembeli 51% saham KPC tersebut? Untuk mengetahui jawaban, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Joseph Lagadoni Herin mewawancarai Noke Kiroyan, presiden direktur KPC di kantornya, Menara Kadin, Lt 28, Selasa siang pekan lalu. Berikut petikannya.

Sepertinya KPC kurang puas dengan kebijakan pemerintah tentang divestasi saham KPC.
Noke Kiroyan: Masalahnya bukan puas tidak puas ya…. Masalahnya adalah soal prosedur. Divestasi itu kan ada landasan hukum. Landasan hukum utama yakni PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara). Kemudian, mengingat disvestasi terakhir ini banyak gonjang-ganjingnya dan guna menghindari gonjang ganjing lebih lanjut, dibuat lah suatu prosedur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PKP2B khusus untuk divestasi tahun 2001. Untuk itulah dibuat framework agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 2001 oleh Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan saya selaku Presdir KPC.
Apa isi terpenting framework aggrement itu?
Salah satu klausul di dalam framework agreement itu sudah jelas dinyatakan bahwa mereka (calon pembeli) adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan due diligence (uji tuntas). Kedua belah pihak –KPC dan calon pembeli harus saling memeriksakan datanya masing-masing. Nah, calon pembeli yang sudah melaksanakan due diligence itu ada dua, yakni PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. Oleh pemerintah yang melaksanakan due diligence, kedua perusahaan ini dinyatakan lulus. Keduanya juga menyatakan punya minat untuk membeli.
Satu hal lagi, sebelum calon pembeli melihat data room kami di sini (KPC) atau langsung melihat ke lokasi di Sanggata (Kutai Timur), di antara kami sudah menandatangani confidential agreement (CA), perjanjian kerahasiaan antara KPC dengan calon pembeli. Mengapa mesti ada CA karena di sini kita akan membuka semua data tentang perusahaan kita. Kita tahu, data komersial itu banyak bersifat sensitif. Kalau jatuh ke tangan kompetitor, kita bisa habis. Itu lumrah dalam dunia bisnis di mana-mana terutama dunia bisnis internasional (KPC adalah perusahaan multinasional). Dan baik PT Antam maupun PT Tambang Batubara Bukit Asam sudah menandatangani confidential agreement. Jadi prosedurnya sudah dijalankan.
Namun entah mengapa, mendadak sontak muncul dua perusahaan calon pembeli yang dikatakan tidak perlu melaksanakan due diligence (Perusda Melati Bhakti Satya milik Pemprov Kaltim dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur milik Pemkab Kutai Timur, Red). Ini kan jelas menyalahi perjanjian kita.
Apakah kedua perusahaan daerah ini sebelumnya sudah menyatakan minat membeli sahan KPC?
Perusda Melati Bhakti Satya itu pernah muncul setahun lalu. Mereka belum pernah menyatakan minat secara langsung kepada kita untuk membeli saham KPC, namun kan banyak yang sudah diberitakan di media massa. Demikian pun Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur. Meski saya kenal orang-orangnya, namun baru muncul belakangan dalam rangka pembelian saham ini. Dan mereka belum melaksanakan due diligence dan belum menandatangani confidential agreement. Itu saja masalahnya. Yang kita harapkan adalah semuanya transparan dan juga kepentingan semua pihak terlindungi serta proses hukum di negara kita dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jadi ketidakpuasan kita, yaitu kita hanya mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari pemerintah. Dan sampai sekarang klarifikasi itu belum ada.
Jadi bukan karena kekhawatiran kalau-kalau sahamnya akan jatuh ke tangan kompetitor?
Oh nggak! Yang namanya due diligence dan confidential agreement ini kan untuk melindungi kepentingan kita, kalau data kita jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkompeten, itu kan berbahaya bagi kita. Karena itu kita butuhkan jaminan melalui due diligence dan confidential agreement. Karena dengan adanya itu, kalau ada pihak yang menyalahkangunakan data kita, maka ada konsekwensi hukumnya.
Saya harus menegaskan dan menggarisbawahi bahwa kami tidak berkeberatan kalau pemegang saham itu adalah pemerintahan Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui dua perusda tersebut. Dari dulu kami sudah menyadari bahwa akan sangat lebih baik bagi KPC kalau ada kepesertaan dari pemda-pemda setempat. Karena berarti mereka juga akan lebih merasa memiliki. Tapi bagaimanapun juga, prosedur hukum dan kepastian hukum harus juga dilaksanakan.
Artinya KPC memang hanya menginginkan klarifikasi dari pemerintah?
Oh iya. Kita kan ada kesepakatan –seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian timbul hal-hal yang tidak sejalan dengan kesepaekatan ini. Maka kita mempertanyakan, mengapa bisa terjadi hal-hal di luar kesepakatan. Kalau sudah ada penjelasan yang tuntas, saya kira kita akan membicarakan lagi bagaimana selanjutnya, apa perlu dibuat perjanjian baru atau bagaimana gitu....
Kalau dari pihak KPC sendiri, apakah lebih suka kepada investor yang sudah punya track record di bidang pertambangan?
Mungkin tidak perlu, tapi tentu harus ada pemahaman tentang bisnis pertambangan. Kalau tidak kan tidak akan ada sinergi. Dan itu pun sudah kita nyatakan dalam framework agreement tadi. Ada beberapa persyaratan bagi calon pembeli yang disepakati. Pertama, pembeli adalah pihak Indonesia karena hal itu juga sudah dipersyaratkan dalam PKP2B. Kalau dijual kepada pihak asing, maka tujuan divestasi tidak akan tercapai. Kedua, perusahaan tersebut, termasuk para direktur dan komisarisnya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela. Kalau ada orang yang masuk dalam Daftar Orang Tercela kemudian masuk ke KPC kan nanti kita juga akan kena dampaknya. Ketiga, perusahaan yang membeli itu punya visi dengan standar pertambangan internasional. KPC adalah tambang batubara kelas dunia, baik operasi, pengelolaan lingkungan maupun sistem keselamatan kerja, semuanya memiliki standar internasional. Jadi sebagaimana sudah disepakati antara KPC dengan pemerintah bahwa calon pembeli itu harus punya visi yang sama untuk menghindari kerancuan dalam bekerja. Kemudian, pembeli juga harus memahami visi KPC saat ini. Berikutnya, calon-calon pembeli juga harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membeli saham KPC.
Semua ini akan diungkap dalam due diligence?
Oh iya... Dan dua perusahaan yang sudah lulus due diligence oleh pemerintah adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batu Bara Bukti Asam.
Lalu bagaimana dengan dua perusahaan daerah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur yang oleh pemerintah diumumkan akan membeli saham KPC?
Ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada prosesnya. Mereka harus melaksanakan due diligence. Saat ini kan belum. Ini yang patut dipertanyakan juga. PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Aneka Tambang saja dulu harus melaksanakan due diligence, padahal mereka sudah sangat terkenal dan tidak perlu diragukan kemampuannya. Kini muncul dua perusahaan baru sebagai pembeli saham KPC, padahal kedua perusahaan itu saya rasa belum terlalu dikenal dan belum melaksanakan due diligence. Jadi tidak konsisten.
Bagaimana kalau kedua perusahaan ini tetap tidak melaksanakan due diligence?
Itu berarti melanggar kesepakatan.
Kalau tetap diteruskan?
Saya belum mau berkomentar soal itu. Tapi yang jelas, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, itu tentu berkonsekwensi hukum.
Apakah due diligence melibatkan juga KPC?
Tidak
Nah, nanti kalau pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji tuntas terhadap dua perusahaan "baru" yang ditunjuk sebagai pembeli saham KPC?
Kita tetap yakin bahwa pemerintah pasti punya integritas. Due diligence kan melibatkan sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat lintas departemen. Mereka tentu bisa dipercaya.
Sejauh ini memang belum ada due diligence bagi kedua perusahaan tadi?
Ya. Kita lihat saja bahwa penunjukkan itu kan berakhir tanggal 28 Oktober. Tapi yang ini baru muncul tanggal 31 Oktober.
Tidak pernah ada kontak dengan kedua perusahaan tadi?
Kalau saya mengatakan tidak ada kontak itu juga tidak betul ya. Karena ada suatu upaya untuk memulai due diligence mereka, mereka menunjuk perusahaan lain atau menunjuk konsultan asing untuk melakukan due diligence terhadap KPC. Sementara kami tidak bisa menerima karena masih menunggu klarifkasi pemerintah. Itu saja.
Kontak itu dilakukan setelah penunjukan?
Ya, di dalam bulan November inilah...
Tapi divestasi ini kan harus jalan?
Ya, sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 kan kita sudah menawarkan saham. Tapi tidak ada yang berminat, tidak ada transaksi. Bagaimana pun harga adalah sesuatu yang ditentukan melalui proses bisnis, dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan dalam pengertian, KPC harus menjual sebesar Rp 100 juta dolar AS, misalnya. Itu tidak mungkin.
Bukankan batas akhirnya di tahun 2002 ini?
Ya. Batas akhir penetapan pemerinah terhadap calon pembeli sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 2002 ini.
Sebenarnya pihak KPC sendiri punya atau tidak preferensi calon pembeli?
Kalau preferensi kita jelas, yaitu memenuhi segala persayaratan seperti apa yang dikatakan tadi, misalnya memahami visi, menjaga agar KPC tetap bekerja dalam standar pertambangan internasional dan lain-lain. Hal ini bukan saja bagi para pemegang saham, tapi juga kepada semua karyawan. Juga untuk mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa kita tetap mendapatkan profit seperti di masa-masa lalu dan dengan demikian bisa membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dan pajak penghasil perusahaan KPC ini, berbeda dengan perusahaan lain yang hanya 35 persen, kami membayar 45 persen. Pada waktu penandatanganan PKP2B pada tahun 1982, entah ini suatu kebodohan atau tidak, disepakati waktu itu bahwa KPC akan membayar pajak penghasilan sebesar 45 persen setelah tahun kesepuluh beroperasi. Dan aturan ini akan tetap berlaku meski akan berganti pemegang saham.
Sebenaranya kapan deadline dari proses divestasi ini?
Berdasarkan framework agreement untuk divestasi tahun 2001, deadline-nya pada Maret 2001. Tapi karena adanya macam-macam hal terjadi penguluran waktu, maka framework agreement itu pun mengalami amandemen beberapa kali. Dalam amandemen kedua disebutkan bahwa acceptance (penerimaan/kesanggupan) atau penunjukan oleh pemerintah itu dilakukan selambat-lambatnya tangal 28 Oktober 2002 dan pihak yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober sudah menyatakan penerimaannya atas penunjukkan itu. Dan itu sudah lewat, sementara kita tidak melihat adanya acceptance satu pun. Tapi kami juga masih mengharapkan penjelasan pemerintah.
Sejauh ini apakah pemegang saham KPC puas dengan proses divestasi seperti ini?
Ya kita kan masih berpegang pada hukum. Kita masih minta klarifikasi. Jadi sejauh belum ada suatu tindak lanjut, ya kita masih puaslah atas pelaksanaannya.
Sebelumnya apakah Anda sudah menduga adanya kemungkinan seperti ini?
Nggak lah. Karena kan kita ada kesepakatan. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2002 kan tidak ada timbul apa-apa. Baru pada tanggal 31 Oktober ada pernyataan yang disertai dengan suatu siaran pers soal penyelesaian masalah divestasi KPC. Siaran pers ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Apakah KPC punya deadline untuk meminta klarifikasi dari pemerintah?
Nggaklah, kita kan orang-orang sopan. Kita tidak mau mendesak pemerinta, kita tunggu saja. Tapi prosedur harus jalan. Kalau tidak, kepastian hukum di negara kita kan pasti lebih dipertanyakan.
Kalau tidak ada deadline dan sampai tahun depan belum ada penjelasan juga?
Kalau sampai satu bulan ke depan belum ada penjelasan, maka mungkin kita akan menulis surat lagi.
Apakah ada kemungkinan kedua perusahaan "baru" yang disebutkan pemerintah itu akan mengikuti due diligence?
Waktunya kan sudah selesai. Karena kalau kita berpegang pada kesepakatan yang ada maka 28 Oktober adalah batas akhirnya. Pemerintah sudah harus melakukan penunjukkan, bukan due diligence lagi.
Artinya, yang paling berhak membeli saham KPC sebesar 51 persen adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam yang sudah lulus due diligence?
Ya, kalau kita berpegang pada kesepakatan maka hanya kedua perusahaan itu yang berhak.
Kalau kemungkinan due diligence dibuka pada tahun 2003 untuk kedua perusda, misalnya?
Saya belum bisa menjawab sekarang. Kita harus membicarakannya kembali dengan pemerintah setelah pemerintah melakukan klarifikasi. Kita tunggu penjelasan pemerintah.
Apakah KPC tidak punya perusahaan yang dijagokan untuk membeli saham KPC?
Tidak. Kita tidak menjagokan siapa-siapa! Saya kira PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam punya reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan punya kemampuan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Kedua-duanya merupakan badan usaha milik negara. Kinerjanya cukup baik dan bisa diandalkan.
Dengan proses yang seperti ini, kemudian timbul kesan bahwa KPC sendiri sebenarnya enggan melakukan disvestasi. Komentar Anda?
Saya kira salah anggapan seperti itu. KPC memang wajib melakukan disvestasi, tapi KPC ingin melakukan divestasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati. Jangan divestasi dilakukan secara serampangan. Dampaknya akan luas. Bukan terhadap KPC saja tapi juga terhadap citra Indonesia di luar negeri. Jadi tidak benar kita enggan melakukan disvestasi. Sejak awal kita memang dibebankan kewajiban untuk melakukan divestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian kita bersikeras dan dianggap sebagai sikap yang kurang simpatik, itu terserah. Tujuan kita adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Kita tidak mau main-main karena ini juga menyangkut citra Indonesia di mata mitra bisnis di luar negeri.
Apakah ribut-ribut soal divestasi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasi?
Tidak. Target kita untuk memproduksi 17 juta ton tahun ini bisa tercapai. Semua karyawan juga ternyata mengikutinya dengan seksama. Dan mereka juga tentu menginginkan semua ini berjalan dengan baik. (*)


KRONOLOGI DISVESTASI KPC

PENAWARAN TAHUN 1998
16 Juni 1998 : KPC tawarkan 23% saham seharga US$ 176 juta kepada PT Timah, PTBA dan PT Aneka Tambang
13 Agustus 1998 : Perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh PT Timah
9 September 1998 : PT Aneka Tambang menolak penawaran
1 Oktober 1998 : Departemen Pertambangan dan Energi menolak harga penawaran
24 Desember 1998 : PT Timah menawar US$36,6 juta untuk 23% saham.
12 Januari 1999 : KPC menolak tawaran PT Timah
2 Februari 1999 : Proses penawaran tahun 1998 ditutup
PENAWARAN TAHUN 1999
24 Maret 1999 : KPC menawarkan 30 persen saham kepada pemerintah
8 April 1999 : Pemerintah tidak setuju harga penawaran
29 Juni 1999 : Pemerintah menyampaikan harga alternatif
8 November 1999 : Harga penawaran tahun 1999 disetujui
19 November 1999 : Saham KPC ditawarkan kepada beberapa calon pembeli
3 April 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim bersedia
membeli 30% saham KPC sebesar US$ 175 juta
5 Mei 2000 : Dirjen menginstruksikan kepada gubernur Kaltim untuk
mengirimkan surat penerimaan (Letter of Acceptance) dan
menyelesaikan pembayaran US$ 175 juta
12 Mei 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim siap
membeli dan membayar 51% saham KPC
12 Mei 2000 : Pemprov Kaltim meminta perpanjangan waktu sampai 14 Juli,
iteruskan kepada menteri tapi tidak ada tanggapan
23 Mei 2000 : KPC memberitahukan bahwa permintaan perpajangan sampai 14
Juli masih dipertimbangkan oleh Menteri Pertambangan & Energi
19 Agustus 2000 : Penawaran untuk tahun 1999 tidak berlaku lagi.

PENAWARAN TAHUN 2000
26 Oktober 2000 : Harga penawaran tahun 2000 disetujui dalam pertemuan dengan
Dirjen
15 Desember 2000 : KPC mengirimkan penawaran tahun 2000 untuk 30% saham
kepada pemerintah
15 Maret 2001 : KPC memberitahukan bahwa penawaran tahun 2000 ditutup
PENAWARAN TAHUN 2001
27 Maret 2001 : KPC menyerahkan rincian penilaian kepada dirjen untuk
penawaran disvestasi tahun 2001.
24 April 2001 : Dirjen mengklaim bahwa harga yang disetujui adalah US$ 297
juta, sesuai pertemuan 26 Oktober 2000
2 Mei 2001 : KPC menyampaikan kepada dirjen bahwa harga yang disetujui
tersebut hanya untuk penawaran tahun 2000
16 Juli 2001 : KPC bertemu dengan dirjen dan tim evaluasi, tapi tidak tercapai
kesepakatan harga.
17 Juli 2001 : Pemprov Kaltim mengajukan gugatan perdata kepada KPC, para
pemegang saham, dan beberapa direktur serta penasihat hukum.
9 Agustus 2001 : KPC dan penasihatnya SSB bertemu menteri untuk membahas
masalah valuasi dan presentasi tentang masalah yang belum
terselesaikan.
13-16 Agust 2001 : KPC memberi kesempatan kepada tim evaluasi untuk melihat
langsung harga perkiraan untuk disvestasi 2001 secara lengkap
di Sanggata, Kutai Timur.
23 Oktober 2001 : KPC bertemu dengan tim Ditjen. KPC secara formal menolak
usulan harga yang diajukan pemerintah baik yang berdasarkan
37% atau 44% saham yang dihargai seperti valuasi tahun 1999.
4-6 Maret 2002 : Harga penawaran saham 2001 disepakati sebesar US$ 822 juta
(hasil 100%) dengan syarat, semua gugatan hukum oleh Pemprov
Kaltim dicabut.
12 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan pertama
18 Maret 2002 : Menteri ESDM menulis surat kepada KPC dan meminta KPC
menawarkan 51% saham berdasarkan basis harga US$ 822 juta.
21 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan kedua, yang menghalangi
KPC untuk melakukan penawaran saham.
22-23 Maret 2002 : KPC mengumumkan melalui sejumlah media bahwa KPC akan
melakukan penawaran saham 51% dengan memperhatikan
persyaratan yang telah disepakati dengan pemerintah.
27 Maret 2002 : DESDM dan KPC sepakat memperpanjang waktu penawaran
saham tahun 2001 hingga 30 Juni 2002
19 April 2002 : KPC bertemu dengan DESDM untuk membicarakan sejumlah
opsi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
25 Juni 2002 : Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VIII DPR
RI mengundang KPC untuk menjelaskan perkembangan
Disvestasi KPC.
28 Juni 2002 : KPC bertemu dengan DESDM dan menyepakati perpanjangan
waktu hingga 31 Juli untuk memberikan waktu penyelesaian
kesepakatan dengan DESDM dan pencabutan gugatan Pemprov
Kaltim.
31 Oktober 2002 : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan
siaran pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham
PT KPC, padahal sebelumnya tidak ada proses penunjukkan dan
Penerimaan. Lebih dari itu, dua perusahaan daerah yang disebut
Sebagai calon pembeli tidak pernah menjalani uji tuntas.
====================================================

Nurcholish Madjid


Kita Ini Bangsa Konsumen



Berkali-kali Nurcholish Madjid urung duduk di sofa untuk melayani wawancara khusus dengan WartaBisnis, di kantor Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) di Jakarta, Selasa, 13 Agustus lalu. Ada yang ia rasa kurang pas pada kemeja batik yang ia kenakan. Setiap kali stafnya menawarkan satu kemeja, setelah ia coba, ia minta diambilkan yang lain. Ada yang kancingnya sudah lepas satu. Setelah tiga kemeja ia coba, baru ia rasa pas. Sebuah kemeja batik berwarna coklat tua. Tidak terlalu baru.

Barangkali sifat perfeksionis semacam itu tak hanya ia tunjukkan dalam berbusana. Dalam fikiran-fikirannya, ia juga tampaknya ingin mempertimbangkan banyak hal, sehingga ia dapat menemukan kesimpulan yang ia anggap pas. Bagi pengeritiknya, ini menjadi alasan untuk memberi cap kepadanya sebagai cendekiawan peragu. Bagi sebagian lagi, cara yang demikian dipandang sebagai pengesahan atas posisi Cak Nur, panggilan akrab cendekiawan muslim ini, untuk bisa mengakomodasi sebanyak mungkin perbedaan.

Ketika Cak Nur memutuskan ikut pada konvensi Golkar, banyak yang berharap ia akan membawa sebuah pencerahan baru, bukan hanya di Partai Beringin itu tetapi juga bagi Indonesia. Tetapi keputusannya untuk mundur kemudian, membuat harapan itu dipertanyakan. Apakah ia punya kendaraan politik lagi? Apakah ia sebenarnya serius untuk menjadi kandidat presiden? Seorang rekannya mengatakan Cak Nur tak pernah menyerah. Diibaratkannya, Cak Nur punya banyak jalan dan kendaraan. Satu hal saja yang ia tak mau: mengkompromikan platformnya, apalagi harus dengan membagi-bagikan ‘gizi’. Yang terakhir ini maksudnya adalah uang.

Sebuah plakat di ruang tamu kantor PMKI, yang menjadi basis tim suksesnya, berbunyi kira-kira begini: Jenius adalah 1% insipirasi, 99% hasil keringat. Tampaknya Cak Nur harus makin banyak berkonsentrasi pada bagian yang 99% itu. Suasana kerja keras memang tampak di kantor yang mungil tetapi asri itu. Sebagian stafnya adalah anak-anak muda. Wangi, modis, intelek dan gesit. Seorang diantaranya, Widjajanto, mantan wartawan dan kemudian bekerja untuk sebuah perusahaan multinasional. Widjajanto kemudian meninggalkan kemapanan itu, bergabung dengan tim Cak Nur yang ia yakin memberikan banyak harapan. Juga ada Erry Riana Harjamapekas, mantan Dirut PT Timah yang menjadi chairman PMKI.

Apa sebenarnya yang Cak Nur tawarkan untuk Indonesia dalam memulihkan perekonomian, sehingga orang mapan seperti Widjajanto dan Erry Riana bersedia menjadi pendukungnya? Ketika ia menerima wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Agoeng Widayatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim, untuk wawancara khusus di ruang kerjanya, Cak Nur mengaku tak mau lancang untuk berbicara sebagai ahli ekonomi. Ia mengaku tak paham lika-liku teknis di bidang itu. Tetapi ia percaya, ada banyak hal yang harus diperbaiki di masa silam dan ia pun menawarkan sejumlah pandangan. Berikut ini petikan wawancara itu.

Ada pendapat lambannya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia salah satu sebabnya karena krisis ekonomi tidak terpisah dengan krisis politik. Begitu sebaliknya. Berbeda dengan di negara lain semacam Thailand atau Korea Selatan.
Bagaimana pendapat Anda?
Saya kira tepat sekali pertanyaan itu. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, mereka itu bisa membatasi krisis ekonomi itu sebatas krisis ekonomi, tanpa menjalar ke krisis politik. Contoh yang paling baik adalah Malaysia, juga Thailand. Apalagi Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan di sini kita ketahui, krisis ekonomi membawa jatuhnya Pak Harto. Kalau di balik, bisa juga sistem politiknya Pak Harto membawa kejatuhan ekonomi. Saling tarik menarik. Sistemnya Pak Harto itu sebetulnya sistem yang tidak menopang. Jadi menurut saya ekonominya kurang kuat mengingat orientasinya terlalu banyak yang ke atas.
Maksudnya?
Kalau kita melihat Korea Selatan, Taiwan atau Malaysia, sistem politiknya begitu mantap, absah, legitimate, berwibawa dan menerapkan pendekatan ekonomi dari atas dan dari bawah sekaligus. Kita dulu dari bawahnya kurang. Sekarang dibilang orang seperti UKM (usaha kecil dan menengah), perekonomian rakyat, sektor riil, itu dulu kan kurang sekali. Saya sebenarnya tidak tahu ekonomi. Tapi karena tiap orang itu untuk hidup harus tahu ekonomi dalam arti yang paling basic, saya prihatin juga. Misalnya di sebelah kawasan perumahan tempat saya tinggal ada kampung. Kampung Cina namanya. Kampung itu adalah tempat dijualnya barang-barang bikinan Cina yang kelihatannya sepele tapi tidak dibuat di sini, seperti obeng dan catut. Kita kan obeng tidak bikin. Juga catut, cangkul, dan sabit. Kita cenderung lebih suka impor. Kita ini bangsa konsumen. Karena itu ya memang mudah sekali digoyang dari luar.
Apa yang Anda tawarkan untuk keluar dari kecenderungan sebagai ‘bangsa konsumen’ itu?
Mungkin di masa yang akan datang pendekatan yang bersifat top down harus diimbangi, tidak perlu dihilangkan, diimbangi dengan yang bersifat bottom up. Itu pengarahan yang sengaja saya desain untuk menumbuhkan yang saya sebut dalam platform sebagai proses-proses produktif dari bawah. Karikaturnya begini, saya dulu pernah macet di jalan. Salah satu komponen mobil saya ternyata pecah. Asosiasi pertama saya adalah harus ke pabriknya untuk pesan penggantinya. Ternyata mahal. Lalu ada yang bilang, bawa saja ke bengkel. Eh mereka ternyata bisa juga bikin. Dananya cuma lima puluh ribu rupiah. Misalnya begitu.
Jadi memang disini ada masalah psikologis yaitu orang tidak percaya diri dengan produk dalam negeri. Ya kayak orang Jawa menyebut gula ya Gula Jawa, Sepeda Jawa, yang baik itu ya… Jadi itu disebut dengan rendah diri. Padahal kalau sekarang yang bagus itu ternyata justru Gula Jawa dan bukan gula pabrik. Di Amerika gula pabrik itu dinyatakan sebagai racun. Gula Jawa justru ramuan yang paling baik untuk obat-obatan. Jadi misalnya begitu. Mengapa kita tidak mau menggunakan produk dalam negeri, itu masalah psikologis.
Kedengarannya, ini seperti semacam membangkitkan kembali nasionalisme ekonomi. Apakah demikian?
Sebenarnya kita butuh semangat nasionalisme. Tapi bukan nasionalisme yang tidak dalam, yang isolatif model Burma. Kita butuh nasionalisme dalam arti sebagai bangsa yang berdaulat, yang bisa menentukan sendiri arahnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat Korea Selatan, dan Taiwan, nggak usah disebut nasionalisme itu nggak apa-apa. Mereka nggak perlu menyebut nasionalisme, tetapi mereka sangat produktif dengan barang-barang buatan mereka. Cina juga seperti itu. Semua juga di negara-negara industri, di sana disebut machine tool factory.
Mengapa kita tidak bisa seperti itu?
Kita itu memang suka cari gampangnya. Bangsa kita ini bangsa yang manja dan cengeng, cari gampangnya. Daripada usaha bikin sendiri susah-susah, sudah lah beli dari impor saja. Kemudian masalah margin kalau membikin sendiri ongkosnya 1000 rupiah kalau impor cuma 800 rupiah, beda 200 itu yang dianggap keuntungan. Padahal itu yang merusak human resources, merusak sumber daya manusia. Tadinya orang yang bisa bikin sabit malah tidak bisa bikin sabit sekarang ini. Itu yang kecil, tapi yang besar-besar seperti misalnya kompleks Probolinggo, Pasuruan, itu kan dulu pabrik segala macam, bikin gerbong kereta api. Bahkan bikin pabrik gula dan diekspor jaman dulu itu. Orang-orang di sana itu dulu sudah bisa membikin pabrik gula dan diekspor, sekarang nggak ada lagi.
Nah, bagaimana Anda membangkitkan ini lagi?
Memang kelihatannya sedikit kilas balik ya. Memang harus ada suatu komunikasi yang efektif terhadap masyarakat umum bahwa kita telah melakukan kesalahan dan untuk memperbaikinya itu perlu pengorbanan. Kalau yang kemarin (Orba) itu kan kita dijor dengan utang dari luar negeri, jadi kelihatan makmur kan? Kalau yang sekarang ini kalau bisa makmurnya benar-benar dari bawah, dari apa yang disebut sektor riil dengan economic fundamental system. Terang, konsep ini bisa ditaruh dalam perspektif global bahwa kita tidak mungkin lari dari itu semua. Kita sudah berada dalam suatu sistem yang global. Tapi yang jelas kalau kita berkaca dari masa lalu, semestinya ada perubahan. Tetapi tetap dalam rangka bahwa kita tidak bisa lari dari efek globalnya ekonomi. Kita tidak bisa menempuh sistem yang isolatif seperti Burma.
Selama ini juga ada banyak keluhan tentang konglomerasi yang demikian subur di Tanah Air. Apakah itu juga merupakan hasil dari pendekatan top down yang Anda katakan itu?
Saya kira iya. Ditambah dengan tidak transparannya sistem yang ada sehingga proses-proses tertutup memudahkan orang untuk melakukan manipulasi. Maka daripada itu kalau memang ada harapan baru sekarang ini, kita tidak lagi masyarakat yang tertutup. Sudah terbuka dengan kebebasan-kebebasan sipil, kebebasan menyatakan pendapat kepada pemerintah. Jadi proses-proses yang seperti itu sekarang ini tidak mungkin lagi ditutup-tutupi. Sekalipun memang penanganannya belum serius karena kita memang masih terperangkap oleh besarnya problem. Tapi kalau terus-menerus dibicarakan akan ada perbaikan. Jadi menurut saya, kita tidak perlu mengingkari bahwa perolehan yang sangat penting dari reformasi adalah kebebasan, terutama kebebasan pers.
Good governance itu seperti yang kita pelajari dan kita kembangkan dalam platform kita, itu ialah suatu sistem pengelolaan yang baik, melibatkan persoalan transparansi. Jadi semua itu harus transparan, kemudian ada accountability-nya. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Lalu partisipasi. Orang lain diberi hak untuk bertanya, berbicara dan sebagainya, itu yang disebut sebagai good governance. Nah dengan begitu kita harapkan korupsi akan hilang karena semuanya tidak bisa lagi dilakukan secara tertutup.
Bisa Anda jelaskan lebih tajam?
Korupsi kan karena dilakukan tertutup. Misalnya begini ya, di Malaysia seorang pejabat kalau mau beli mobil, kalau tidak ada semacam laporan kepada kantor pajak tentang darimana uangnya, itu harus dikejar darimana punya uang untuk beli mobil. Di sini masih khayal. Kalau mengingat keadaannya begini ini, ini (Indonesia) merupakan negara yang paling tidak serius di muka bumi. Luar biasa itu!
Supaya serius?
Dibentuk pemerintahan yang kuat. Mudah-mudahan sistem presidensial itu mewujudkan pemerintahan yang kuat.Karena yang dulu itu memang Bung Karno dan para pendiri negara kita menginginkan sistem presidendial karena mereka menginginkan pemerintahan yang kuat, bukan pemimpin yang kuat. Cuma Bung Karno waktu itu keliru, pemerintahan menjadi pemimpin. Makanya dia sendiri yang tampil menjadi yang kuat dan itu yang membikin berantakan juga. Yang kita inginkan (sekarang) kan pemerintahan yang kuat.
Itu tidak mudah. Anda dianggap salah satu tokoh yang bisa melakukan rekonsiliasi sehingga mendukung bagi adanya pemerintahan yang kuat. Bagaimana sebenarnya visi Anda?
Rekonsiliasi itu sebetulnya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam platform, melibatkan tiga hal. Terutama melihat masa lampau dengan semangat menarik pelajaran. Jadi jangan dilupakan masa lampau itu supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Tetapi mungkin kita juga harus berusaha mencari jalan supaya masa lampau itu tidak menjerat kita, tidak menyibukkan kita dan menghabiskan energi kita. Sehingga diperlukan perlakuan yang bagaimana caranya agar tidak muncul sikap-sikap yang dijiwai oleh perasaan dendam, tetapi rekonsiliasi yang berdasarkan perdamaian. Kemudian harus penuh harapan dan didasari penyatuan dan pendamaian, bukan persatuan dan perdamaian tetapi penyatuan dan pendamaian. Jadi disatukan kembali dan didamaikan. Itu yang paling berat karena melibatkan perasaan dendam itu tadi. Karena semua peristiwa masa lalu itu potensinya bisa melibatkan psikologis yang bisa bersifat anarkis. Kalau masalah PKI, Gestapu dulu, atau sebelumnya, itu kan menciptakan ingatan kolektif yang pahit karena itu ada dendam. Karena itu sebetulnya pada saat tahun 1965, waktu itu PKI itu sebetulnya 17 tahun sebelumnya yaitu tahun 1948 mereka mendapat perlakuan seperti itu. Kemudian ada tentara yang kasih fasilitas. Itu yang sulit sekali (diatasi).
Bagaimana pun dunia bisnis juga ingin mendengar pandangan-pandangan Anda. Bagaimana selama ini Anda mengkomunikasikan visi Anda kepada dunia bisnis. ?
Ya saya malah tanya sama Anda. (tertawa). Begini, saya kan belum teruji untuk itu. Sepanjang yang saya ketahui dari berbagai forum memang yang diinginkan oleh kalangan bisnis itu kan stabilitas keamanan, kepastian hukum. Kalau bisa seperti itu kan jelas kalau saya melakukan ini maka ini akibatnya ini, jadi ada stability. Kalau tidak (prasangka) jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, itu yang membikin orang tidak tertarik dengan iklimnya.
(*)


(c)wartabisnis
Foto:www.tokohindonesia.com

Jejak Langkah Cak Nur
Nama:Nurcholis MadjidLahir:Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939PendidikanPesantren Darul ‘ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, 1955Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 1960Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1965 (BA, Sastra Arab)Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1968 (Doktorandus, Sastra Arab)The University of Chicago (Universitas Chicago), Chicago, Illinois, USA, 1984 (Ph.D, Studi Agama Islam)Bidang yang diminatiFilsafah dan Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan Islam, Politik dan AgamaSosiologi Agama, Politik negara-negara berkembangPekerjaanPeneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978-1984Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1984-sekarangDosen, Fakultas Pasca Sarjana, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syaruf Hadayatullah, Jakarta 1985-sekarangRektor, Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1998 – SekarangPenerbitan (sebagian)The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture (Athens, Ohio, Ohio University, 1978)"Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities" in Cyriac K. Pullabilly, Ed. Islam in Modern World
Lain-lainAnggota MPR-RI 1987-1992 dan 1992-1997Anggota Dewan Pers Nasional, 1990-1998Ketua yayasan Paramadina, Jakarta 1985-SekarangFellow, Eisenhower Fellowship, Philadelphia, 1990Anggota KOMNAS HAM, 1993-SekarangProfesor Tamu, McGill University, Montreal, Canada, 1991-1992Wakil Ketua, Dewan Penasehat ICMI, 1990-1995Anggota Dewan Penasehat ICM, 1996Penerima Cultural Award ICM, 1995Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-SekarangPenerima "Bintang Maha Putra", Jakarta 1998
Kutipan Pernyataan Nurcholish"
"Setuju kah dengan platform ini? Kalau tidak, no way. Kalau tidak, saya lebih suka di sini mengajar mahasiswa-mahasiswa. Maaf saja, memang angkuh betul. Tapi hanya dengan keangkuhan ini Indonesia bisa beres nanti." Diucapkan menjawab pertanyaan bagaimana ia menawarkan platformnya kepada partai yang mencalonkannya sebagai presiden.

Wednesday, February 08, 2006

Tanri Abeng




Saya Tidak Rela Menjual Obral BUMN


Namanya sempat ternoda oleh sejumlah kasus. Ia berkali-kali harus menghadapi panggilan Kejaksaan Agung, antara lain dalam kasus Bank Bali. Namun, dalam hal visinya untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), banyak yang menyebut belum ada tandingan untuk Tanri Abeng, tokoh yang pertamakali menjadi menteri pemberdayaan BUMN, sekaligus meletakkan dasar-dasar tugas dan wewenang kementerian itu.

Diangkat menjadi menteri ketika ia masih menjadi CEO PT Bakrie Brothers, ia membawa budaya korporasi pada pengelolaan BUMN. Ia ‘mengabdi’ di bawah dua presiden, Soeharto dan B.J. Habibie dan ia merasa mendapat kepercayaan penuh kala itu. Itu sebabnya ia tak segan-segan melakukan perombakan, mengganti personil manajemen, walau pun itu berbenturan dengan kepentingan orang yang menugasinya itu. Keberanian seperti itu memang sudah ia tunjukkan ketika membenahi Bakrie and Brothers, termasuk membatasi campur tangan Aburizal Bakrie sebagai pemiliknya. Dan, kepada Soeharto ketegasan serupa ia tunjukkan, ketika putra-putri mantan presiden itu menunjukkan gelagat ingin ikut mengambil kesempatan.

Tetapi tidak semua apa yang pernah ia pelajari sebagai CEO dapat ia praktekkan sebagai menteri. Di dalam politik itu nggak ada black and white, padahal saya biasanya kan black and white saja. Tergantung who do you pleased," kata Tanri, mengenang bagaimana ia menjadi bulan-bulanan pada masa akhir tugasnya. Ia merasa menjadi korban, namun ia tak menyesal. Dengan menjadi menteri, menurut dia, setidaknya ia dapat belajar politik. Ia juga tak menyesal melepas semua jabatannya ketika menjadi menteri dulu (termasuk jabatan komisaris di sejumlah perusahaan multinasional). "Toh saya sudah 30 tahun di bisnis," kata Tanri.

Ia mendirikan Executive Center for Global Leadership (ECGL) di Bali, dengan visi membentuk eksekutif-eksekutif Indonesia kelas dunia. Dengan dewan penyantun antara lain Meneg BUMN Laksamana Sukardi, Aburizal Bakrie, Ponco Sutowo dan Jusuf Kalla, ia menggaet sejumlah universitas luar negeri untuk ikut menyusun program dan kurikulumnya. "Saya bukan orang yang butuh pekerjaan lagi," kata dia, ketika ditanya mengapa tidak terjun kembali ke dunia korporasi.

Tampak langsing dalam setelan setengah formalnya, Jum’at sore, 11 Juli 2003, Tanri sedang bersiap berangkat ke Makassar. Sembari menyiapkan sendiri kopernya di ruang kerjanya yang luas dan anggun, ia menerima Eben Ezer Siadari, Agung Widayatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim untuk sebuah wawancara. Perbincangan dilanjutkan di mobilnya dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta. Berikut petikannya.


Anda adalah orang yang pertama kali menjadi menteri pendayagunaan BUMN. Sebenarnya, apa visi awal pembentukan kementerian ini dulu?
Tanri Abeng: Waktu itu dari Pak Harto saya tangkap aspirasinya adalah bahwa negara memiliki kekayaan yang luar biasa yang ada di bawah BUMN. Waktu itu dia pidato. Ketika itu sudah zaman krisis. Dia katakan jangan takut dengan utang, kita masih banyak BUMN yang bisa dimanfatkan untuk membayar utang. Lalu saya dimasukkan ke Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Lalu saya diundang ketemu beliau seminggu kemudian. Dia tanya kepada saya bagaimana bisa BUMN ini diberdayakan. Ketika saya pulang, saya buat konsep, saya kirim ke beliau. Konsep saya itu adalah Indonesia Inc, dengan membentuk holding Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba bulan Maret saya diangkat jadi menteri. Nama kementerian itu adalah Menneg Pendayagunaan BUMN. Jadi saya memang ditugasi untuk memberdayakan BUMN. Nah yang saya tangkap dan saya harus lakukan adalah bagaimana menciptakan nilai yang ada pada BUMN ini sehingga kalau yang sekarang ini nilainya 10, misalnya, lima tahun mendatang nilainya bisa 50. Jadi value creation, melalui pemberdayaan.
Caranya?
Strateginya adalah restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Restrukturisasi itu mengadakan pergantian, perombakan. Dan saya lakukan optimalisasi, efisiensi. Itu namanya profitisasi. Sedangkan privatisasi kita lakukan bagi BUMN yang sudah tidak bisa kita tingkatkan lagi nilainya. Jadi saya mengatakan saya hanya melakukan privatisasi manakala saya sudah tidak bisa menaikkan nilainya. Atau saya butuh partner untuk meningkatkan nilai. Dalam visi itu saya mengharapkan kita akan memiliki 10 BUMN yang berkelas dunia yang bisa bersaing di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan dipimpin oleh CEO yang berkelas dunia pula. Untuk itu programnya saya melakukan apa yang disebut konsolidasi. Jadi yang kecil-kecil tapi memiliki bisnis yang sama digabung saja supaya sizenya ekonomis, size internasional. Lalu saya membentuk apa yang disebut corporate ladership development institute, institut pengembangan kepemimpinan korporasi. Ini supaya bisa kita bangun kekuatan mereka.
Saya juga membuat pondasi, ini ada 8 (Tanri menunjukkan sebuah buku biru berjudul Reformasi BUMN yang Berorientasi pada Penciptaan Nilai Melalui Pendekatan Kesisteman,Red), semua sudah saya jalankan. Sekarang mereka (kementerian BUMN, Red) kembali ke sini (buku biru, Red) tetapi tidak full.

Sudah lama ada keluhan tentang sulitnya membenahi BUMN. Menurut Anda?
Yang menjadi masalah di BUMN sebelum terjadinya kementerian BUMN, pembinaan BUMN ada di bawah departemen teknis. Kultur yang terbentuk adalah kultur BUMN yang condong memiliki kultur birokrasi, bukan kultur korporasi.
Yang kedua adalah intervensi kekuasaan masih sulit untuk dihindari, sampai sekarang. Dengan kata lain kepentingan-kepentingan yang berperan dalam BUMN itu sangat banyak. Misalnya saja dari kalangan legislatif. Lalu dari pemerintah, dari departemen teknis. Ini menjadi kendala bagi Menneg BUMN untuk bisa melaksanakan program-programnya. Program bisa jalan kalau ada tim manajemen atau tim direksi yang kuat. Tapi bagaimana mungkin bisa kuat sebagai satu tim kalau 5 direksi berasal dari lima sponsor kekuatan yang berbeda-beda. Dengan demikian maka para anggota direksi itu harus loyal kepada sponsornya. Maka dengan demikian sulit untuk mendapatkan unity of command. Dan karena itu sulit membangun teamwork.
Ada pengalaman yang khusus tentang intervensi ini?
Di zaman saya kebetulan kekuatan parlemen itu masih ada satu partai politik yang dominan jadi relatif masih ada unity of command di DPR.Yang kedua mungkin saya cukup dipercaya oleh waktu itu baik Pak Harto dan Pak Habibie sehingga saya tidak banyak terintervensi. Misalnya saja waktu mau mengganti direksi saya tidak diintervensi siapapun. Contoh, waktu saya mau mengganti direksi Garuda di jaman Pak Harto, saya mengatakan Pak, kalau mau Garuda terselamatkan, karena secara teknis sudah bangkrut, direksinya harus diganti khususnya dirut karena dirutnya yang waktu itu terlalu baik, padahal ini perlu ketegasan. Yang kedua Garuda membutuhkan pimpinan puncak yang memiliki kredibilitas di pasar. Kenapa, karena utangnya terlalu besar. Pak Harto mengatkan kepada saya silakan mengganti seluruh direksi. Jadi kan saya tidak ada intervensi.
Kedua, waktu saya mau melakukan privatisasi, waktu itu di Semen Gresik, itu kan anak-anak Pak Harto ikut. Kalau zaman dulu itu otomatis salah seorang anaknya yang menang. Saya ngomong ke Pak Harto, ini sudah ada calon-calon yang dimotori oleh ada Mas Bambang, Mbak Titik, alternatifnya kita menggunakan sistem yang sudah didevelop oleh Bank dunia. Kalau saya menggunakan sistem, maka kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Pak Harto mengatakan cari hasil yang terbaik. Jadi saya kan tidak diintervensi lagi disini.
Tapi yang paling penting adalah tatkala menjelang Pemilu Juli 1999, maka Bulan Februari 1999, saya mengeluarkan instruksi kepada seluruh direksi BUMN untuk tidak memberikan fasilitas dan dana kepada partai politik manapun. Dan itu termasuk Golkar. Sehingga kalau ada dari partai politik atau Golkar datang mereka cuma katakan ini surat dari menteri saya. Jadi saya proteksi direksi agar tidak dijadikan sapi perah oleh partai-partai politik.
Sekarang muncul penolakan terhadap privatisasi. Menurut Anda, apa penyebabnya?
Penolakan itu pada umumnya dari direksi. Tapi direksi itu biasanya menolak kalau privatisasi itu dilakukan dengan membawa startegic partner atau mitra strategis dari luar, karena mereka merasa terancam. Tapi ada juga yang merasa berkompeten, dan mereka tidak peduli. Misalnya, kalau di Semen Gresik, direksinya yakin kok dia nggak ada masalah, tapi coba Krakatau Steel baru saya mau mulai, sudah disikat. Karenanya kan nggak jadi, gara-gara itu.
Bagaimana Anda menghadapi itu?
Dalam bisnis selalu ada negosiasi. Kita bernegosiasi dengan mereka yang tidak setuju. Misalnya dengan Semen Padang, kita mula-mula mau privatisasi 35%. Dan kalau itu dilakukan pemerintah menjadi minoritas. Padang menolak privatisasi. Kita nego, kita tanya apa alasannya. Dia tidak mau mayoritas itu asing, karena kalau asing mereka dikontrol. Oke kita nego, kalau begitu kita tidak usah privatisasi 35%, 14% saja dengan demikian pemerintah masih mayoritas. Itu nego kan, tapi Cemex sebagai pemenang waktu itu dia mau beli karena kita memberikan 35% sebagai pemenang tender. Bagaimana dengan 14%, mau nggak dia? Kita nego lagi, mau nggak dia? Saya cuma mau 14%, tapi saya tetap mau harga yang disepakati tertinggi itu, waktu itu 1,38 $. Kemudian mereka bilang kalau saya tidak mayoritas saya tetap ingin masuk di manajemen. Nah kita setuju, kamu jadi wapresdir. Ini nego kan, setuju dia.
Nah kita mustinya nego dengan masyarakat, sekarang kan ada spin off macam-macam, tapi negonya nggak berjalan. Jadi dulu kita lakukan nego. Krakatau lain lagi, karena secara politis begitu kencang, kita mundur dulu. Kita ada yang mundur dulu, ada yang jalan terus tapi sambil jalan kita nego sama semua pihak.
Anda mengatakan hanya akan melakukan privatisasi pada perusahaan yang tak bisa lagi Anda tambah nilainya. Apakah itu Anda jalankan?
Ini semua yang diprivatisasi, seperti Semen Gresik, lalu Pelabuhan, karena kita sudah melihat bahwa pertama profitnya sudah maksimal. Gresik coba apa pernah lebih tinggi lagi secara value? Kan tidak. Jadi harga yang kita peroleh sudah bagus, makanya Pak Laks sudah mau jual dengan harga itu. Pelabuhan kita perlu partner yang bisa menciptakan nilai. Maka kita privatisasi, tapi prosesnya bukan menjual, tapi mengundang mereka menjadi mitra kita di anak perusahaan. Sebagai mitra dia hanya berhak menjadi mitra selama 20 tahun, jadi disewa saja, habis itu kembali seluruhnya ke pemerintah Indonesia. Jadi itu strategi.

Apakah Indosat dulu termasuk yang mau didivestasi?
Dulu kita mau divestasi dengan harga yang waktu itu lebih dari harga yang sekarang. Jadi kita anggap bahwa sudah saatnya kita jual itu. Cuma harganya waktu itu kita lebih tinggi dari yang sekarang. Tetapi karena tidak ada kesepakatan harga kita tidak jadi jual karena kita mau lebih tinggi karena optimalnya kita anggap lebih dari yang diprivatisasi kemarin.
Ada yang mengatakan IMF dan Bank Dunia sering menekan. Menurut Anda?
Kalau visi IMF dan juga didukung oleh Bank dunia adalah bahwa pemerintah tidak seharusnya berbisnis. Lalu dia maunya pasrah privatisasi saja, kalau bisa jual saja secepat mungkin seperti yang dilakukan oleh BPPN. Sampai saya ke Washington mempresentasikan master plan saya di depan seluruh board of director IMF dan Bank Dunia. Saya masih diserang bahwa your government should not be in business. Saya bilang tidak, kalau saya jual semua sekarang maka tidak memperoleh nilai yang wajar karena pasar lagi lesu dan tidak ada pembeli. Lalu mereka bilang kan ada itu swasta-swasta, saya bilang swasta sudah bangkrut semua, dia pikir swasta lebih bisa memberdayakan aset-aset produktif badan usaha. Mereka tidak mengerti, saya bilang terlepas dari objection dari masyarakat saya bilang saya tidak rela menjual obral BUMN karena saya sudah mempunyai konsep yaitu restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Jadi saya betul-betul pertahankan strategi itu. Akhirnya mereka nggak paksa saya. Tapi saya buktikan bahwa saya sudah satu tahun jalan keuntungan saya lipatkan dua kali. Berarti apa, sumbangan dalam bentuk pajak meningkat, deviden meningkat, sehingga kalau diprivatisasi saya kurang, tapi untuk menutup defisit saya penuhi dari profitisasi.
Sekarang muncul perdebatan, apakah kita masih memerlukan BUMN. Menurut Anda?
Saya kira memang pada akhirnya pemerintah seyogianya tidak usah terlalu terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Bisa saja dia menguasai melalui peraturan-peraturan. Sehingga baik dari sisi permodalan maupun dari sisi manajemen itu secara bertahap mustinya masuk ke private sektor, khususnya untuk industri yang kompetitif. Cuma kan pertanyaannya kapan? Makin lama kita berkutat dengan campur tangan kekuasaan politik, makin lama pula ini bisa terjadi. Jadi itu satu key.
Anda yang mengawali memasukkan orang luar ke BUMN, bagaimana dulu bisa mendapat dukungan?
Kenapa berani karena saya berkeyakinan bahwa untuk mengubah nggak bisa donk kalau hanya materi-materi yang ada saja. Harus kita punya keberanian untuk memasukkan yang dari luar. Itu yang namanya General Electric, yang dia punya value kira-kira 100 kali seluruh BUMN yang kita punya, asetnya kalau nggak salah sekarang sudah 400 miliar dolar di 200 negara. Kenapa dia bisa mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing? Satu saja, jangan membatasi kemampuan SDM hanya dari dalam diri saja, bahkan Jack Welch mengatakan, jangan membatasi hanya dari orang-orang Amerika saja. Jadi dia mengatakan go forward, cari orang-orang terbaik dimanapun dia berada. Jadi konsepnya itu sama dengan saya. Cari dimana pun mereka berada.
Bagaimana Anda memilih orang-orang yang Anda anggap mampu?
Yang pertama untuk memilih orang kita harus tahu dahulu bagaimana kriteria orang yang kita musti pilih. Kerjaannya apa, saya harus ambil contoh Robby (Djohan) karena itu lebih gampang. Garuda waktu itu bukan ahli penerbang yang saya perlu waktu itu. Kenapa ahli keuangan? Karena utangnya terlalu banyak kalau bukan ahli keuangan, bagaimana dia memperoleh kepercayaan dari pasar? Kedua saya butuh orang yang punya ketegaran dan ketegasan. Kemudian waktu itu sudah jalan, saya butuh orang yang bisa maintain. Yang bisa akses ke detail. Ya saya taruh (Abdul) Gani disitu. Jadi Robby sudah nggak terlalu cocok untuk terus menerus di Garuda. Karena apa, karena sesudah itu dirombak dan sudah terstruktur sudah mulai berjalan dengan baik, sudah bukan Robby lagi yang cocok, Gani yang cocok, karena dia telaten pada hal-hal kecil, karena itu dia kita masukkan. Jadi setiap posisi itu kita tentukan kriteria orang yang bagaimana yang kita butuhkan itu. Baru kita taruh orangnya disitu. Itu cara-cara memilih. Nah, tentu dalam proses ini kita selalu melihat track record. Orang itu harus dilihat track recordnya.
Anda terlibat langsung dalam pemilihan orang-orang itu?
Oh iya. Saya juga interview mereka. Kalau Robby saya nggak interview. Saya hanya kasih tugas saja dan saya tahu dia kalau bilang akan mengerjakan, maka dia akan kerjakan.
Waktu jadi menteri ada yang merasa wewenang Anda terlalu besar. Pendapat Anda?
Ya, dulu kan ada juga yang menganggap saya orang yang paling berkuasa. Tapi salah, saya bilang kalau saya begini prinsipnya. Saya samasekali tidak ingin berkuasa karena kekuasaan yang besar itu kecenderungannya korup. Maka saya tidak pernah mau berkuasa. Yang berkuasa di kantor saya baik saya di Bintang, Bakrie, yang berkuasa adalah sistem. Misalnya Anda mau jadi rekanan jangan melalui Tanri Abeng. Sudah ada sistem yang mengatur dimana Anda harus melalui langkah-langkah tadi.
Dalam mengambil keputusan operasional saya delegasikan ke bawah. Karena kalau saya yang melakukan itu, maka tidak ada yang mengontrol saya. Tapi kalau bawah saya yang melakukan saya bisa kontrol. Jadi misalnya ada satu keputusan misalnya kita mau jual ini barang, keputusannya harus saya, siapa yang mengontrol saya? Tapi kalau saya delegasikan itu pada bawahan saya, maka saya masih bisa mengontrol. Itu bagian dari satu sistem, maka saya mengatakan kamu jangan pernah mikir karena saya pimpinan lalu saya yang kuasa, nggak. Makanya waktu saya di Bakrie yang namanya Aburizal pun dia nggak kuasa. Dia nggak bisa teken cek. Itu jamannya saya.
Beliau nggak marah?
Nggak. Dia malah salut dengan sistemnya. Ical itu orangnya konsekuen terhadap manajemen. Cuma waktu itu di Bakrie itu ada kecenderungan mau ekspansi yang oleh saudara-saudaranya terlalu ambisi. Di luar Bakrie Brothers, makanya kan dibentuk Bakrie Investindo, yang di luar saya. Tapi kan apa yang terjadi di situ mempengaruhi Bakrie Brothers. Tapi kan Anda lihat Bakrie Brothers survive kan? Itu karena kita sudah bangun sistem. Dan lihat,pimpinannya sekarang muda-muda. Yang jaman saya itu boleh dikatakan masih pemula.
Sekarang ada usulan BUMN dikembalikan ke departemen teknis lagi. Menurut Anda?
Kalau itu sudah konyol lagi. Iya karena inti daripada kuntungan pemisahan itu bahwa ada pemisahan antara regulator dan operator. Jadi ibarat pemain bola kalau tadinya wasit turut main, misalnya saja dari Dephub yang membuat aturan mengenai perkapalan atau pelabuhan, dia juga yang mengatur, dia juga yang jadi direksi, dia juga yang mengawasi, itu bagaimana? Bagaimana dengan perhubungan yang swasta, disadvantage. Jadi yang paling penting waktu adanya Jadi jangan mikir itu lagi, itu akan kembali lagi conflict of interest.
Kedua, kultur birokrasi yang begitu lama bercokol dan mulai ingin kita rubah akan kembali lagi kesitu. Saya tanya ke Anda, kebobrokan bank-bank sampai lebih dari 50% dari total asetnya itu dan hancur di bawah siapa waktu itu? Departemen keuangan kan? Kamu lihat waktu kita merger keempat bank itu, BDN, BBD Bapindo, Bank Exim menjadi satu bank itu kan lebih dari 50% asetnya busuk, artinya non performing. Lalu saya tanya pada Anda yang membina sampai itu terjadi siapa? Depkeu kan? Jadi tidak ada pengawas, dia yang membina, mengawas, dia juga yang main, gimana, jadi tidak salah Pak Harto melakukan ini.
Tampaknya Anda tak malu-malu mengagumi Pak Harto.
Dia sebagai manager, he is number one. Saya selalu mengatakan bahwa kelemahan Pak Harto adalah system behind him sebagai orang Jawa dimana setelah dia berhasil dia menganggap ini republik adalah milik dia. Jadi anak-anak dan semua boleh saja mengambil peluang lebih dari yang lain. Itu yang menurut saya tidak benar. Orang selalu mengatakan kalau menyangkut anak-anaknya selalu nggak boleh ada yang melawan, kok saya melawan. Dan Pak Harto tidak apa-apa kok. Jadi saya heran apakah karena sudah krisis atau memang dulu tidak ada yang melawan. Jadi saya respek saja pada beliau.
Sekarang mungkin Anda sudah bisa menemukan apa bedanya menjadi eksekutif dibandingkan menjadi menteri.
Eksekutif itu pun tergantung eksekutif dimana, kalau di perusahaan multinasional semua aturannya sudah ada. Jadi tidak akan terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Sedangkan kalau di posisi politik itu terlalu banyak pertimbangan. Sehingga bisa saja eksekutif yang andal begitu masuk ke politik ia gagal. Baca buku saya. Saya tidak mengatakan saya gagal, tapi saya menjadi tersudut oleh karena saya bukan politisi.
Ada yang mengatakan Anda naïf secara politik.
Terlalu lurus, betul itu. Bahkan terus terang saja saya diangkat saya kan ditelpon Pak Harto. Saya minta saudara bantu saya. Ini BUMN perlu diberdayakan. Itu waktu saya mau pulang ke rumah. Saya ceritakan anak istri. Lalu istri saya bilang itu kan politik. Saya bilang mana, ini kan BUMN, saya mau ngurusin perusahaan, nggak ada urusan politik. Jadi betul-betul nggak ada pikiran saya harus kompromi kesana kemari, musti ini musti itu Baru saya belajar belakangan bahwa posisi saya memang posisi politik. Jadi kalau saya mengatakan I am a professional, itu tidak sepenuhnya benar. Karena pada posisi itu Anda bukan lagi profesional tapi seorang politician.
Di dalam politik itu nggak ada black and white, padahal saya biasanya kan black and white saja. Yang benar adalah benar, hitung-hitungannya ada. Ini nggak, ini tergantung who do you pleased. Maka itu sebabnya mengapa di buku saya Indonesia Inc. saya katakan pengelola BUMN should not be a minister. Bahkan saya usulkan sebelum saya ditunjuk Pak Harto supaya dibikin holding dan Presdirnya profesional, bukan posisi politik. Cuma saya diberitahu Pak Harto waktu itu, ini memang posisinya menteri karena kalau bukan menteri saudara tidak bisa bernegosiasi dengan menteri-menteri yang lain. Artinya posisinya di bawah menteri yang lain.. Saya kira ada benarnya juga dia. Di benak saya itu saya jangan menteri, kepala badan saja. Maka saya mengusulkan di dalam buku saya evolusi BUMN ini adalah kita mulai dengan menteri, kemudian kita adakan pemberdayaan. Kita restrukturisasi, profitisasi, pada saat 50% BUMN ini sudah di publik itu di holding saja dalam satu badan. Itu saya punya konsep demikian, jadi bertahap. Dipimpin oleh seorang CEO kelas dunia yang bertanggung jawab kepada menteri keuangan atau siapa, nggak jadi soal.
Ada penyesalan memilih jadi menteri?
Ada yang bilang saya salah pilih jadi menteri. Tapi apapun yang orang katakan saya berprestasi! Ada laporannya. Anda boleh tanya ke semua BUMN apa saya membina mereka atau nggak? Apa saya memperbaiki institusi BUMN apa nggak? Jadi bagi saya, saya merasa berbuat sesuatu, dan saya nggak menyesal. Konsekuensinya memang saya jadi korban. Tapi saya nggak menyesal karena saya berbuat sesuatu.


Kilas Biduk Putra Selayar
Nama:
Tanri Abeng, MBATempat dan tanggal lahir:Selayar, Sulawesi Selatan, 7 Maret 1942
Status:
Menikah, dengan dua anak
Pendidikan
-Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Ujungpandang - Program Master of Business Administrasion, University of New York, Buffalo.Karier:
PT Union Carbide Indonesia - Presdir PT Perusahaan Bir Indonesia (sekarang PT Multi Bintang Indonesia) - Presdir PT Bakrie & Brothers - Meneg Pendayagunaan BUMN Kabinet Pembangunan VII (1997-1998)- Meneg Pendayagunaan BUMN Kabinet Reformasi (1998-1999)
Ucapan Populer:
"Manajemen, dan hanya manajemen berkualitas saja yang mampu menciptakan nilai bagi kemakmuran suatu masyarakat."

11 Juli 2003
(c)wartabisnis

Foto: www.tokohindonesia.com

Syafruddin A. Temenggung


Menteri Nggak Usah Ikut-ikut


Kebiasaannya berbicara lugas, blak-blakan dan dengan pilihan kata yang kuat dan tegas, menyebabkan ucapan-ucapan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Temenggung, selalu menjadi kutipan yang hidup manakala disuguhkan menjadi berita di surat kabar, majalah dan televisi. Tetapi kata-kata Syafruddin dalam menanggapi surat 11 Dutabesar dari negara asal kreditur Asia Pulp Paper, pekan lalu, mencengangkan banyak kalangan. Ia belum pernah bicara sekeras itu. "Gampang nyari kepala BPPN , dari 200 juta orang Republik Indonesia pasti ada yang bisa jadi kepala BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu," kata dia, menanggapi usulan kreditur APP tentang pendirian APP Trading dan konsep share in trust.
Apakah ia memang serius dengan pernyataannya itu? Bukan karena letusan emosi sesaat? Ketika Wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya untuk sebuah wawancara khusus, Kamis, 27 Maret, dan mengkonfirmasi hal itu, ia menegaskan sikapnya lagi. "Loud and clear saya menolak (usulan)," kata Syaf, panggilan akrabnya.
Lalu Syaf pun menjelaskan alasan dibalik sikapnya itu dan keberaniannya untuk menerima risiko apa pun. Ia menengarai ada juga menteri yang menyalahkan posisinya. Tetapi ia bergeming. Menurut dia, ia tidak mau kepentingan bangsa ini dilecehkan dan justru kreditur asing yang akan menikmati hasil restrukrutisasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Ia pun menginginkan pemerintah –maksudnya para menteri—tidak usah ikut campur, karena di level teknis ia lebih memahami persoalan. "Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis," kata Syaf.
Selama hampir dua jam, Syaf melayani pertanyaan WartaBisnis, di ruang tamu kantornya yang tak terlalu besar. Ia didampingi Raymond Van Beekum dari divisi komunikasi BPPN, yang juga ikut merekam pembicaraan. Berikut ini nukilan wawancara tersebut.



Surat para duta besar dari negara-negara asal kreditor Asia Pulp and Paper (APP) telah membuat Anda terkesan sangat marah. Bagaimana duduk soal sebenarnya?
Syafruddin A. Temenggung: Para duta besar menulis surat tanggal 10 Maret 2003 kepada Ibu Presiden, tembusannya kepada menteri dan saya. Ada 11 duta besar. Mereka mengatakan tidak ada progress (dalam restrukturisasi utang APP). Dengan sangat lantang mereka mengatakan bahwa kita (BBPN, Red) kurang tough dengan APP ini. Begitu saya terima surat itu reaksi saya, saya menduga bahwa mereka misinformasi, bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali. Jadi saya pada hari yang sama terima surat, langsung saya jelaskan kepada Ibu Presiden mengenai latar belakang APP. Dan didalam beberapa penjelasan saya, saya katakan bahwa tidak benar yang disampaikan mereka. Dan saya buat laporan pada mereka bahwa progress cukup banyak. Bahkan saya katakan 23 dari 25 policy issues sudah saya selesaikan. Ada 2 policy issues yang dipending, yang mereka (kreditor, Red) punya usulan, saya tidak setuju. Dan tidak setuju itu prinsip. Saya sampai mengatakan bahwa kalau untuk dua hal itu kalau mau dipaksakan ya silakan. Tetapi cari saja ketua BPPN yang baru, Tidak usah Syafruddin Temenggung.
Apa dua policy issues yang dipending itu?
Kedua policy issues itu adalah perihal pendirian APP Trading dan share in trust. (Nanti akan saya jelaskan, katanya) Keesokan harinya setelah saya berkirim surat kepada Ibu Presiden, saya telepon Menteri Keuangan dan Pak Dorodjatun. Saya minta sebaiknya kami (BPPN) memberikan satu penjelasan. Dan saya minta ada satu forum dimana saya menjelaskan pada para duta besar itu. Dan Pak Djatun dan Pak Boediono menanggapi positif usulan saya. Jadi Pak Djatun menjanjikan saya akan dipertemukan dengan para duta besar itu. Dan kami sudah bertemu dengan para duta besar itu pada hari Jum’at, tanggal 22. Dan saya kirimkan juga bahan-bahannya kepada mereka.
Masalah APP terkesan ruwet. Dapat Anda jelaskan?
APP ini ada tiga besar, APP Indonesia, APP holding, dan APP di Cina. Saya nggak ngurusin APP di Singapura, holding, dan saya nggak mau ngurusin APP Cina karena bukan urusan saya. BPPN itu punya urusan dengan APP yang ada di Indonesia. Nah, APP di Indonesia itu terdiri dari 4 operating company, Tjiwi Kimia, Indah Kiat, Indo Deli, dan Lontar Papirus. Kita punya piutang ke mereka, yang empat itu. Dan kita restrukturisai yang empat itu.
Sebenarnya berapa persisnya total utang keempat perusahaan itu?
Totalnya US$6,4 miliar. BPPN porsinya 15,2% sendiri. Kreditur asing, Export Credit Agencies itu (ECA), hanya 14,1%. Mereka lah kreditur yang dari 11 negara itu. Dari 11 itu yang paling besar adalah Jerman dan Jepang. Kemudian ada lagi pemegang obligasi dan bank-bank lainnya 62,4% dan trading company Jepang 8,3%. Obligasi ini 52% luar Indonesia. Jadi ECA yang tulis surat kepada presiden itu sebenarnya hanya 14,1% dari total utangnya itu. Tapi perlu saya sampaikan, dan saya juga sudah jelaskan pada para menteri dan para duta besar itu, mereka itu sudah nggak dibayar oleh APP sejak Maret 2001. You bisa bayangkan itu, sudah satu setengah tahun tidak ada hasil apa pun. Kemudian mereka datang kepada saya bulan Juni 2002. Pak Syaf tolong bantu kita. Saya sebenarnya tidak ikut-ikut mereka. Kepada saya (BPPN, Red) kan terpisah utangnya. Dan saya punya collateral yang bagus.
Lalu mengapa Anda setuju ikut?
Karena kita memang ingin membantu seluruh kreditor APP dan menyelesaikan masalah APP. Karena kalau dari segi utang, APP ini nomor satu di Indonesia, bahkan termasuk yang terbesar utangnya di Asia, kalau digabung antara APP Holding di Singapura, APP Cina, dan APP di Indonesia.
Maka kita buat MoU, tapi syarat, saya harus memimpin karena saya tidak mau ngikut. Jadi saya harus memimpin restrukturisasi. Syarat itu mereka setujui. Syarat kedua, saya harus mendapatkan bayaran dulu. Saya (BPPN, Red) dapat bayaran US$ 90 juta waktu itu, plus dari shareholder contribution sebesar US$45 juta. Jadi saya sudah dibayar US$135 juta. Mulai tanggal 15 juni 2002 saya memimpin rapat. Di 15 Juni 2002 itu sampai dengan pertemuan kita September 2002, selama tiga bulan itu kita sudah menghasilkan banyak hal yang kita sebut Bali Accord I. Di situ kita bicara untuk mengontrol cash flow perusahaan dengan escrow account yang kita bentuk. Kemudian kita juga melakukan management evaluation, dan kita tunjuk financial controller. Sampai sekarang di escrow account sudah ada uang US$200 juta. Terkumpul di situ dan siap dibagikan begitu kita selesai restrukturisasi.
Jika demikian, mengapa Anda dikatakan kurang tough, dan tak ada progress?
Itu yang saya bantah karena, pertama, saya dapat uang duluan US$135 juta. Escrow account kita bentuk, financial controller juga. Kita juga melakukan restrukturisasi. Kita tentukan sustainable debt dari company-nya. APP ketika itu mengusulkan US$2,4 miliar. Saya dengan kepemimpinan BPPN bisa mendapatkan US$4,2 miliar. Hampir dua kali lipat dari yang APP usulkan. Jadi itu satu diskusi yang tough. Bahkan sering sekali saya gebrak meja, saya usir itu orang-orang. Biasa itu. Dalam hal EBITDA, APP mengusulkan hanya US$500 juta. Saya paksa mereka untuk tingkatkan menjadi US$750 juta. Dan banyak lagi yang sudah kita capai.
Kemudian yang lebih penting lagi banyak orang yang tidak melihat bahwa dasar restrukturisasi yang kita usulkan sebenarnya tidak hanya restrukturisasi utang. Saya juga mau melakukan satu perubahan di level good corporate governance melalu satu restukturisasi perusahaan. Jadi company restructuring.
Maksudnya?
Satu, saya ingin dilakukan satu overall review dari manajemen yang ada. Yang nggak bener-bener, out. Kedua, saya juga melakukan pengendalian terhadap cash. Ketiga, pengendalian dan monitoring perdagangannya, trading. Ini konsep yang kita sebut Bali Accord I. Usulan dari BPPN yang diterima para kreditur yang akhirnya company harus menerima. Kemudian ada usulan kita untuk meningkatakan efisiensi dan productivity-nya. Ada beberapa kesepakatan lagi di Singapura, Bali, Jakarta. Hingga akhirnya kita dapat yang namanya Singapore Meeting dan kesepakatan Bali. Di situ yang saya katakan 23 dari 25 policies issues sudah kita selesaikan. Tinggal dua.
Menurut Anda, mengapa mereka sangat ngotot terhadap dua isu yakni APP Trading dan Share in Trust?
Mengenai APP Trading. APP trading konsep awalnya sebetulnya gaung bersambut karena saya katakan saya ingin mengontrol trading. Begitu saya sampaikan itu, mereka langsung buat konsep, terutama dari Jepang. Tapi jangan lupa bahwa, seperti yang saya katakan, struktur utangnya itu 8,3%. kan ada trading company Jepang. Jangan lupa. Jadi bangsa kita ini jangan terlalu naïf lah. Jadi mereka kembangkan satu konsep trading company,APP Trading, dimana seluruh trading dan procurement dikontrol oleh dia di luar. Jangankan kita bicara dikontrol di luar. Kalau dia kontrol saja di sini, misalnya seperti Asahan, Chandra Asri, industrinya itu jadinya cuma marginal. Nggak bisa berkembang. Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan itu didapatkan dari perdagangan. Satu industri itu kalau dari produksi saja nggak terlalu besar keuntungannya. Dari trading dia besar marginnya. Nah kalau trading dikontrol, apalagi dikontrol dari luar, itu kita ruginya belipat-lipat. Satu, value added nggak ada di Indonesia. Kedua, yang namanya keuntungan perusahaan akan berkurang karena itu dinikmati APP Trading yang notabene perusahaan kreditur di luar. Dan dia bisa menentukan. Ketiga, karena tradingnya dikontrol, padahal yang namanya pulp & papernya Sinar Mas. Sinar Mas ini kan menguasai lebih dari 50% kertas di Indonesia. Kalau tradingnya di luar dikontrol, you bisa bayangkan betapa harga itu sangat rentan sekali dengan praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak luar. Itu yang saya tidak bisa terima.
Rencananya APP Trading itu didirikan dimana?
Ya Singapura, Hongkong, atau Jepang lah. Tapi konsepnya harus dilihat dari situ kan. Konsep APP itu mereka create untuk mereka bisa mengendalikan semua procurement dan semua sales. Kalau begitu apa yang kita dapat di Republik Indonesia ini?. Karena kemudian saya katakan tidak, mereka sedikit melunak. OK, APP Trading tidak d luar tapi di dalam negeri. Tapi tetap kalau mereka yang memiliki, mereka yang menikmati. Dia yang pegang saham dan dia akan memanage trading itu.
Bukan kah kepemilikan APP Trading dimaksudkan dibagi di antara kreditur per porsi kreditnya?
Makanya, dia sebagai kreditur tapi juga mau mengontrol perdagangan. Kalau kreditur ya kreditur saja. Makanya saya tidak bisa terima itu.
Kedua yang saya tidak bisa terima itu adalah share in trust. Jadi begini, konsepnya mereka itu adalah kita restrukturisasi, tapi pada saat yang sama mereka minta keyakinan dengan cara share-nya itu diblokir ke luar. Sahamnya 75% diblokir ke luar. Saya katakan kalau you mau ambil saham , itu berarti debt to equity conversion. Konversi utang jadi saham. OK itu dilakukan tapi harus dari awal. Jangan you mau utangnya dibayar tapi saat yang sama saham orang you ambil. Mereka bilang, saya nggak ambil Pak, saya taruh di trust, untuk meyakinkan saja. Saya bilang, kalau mau meyakinkan begitu, di dalam international base practises, ada tiga cara. Satu, you masuk menjadi satu kepemilikan. Utang ditransfer jadi kepemilikan, atau ditransfer jadi kepemilikan nanti, jadi convertible bond. Atau you lakukan write off. Tapi nggak pernah terjadi dimana-mana restrukuturisasi you mau utang you dibayar pada level itu, tapi pada saat yang sama sahamnya mau diambil. Ini tidak pernah terjadi, saya katakan.
Kemudian dari segi legal, saya dapat masukan legal dari Fred Tumbuan dan Lubis Gani. Mereka katakan nggak boleh Pak Syaf. Why? Karena kalau saham itu dipisahkan, maka itu harus ada right issue. Dan kalau right issue, itu harus ada uang yang masuk ke company. Tapi ini kan nggak ada.
Kedua, kepentingan minority shareholder di situ. Kan ada dua perusahaan yang go public. Sahamnya diambil. Itu akan ada dilusi saham minoritas. Dalam undang-undang kita nggak boleh dong. Kita harus melindungi kepentingan minoritas. Jadi yang saya katakan bahwa dua konsep itu secara komersial saya nggak bisa terima dan secara legal itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Bukan Syafrudin yang mengatakan secara legal dia bertentangan.
Kalau tak dikenal dalam praktek bisnis secara umum, mengapa mereka menyodorkan cara itu?
Meyakinkan diri mereka. Saya bilang boleh saja meyakinkan, tapi dalam koridor komersial yang benar. Makanya saya tolak. Nah, karena saya tolak itu kemudian mereka bereaksi kemudian menyampaikan keberatannya kemana-mana. Dan yang sangat saya keberatan mereka menuduh saya seolah-olah saya itu punya agenda dengan keluarga Wijaya (pendiri Sinar Mas, Red). Pdahal tidak ada kepentingan saya. Kalau saya tidak terima dua konsep itu tadi, saya semata-mata hanya ingin menjaga kepetingan nasional kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau saya dipaksa, lebih baik cari pengganti saya saja. Karena saya tidak akan lakukan sesuatu yang saya percaya tidak benar. Nggak bisa. Lucunya, sehari sebelum surat itu dikirim ke Presiden, di Wall Street Journal, Financial Times, itu sudah ada.
Apa reaksi Presiden atas kasus ini?
Presiden kan dilapori para menteri, presiden bilang silakan diselesaikan.
Apakah itu berarti surat para Duta Besar itu tak mencapai tujuannya?
Saya duga mereka (para kreditur) berpikir, di level teknis sudah mentok. Mereka nggak bisa untuk meyakinkan saya bahwa dua gagasan itu benar. Dan saya mengatakan jelas tidak. Kalau you paksakan, saya jalan sendiri. Nah, karena statement saya jalan sendiri itu lah mereka lapor ke negara mereka masing-masing dan duta besarnya. Rupanya mereka membayangkan setelah duta besarnya menulis surat pada pemerintah dan meningkatkan menjadi G to G, saya akan nurut. Bagi saya kerja ini no…interest. Lillahi taala. Sehari setelah itu kan reaksi langsung saya berikan ke media. Gampang nyari ketua BPPN , 200 juta orang Republik Indonesia bisa jadi ketua BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan itu. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu.
Dalam surat itu apakah memang ada tekanan?
Ada. Mereka mau supaya ikut campur pemerintah. Tapi pada hari yang sama, besoknya kan saya sampaikan pemerintah jangan ikut campur. Ini kan utang perusaaan pada kreditur. Kebetulan kreditur tadi adalah ECA yang jumlahnya cuma 14%. Kenapa itu menjadi urusan G to G dan kita mau ditekan-tekan?. Nggak fair kan? Kita punya kawan. Kawan itu harusnya menolong kita pada waktu kesusahan. Kita lagi krisis ini harusnya kita ditolong, bukannya kita ditekan. Dan saya nggak tahu, nggak bisa ngerti saya kalau ada orang Indonesia apalagi pejabat publik yang malah menyalahkan posisi saya Saya tidak ngerti posisi nasionalisme dia itu dimana.
Memang ada pejabat yang bersikap begitu?
Ada itu pejabat, menteri katanya. Pertama, orang itu tidak ngerti apa yang terjadi. Dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Harusnya dia tanya saya. Tapi dia lebih mendengarkan duta besar yang datang ke dia. Dan itu misleading. Nah, yang menarik pada hari Jum’at, saya minta satu level of playing field yang sama dimana saya duduk sama para duta besar itu dan saya jelaskan pada mereka. Saya jelaskan apa adanya. Semua pertanyaan mereka saya jawab.
Apa reaksi mereka?
Reaksi mereka awalnya begini. Walaupun you sudah selesaikan 23 dari 25, ibaratnya mendaki gunung Himalaya, walaupun you sudah selesaikan berapa kilometer naiknya, tapi kalau dua meter belum selesai, you belum menaklukan Himalaya. Saya setuju dengan pandangan itu. Tapi bahwa effort, usaha untuk menaiki sampai beberapa puluh, sampai tinggal dua meter itu harus dihargai dong. Nah, yang dua meter ini memang kita belum selesai. Tapi jangan paksa saya menyelesaikannya pakai cara-cara mereka. Dan saya yakinkan dua issue itu serahkan kepada saya. We can solve the problem dengan mereka. Sepanjang tegas, pemerintah tidak usah ikut-ikut lah. Menteri-menteri maksud saya. Saya juga bagian dari pemerintah. Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis.
Lalu sekarang sampai dimana perundingannya?
Sekarang kita mulai lagi, ke depan mau apa. Semalam kita sudah bicara. Semalam saya lemparkan gagasan yang totally different dengan apa yang mereka bayangkan. Dan itu sedang kita bahas. Tapi saya janji, belum bisa diceritakan dulu. Tapi itu berangkat dari konsep the whole company restructuriing. Untuk meyakinkan yang namanya kontrol penuh dari kreditur pada perusahaannya agar perusahaan itu benar-benar bisa melakukan tindakan perusahaan yang benar sesuai dengan good corporate governance. dan untuk bisa membayar dalam waktu yang sudah kita tentukan.
Artinya konsep APP Trading dan Share in Trust tak akan dibicarakan lagi?
Saya bisa katakan itu totally different concept. Kalau konsepnya masih gitu, mohon maaf, nggak ada dengan Syafruddin. Bukan modifikasi. Ngapain dimodifikasi, karena cikal bakal konsep itu pun sudah keliru.
Sikap Anda sangat keras. Anda serius siap menanggung risiko terburuk?
Selalu begitu kok. Saya apa adanya. Teman-teman di sini juga tahu. Serius dan tidak emosional walaupun dengan nada yang tinggi.
Tapi orang-orang jadi menganggap jangan-jangan Pak Syaf sudah siap meninggalkan BPPN?
Oh, kalau saya kerja dimana-mana Lillahi taala. Anytime. Saya kerja untuk kepentingan bangsa ini, membuat kita jauh lebih baik. Itu saja, tidak ada yang lain.
Bagaimana kemungkinan terburuk dari negosiasi ini?
Yang terburuk ya tidak ada jalan temu. Kalau tidak ada jalan temu kan saya sudah teken tanggal 18 Desember. Kemudian saya lakukan satu proses disposal. Kan semua yang saya miliki harus saya kembalikan kepada sistem keuangan dan sistem perbankan kita.
Itu yang kreditur tidak setuju?
Bisa saja. Tapi choice-nya bisa saya jual, bisa juga pemerintah meminta jangan di jual. Itu silakan saja. Yang penting bagi saya peran BPPN itu adalah menyelesaikan pola restrukturisasi yang diminta. Kalau polanya itu sudah diselesaikan,up to government. Kalau pemerintah meminta saya jual, akan saya jual. Minta saya tetap keep, silahkan. Tapi BPPN kan tidak boleh dihosted, disandera dengan hanya satu perusahaan saja sehingga kita tidak boleh tutup-tutup sekian lama. Jangan dong.
Sampai sekarang bagimana peluang mereka setuju dengan langkah yang diambil BPPN?
Kita harus mencari satu terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan kebuntuan. Seninya dialog, diskusi kan begitu. Negosiasi. Selalu kita harus mencari breaktrough. Artinya kalau you paksakan APP Trading dan share intrust, ya deadlock. Loud and clear saya mengatakan menolak.

(c)wartabisnis

27 Maret 2004

Foto: www.tokohindonesia.com

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.