Tuesday, February 07, 2006

Kwik Kian Gie





‘IMF Digunakan untuk Menekan Presiden’


Sebuah siang yang sibuk bagi Kwik Kian Gie. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu memimpin tiga rapat sejak pagi pada Rabu, 20 Agustus 2003 itu. Pukul 14:00 waktu yang ia janjikan untuk wawancara khusus dengan WartaBisnis, berlalu begitu saja. Ia masih belum bisa diganggu. Beberapa orang tamu sudah bersiap pula menunggunya.
Sejam kemudian baru ia muncul dengan sedikit tergesa. "Saya masih ada rapat lagi," katanya ketika menyandarkan diri di sofa hitam, ruang tamu kantornya, sambil berkali-kali meminta maaf. Dengan kemeja putih dibalut jas hitam yang necis, ia lebih kelihatan sebagai seorang eksekutif profesional ketimbang sebagai birokrat. Dan, gaya semacam itu makin kelihatan ketika ia berbicara. Ketimbang menggunakan jargon-jargon ala pejabat, ia lebih memilih menjelaskan berbagai persoalan ekonomi dengan bahasa yang gamblang, langsung kepada masalah dan samasekali menghindari istilah-istilah ekonomi yang rumit.
Sejak awal perdebatan mengenai opsi yang akan dipilih oleh Pemerintah dalam mengakhiri kerjasama dengan IMF, Kwik telah memilih sikap yang bertentangan dengan hampir semua menteri di jajaran ekonomi. Dan, Kwik tampaknya tak pernah merasa bersalah dengan sikap itu. Menurut dia, ia boleh kalah di sidang kabinet, tetapi ia percaya publik tahu mana yang benar.
Ketika baru-baru ini Menteri Keuangan melansir adanya white paper, yang merupakan program ekonomi pemerintah pasca pengakhiran hubungan dengan IMF, Kwik Kian Gie merasa aneh. Ia menganggap pemerintah tidak memerlukan paper semacam itu karena sudah mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang disusun secara komprehensif dan melibatkan pemda, kabinet, dan DPR. Sikap nasionalismenya makin mengemuka ketika bicara tentang bagaimana IMF gagal dalam memulihkan ekonomi, tetapi di sisi lain peranan lembaga itu justru masih dominan. "Yang memerintah Indonesia ini siapa dengan begini? Kan bukan pemerintah Indonesia lagi," katanya, dengan suara meninggi. Lebih jauh pendapat dia tentang berbagai hal, berikut ini nukilan penuturannya kepada wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim.

Pemerintah diberitakan sudah punya white paper, semacam garis besar kebijakan ekonomi pasca LoI dengan IMF. Bagaimana menurut Anda?
Kwik Kian Gie: Itu saya belum punya. Kalau saya sih tidak perlu white paper, sebab pendirian saya bahwa kita sudah mempunyai Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan) yang disahkan oleh DPR yang isinya seluruh program kerja kabinet. Nah, kalau sekarang bangsa Indonesia sudah mempunyai Repeta seperti itu, mengapa butuh white paper lagi? Itu yang saya ndak ngerti.
Adakah beda Repeta dan white Paper?
Saya belum mendapat laporan sama sekali, katanya belum jadi. Dan janji mereka untuk mengumumkan kan juga belum toh? Kenapa? Saya juga nggak tahu.
Lantas, bagaimana dengan APBN sekarang, apakah menurut Anda sudah sinkron dengan Repeta?
Ya, sudah. Artinya dalam arti begini, APBN disusun berdasarkan Repeta. Jadi Rencana Pembangunan Tahunan di dalamnya antara lain mengandung prioritas-prioritas. Nah berdasarkan itu, alokasi dana yang ada yang dicerminkan dalam APBN itu sudah klop. Sebagai contoh yang sangat jelas sekali kesatuan NKRI itu terancam dan dianggap sangat penting. Nah pencuatannya di APBN adalah anggaran untuk TNI/Polri kan loncat menjadi kedua yang tertinggi setelah anggaran pendidikan. Jadi itu sudah in line semua.
Bagaimana dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN?
Nah, kalau target itu kan sifatnya forecast. Forecast itu sifatnya adalah bahwa kalau tidak ada itu, tidak jadi RAPBNnya. Jadi itu mesti ditentukan, nah menentukannya itu dengan cara apa yang serealistis mungkin? Itu ternyata dengan metoda kira-kira. Berdasarkan angka-angka statistik yang ada berunding lah ahli-ahli Departemen Keuangan dan BI, terutama mereka yang berunding untuk penentuan target tadi. Tapi penentuan target itu sebetulnya gunanya apa, kecuali bahwa RAPBN jadi tadi. Tapi apakah benar target itu akan tercapai? Karena dalam masa yang lampau kan lebih banyak melesetnya daripada yang tidak.
Biasanya, dari target pertumbuhan ekonomi itu dapat ditarik target-target lain, misalnya berapa lapangan kerja yang bisa disediakan….
Lho, itu kan keinginan pemerintah supaya ada pertumbuhan ekonomi 5%. Yang membuat pertumbuhan ekonomi itu siapa? Dunia bisnis.Nah, tidak bisa dipaksa-paksa. Kan pemerintah tidak bisa mengatakan kepada dunia bisnis Anda harus investasi tambahan. Sedang mereka kan mikir untung rugi. Bagaimana kalau nggak laku dijual? Jadi saya sih dari dulu tidak mengerti kalau itu mesti diadakan dan kalau tidak jadi tidak ada APBNnya. Itu pun kalau saya, saya wanti-wanti kepada DPR jangan terlampau percaya. Oleh karena segala sesuatu perilaku manusia yang diquantify itu selalu mempunyai kecenderungan orang-orang percaya seolah-olah itu benar. Padahal tidak mungkin mengkuantifikasi perilaku manusia.
Kini Pemerintah telah mengambil opsi Post Program Monitoring (PPM). Bagaimana prospek hubungan Indonesia dengan IMF pasca opsi ini?
Ya bagus sekali oleh karena maunya IMF dituruti 100%. Maunya IMF dan maunya tim ekonomi yang menjadi kroninya IMF dituruti 100%, ya senang dong. Jadi hubungan akan bagus sekali. Tetapi apakah ini baik untuk rakyat banyak itu yang tanda tanya besar.
Tampaknya Anda mengkhawatirkannya. Apa kekhawatiran Anda?
Kekhawatirannya oleh karena hubungan dengan IMF yang begitu dekat walaupun berubah dari Letter of Intent menjadi PPM. PPM adalah sesuatu untuk menutupi fakta dominasi IMF yang terselubung dimana dengan PPM itu IMF akan memaksa jual ini jual itu, tidak peduli berapa harganya, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat, itu yang paling mengkhawatirkan. Dan sangat merugikan masyarakat. Ya habislah kita!
Tapi pemerintah mengatakan itu layak dijual karena alasan menutupi defisit APBN?
Defisitnya APBN disebabkan oleh apa? Kenapa kita menjadi begitu tidak mampu sehingga APBNnya defisit? Karena membayar utang. Utang itu muncul karena pemerintah mempunyai utang yang luar biasa besarnya karena IMF mengatakan bahwa pemerintah harus menginjeksi bank dengan obligasi rekap Rp430 triliun belum termasuk bunganya. Sekarang pertanyaannya lagi apakah resep IMF itu betul? Sekarang ada kelompok yang mengerti betul urusan perbankan dan urusan corporate finance yang mengatakan (resep IMF) tidak betul, yaitu kelompoknya Dradjad Wibowo. (Tim ini pernah mengajukan solusi alternatif, Red). Lalu saya tanya Dradjad Wibowo. Ia mengatakan bukannya (solusi yang mereka ajukan) tidak aplikatif . Dia mengatakan IMF nggak ngerti apa yang mereka artikan. Karena orang-orang IMF adalah ekonom moneter dan ekonom makro, nggak bisa membaca dan membayangkan neraca bank segala macam. Nah mana yang betul saya tidak tahu. Kecenderungan saya, saya pro Drajad Wibowo cs.
Alasannya?
Karena saya punya pengalaman sejak 1993 dan seterusnya sampai 2000, saya seminggu sekali menulis. Ternyata kan betul semua. Sebelum itu tulisan yang saya rangkum dalam buku ‘Saya Mimpi menjadi Konglomerat’ kan itu suatu demonstrasi yang luar biasa bahwa para pengatur ekonomi ini tidak mengerti ekonomi perusahaan, tidak mengerti perilaku pengusaha, ditipu, ditipu, ditipu terus menerus.
Dapat Anda tunjukkan contohnya?
Nah (menyangkut rekapitalisasi perbankan) sampai sekarang itu apa bisa dimengerti bahwa bank itu diberi uang tunai, pendapatan, begitu besarnya sampai banknya memperoleh laba, tanpa berbuat apa-apa? Katanya bagus-bagus. Rente obligasi rekap itu begitu besarnya sehingga bank itu untung, tapi kalau itu diambil menjadi rugi besar. Bagaimana bisa dijelaskan?
Seharusnya?
Kalau orang yang mengerti bisnis, misalnya seorang bankir ditanya. Kalau Anda dijadikan dirut sebuah bank, lalu kemudian di bank itu Anda boleh berbuat apa saja, Anda saya jamin tidak rugi. Karena kalau Anda rugi Rp30 miliar, misalnya, langsung saya bayar Anda Rp30 miliar. Tetapi dengan satu tugas Anda perlahan-lahan sampai dengan 4 atau 5 tahun harus mampu membuat laba dengan kekuatan sendiri dengan cara menghimpun deposito, dan depositonya disalurkan ke dunia usaha dengan spread. Kalau seorang direktur, seorang manajer profesional beneran ditawari seperti itu mestinya kan gembira sekali. Mana ada orang diberi tugas dijamin tidak rugi sama sekali? Itu kan sudah suatu ketenangan kerja yang luar biasa. Dia bisa konsentrasi tenang sekali oleh karena itu.
Ini tidak! Anda akan saya beri uang sampai Anda dapat menunjukkan di buku Anda untung luar biasa. Nah, akhirnya dia menjadi percaya bahwa keuntungan itu prestasi dia. Lalu dia menaikkan gaji dia. Dia minta bonus, ini kan sudah edan! Tetapi kenyataan. Coba (Kwik menyebut sebuah bank rekapitalisasi), itu dicetak di audited report gaji Dirut Rp3,3 miliar! Gaji komisaris Rp450 juta setahun. Dari mana uang itu? 100% pemberian.
(Kwik beranjak ke kamar kerjanya, membawa sebuah tabel tentang daftar bank rekapitalisasi dan dana rekapitalisasi yang mereka terima). Jadi ini laporan audit mereka per 31 Desember 2002 untuk 10 bank. Yang satu Bank Mandiri, kalau dilihat kolom no 3 itu labanya Rp5,8 triliun. Tetapi dia memperoleh pendapatan sebesar Rp19,3 triliun dari pemerintah berupa obligasi, jadi diberi, disubsidi. Nah, kalau yang Rp19,3 triliun itu ditiadakan, maka Bank Mandiri menjadi rugi Rp13,5 triliun.(Lihat tabel, Red) Nah, ini kan keterlaluan. Jadi usulan saya mengapa tidak dibuat nol saja supaya nggak rugi nggak untung. Itu saja sudah senang sekali. Kenapa mesti dibuat laba sampai Rp5 triliun, kenapa? Sebab kalau laba ini dihilangkan, dan dibikin nol, itu pemerintah akan menghemat Rp14 triliun. Ini dibuang-buang supaya bank-bank ini laba, padahal dia ini kan nggak laba wong dia nggak kerja apa-apa kok. Ini apa namanya, sinting atau apa. (Tertawa)
Dan, Anda menganggap ini semua karena IMF?
Ini kan anjuran IMF, dia suruh mensubsidi sampai Rp430 triliun. Makanya saya sampai kayak orang gila, saya tidak bisa mengerti lagi logika menteri-menteri, pejabat tinggi, Dirjen, dan pejabat IMF. Saking takutnya bahwa saya yang salah, saya selalu minta tolong supaya saya dibantah. Nggak keluar bantahannya.

Anda juga sangat getol menentang opsi PPM oleh Pemerintah. Apa alasan Anda sebenarnya?
Bahwa yang dipilih PPM adalah bodoh! Mengapa? Mengapa memegang US$9 miliar (pinjaman dari IMF, Red) untuk membayar bunga, sedang US$9 miliar ini tidak boleh dipakai sama sekali sebelum yang US$25 miliar (cadangan devisa tanpa pinjaman dari IMF, Red) itu habis total. Kenapa mereka mengatakan kalau itu dibayar cadangan kita turun dari US$34 miliar menjadi US$25 miliar, kepercayaan goncang. Lho wong yang US$9 miliar bukan milik kita kok, karena tidak boleh dipakai. Itu kan second line of defence. Boleh dipakai kalau habis total yang US$ 25 miliar. Kalau kita bayar sekarang (pinjaman kepada IMF, Red) saya mengatakan ketika krisis 1997 cadangan kita cuma US$14,7 miliar, sekarang meningkat menjadi US$25 miliar. Mereka mengatakan kalau itu dibayar, cadangan kita merosot menjadi US$25 miliar. Saya mengatakan Anda yang tidak logis, mengapa? Itu baru logis kalau US$9 miliar boleh dipakai. Ini kan US$9 miliar tidak boleh dipakai. Jadi logikanya dimana, kecuali supaya bergandengan dengan IMF supaya IMFnya bisa dipakai untuk menekan presidennya sendiri. Karena itu lah prakteknya terus, prakteknya tim ekonomi sejak jaman Pak Harto. Presidennya ditekan-tekan sendiri memakai lembaga internasional dan sampai sekarang masih berjalan karena tim ekonominya berasal dari kelompok yang sama.
Jadi Anda berpendapat LoI dan PPM nggak ada bedanya?
Ada bedanya kalau bentuknya. Tapi dampaknya saya khawatir tidak ada bedanya, dampaknya dalam arti kalau LoI mendikte, PPM mungkin dia memasukkan sedikit-sedikit. Misalnya, begini, Anda harus lakukan, kalau tidak nanti dalam penilaian PPM akan dilaporkan yang jelek-jeleknya saja dulu. Dari keseluruhan ini kan ada baik dan jelek, nanti jeleknya yang dilaporkan ke dunia, karena di dalam PPM dia berhak melaporkan kepada dunia.
Secara pribadi, apa yang paling prinsip alasan Anda dalam menolak IMF?
Bagini, kita mesti tentukan dahulu Pancasila dan lahirnya Pancasila, itu masih menjadi konsensus bangsa Indonesia atau tidak lagi? Itu mesti dijawab. Menurut saya masih, yakin sekali saya. Nah sekarang pidatonya Bung Karno dibaca. Pidatonya Bung Karno mengatakan karena dia pada 1 Juni 1945 diminta oleh penguasa Jepang untuk memberi jawaban landasan filosofi Anda apa ini untuk mendirikan negara. Terus Bung Karno bilang, ‘Apa?, ini negaraku! Ndak perlu landasan filosofi, tidak perlu apa-apa, menit ini juga, ini negaraku, menit ini juga, dalam kondisi miskin, dalam kondisi goblok, dalam kondisi terpuruk, kondisi apa pun juga ini negaraku, saya mau merdeka. Anda tidak ada urusan sama sekali dengan kami!’
Tanpa pemandoran sebenarnya kekuatan kita seberapa?
Wow, sekarang ada urusan lain lagi, Bung Hatta itu diadili di Den Haag, dia diadili karena dianggap mahasiswa berpolitik. Dalam pledoinya dia berkata kepada Majelis hakim di sana. ‘Saya lebih baik Indonesia hancur lebur dan musnah masuk di dalam laut daripada dijajah oleh tuan-tuan!’ Vonisnya bebas. Bung Hatta kan bukan orang yang ekstrim-ekstrim yang bombastis. Itu urusan prinsip kan?
Dalam prakteknya nanti bagaimana PPM itu dijalankan? Berapa kali pemerintah harus berkonsultasi dengan IMF?
Ada yang mengatakan dua kali setahun. Tapi yang saya dengar dari Daniel Citrin (kepala perwakilan IMF di Indonesia) disini itu katanya empat kali setahun. Bentuknya ya dialog, tapi dialognya tidak sebagai anggota biasa. Jadi dia datang dan dia berhak melihat semua kebijakan yang berhasil diformulasikan, kemudian dia berhak melihat pelaksanaan kebijakan itu seperti apa, dan sesudah itu evaluasinya dia berhak mengumumkan kepada dunia. Kalau dia minta laporan itu harus dibuat atau kalau ndak dia mengirim semacam auditor. Ditanya, misalnya, tugas Anda sebagai menteri transmigrasi apa, tugas menteri buruh apa, ini semua sampai dimana.
Itu untuk semua departemen?
Kalau saya mengacu pada LoI semua departemen kena. Karena yang dulu, 1997 sampai sekarang, saya himpun dalam buku, itu apa pun diatur,lingkungan hidup juga diatur. Bukan hanya keuangan saja.
(Kwik mengambil sebundel LoI yang sudah ditandai). Ini yang dilakukan (IMF) sejak 1997 sampai sekarang, ini staf saya yang rangkum. Dalam bidang restrukturisasi perbankan 327 tindakan, oke masih ada urusan dengan keuangan. Dalam bidang restrukturisasi utang perusahaan, 114. Ok, masih ada sedikit-sedikit (hubungannya) tapi mulai jauh. Dalam bidang desentralisasi 41, apa urusan IMF dengan desentralisasi? Dalam bidang lingkungan 44, dalam bidang fiskal 168, dalam bidang perdagangan luar negeri 82, dalam bidang deregulasi dan investasi 59, dalam bidang reformasi hukum 59, dalam bidang pinjaman dan pemulihan aset 131, dalam bidang kebijakan moneter dan bank sentral 105, lain-lain 26, dalam bidang privatisasi BUMN 120, dalam bidang jaring pengaman sosial 26. Ini semua saya hitung. Ini apa? Kalau bukan mau menjajah apa maksudnya? Yang memerintah Indonesia siapa dengan ini? Kan bukan pemerintah Indonesia lagi. Ini belum lagi country reportnya Bank Dunia lho. Kita juga punya itu yang juga harus dijalankan, kalau tidak diboikot CGI segala nanti. Jadi Indonesia ini sekarang negara apa? yang saya bingung itu disitu, saya bingung!
Apakah hal ini tidak dibicarakan di rapat kabinet?
Oh, terus! Saya sampai mengatakan ini yang memerintah bukan kabinet ini. Yang memerintah ini sudah IMF dan Bank Dunia. Saya bicara ini di sidang kabinet, ada presidennya dan wakil presidennya.
Tidak ada komentar?
Tidak ada.
Membantah, misalnya?
Tidak. Diam saja, dengarkan dan seolah-olah saya tidak bicara. Setiap kali begitu.
Seharusnya kabinet kan bisa mengambil keputusan tentang ini…
Kabinet tidak pernah punya suara karena dalam sidang kabinet, presiden membuka, menko berbicara, menteri giliran berbicara…terus ditutup. Tidak ada kesimpulan dan tidak ada diskusi. Karena yang berhak mengambil keputusan dalam sistem presidensiil kabinet kan hanya presiden dan tidak perlu di dalam sidang kabinet dia mengambil keputusan, di mana saja, kapan saja.
Bagaimana dengan opsi PPM itu, apakah itu keputusan kabinet atau presiden?
Rapat kabinet ada, soal opsi apa, berdebat ada, tapi setelah perdebatan Presiden tidak mengambil keputusan. Keputusan Presiden baru saya dengar ketika mengucapkan pidatonya pada 15 Agustus, waktu itu baru saya tahu. Oh, yang dipilih ini.
Ini juga berlaku untuk keputusan yang lain?
Oh iya. Release and discharge, penarikan subsidi, macam-macam.
Bagaimana sikap Anda kalau nanti diminta membuat laporan untuk IMF dalam kunjungannya yang 4 kali setahun?
Oh kalau saya diminta membuat laporan saya nggak mau. You go to hell! (Tertawa) Itu kalau saya yang diminta dan sampai sekarang IMF tidak pernah meminta apa-apa dari saya. Suara saya akan seperti ini terus. Dan kalau kalah terus tidak apa-apa. kan rakyat banyak yang lebih paham, lebih pandai, iya kan?
Anda nggak takut kalau ‘di-recall’?
Mau di recall, mau dipecat, mau diapakan..ndak..ndak (takut). Saya sangat bersahabat dengan Bu Mega sampai saat ini. Kalau itu tidak akan luntur.
Setahu Anda, bagaimana pandangan pribadi Mega sendiri tentang opsi PPM ini?
Tidak pernah mau membicarakan secara pribadi dengan saya. Mungkin Bu Mega ingin menghindari supaya antara kita tidak terjadi ketegangan. Saya juga tidak pernah mau membicarakan dengan Ibu Mega. Kalau ada sidang kabinet baru saya akan bicara. Tapi kalau berdua begitu saya tidak mau merusak suasana keakraban itu.
Jika diminta membandingkan apakah ada perbedaan pandangan Mega sebelum dan sesudah jadi presiden mengenai masalah seperti PPM ini, apa pendapat Anda?
Ada, tetapi ini tafsiran pribadi saya. Karena Bu Mega sebagai Ketua PDI P thok, itu tidak punya beban. Tetapi sebaagai presiden kan harus memperhatikan kepentingan seluruh bangsa ini. Dan masukan yang diberikan kepada Ibu Mega oleh orang-orang lain seperti apa saya tidak tahu yang membuatnya memilih PPM. Mungkin begitu kuatnya ditakut-takutinya, karena sejak jaman Pak Harto yang saya dengar ditakut-takuti terus.
Kalau sekarang siapa yang paling kuat mengambil kebijakan ekonomi?
Saya kira tidak jelas, tapi dua itu. Keuangan dan Menko Perekonomian. Dua itu. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat. Nampaknya malah menteri keuangan.
Apakah tidak ada diskusi antara Anda dengan kedua menteri itu?
Ndak. Diskusi begini tidak ada. Debat di dalam sidang kabinet iya, tapi tidak ada diskusi.
Karena apa?
Karena saya tidak merasa butuh dan mereka tidak merasa butuh. Tidak ada inisiatif dari salah satu kita berdua.


Kwik: Pengusaha, Pengamat, Menteri
Nama : Kwik Kian GieTempat dan Tanggal lahir: Juwana, Jawa Tengah 11 Januari 1935Pendidikan : *1955 SMA Bagian C - 1956 FE-UI (Tk.Persiapan) - 1956-1963 Nederlandsche Economiche Hogeschool, Rotterdam Belanda Status:
Menikah dengan tiga anak
Karya : - 1993 Saya Bermimpi Jadi Konglomerat (Jakarta, Gramedia) - 1994 Analisa Ekonomi Politik Indonesia (Jakarta,Gramedia Pustaka Umum) Organisasi:Ketua DPP/Ketua Litbang PDIPKarier : - 1963-1964 Staf Lokal KBRI di Den Haag - 1964-1965 Direktur Nederlands Indonesische Geoderen Associatie - 1965-1970 Direktur NV handelsonderneming "Ipilo Amsterdam" - 1971-1974 Direktur PT Indonesian Financing & Investment Company - 1978-1990 Direktur dan Salah Seorang Pemegang saham PT Altron Panorama Electronics - 1978 Dirut PT Jasa Dharma Utama - 1978 Komisaris PT Cengkih Zanzibar - Sejak 1985 Pengamat/penulis ekonomi di KOMPAS- 1987 Bersama Djoenaedi Joesoef dari Konimex dan Kaharudin Ongko dari Bank Umum Nasional,menggagas terbentuknya Institut Bisnis Indonesia (IBiI),dan bersama Yayasan Wit teven Dekker membentuk IBiI.Kwik menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur sejak pendiriannyaAnggota MPR/DPR-RI dan Wakil Ketua MPR-RI 1999.Menko Ekonomi Kabinet Persatuan Nasional 1999-2000Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kabinet Gotong-Royong 2001-2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(c)wartabisnis

Foto: www.tokohindonesia.com

No comments:

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.