Thursday, February 09, 2006

Noke Kiroyan

"Pemerintah Melanggar Kesepakatan"
31 Oktober 2001 siang. Dari Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengadakan jumpa pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam siaran pers itu. Yakni (1), calon pembeli 20% saham PT KPC yang dialokasikan bagi pemerintah pusat adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), (2) calon pembeli 31% saham PT KPC yang dialokasikan bagi Pemda Kaltim adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kutai Timur, (3) pemerintah akan memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT KPC.



Di Lantai 28 Menara Kadin, kawasan Jln H Rasuna Said, Jakarta, para pejabat teras KPC yang mendengar berita tersebut terkejut.. Selain pengumuman itu terkesan mendadak, juga karena munculnya dua nama perusahaan baru yang sebelumnya tidak pernah melakukan due diligence, sebagai salah satu syarat yang harus dilalui calon investor. Artinya, pemerintah sudah bertindak di luar ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, KPC kemudian mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi.
Sebenarnya, bagaimana proses penentuan calon pembeli 51% saham KPC tersebut? Untuk mengetahui jawaban, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Joseph Lagadoni Herin mewawancarai Noke Kiroyan, presiden direktur KPC di kantornya, Menara Kadin, Lt 28, Selasa siang pekan lalu. Berikut petikannya.

Sepertinya KPC kurang puas dengan kebijakan pemerintah tentang divestasi saham KPC.
Noke Kiroyan: Masalahnya bukan puas tidak puas ya…. Masalahnya adalah soal prosedur. Divestasi itu kan ada landasan hukum. Landasan hukum utama yakni PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara). Kemudian, mengingat disvestasi terakhir ini banyak gonjang-ganjingnya dan guna menghindari gonjang ganjing lebih lanjut, dibuat lah suatu prosedur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PKP2B khusus untuk divestasi tahun 2001. Untuk itulah dibuat framework agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 2001 oleh Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan saya selaku Presdir KPC.
Apa isi terpenting framework aggrement itu?
Salah satu klausul di dalam framework agreement itu sudah jelas dinyatakan bahwa mereka (calon pembeli) adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan due diligence (uji tuntas). Kedua belah pihak –KPC dan calon pembeli harus saling memeriksakan datanya masing-masing. Nah, calon pembeli yang sudah melaksanakan due diligence itu ada dua, yakni PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. Oleh pemerintah yang melaksanakan due diligence, kedua perusahaan ini dinyatakan lulus. Keduanya juga menyatakan punya minat untuk membeli.
Satu hal lagi, sebelum calon pembeli melihat data room kami di sini (KPC) atau langsung melihat ke lokasi di Sanggata (Kutai Timur), di antara kami sudah menandatangani confidential agreement (CA), perjanjian kerahasiaan antara KPC dengan calon pembeli. Mengapa mesti ada CA karena di sini kita akan membuka semua data tentang perusahaan kita. Kita tahu, data komersial itu banyak bersifat sensitif. Kalau jatuh ke tangan kompetitor, kita bisa habis. Itu lumrah dalam dunia bisnis di mana-mana terutama dunia bisnis internasional (KPC adalah perusahaan multinasional). Dan baik PT Antam maupun PT Tambang Batubara Bukit Asam sudah menandatangani confidential agreement. Jadi prosedurnya sudah dijalankan.
Namun entah mengapa, mendadak sontak muncul dua perusahaan calon pembeli yang dikatakan tidak perlu melaksanakan due diligence (Perusda Melati Bhakti Satya milik Pemprov Kaltim dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur milik Pemkab Kutai Timur, Red). Ini kan jelas menyalahi perjanjian kita.
Apakah kedua perusahaan daerah ini sebelumnya sudah menyatakan minat membeli sahan KPC?
Perusda Melati Bhakti Satya itu pernah muncul setahun lalu. Mereka belum pernah menyatakan minat secara langsung kepada kita untuk membeli saham KPC, namun kan banyak yang sudah diberitakan di media massa. Demikian pun Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur. Meski saya kenal orang-orangnya, namun baru muncul belakangan dalam rangka pembelian saham ini. Dan mereka belum melaksanakan due diligence dan belum menandatangani confidential agreement. Itu saja masalahnya. Yang kita harapkan adalah semuanya transparan dan juga kepentingan semua pihak terlindungi serta proses hukum di negara kita dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jadi ketidakpuasan kita, yaitu kita hanya mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari pemerintah. Dan sampai sekarang klarifikasi itu belum ada.
Jadi bukan karena kekhawatiran kalau-kalau sahamnya akan jatuh ke tangan kompetitor?
Oh nggak! Yang namanya due diligence dan confidential agreement ini kan untuk melindungi kepentingan kita, kalau data kita jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkompeten, itu kan berbahaya bagi kita. Karena itu kita butuhkan jaminan melalui due diligence dan confidential agreement. Karena dengan adanya itu, kalau ada pihak yang menyalahkangunakan data kita, maka ada konsekwensi hukumnya.
Saya harus menegaskan dan menggarisbawahi bahwa kami tidak berkeberatan kalau pemegang saham itu adalah pemerintahan Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui dua perusda tersebut. Dari dulu kami sudah menyadari bahwa akan sangat lebih baik bagi KPC kalau ada kepesertaan dari pemda-pemda setempat. Karena berarti mereka juga akan lebih merasa memiliki. Tapi bagaimanapun juga, prosedur hukum dan kepastian hukum harus juga dilaksanakan.
Artinya KPC memang hanya menginginkan klarifikasi dari pemerintah?
Oh iya. Kita kan ada kesepakatan –seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian timbul hal-hal yang tidak sejalan dengan kesepaekatan ini. Maka kita mempertanyakan, mengapa bisa terjadi hal-hal di luar kesepakatan. Kalau sudah ada penjelasan yang tuntas, saya kira kita akan membicarakan lagi bagaimana selanjutnya, apa perlu dibuat perjanjian baru atau bagaimana gitu....
Kalau dari pihak KPC sendiri, apakah lebih suka kepada investor yang sudah punya track record di bidang pertambangan?
Mungkin tidak perlu, tapi tentu harus ada pemahaman tentang bisnis pertambangan. Kalau tidak kan tidak akan ada sinergi. Dan itu pun sudah kita nyatakan dalam framework agreement tadi. Ada beberapa persyaratan bagi calon pembeli yang disepakati. Pertama, pembeli adalah pihak Indonesia karena hal itu juga sudah dipersyaratkan dalam PKP2B. Kalau dijual kepada pihak asing, maka tujuan divestasi tidak akan tercapai. Kedua, perusahaan tersebut, termasuk para direktur dan komisarisnya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela. Kalau ada orang yang masuk dalam Daftar Orang Tercela kemudian masuk ke KPC kan nanti kita juga akan kena dampaknya. Ketiga, perusahaan yang membeli itu punya visi dengan standar pertambangan internasional. KPC adalah tambang batubara kelas dunia, baik operasi, pengelolaan lingkungan maupun sistem keselamatan kerja, semuanya memiliki standar internasional. Jadi sebagaimana sudah disepakati antara KPC dengan pemerintah bahwa calon pembeli itu harus punya visi yang sama untuk menghindari kerancuan dalam bekerja. Kemudian, pembeli juga harus memahami visi KPC saat ini. Berikutnya, calon-calon pembeli juga harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membeli saham KPC.
Semua ini akan diungkap dalam due diligence?
Oh iya... Dan dua perusahaan yang sudah lulus due diligence oleh pemerintah adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batu Bara Bukti Asam.
Lalu bagaimana dengan dua perusahaan daerah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur yang oleh pemerintah diumumkan akan membeli saham KPC?
Ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada prosesnya. Mereka harus melaksanakan due diligence. Saat ini kan belum. Ini yang patut dipertanyakan juga. PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Aneka Tambang saja dulu harus melaksanakan due diligence, padahal mereka sudah sangat terkenal dan tidak perlu diragukan kemampuannya. Kini muncul dua perusahaan baru sebagai pembeli saham KPC, padahal kedua perusahaan itu saya rasa belum terlalu dikenal dan belum melaksanakan due diligence. Jadi tidak konsisten.
Bagaimana kalau kedua perusahaan ini tetap tidak melaksanakan due diligence?
Itu berarti melanggar kesepakatan.
Kalau tetap diteruskan?
Saya belum mau berkomentar soal itu. Tapi yang jelas, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, itu tentu berkonsekwensi hukum.
Apakah due diligence melibatkan juga KPC?
Tidak
Nah, nanti kalau pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji tuntas terhadap dua perusahaan "baru" yang ditunjuk sebagai pembeli saham KPC?
Kita tetap yakin bahwa pemerintah pasti punya integritas. Due diligence kan melibatkan sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat lintas departemen. Mereka tentu bisa dipercaya.
Sejauh ini memang belum ada due diligence bagi kedua perusahaan tadi?
Ya. Kita lihat saja bahwa penunjukkan itu kan berakhir tanggal 28 Oktober. Tapi yang ini baru muncul tanggal 31 Oktober.
Tidak pernah ada kontak dengan kedua perusahaan tadi?
Kalau saya mengatakan tidak ada kontak itu juga tidak betul ya. Karena ada suatu upaya untuk memulai due diligence mereka, mereka menunjuk perusahaan lain atau menunjuk konsultan asing untuk melakukan due diligence terhadap KPC. Sementara kami tidak bisa menerima karena masih menunggu klarifkasi pemerintah. Itu saja.
Kontak itu dilakukan setelah penunjukan?
Ya, di dalam bulan November inilah...
Tapi divestasi ini kan harus jalan?
Ya, sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 kan kita sudah menawarkan saham. Tapi tidak ada yang berminat, tidak ada transaksi. Bagaimana pun harga adalah sesuatu yang ditentukan melalui proses bisnis, dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan dalam pengertian, KPC harus menjual sebesar Rp 100 juta dolar AS, misalnya. Itu tidak mungkin.
Bukankan batas akhirnya di tahun 2002 ini?
Ya. Batas akhir penetapan pemerinah terhadap calon pembeli sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 2002 ini.
Sebenarnya pihak KPC sendiri punya atau tidak preferensi calon pembeli?
Kalau preferensi kita jelas, yaitu memenuhi segala persayaratan seperti apa yang dikatakan tadi, misalnya memahami visi, menjaga agar KPC tetap bekerja dalam standar pertambangan internasional dan lain-lain. Hal ini bukan saja bagi para pemegang saham, tapi juga kepada semua karyawan. Juga untuk mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa kita tetap mendapatkan profit seperti di masa-masa lalu dan dengan demikian bisa membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dan pajak penghasil perusahaan KPC ini, berbeda dengan perusahaan lain yang hanya 35 persen, kami membayar 45 persen. Pada waktu penandatanganan PKP2B pada tahun 1982, entah ini suatu kebodohan atau tidak, disepakati waktu itu bahwa KPC akan membayar pajak penghasilan sebesar 45 persen setelah tahun kesepuluh beroperasi. Dan aturan ini akan tetap berlaku meski akan berganti pemegang saham.
Sebenaranya kapan deadline dari proses divestasi ini?
Berdasarkan framework agreement untuk divestasi tahun 2001, deadline-nya pada Maret 2001. Tapi karena adanya macam-macam hal terjadi penguluran waktu, maka framework agreement itu pun mengalami amandemen beberapa kali. Dalam amandemen kedua disebutkan bahwa acceptance (penerimaan/kesanggupan) atau penunjukan oleh pemerintah itu dilakukan selambat-lambatnya tangal 28 Oktober 2002 dan pihak yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober sudah menyatakan penerimaannya atas penunjukkan itu. Dan itu sudah lewat, sementara kita tidak melihat adanya acceptance satu pun. Tapi kami juga masih mengharapkan penjelasan pemerintah.
Sejauh ini apakah pemegang saham KPC puas dengan proses divestasi seperti ini?
Ya kita kan masih berpegang pada hukum. Kita masih minta klarifikasi. Jadi sejauh belum ada suatu tindak lanjut, ya kita masih puaslah atas pelaksanaannya.
Sebelumnya apakah Anda sudah menduga adanya kemungkinan seperti ini?
Nggak lah. Karena kan kita ada kesepakatan. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2002 kan tidak ada timbul apa-apa. Baru pada tanggal 31 Oktober ada pernyataan yang disertai dengan suatu siaran pers soal penyelesaian masalah divestasi KPC. Siaran pers ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Apakah KPC punya deadline untuk meminta klarifikasi dari pemerintah?
Nggaklah, kita kan orang-orang sopan. Kita tidak mau mendesak pemerinta, kita tunggu saja. Tapi prosedur harus jalan. Kalau tidak, kepastian hukum di negara kita kan pasti lebih dipertanyakan.
Kalau tidak ada deadline dan sampai tahun depan belum ada penjelasan juga?
Kalau sampai satu bulan ke depan belum ada penjelasan, maka mungkin kita akan menulis surat lagi.
Apakah ada kemungkinan kedua perusahaan "baru" yang disebutkan pemerintah itu akan mengikuti due diligence?
Waktunya kan sudah selesai. Karena kalau kita berpegang pada kesepakatan yang ada maka 28 Oktober adalah batas akhirnya. Pemerintah sudah harus melakukan penunjukkan, bukan due diligence lagi.
Artinya, yang paling berhak membeli saham KPC sebesar 51 persen adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam yang sudah lulus due diligence?
Ya, kalau kita berpegang pada kesepakatan maka hanya kedua perusahaan itu yang berhak.
Kalau kemungkinan due diligence dibuka pada tahun 2003 untuk kedua perusda, misalnya?
Saya belum bisa menjawab sekarang. Kita harus membicarakannya kembali dengan pemerintah setelah pemerintah melakukan klarifikasi. Kita tunggu penjelasan pemerintah.
Apakah KPC tidak punya perusahaan yang dijagokan untuk membeli saham KPC?
Tidak. Kita tidak menjagokan siapa-siapa! Saya kira PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam punya reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan punya kemampuan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Kedua-duanya merupakan badan usaha milik negara. Kinerjanya cukup baik dan bisa diandalkan.
Dengan proses yang seperti ini, kemudian timbul kesan bahwa KPC sendiri sebenarnya enggan melakukan disvestasi. Komentar Anda?
Saya kira salah anggapan seperti itu. KPC memang wajib melakukan disvestasi, tapi KPC ingin melakukan divestasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati. Jangan divestasi dilakukan secara serampangan. Dampaknya akan luas. Bukan terhadap KPC saja tapi juga terhadap citra Indonesia di luar negeri. Jadi tidak benar kita enggan melakukan disvestasi. Sejak awal kita memang dibebankan kewajiban untuk melakukan divestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian kita bersikeras dan dianggap sebagai sikap yang kurang simpatik, itu terserah. Tujuan kita adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Kita tidak mau main-main karena ini juga menyangkut citra Indonesia di mata mitra bisnis di luar negeri.
Apakah ribut-ribut soal divestasi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasi?
Tidak. Target kita untuk memproduksi 17 juta ton tahun ini bisa tercapai. Semua karyawan juga ternyata mengikutinya dengan seksama. Dan mereka juga tentu menginginkan semua ini berjalan dengan baik. (*)


KRONOLOGI DISVESTASI KPC

PENAWARAN TAHUN 1998
16 Juni 1998 : KPC tawarkan 23% saham seharga US$ 176 juta kepada PT Timah, PTBA dan PT Aneka Tambang
13 Agustus 1998 : Perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh PT Timah
9 September 1998 : PT Aneka Tambang menolak penawaran
1 Oktober 1998 : Departemen Pertambangan dan Energi menolak harga penawaran
24 Desember 1998 : PT Timah menawar US$36,6 juta untuk 23% saham.
12 Januari 1999 : KPC menolak tawaran PT Timah
2 Februari 1999 : Proses penawaran tahun 1998 ditutup
PENAWARAN TAHUN 1999
24 Maret 1999 : KPC menawarkan 30 persen saham kepada pemerintah
8 April 1999 : Pemerintah tidak setuju harga penawaran
29 Juni 1999 : Pemerintah menyampaikan harga alternatif
8 November 1999 : Harga penawaran tahun 1999 disetujui
19 November 1999 : Saham KPC ditawarkan kepada beberapa calon pembeli
3 April 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim bersedia
membeli 30% saham KPC sebesar US$ 175 juta
5 Mei 2000 : Dirjen menginstruksikan kepada gubernur Kaltim untuk
mengirimkan surat penerimaan (Letter of Acceptance) dan
menyelesaikan pembayaran US$ 175 juta
12 Mei 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim siap
membeli dan membayar 51% saham KPC
12 Mei 2000 : Pemprov Kaltim meminta perpanjangan waktu sampai 14 Juli,
iteruskan kepada menteri tapi tidak ada tanggapan
23 Mei 2000 : KPC memberitahukan bahwa permintaan perpajangan sampai 14
Juli masih dipertimbangkan oleh Menteri Pertambangan & Energi
19 Agustus 2000 : Penawaran untuk tahun 1999 tidak berlaku lagi.

PENAWARAN TAHUN 2000
26 Oktober 2000 : Harga penawaran tahun 2000 disetujui dalam pertemuan dengan
Dirjen
15 Desember 2000 : KPC mengirimkan penawaran tahun 2000 untuk 30% saham
kepada pemerintah
15 Maret 2001 : KPC memberitahukan bahwa penawaran tahun 2000 ditutup
PENAWARAN TAHUN 2001
27 Maret 2001 : KPC menyerahkan rincian penilaian kepada dirjen untuk
penawaran disvestasi tahun 2001.
24 April 2001 : Dirjen mengklaim bahwa harga yang disetujui adalah US$ 297
juta, sesuai pertemuan 26 Oktober 2000
2 Mei 2001 : KPC menyampaikan kepada dirjen bahwa harga yang disetujui
tersebut hanya untuk penawaran tahun 2000
16 Juli 2001 : KPC bertemu dengan dirjen dan tim evaluasi, tapi tidak tercapai
kesepakatan harga.
17 Juli 2001 : Pemprov Kaltim mengajukan gugatan perdata kepada KPC, para
pemegang saham, dan beberapa direktur serta penasihat hukum.
9 Agustus 2001 : KPC dan penasihatnya SSB bertemu menteri untuk membahas
masalah valuasi dan presentasi tentang masalah yang belum
terselesaikan.
13-16 Agust 2001 : KPC memberi kesempatan kepada tim evaluasi untuk melihat
langsung harga perkiraan untuk disvestasi 2001 secara lengkap
di Sanggata, Kutai Timur.
23 Oktober 2001 : KPC bertemu dengan tim Ditjen. KPC secara formal menolak
usulan harga yang diajukan pemerintah baik yang berdasarkan
37% atau 44% saham yang dihargai seperti valuasi tahun 1999.
4-6 Maret 2002 : Harga penawaran saham 2001 disepakati sebesar US$ 822 juta
(hasil 100%) dengan syarat, semua gugatan hukum oleh Pemprov
Kaltim dicabut.
12 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan pertama
18 Maret 2002 : Menteri ESDM menulis surat kepada KPC dan meminta KPC
menawarkan 51% saham berdasarkan basis harga US$ 822 juta.
21 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan kedua, yang menghalangi
KPC untuk melakukan penawaran saham.
22-23 Maret 2002 : KPC mengumumkan melalui sejumlah media bahwa KPC akan
melakukan penawaran saham 51% dengan memperhatikan
persyaratan yang telah disepakati dengan pemerintah.
27 Maret 2002 : DESDM dan KPC sepakat memperpanjang waktu penawaran
saham tahun 2001 hingga 30 Juni 2002
19 April 2002 : KPC bertemu dengan DESDM untuk membicarakan sejumlah
opsi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
25 Juni 2002 : Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VIII DPR
RI mengundang KPC untuk menjelaskan perkembangan
Disvestasi KPC.
28 Juni 2002 : KPC bertemu dengan DESDM dan menyepakati perpanjangan
waktu hingga 31 Juli untuk memberikan waktu penyelesaian
kesepakatan dengan DESDM dan pencabutan gugatan Pemprov
Kaltim.
31 Oktober 2002 : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan
siaran pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham
PT KPC, padahal sebelumnya tidak ada proses penunjukkan dan
Penerimaan. Lebih dari itu, dua perusahaan daerah yang disebut
Sebagai calon pembeli tidak pernah menjalani uji tuntas.
====================================================

No comments:

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.