Thursday, February 09, 2006

Nurcholish Madjid


Kita Ini Bangsa Konsumen



Berkali-kali Nurcholish Madjid urung duduk di sofa untuk melayani wawancara khusus dengan WartaBisnis, di kantor Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) di Jakarta, Selasa, 13 Agustus lalu. Ada yang ia rasa kurang pas pada kemeja batik yang ia kenakan. Setiap kali stafnya menawarkan satu kemeja, setelah ia coba, ia minta diambilkan yang lain. Ada yang kancingnya sudah lepas satu. Setelah tiga kemeja ia coba, baru ia rasa pas. Sebuah kemeja batik berwarna coklat tua. Tidak terlalu baru.

Barangkali sifat perfeksionis semacam itu tak hanya ia tunjukkan dalam berbusana. Dalam fikiran-fikirannya, ia juga tampaknya ingin mempertimbangkan banyak hal, sehingga ia dapat menemukan kesimpulan yang ia anggap pas. Bagi pengeritiknya, ini menjadi alasan untuk memberi cap kepadanya sebagai cendekiawan peragu. Bagi sebagian lagi, cara yang demikian dipandang sebagai pengesahan atas posisi Cak Nur, panggilan akrab cendekiawan muslim ini, untuk bisa mengakomodasi sebanyak mungkin perbedaan.

Ketika Cak Nur memutuskan ikut pada konvensi Golkar, banyak yang berharap ia akan membawa sebuah pencerahan baru, bukan hanya di Partai Beringin itu tetapi juga bagi Indonesia. Tetapi keputusannya untuk mundur kemudian, membuat harapan itu dipertanyakan. Apakah ia punya kendaraan politik lagi? Apakah ia sebenarnya serius untuk menjadi kandidat presiden? Seorang rekannya mengatakan Cak Nur tak pernah menyerah. Diibaratkannya, Cak Nur punya banyak jalan dan kendaraan. Satu hal saja yang ia tak mau: mengkompromikan platformnya, apalagi harus dengan membagi-bagikan ‘gizi’. Yang terakhir ini maksudnya adalah uang.

Sebuah plakat di ruang tamu kantor PMKI, yang menjadi basis tim suksesnya, berbunyi kira-kira begini: Jenius adalah 1% insipirasi, 99% hasil keringat. Tampaknya Cak Nur harus makin banyak berkonsentrasi pada bagian yang 99% itu. Suasana kerja keras memang tampak di kantor yang mungil tetapi asri itu. Sebagian stafnya adalah anak-anak muda. Wangi, modis, intelek dan gesit. Seorang diantaranya, Widjajanto, mantan wartawan dan kemudian bekerja untuk sebuah perusahaan multinasional. Widjajanto kemudian meninggalkan kemapanan itu, bergabung dengan tim Cak Nur yang ia yakin memberikan banyak harapan. Juga ada Erry Riana Harjamapekas, mantan Dirut PT Timah yang menjadi chairman PMKI.

Apa sebenarnya yang Cak Nur tawarkan untuk Indonesia dalam memulihkan perekonomian, sehingga orang mapan seperti Widjajanto dan Erry Riana bersedia menjadi pendukungnya? Ketika ia menerima wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Agoeng Widayatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim, untuk wawancara khusus di ruang kerjanya, Cak Nur mengaku tak mau lancang untuk berbicara sebagai ahli ekonomi. Ia mengaku tak paham lika-liku teknis di bidang itu. Tetapi ia percaya, ada banyak hal yang harus diperbaiki di masa silam dan ia pun menawarkan sejumlah pandangan. Berikut ini petikan wawancara itu.

Ada pendapat lambannya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia salah satu sebabnya karena krisis ekonomi tidak terpisah dengan krisis politik. Begitu sebaliknya. Berbeda dengan di negara lain semacam Thailand atau Korea Selatan.
Bagaimana pendapat Anda?
Saya kira tepat sekali pertanyaan itu. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, mereka itu bisa membatasi krisis ekonomi itu sebatas krisis ekonomi, tanpa menjalar ke krisis politik. Contoh yang paling baik adalah Malaysia, juga Thailand. Apalagi Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan di sini kita ketahui, krisis ekonomi membawa jatuhnya Pak Harto. Kalau di balik, bisa juga sistem politiknya Pak Harto membawa kejatuhan ekonomi. Saling tarik menarik. Sistemnya Pak Harto itu sebetulnya sistem yang tidak menopang. Jadi menurut saya ekonominya kurang kuat mengingat orientasinya terlalu banyak yang ke atas.
Maksudnya?
Kalau kita melihat Korea Selatan, Taiwan atau Malaysia, sistem politiknya begitu mantap, absah, legitimate, berwibawa dan menerapkan pendekatan ekonomi dari atas dan dari bawah sekaligus. Kita dulu dari bawahnya kurang. Sekarang dibilang orang seperti UKM (usaha kecil dan menengah), perekonomian rakyat, sektor riil, itu dulu kan kurang sekali. Saya sebenarnya tidak tahu ekonomi. Tapi karena tiap orang itu untuk hidup harus tahu ekonomi dalam arti yang paling basic, saya prihatin juga. Misalnya di sebelah kawasan perumahan tempat saya tinggal ada kampung. Kampung Cina namanya. Kampung itu adalah tempat dijualnya barang-barang bikinan Cina yang kelihatannya sepele tapi tidak dibuat di sini, seperti obeng dan catut. Kita kan obeng tidak bikin. Juga catut, cangkul, dan sabit. Kita cenderung lebih suka impor. Kita ini bangsa konsumen. Karena itu ya memang mudah sekali digoyang dari luar.
Apa yang Anda tawarkan untuk keluar dari kecenderungan sebagai ‘bangsa konsumen’ itu?
Mungkin di masa yang akan datang pendekatan yang bersifat top down harus diimbangi, tidak perlu dihilangkan, diimbangi dengan yang bersifat bottom up. Itu pengarahan yang sengaja saya desain untuk menumbuhkan yang saya sebut dalam platform sebagai proses-proses produktif dari bawah. Karikaturnya begini, saya dulu pernah macet di jalan. Salah satu komponen mobil saya ternyata pecah. Asosiasi pertama saya adalah harus ke pabriknya untuk pesan penggantinya. Ternyata mahal. Lalu ada yang bilang, bawa saja ke bengkel. Eh mereka ternyata bisa juga bikin. Dananya cuma lima puluh ribu rupiah. Misalnya begitu.
Jadi memang disini ada masalah psikologis yaitu orang tidak percaya diri dengan produk dalam negeri. Ya kayak orang Jawa menyebut gula ya Gula Jawa, Sepeda Jawa, yang baik itu ya… Jadi itu disebut dengan rendah diri. Padahal kalau sekarang yang bagus itu ternyata justru Gula Jawa dan bukan gula pabrik. Di Amerika gula pabrik itu dinyatakan sebagai racun. Gula Jawa justru ramuan yang paling baik untuk obat-obatan. Jadi misalnya begitu. Mengapa kita tidak mau menggunakan produk dalam negeri, itu masalah psikologis.
Kedengarannya, ini seperti semacam membangkitkan kembali nasionalisme ekonomi. Apakah demikian?
Sebenarnya kita butuh semangat nasionalisme. Tapi bukan nasionalisme yang tidak dalam, yang isolatif model Burma. Kita butuh nasionalisme dalam arti sebagai bangsa yang berdaulat, yang bisa menentukan sendiri arahnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat Korea Selatan, dan Taiwan, nggak usah disebut nasionalisme itu nggak apa-apa. Mereka nggak perlu menyebut nasionalisme, tetapi mereka sangat produktif dengan barang-barang buatan mereka. Cina juga seperti itu. Semua juga di negara-negara industri, di sana disebut machine tool factory.
Mengapa kita tidak bisa seperti itu?
Kita itu memang suka cari gampangnya. Bangsa kita ini bangsa yang manja dan cengeng, cari gampangnya. Daripada usaha bikin sendiri susah-susah, sudah lah beli dari impor saja. Kemudian masalah margin kalau membikin sendiri ongkosnya 1000 rupiah kalau impor cuma 800 rupiah, beda 200 itu yang dianggap keuntungan. Padahal itu yang merusak human resources, merusak sumber daya manusia. Tadinya orang yang bisa bikin sabit malah tidak bisa bikin sabit sekarang ini. Itu yang kecil, tapi yang besar-besar seperti misalnya kompleks Probolinggo, Pasuruan, itu kan dulu pabrik segala macam, bikin gerbong kereta api. Bahkan bikin pabrik gula dan diekspor jaman dulu itu. Orang-orang di sana itu dulu sudah bisa membikin pabrik gula dan diekspor, sekarang nggak ada lagi.
Nah, bagaimana Anda membangkitkan ini lagi?
Memang kelihatannya sedikit kilas balik ya. Memang harus ada suatu komunikasi yang efektif terhadap masyarakat umum bahwa kita telah melakukan kesalahan dan untuk memperbaikinya itu perlu pengorbanan. Kalau yang kemarin (Orba) itu kan kita dijor dengan utang dari luar negeri, jadi kelihatan makmur kan? Kalau yang sekarang ini kalau bisa makmurnya benar-benar dari bawah, dari apa yang disebut sektor riil dengan economic fundamental system. Terang, konsep ini bisa ditaruh dalam perspektif global bahwa kita tidak mungkin lari dari itu semua. Kita sudah berada dalam suatu sistem yang global. Tapi yang jelas kalau kita berkaca dari masa lalu, semestinya ada perubahan. Tetapi tetap dalam rangka bahwa kita tidak bisa lari dari efek globalnya ekonomi. Kita tidak bisa menempuh sistem yang isolatif seperti Burma.
Selama ini juga ada banyak keluhan tentang konglomerasi yang demikian subur di Tanah Air. Apakah itu juga merupakan hasil dari pendekatan top down yang Anda katakan itu?
Saya kira iya. Ditambah dengan tidak transparannya sistem yang ada sehingga proses-proses tertutup memudahkan orang untuk melakukan manipulasi. Maka daripada itu kalau memang ada harapan baru sekarang ini, kita tidak lagi masyarakat yang tertutup. Sudah terbuka dengan kebebasan-kebebasan sipil, kebebasan menyatakan pendapat kepada pemerintah. Jadi proses-proses yang seperti itu sekarang ini tidak mungkin lagi ditutup-tutupi. Sekalipun memang penanganannya belum serius karena kita memang masih terperangkap oleh besarnya problem. Tapi kalau terus-menerus dibicarakan akan ada perbaikan. Jadi menurut saya, kita tidak perlu mengingkari bahwa perolehan yang sangat penting dari reformasi adalah kebebasan, terutama kebebasan pers.
Good governance itu seperti yang kita pelajari dan kita kembangkan dalam platform kita, itu ialah suatu sistem pengelolaan yang baik, melibatkan persoalan transparansi. Jadi semua itu harus transparan, kemudian ada accountability-nya. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Lalu partisipasi. Orang lain diberi hak untuk bertanya, berbicara dan sebagainya, itu yang disebut sebagai good governance. Nah dengan begitu kita harapkan korupsi akan hilang karena semuanya tidak bisa lagi dilakukan secara tertutup.
Bisa Anda jelaskan lebih tajam?
Korupsi kan karena dilakukan tertutup. Misalnya begini ya, di Malaysia seorang pejabat kalau mau beli mobil, kalau tidak ada semacam laporan kepada kantor pajak tentang darimana uangnya, itu harus dikejar darimana punya uang untuk beli mobil. Di sini masih khayal. Kalau mengingat keadaannya begini ini, ini (Indonesia) merupakan negara yang paling tidak serius di muka bumi. Luar biasa itu!
Supaya serius?
Dibentuk pemerintahan yang kuat. Mudah-mudahan sistem presidensial itu mewujudkan pemerintahan yang kuat.Karena yang dulu itu memang Bung Karno dan para pendiri negara kita menginginkan sistem presidendial karena mereka menginginkan pemerintahan yang kuat, bukan pemimpin yang kuat. Cuma Bung Karno waktu itu keliru, pemerintahan menjadi pemimpin. Makanya dia sendiri yang tampil menjadi yang kuat dan itu yang membikin berantakan juga. Yang kita inginkan (sekarang) kan pemerintahan yang kuat.
Itu tidak mudah. Anda dianggap salah satu tokoh yang bisa melakukan rekonsiliasi sehingga mendukung bagi adanya pemerintahan yang kuat. Bagaimana sebenarnya visi Anda?
Rekonsiliasi itu sebetulnya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam platform, melibatkan tiga hal. Terutama melihat masa lampau dengan semangat menarik pelajaran. Jadi jangan dilupakan masa lampau itu supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Tetapi mungkin kita juga harus berusaha mencari jalan supaya masa lampau itu tidak menjerat kita, tidak menyibukkan kita dan menghabiskan energi kita. Sehingga diperlukan perlakuan yang bagaimana caranya agar tidak muncul sikap-sikap yang dijiwai oleh perasaan dendam, tetapi rekonsiliasi yang berdasarkan perdamaian. Kemudian harus penuh harapan dan didasari penyatuan dan pendamaian, bukan persatuan dan perdamaian tetapi penyatuan dan pendamaian. Jadi disatukan kembali dan didamaikan. Itu yang paling berat karena melibatkan perasaan dendam itu tadi. Karena semua peristiwa masa lalu itu potensinya bisa melibatkan psikologis yang bisa bersifat anarkis. Kalau masalah PKI, Gestapu dulu, atau sebelumnya, itu kan menciptakan ingatan kolektif yang pahit karena itu ada dendam. Karena itu sebetulnya pada saat tahun 1965, waktu itu PKI itu sebetulnya 17 tahun sebelumnya yaitu tahun 1948 mereka mendapat perlakuan seperti itu. Kemudian ada tentara yang kasih fasilitas. Itu yang sulit sekali (diatasi).
Bagaimana pun dunia bisnis juga ingin mendengar pandangan-pandangan Anda. Bagaimana selama ini Anda mengkomunikasikan visi Anda kepada dunia bisnis. ?
Ya saya malah tanya sama Anda. (tertawa). Begini, saya kan belum teruji untuk itu. Sepanjang yang saya ketahui dari berbagai forum memang yang diinginkan oleh kalangan bisnis itu kan stabilitas keamanan, kepastian hukum. Kalau bisa seperti itu kan jelas kalau saya melakukan ini maka ini akibatnya ini, jadi ada stability. Kalau tidak (prasangka) jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, itu yang membikin orang tidak tertarik dengan iklimnya.
(*)


(c)wartabisnis
Foto:www.tokohindonesia.com

Jejak Langkah Cak Nur
Nama:Nurcholis MadjidLahir:Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939PendidikanPesantren Darul ‘ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, 1955Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 1960Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1965 (BA, Sastra Arab)Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1968 (Doktorandus, Sastra Arab)The University of Chicago (Universitas Chicago), Chicago, Illinois, USA, 1984 (Ph.D, Studi Agama Islam)Bidang yang diminatiFilsafah dan Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan Islam, Politik dan AgamaSosiologi Agama, Politik negara-negara berkembangPekerjaanPeneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978-1984Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1984-sekarangDosen, Fakultas Pasca Sarjana, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syaruf Hadayatullah, Jakarta 1985-sekarangRektor, Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1998 – SekarangPenerbitan (sebagian)The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture (Athens, Ohio, Ohio University, 1978)"Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities" in Cyriac K. Pullabilly, Ed. Islam in Modern World
Lain-lainAnggota MPR-RI 1987-1992 dan 1992-1997Anggota Dewan Pers Nasional, 1990-1998Ketua yayasan Paramadina, Jakarta 1985-SekarangFellow, Eisenhower Fellowship, Philadelphia, 1990Anggota KOMNAS HAM, 1993-SekarangProfesor Tamu, McGill University, Montreal, Canada, 1991-1992Wakil Ketua, Dewan Penasehat ICMI, 1990-1995Anggota Dewan Penasehat ICM, 1996Penerima Cultural Award ICM, 1995Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-SekarangPenerima "Bintang Maha Putra", Jakarta 1998
Kutipan Pernyataan Nurcholish"
"Setuju kah dengan platform ini? Kalau tidak, no way. Kalau tidak, saya lebih suka di sini mengajar mahasiswa-mahasiswa. Maaf saja, memang angkuh betul. Tapi hanya dengan keangkuhan ini Indonesia bisa beres nanti." Diucapkan menjawab pertanyaan bagaimana ia menawarkan platformnya kepada partai yang mencalonkannya sebagai presiden.

No comments:

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.