Thursday, February 16, 2006

Pradjoto



‘Ini Menyangkut Aset Ratusan Triliun’

Setelah jatuh sakit dan menghilang lebih dari setahun, pengamat perbankan, Pradjoto, muncul kembali. Ia mengingatkan agar Kejaksaan Agung tak main-main dalam kasus Bank Permata. Sebab, dampaknya bisa dahsyat, menyangkut aset ratusan triliun.

Empat tahun lalu Pradjoto melejit menjadi salah satu ikon pembenahan perbankan di Tanah Air, berkat tulisan dan komentar-komentarnya yang tajam. Namanya makin harum manakala ia ‘meledakkan’ skandal Bank Bali yang tersohor itu, isu yang ikut menghapus peluang Presiden B.J. Habibie memperpanjang masa jabatannya.
Tetapi sepanjang akhir 2001 dan tahun 2002 suaranya mendadak lenyap. Tulisannya pun ikut menghilang. Ia jatuh sakit, diserang penyakit lever untuk keduakalinya. Ia harus istirahat lima bulan lebih di tempat tidur. Butuh satu tahun waktu untuk pemulihan.
Tetapi belakangan ia mulai aktif lagi. Dan, ia disambut oleh buntut skandal Bank Bali (kini Bank Permata) yang hingga hari ini ,menjadi masalah besar. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Djoko S. Tjandra (DST) sebagai terdakwa kasus pindana korupsi dalam kasus itu harus dibebaskan. Sementara ‘uang komisi’ sebesar Rp546 miliar atas jasa Era Giat Prima (EGP), perusahaana milik DST, harus dikembalikan kepada EGP. Kejaksaan Agung kemudian ngotot meminta dana ini ditarik dari escrow account Bank Bali di Bank Permata. Padahal, dana ini sudah diperhitungkan sebagai dana rekapitalisasi. Ditariknya dana itu bisa mengakibatkan terganggunya permodalan Bank Permata. Apalagi, BPPN, berdasarkan kekuasaanya telah pernah membatalkan perjanjian cessie antara Djoko S. Tjandra dengan Bank Bali. Hingga hari ini persoalan ini belum tuntas. Tak bisa dihindari, terjadi lah ketegangan antara Kejaksaan Agung dan pihak BPPN. Jika Kejaksaan tetap ngotot menarik dana Rp546 miliar itu, kesehatan Bank Permata bisa terganggu.
Namun, bukan hanya Bank Permata yang ketiban pulung. Sebab, menurut Pradjoto, jika Kejaksaan dibiarkan pada sikapnya itu, dampaknya bisa lebih dahsyat, menyangkut urusan ratusan triliun. Sebab, semua orang akhirnya akan melihat bahwa keputusan BPPN bisa dipatahkan. Dan, akan berduyun-duyun orang mengikuti langkah yang demikian. Akibatnya, kebijakan BPPN seperti penjualan aset-aset raksasa itu, bisa digugat kembali.
Sebagai konsultan hukum korporasi, hidup Pradjoto sudah mapan. Itu antara lain terlihat dari suasana di kantornya, Pradjoto & Associates, yang teduh, lapang dan modern. Namun, ia lebih populer lagi sebagai pengamat perbankan. Bukan saja karena analisisnya yang tajam tetapi mudah diikuti. Melainkan juga karena ia dinilai kredibel, mempunyai reputasi dan integritas yang tinggi. Mencuatnya kasus skandal Bank Bali itu, membuatnya ingin ‘keluar’ dari ‘pertapaannya.’ "Kalau di dunia persilatan itu memang kadang-kadang pukulannya nggak kelihatan tahu-tahu kita mati. Jadi kita harus keluar lagi. Maka keluar lah saya. Saya tidak bisa mendiamkan ini," kata dia.

Maka ketika wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya, Pradjoto & Associates di lantai tujuh sebuah gedung di Pondok indah Jakarta, Rabu, 10 September lalu, ia blak-blakan berbicara tentang kasus ini. Berikut ini petikannya.

Anda dulu yang pertama kali membongkar Kasus Bank Bali. Bisa Anda jelaskan apa yang mendorong Anda waktu itu?
Pradjoto: Saya masih ingat dan tidak pernah lupa, saya membuka kasus ini pada 30 Juli 1999. Itu hari Jumat jam 10 pagi di dalam sebuah seminar di hotel Millenium. Moderatornya waktu itu Pak Yasso Winarto, pembicaranya saya, yang satu lagi Hartoyo Wignyowiyoto. Tema pada waktu itu adalah rekapitalisasi perbankan, saksinya adalah Pak Wignyo dan Pak Yasso.
Mengapa Anda melontarkannya di seminar itu?
Sederhana. Pada waktu itu saya mendapat data bahwa 50% mediasi di dalam tagihan antar bank itu dipungut oleh Era Giat Prima (EGP). Dan saya tahu persis tagihan antarbank pada waktu itu total Rp38 triliun. Kalau dengan asumsi ada biaya mediasi sebesar 50% maka bukan kah berarti Rp19 triliun akan hilang dari wilayah perbankan yang dapat menyebabkan biaya rekap naik karena ada bolong? Sementara itu saya dapat informasi pada hari Seninnya EGP akan menandatangani perjanjian dengan bank-bank lainnya, diantaranya dengan BII, Bank Universal, Bank Panin dan sebagainya. Melihat jumlah total Rp38 triliun mediasinya 50% dan Hari Senin dia akan tandatangani, saya berpikir di seminar itulah saya harus buka Bank Bali. Targetnya supaya Senin mereka tidak jadi menandatangani dengan bank lain.
Apa keberatan Anda yang paling utama pada perjanjian cessie Bank Bali itu?
Dalam cessie Bank Bali itu terdapat beberapa hal yang saya pandang aneh. Tagihan antar bank itu kan dijamin melalui Keppres no 26 tahun 1998 mengenai program penjaminan pemerintah. Kalau ini sudah dijamin oleh pemerintah kenapa mesti ada mediator? Dan, kalau kemudian ada mediator kenapa kok biaya tagihannya sampai mencapai 50%?
Mengenai materi pernjanjian cessienya sendiri?
Dalam perjanjian cessie itu sendiri terdapat beberapa keganjilan yang sangat tidak selaras dengan apa yang diminta oleh hukum. Hukum yang mengatur cessie adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer ini dirumuskan di dalam pasal 613. Apa itu perjanjian cessie? Itu tidak lain adalah pengalihan hak atas tagih. Artinya kalau seseorang merasa kalau dia pada waktu itu membutuhkan likuiditas, membutuhkan cash, maka dia dapat menjual hak tagihnya kepada orang lain. Asumsinya pada waktu itu adalah Bank Bali mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga dia butuh cash sebesar Rp900 miliar lebih di muka dibanding dia harus menunggu proses penagihan antar bank tadi. Kalau seandainya memang dia membutuhkan cash sebesar itu harusnya EGP nyetor, dia membeli, kan hak tagihnya dibeli. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi dijanjikan di dalam perjanjian EGP dan Bank Bali adalah EGP akan menyetorkan sebesar Rp978 juta rupiah, padahal Hak atas tagihnya di atas Rp900 miliar. ini kan nggak setimpal nilainya. Sudah begitu di dalam perjanjian itu disebut bahwa Rp978 juta itu akan disetor atas dasar surat-surat berharga baik dari bank BUMN maupun dari BUMN lainnya. Saya sudah curiga ini. Tagihannya Rp900 miliar kok dibayar cuma dengan Rp978 juta rupiah? Ini kan ada yang gendeng, Bank Balinya atau EGPnya. Nggak masuk akal soalnya. Artinya, urgensi untuk mengalihkan hak atas tagih menjadi tidak ada. Mengapa? Karena sebetulnya Bank Bali tidak membutuhkan immediate cash. Artinya hambatannya tidak terletak kepada ada atau tidak ada likuiditas tapi pasti ada mata rantai birokrasi yang harus ditempuh. Wah, saya pikir ini sudah nggak benar. Satu blok keanehan.
(Selanjutnya Pradjoto masih menyebutkan berbagai keanehan lain)
Kini kasus cessie itu berbuntut lagi. Djoko S. Tjandra bebas, dan kejaksaan meminta agar dana cessie yang tersimpan di Bank Permata dikembalikan. Apa pendapat Anda?
Ketika kegaduhan tentang Bank Bali muncul dan akhirnya saya bisa menggagalkan transaksi cessie Bank Bali saya merasa tugas saya sebagai seseorang yang mengerti dan seharusnya memberi tahu itu sudah selesai. Mak saya merasa tenang. Tetapi tiba-tiba beberapa minggu belakang ribut kembali soal cessie Bank Bali. Pada waktu itu rekan saya Luhut Pangaribuan (konsultan hukum BPPN, Red) gontok-gontokan terus, dalam artian beradu argumentasi dengan Kejaksaan. Saya komunikasi juga dengan Luhut dan saling tukar menukar pandangan dan pikiran yang intinya,kami tidak memiliki perbedaan pandangan. Prinsipnya adalah sama, kita harus menjaga agar jangan sampai uang yang Rp546 miliar ini sampai keluar (dari Bank Permata, Red)
Mengapa?
Putusan MA menyatakan pidana dari Sdr Joko Candra dan membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman. Saya tidak peduli apakah Joko Candra mau dilepas atau ditahan, sebab pandangan saya selalu bahwa pengadilan bukan hanya berani menghukum siapa pun yang bersalah tapi juga harus memiliki keberanian untuk melepaskan siapa saja yang tidak bersalah. Tetapi ketika saya kemudian membaca diktum ketiga dari keputusan MA, saya jujur saja menjadi sangat geram sekaligus gelisah.
Mengapa?
Karena diktum ketiga dari keputusan MA tadi menyebutkan uang sejumlah Rp546 miliar yang berada di escrow account Bank Bali nomor sekian, supaya dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu EGP. Lho? Pertanyaan saya yang pertama bagaimana mungkin peradilan pidana memutuskan soal hak terhadap aset, hak terhadap uang yang sepenuhnya seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan perdata.
Pertanyaan yang kedua, BPPN kemudian kan meminta fatwa kepada MA (atas keanehan putusan tersebut). Yang aneh di dalam fatwa itu adalah yang minta BPPN, tapi tembusan dari fatwa tadi ada tertulis tindasan nomor 7 itu sdr. Setya Novanto (salah seorang pemegang saham EGP, Red). Saya disitu bertanya ini apa? Yang minta BPPN kok tindasan fatwanya diberikan kepada Setya Novanto padahal fatwa tadi diminta di dalam konteks putusan MA di dalam kasus pidananya Djoko Tjandra. Lalu dari mana secara mendadak sontak muncul orang yang bernama Setya Novanto diberikan tindasan fatwa ini?
Perjanjian cessie ini sebenarnya sudah pernah dibatalkan bukan?
Ya, sudah dibatalkan oleh BPPN di dalam SK no 423 pada tanggal 15 Oktober 1999. Kekuasaan BPPN untuk melakukan pembatalan perjanjian tadi diperoleh melalui PP no 17/99 dan juga akarnya adalah UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam pasal 37a. Artinya kalau perjanjian tadi sudah dibatalkan maka segala perikatan-perikatan hukum yang melekat di dalam perjanjian cessie tadi termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalui perikatan hukum tadi harus dianggap sudah tidak ada alias musnah. Kalau itu sudah musnah maka dengan sendirinya obyek dari perjanjian yang menyangkut uang Rp546 miliar menjadi tidak ada! Kalau dibatalkan tahun 1999 dan putusan MA tahun 2001 memerintahkan uang itu dikembalikan kepada PT EGP pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap sebuah obyek yang tidak ada karena perjanjiannya sudah dibatalkan?

Pihak EGP pernah menggugat keputusan ini…
Pembatalan ini kemudian digugat oleh EGP melalui Tata Usaha Negara. Putusan terakhir MA mengatakan bahwa gugatan EGP ditolak. Artinya MA membenarkan kekuasaan BPPN tadi. Sementara itu pada tahun yang sama ada judicial review yang diajukan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IAI) mengenai PP 17 dan judicial review itu juag ditolak oleh MA. MA memutuskan BPPN memiliki kekuasaan untuk melakukan itu.
Artinya,kalau kemudian kekuatan BPPN itu diragukan hanya karena kita tidak suka dengan cara BPPN menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak transparan di masa lampau, itu kan tidak benar. Kenapa tidak benar kalau kita mengatakan yang dibatalkan oleh BPPN itu tidak sah,tahu akibatnya? Semua tindakan-tindakan BPPN termasuk aset disposal, penjualan-penjualan aset termasuk menarik dan memaksa debitur dan menyita aset-asetnya harus dianggap tidak sah!
Artinya?
Jangan sekali-kali mengira bahwa persoalan Bank Bali ini hanya menyangkut Rp546 miliar, tapi menyangkut ratusan triliun. Karena apa? karena kereta api lainnya akan segera tiba begitu mengetahui bahwa BPPN tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, BPPN ternyata tidak sekokoh seperti apa yang kita duga. Berangkatlah penumpang-penumpang di KA itu dan tiba di stasiun yang sama dan mereka akan menuntut ratusan triliun yang sebelumnya sudah disita dan diperoleh BPPN. Ini kan bahaya.
Apakah Bank Permata akan kesulitan bila dana itu dikeluarkan?
Dalam persoalan bank Bali ini saya sudah melihat banyak orang yang berpikir tidak lagi peduli apakah Rp546 miliar ini kalau diambil akan ada lubang di bank Permata. Pertanyaan saya lubang ini mau ditutup dengan apa? ini tidak bisa ditutup dengan makian, setiap hari Anda mau mengatakan hukum tidak adil, Anda mau mengatakan ini perbuatan yang tidak benar tidak cukup, sebab hanya ditutup dengan negara harus keluar uang sejumnlah yang sama. Pertanyaannya negara itu dapat uang dari mana sih? Jangan lupa pajak semakin lama semakin dominan dalam APBN kita. Artinya perbuatan mediasi Bank Bali harus dibayar oleh semua orang. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan, apakah ini yang dimaksud sebagai menegakkan hukum? Kan tidak? Kan nggak bisa.
Menurut Anda, mengapa pihak Kejaksaan justru yang ngotot untuk menarik dana tersebut?
Saya bisa mengerti jaksa Agung memang berfungsi sebagai eksekutor, itulah rumusan yang diminta oleh hukum termasuk rumusan yang ada di pasaal 27 UU no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, antara lain. Saya paham kalau Kejakgung memang harus menjalankan perintah MA, dia menjadi eksekutor, dia berkewajiban mengeksekusi. Yang saya tidak pernah dapat pahami kenapa Jaksa tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)? Kalau ditanya, oo, ndak bisa, kenapa dalam kasus Marsinah bisa, dalam kasus Pakpahan bisa? Kenapa dalam kasus ini nggak bisa.
Oke, jawaban Kejakgung pada waktu itu PK tidak menghentikan eksekusi. Itu benar, hukum mengatakan PK tidak menghentikan eksekusi. Pertanyaan saya adalah yang melakukan eksekusi itu siapa sih? Seharusnya yang ngomong PK itu tidak menghentikan eksekusi itu pengacaranya EGP, bukan jaksa. Jangan malah terus mengancam direksi Bank Permata dengan mengatakan menghalang-halangi eksekusi, menghalang-halangi hukum. Lho ini pengacara negara lho Jaksa ini. Bukan pengacaranya EGP, catat itu!!! Harusnya dia membela negara, harusnya dia tahu bahwa jika Rp546 miliar ini keluar, negara akan jebol.
Jadi saran Anda, apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung?
Kalau Kejaksaan tidak mau PK, ini menurut saya konyol. Atau kalau seandainya Jaksa tidak mau PK boleh, tapi dia harus mengatakan kepada MA bahwa ini tidak dapat dieksekusi. Kenapa, karena obyeknya sudah dibatalkan. Kan begitu? Kemudian di luar itu kita juga bisa menyaksikan bahwa selain dari Jaksa Agung dapat mengatakan bahwa ini non executable, maka ada peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara lain yang terkait dan belum selesai, salah satu diantaranya adalah gugatan EGP terhadap Bank Bali menyangkut uang ini di bidang perdata, itu sedang diperiksa oleh MA.
Masalah ini sebenarnya ada di wilayah eksekutif. Presiden kan tahu bahwa BPPN sangat keberatan dengan sikap Kejaksaan Agung. Apakah beliau tidak bisa membuat keputusan di antara dua institusi di bawah kendalinya ini?
Nah, ketika kemudian saya yakin persoalan ini dilaporkan kepada Presiden, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, seharusnya Presiden kan memanggil Kejakgung. Hei, Kejakgung, kamu jangan jebol dong keuangan negara itu, coba cari jalan secara hukum. Kita tidak perlu lari dari hukum, cari jalan hukum sehingga yang Rp546 miliar ini tidak perlu dikeluarkan. Jaksa Agung kan harusnya punya jawaban, ada tiga jalan, Bu. Yang pertama kita menunggu putusan perdata, yang kedua kita tidak usah menunggu keputusan Perdata tetapi kita nyatakan ini tidak bisa dieksekusi. Ketiga kami mengajukan PK untuk membatalkan diktum butir ketiga tadi. Kan tinggal Presiden menentukan, A,B, atau C. Jadi ada Plan A, B, atau C. kalau plan A, B, C-nya tidak ditentukan dan Presidennya tidak menentukan sikap, ya gaduh terus. Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya.
Laksamana Sukardi pernah mengatakan agar manajemen Bank Permata menyiapkan sejumlah opsi. Pendapat Anda?
Oh, itu saya ngambek waktu itu. Waktu saya ditanya oleh beberapa teman wartawan tentang pernyataan Pak Laks saya heran. Seorang yang bernama Laksamana kok bisa mengungkap persoalan seperti itu? Seharusnya dia bertahan,dia seharusnya tidak memikirkan mengenai opsi mergernya kembali Bank Permata, oleh karena kalau dia berpikir dalam format seperti itu maka secara implisit dia hendak mengatakan Rp546 miliar akan hilang. Belakangan kemudian dia ngomong itu tidak bisa. Alhamdulillah bahwa dia berubah lagi, asal jangan besok ngomong beda lagi. Bagi saya tidak bisa tidak pemerintah harus habis-habisan disini. Harus bertahan habis-habisan.
Apakah Anda akan terus memperjuangkan ini?
Oh iya,kalau tidak buat apa saya capek-capek jerit-jerit di kanan dan di kiri. Jangan kemudian dikatakan bahwa saya melawan hukum, saya melawan keputusan MA. Kalau pun toh saya dikatakan melawan, perlawanan itu harus dibaca ketidakadilan adalah tetap ketidakadilan, meskipun itu dirumuskan secara hukum, tetap dia tidak adil. Dan hukum yang tidak adil adalah hukum yang sudah seharusnya dikebumikan.

Ini sebenarnya hanya sebagian dari persoalan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana seharusnya kita menangani ini?
Indonesia tidak akan pernah dapat menegakkan hukum secara benar kalau pusat perhatiannnya hanya diarahkan kepada akibat yang muncul dan tidak pernah mempersoalkan rangkaian sebabnya. Ada korelasi yang positif antara keputusan yang buruk yang dilahirkan oleh aparat hukum kita dengan barangkali permainan di belakangnya, apakah uang atau tekanan politik. Oleh karena itu kalau Indonesia hendak membereskan negara ini dan berhenti berkeluh kesah tentang sukar masuknya investasi ke Indonesia, menurut saya, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, harus dijadikan center for excellence.
Caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali, pertama rekrutmennya ditata ulang. Hanya orang-orang yang memiliki indeks prestasi di atas tiga dan datang dari universitas yang baik yang dapat diterima menjadi jaksa, hakim,polisi, maupun pengacara. Setelah lolos dalam saringan itu maka mereka harus dididik minimal dua tahun untuk menjadi jaksa, hakim, maupun polisi, aparat hukun. Setelah itu dilakukan maka ketika mereka dimasukkan ke dalam harus ada sebuah remunerasi yang baik. anak jaksa, hakim, polisi, harus dibebaskan uang sekolah dari SD sampai PT di dalam negeri. Kedua, gaji mereka dilipatgandakan, kalau perlu lima sampai 7 kali lipat,kalau perlu 10 kali lipat. Setelah itu baru kita terapkan sebuah sistem ke dalamnya. Apa diantaranya? Saya bermimpi penyidik tidak boleh disatukan dengan penuntut agar jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena kalau saya sebagai penyidik dan kalau saya sekaligus sebagai penuntut saya bisa tekan orang. Setelah sistem itu kita terapkan, kemudian kita buka transparansi di wilayah peradilan kita. Bagaimana caranya? Kalau ada keputusan pengadilan begitu hakim mengetukkan palu pada detik yang sama keputusan itu masuk ke website yang bisa terbuka oleh publik dan diperiksa langsung oleh dewan kehormatan. Apa artinya? Di dalam website tad i kemudian dibelah menjadi dua sektor urusan Tata Usaha Negara, Urusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dibelah menjadi dua,perdata dan pidana. Perdata dibelah lagi menjadi subsektor yang menyangkut perjanjian seperti waris, tanha, dsb. Hakimnya siapa, pengacara siapa, panitera siapa, diputuskan dimana, tanggal berapa, lampiran attachment di dalam setiap keputusan itu adalah bagaimana pledoi dari pembela, bagaimana duplik replik dari penggugat dan tergugat, lampirkan semuanya, publik bisa mengakses.
Apa akibatnya, perdebatan di pers mengenai putusan pengadilan selalu menyangkut perdebatan mengenai substansi, sehingga tidak lagi berdebat mengenai sesuatu yang tidak terlihat, selalu top of the iceberg yang diperdebatkan. Nah kemudian ketika orang sudah di set up begitu mereka kemudian transparansi menjadi terbuka.
Kalau ini berjalan, maka juga harus dipikirkan begitu masuk sistem bekerja, harus ada up grading dan down grading. Yang masih baik di up grading yang sudah jelek di down grading, sorry, you have to go! Setelah itu baru diperlakukan etika profesi. Tidak boleh jaksa maupun hakim hadir di dalam perhelatannya businessman. Tidak boleh hakim dan jaksa bersenda gurau di lapangan golf, itu kan soal etik, itu kan soal jual beli. Untuk apa? Supaya hubungan-hubungan institusional tidak berubah menjadi hubungan personal. Itu kan yang menyebabkan rongrongan terhadap institusi? Ada yang bilang sama saya Pak Pardjoto, yang dikemukakan itu sangat idealistik, tidak mudah melakukannya. Saya tahu ini tidak mudah,tapi kalau ini tidak dimulai dari sekarang, sama artinya kita membiarkan lembaga ini runtuh terus menerus.
Apakah ini menjadi titipan Anda kepada Pemerintah baru nanti?
Barangkali pemerintahan 2004 itu salah satu tugasnya satu adalah meminta mandat dari MPR untuk membereskan peradilan, hakim-hakim. Saya kira harus minta mandat pemerintah masa depan. Wah ini dananya besar? Lho untuk korupsi kok ada. Untuk membereskan kelembagaan yg menyangkut masa depan bangsa ini kok nggak ada?. Oke, cari. Dari mana? Coba Itu World Bank, kamu yang telunjuknya selalu ada di hidung saya, saya sudah bosen liat telunjuk kamu itu. Kamu tidak berbuat apa-apa, IMF telunjuk kamu ada di dahi saya, saya sudah sepet liat telunjuk kamu itu. Sekarang apa sih yang kamu perbuat untuk membereskan Indonesia? Kamu kan hanya kirim program ekonomi. Selamat bermimpi. Karena akar persoalan Indonesia tidak terletak disana. Akar persoalan Indonesia di kelembagaan hukum yang ambruk. Yang rombeng begini. Coba kamu kirim, berapa. US$5 miliar? Saya bereskan ini, dan saya tanggung jawab 100% uang yang dikel
uarkan. Pemerintah seharusnya berani begitu kan?.



Anak Bandung,
Bintang Bank Bali
Nama : PRADJOTO
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 7 Maret 1953
Status:
Menikah, dengan empat anak
Pendidikan : - SMA I Bandung - Fakultas Hukum Universitas Indonesia . - Kyoto University (S2) - Kyoto University (S3, belum selesai)
Karir : - Karyawan Bapindo - Konsultan hukum pada Kantor Hukum Pradjoto & Associates - Pengamat hukum perbankan
Komentar tentang skandal Bank Bali:
" Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya."

2004
(c) WartaBisnis

No comments:

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.