Sunday, February 05, 2006

Rizal Ramli



Stabilitas Moneter Karena Faktor Eksternal

Nama Rizal Ramli kembali mencuat ketika hasil studinya dan 35 ekonom lainnya dalam kelompok INDONESIA BANGKIT, diluncurkan. Kajian itu mendapat sambutan dan dukungan luas, di kalangan dunia bisnis, politisi, universitas dan media. Dan, itu dilansir jauh sebelum tim exit strategy mengumumkan rumusan mereka tentang opsi-opsi pasca pengakhiran hubungan dengan IMF.

Berbeda dengan tim exit strategy yang masih mengacu pada kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan IMF, studi INDONESIA BANGKIT bekerja dengan landasan tanpa adanya keterlibatan IMF samasekali, walaupun Indonesia harus tetap menjadi anggota IMF. Kajian itu telah membuka berbagai kemungkinan, termasuk inventarisasi langkah-langkah penggalian sumber dana yang selama ini tak pernah terpikirkan oleh kalangan ekonom konvensional.

Tak mengherankan bila mantan Menko Perekonomian ini sedikit gusar membaca wacana yang berkembang tentang opsi-opsi pengakhiran hubungan dengan IMF. Sebagian besar opsi itu masih mengasumsikan adanya peran IMF sebagai ‘mandor’ dalam pelaksanaan program-program ekonomi, sesuatu yang menurut dia, sudah harus diakhiri. Untuk menggali pandangannya lebih jauh, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Deden Setiawan mewawancarainya akhir pekan lalu.

Bagaimana Anda melihat wacana yang berkembang tentang pengakhiran kontrak dengan IMF?

Rizal Ramli: Tim Pemerintah selama ini menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa exit strategy itu hanya menyangkut opsi dalam konteks hubungannya dengan IMF. Misalnya apakah itu yang disebut Precautionary Arrangement, Stand By Agreement, Post Program Monitoring dan sebagainya. Jadi mereka terlalu menyederhanakan masalah dengan menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan exit strategy itu hanya sekadar modus hubungan dengan IMF. Padahal yang dimaksud secara implisit dalam Tap MPR 2002 dan yang dipahami oleh semua teman-teman Tim INDONESIA BANGKIT, pengertian exit strategy itu adalah apa strategi pemerintah setelah keluar dari program IMF untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran, meningkatkan ekspor dan cadangan devisa. Apa strategi dan policy pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal, apa strategi untuk memperbaiki penggunaan kapasitas terpasang di dalam negeri, yang sekarang hanya beroperasi pada 60%, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Jadi mereka ini benar-benar menunjukkan mentalnya sebagai agen IMF dengan menyederhanakan masalah soal exit strategy dengan hanya memfokuskan diri pada soal pola-pola hubungan dengan IMF.

Seharusnya bagaimana?

Jadi, semuanya masih akal-akalan. Padahal kalau pemerintah punya blue print yang betul, program yang betul, schedule yang betul, ada hitungan-hitungannya tentu kan? Oke kita bayar IMF sekian, dalam setahun lagi berapa peningkatannya , balance payment kita dua tahun lagi bagaimana, posisi fiskal bagaimana, begitu. Dan apa strategi dan policies agar cadangan, neraca pembayaran, dan posisi fiskal meningkat, Jawaban ini nggak ada karena penyederhanaan masalah itu tadi.

Dalam beberapa wacana kami mendapat kesimpulan setelah keluar dari IMF pola kebijakan Pemerintah masih banyak mirip dengan kebijakan ketika IMF masih ada. Menurut Anda?

Nah kalau itu enggak ada yang baru. Rencana pengurangan subsidi BBM sampai tahun 2005 itu sudah ada di Propenas, berapa persen dikurangi setiap tahun sampai tahun 2005 sehingga sama dengan international price.

Tampaknya school of thought teknokrat penentu kebijakan ekonomi sekarang ini memang masih bias kepada IMF. Menurut Anda?

Yang pertama school of thought-nya memang begitu. Menteri Keuangan pola pikirnya adalah pola pikir seorang monetarist. Artinya segalanya dilihat dalam konteks moneter. Sebenarnya Menteri Keuangan sekarang lebih cocok sebagai Gubernur BI karena setiap kali bolak-balik ngomongin inflasi, nilai tukar dan tingkat bunga. Yang ngomong itu bolak-balik seharusnya Gubernur BI. Karena memang tugas utama BI, sesuai dengan UU BI, di Indonesia maupun seluruh dunia adalah bagaimana menstabilkan dan menurunkan tingkat suku bunga dan menjaga inflasi termasuk nilai tukar. Jadi kalau menteri keuangan bolak-balik ngomongin ketiga indikator tersebut dan melupakan indikator lainnya, ya dia salah tempat.

Kan ada pembagian tugas, untuk bidang moneter itu tugas BI. Bidang fiskal tugas Menteri Keuangan. Artinya apa? Menteri Keuangan harus menentukan dulu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, berapa pengangguran yang ingin dikurangi. Lalu setelah itu dicari tingkat inflasinya yang akseptable. Jadi objek utama Menteri Keuangan dan Menko Ekuin adalah mencapai peningkatan ekonomi yang tinggi dan mengurangi pengangguran. Karena jika pengangguran menurun otomatis kesejahteraan masyarakat membaik, daya beli membaik. Ini terbalik, Menteri Keuangan bolak-balik mengatakan indikator yang seharusnya menjadi tugas gubernur BI. Nah itu menunjukkan biasnya sebagai monetarist. Ya mungkin sekaligus juga ingin mendapat credit point.

Apakah memang ekonomi sudah benar membaik?

Memang jadi pertanyaan, kalau menurut tim pemerintah, ekonomi sudah membaik dengan indikatornya seperti itu tadi. Tapi benar sekali pendapat yang mengatakan, tidak ada negara di seluruh dunia yang katanya ekonominya membaik tetapi pengangguran meningkat. Kalau di Amerika membaik, ya pengangguran berkurang seperti pada zaman Clinton. Di Jerman, di Eropa, di Asia, tidak ada negara yang katanya ekonomi membaik tapi pengangguran meningkat. Ada kontradiksi di situ, seharusnya ekonomi membaik, pengangguran berkurang. Dan pengurangan pengangguran adalah indikator perbaikan ekonomi paling penting dari suatu pemerintahan. Kenapa kontradiksi tersebut bisa terjadi di Indonesia? Karena itu tadi. Yang dijadikan objektif adalah nilai tukar, inflasi, tingkat bunga, padahal hal-hal itu seharusnya hanyalah "target antara" dari tim ekonomi. Target akhir seharusnya pengurangan pengangguran. Jadi bias monetarist tersebut yang mengakibatkan cara berpikir terbalik itu.

Yang kedua adalah cara berpikir monetarist tersebut sangat menguntungkan kreditor. Oleh karena itu tidak aneh jika Menteri Keuangan dipuji oleh kreditor karena lebih mengutamakan kepentingan mereka ketimbang penciptaan lapangan kerja.

Tetapi jika dilihat dari upaya untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk membayar utang, Menteri Keuangan sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Membayar utang itu ada dua cara. Dengan menekan konsumsi, menekan segala macam pengeluaran, mengetatkan ikat pinggang, sehingga surplusnya dapat dipakai untuk membayar utang. Yang kedua yang lebih kreatif, bagaimana meningkatkan kapasitas untuk membayar utang sekaligus menegosiasikan kepada kreditor untuk mendapatkan term yang lebih lunak dalam restrukturisasi utang. Dan itu bisa dilakukan di luar konteks Paris Club. Karena mayoritas kreditor Indonesia adalah Jepang, ADB, Bank Dunia, dan Amerika Serikat. Jadi fokus saja ke lembaga-lembaga dan negara-negara tersebut sehingga restrutukturisasi utang lebih optimal.

Jadi ada perbedaan fundamental. Pendekatan yang mendahulukan kepentingan kreditor, cara berpikirnya selalu dengan menekan pengeluaran semaksimal mungkin. Macam-macam, yang penting kreditor dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini Menteri Keuangan berhasil. Tetapi bukan berhasil dalam kategori kedua, yakni meningkatkan kapasitas membayar utang. Menteri Keuangan sama sekali tidak tertarik untuk melakukan itu, karena lebih sulit dan memerlukan kreativitas. Tetapi prioritas pada kepentingan kreditor berbahaya. Karena keberhasilan dalam kategori pertama sebenarnya akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, mengorbankan kesempatan penciptaan lapangan kerja, tetapi aman bagi kreditor. Sementara keberhasilan dalam kategori kedua, bisa menjawab kepentingan kreditor tetapi sekaligus bisa meningkatkan capacity to pay dan percepatan penciptaan lapangan kerja.

Artinya target pertumbuhan yang ditetapkan selama ini terlalu rendah?

Ya terlalu rendah, dong. Target pertumbuhan seperti itu enggak perlu kerja keras dan kreativitas. Istilahnya tanpa ngapa-ngapain saja pertumbuhan 3-4% masih bisa dicapai. Oleh karena itu, yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan pendekatan secara filosofis dan strategis. Kalau Menkeu, dipenuhi dulu kewajiban kepada kreditor, setelah itu diam saja, dipertahankan stabilitas makro, stabilitas finansial, otomatis investor datang dengan sendirinya, ekonomi booming dengan sendirinya, ini adalah cara berpikir IMF, pola monetarist tadi. Sementara paradigma lain sangat berbeda. Genjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai macam policy. Kalau ekonomi nasional meningkat otomatis investor datang dengan sendirinya. Jadi berbeda sekali pendekatannya. Pendekatan Menteri Keuangan yang seperti ini lebih pada pendekatan pasif, persis seperti menunggu Godot. Yang penting stabilitas finansial kita jaga, padahal itu nggak cukup, iya kan? Pendekatan alternatif adalah mari kita tingkatkan pendapatan domestik dengan berbagai macam policy. Kalau ekonomi Indoensia tumbuh 5-6% otomotis investor akan datang dengan sendirinya. Karena rugi kalau dia nggak datang. Jadi itu perbedaan pendekatan yang sangat signifikan.

Apakah pendekatan ini yang Anda lakukan ketika menjadi Menko Ekuin?

Kami mencoba restrukturisasi utang di luar konteks IMF kan? Misalnya kami terima utang dari IMF cuma US$ 400 juta selama 1,5 tahun jadi Menko, padahal kami membayar US$ 1,7 miliar ke IMF. Enggak ada apa-apa itu dengan ekonomi Indonesia. Iya kan? Itu kan tanpa IMF. Bahkan ketika itu kami ogah-ogahan terima utang US$ 400 juta dari IMF karena memang tidak ada manfaatnya, tapi kita bayar ke IMF US$ 1,7 miliar. Kita memulai inisiatif untuk melakukan debt to nature swap. Tukar konservasi alam dengan hutan. Kemudian ada macam-macam alternatif lain. Termasuk mulai menegosiasikan dengan Bank Dunia untuk men-swap utang Indonesia yang sekarang bunganya 3% dengan pinjaman dari IDA yang bunganya sangat murah, nyaris nol persen. Strategi itu maksudnya supaya stock utang luar negeri kita kurangi dengan swap dengan pinjaman International Development Agency (IDA) Bank Dunia yang bunganya lebih murah dan jangka waktunya lebih panjang. Itu mengurangi stok utang.

Dalam konteks ini, apakah tidak ada pengimbang kaum monetarist di kabinet sekarang? Mengapa pendekatan ini yang kelihatan dominan?

Ya, ada barangkali dengan pendekatan orang bisnis, seperti Yusuf Kalla yang memang agak luar biasa dan "street-smart". Dia Menko Kesra tapi karena punya pengalaman sebagai orang bisnis, pernah jadi menteri perindustrian, banyak memahami soal ekonomi. Sementara Menkonya kan pasif, tidak bersikap di dalam banyak hal, sehingga kelihatan Menkeu yang set the tone. Bukan Menko. Menko terlalu sibuk dengan ngomong di awang-awang, ya kan?

Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Menteri Keuangan, dalam konteks pemulihan ekonomi tidak berbuat apa-apa?

Nggak juga. Dia kan ada target-target yang dia sepakati bersama IMF. Defisit anggaran berapa targetnya tahun ini, minus berapa, nah bagaimana caranya agar budget-nya minus sekian. Itu yang dia lakukan. Caranya bisa dengan pajak atau memperlambat pengeluaran. Jadi ada surplus. Jadi waktu dicek IMF pada kuartal I, apakah sesuai target nggak, ya sesuai. Kalau perlu dengan perlambatan pengeluaran. Buat IMF kan bukan prioritas ekonominya mau tumbuh berapa. Yang penting budget bisa dikendalikan untuk bayar utang. Kemudian kuartal kedua tercapai enggak? Tercapai. Ya, itu mainannya biasanya dengan memperlambat pengeluaran sehingga target defisit tercapai, tetapi aktifitas eknomi melambat. Jadi itu lah yang dilakukan, menuruti keinginan IMF.

Tetapi ada satu lagi yang penting dalam kaitan stabilitas finansial yang dicapai saat ini. kesan yang diberikan stabilitas ini adalah hasil prestasi dan policy yang canggih. Tapi menurut penilaian kami, ini adalah externally driven stability. Stabilitas yang di-drive oleh faktor eksternal.

Maksudnya?

Ada tiga faktor, satu adalah anjloknya nilai tukar mata uang dolar AS yang sudah terjadi sejak satu setengah tahun lalu dan ini berlanjut karena Menteri Keuangan AS beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa AS tidak mendukung strong US dollar policy. Sehingga kelemahan dollar Amerika ini besar kemungkinan, akan berlanjut sampai akhir tahun ini. Akibat dolar melemah terhadap seluruh mata uang dunia, rupiah juga ikut keseret ikut-ikutan menguat. Karena rupiah menguat, ada ruang untuk mengurangi imported inflation, inflasi barang-barang impor dan ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga.

Nah, yang kedua adanya pinjaman IMF untuk tambahan cadangan devisa memberikan ilusi seolah kita stabil secara finansial. Ilusi. Sehingga tidak ada pressure untuk all out meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor dan dengan meningkatkan efisiensi dalam negeri. Ketiga, yield dalam US dollar yang sangat rendah diluar negeri mendorong short-term capital flow yang bakal sangat fluktuatif.

Nah jadi kondisi saat ini adalah externally driven stability, ini yang menjelaskan tadi kenapa ada kontradiksi antara adanya stabilitas vs. peningkatan penggangguran tadi. Sangat berbeda jika stabilitas financial itu hasil dari faktor-faktor domestik, istilahnya itu hasil dari internally-driven stability, stabilitas yang di-drive oleh faktor internal. Misalnya karena ekspor kita melonjak lebih dari 20%, peningkatan efisiensi, produk industri kita meningkat, sehingga barang-barang kita kompetitif didalam dan luar negeri. Penggunaan kapasitas terpasang naik, dari sekarang 60% ke 80-90%. Nah, itu adalah internally driven stability, stabilitas yang didorong oleh faktor internal. Ini akan jauh lebih sustainable dan kokoh. Dan ini akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran karena faktor-faktor untuk menggerakkan stabilitas finansial tersebut digerakkan semuanya oleh faktor internal. Sementara externally-driven stability karena dolar AS yang kebetulan melemah terhadap semua mata uang, karena yield dalam US$ yang merosot, ya nggak ada dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Apalagi sekarang itu volume transaksi dolar per hari kurang dari US$ 200 juta. Padahal sebelum krisis, sektor US$ 4 milyar perhari. Pasarnya sangat tipis, sehingga tidak aneh dampaknya relatif kecil terhadap sektor ekonomi riel.

Dan, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa inflasi turun karena daya beli rakyat turun, atau karena deflasi?

Kalau deflasi saya belum terlalu berani mengatakan. Tetapi lihat contohnya Singapura, inflasi anjlok, toko-toko kasih diskon 30-50%, apa itu ciri keberhasilan? Karena ekonomi Singapura lagi down banget sebelum SARS dan setelah SARS. Dan itu sebetulnya juga terjadi di Indonesia karena daya beli sudah merosot di kalangan menengah ke bawah. Kalau yang di lapisan paling atas itu enggak usah dipikirin. Dari dulu mereka sudah bisa beli mobil mewah, rumah baru, nggak ada masalah buat mereka. Tapi yang menengah bawah ini yang mulai merosot daya belinya. Apa indikatornya, salah satunya adalah rokok non-premium, golongan bawah kan banyak sekali merokok jenis ini, itu drop sampai 30% semester I. Industri labour-intensive seperti pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu, kayu, dll., banyak yang rontok dan penggunaan kapasitas terpasang turun ke bawah 60%. Jadi itu turut memberikan tekanan terhadap daya beli dan penurunan inflasi.

Kalau paradigma monetarist ini berkembang terus apa yang akan terjadi?

Akibatnya pengangguran dan kesejahteraan akan semakin parah. Tentu harus ada langkah-langkah bagaimana untuk meningkatkan penggunaan kapasitas dari saat ini 60% ke 80-90%. Nah pada waktu itu investor baru mikir untuk menambah investasi di Indonesia, iya akan? Tapi kalau kita mengharapkan investor datang pada saat penggunaan kapasitas baru 60% di sektor manufaktur, wah kita mimpi di siang bolong. Biar pun dikatakan keamanan dan politik stabil, wong masih ada kapasitas nganggur 40%. Pengusaha kan harus nunggu dulu sampai habis kapasitasnya, kalau perlu 100% lebih. Jadi harus ada peningkatan kapasitas baru investasi masuk.

Tapi kelihatannya ini nggak bakal dilakukan?

Nggak bakal dilakukan. Karena cara berpikirnya cara berpikir monetarist, cara berpikir garis IMF itu tadi. Di mana yang penting itu stabilitas finansial, yang lain nggak penting. Dan akan berlanjut saya kira. Jadi tidak akan membangun kekuatan produktif. Menurut saya putus kontrak dengan IMF adalah salah satu caranya. #####

BIODATA
Nama
:
Rizal Ramli
Tempat/Tgl.lahir
:
10 Desember 1953
Agama
:
Islam
Pendidikan
:
- Institut Teknologi Bandung (1978) - Sophia University, Tokyo, Jepang (Summer 1975) - Boston University, Amerika Serikat (1982, MA Bidang Ekonomi) - Boston University, Amerika Serikat (1990, Ph.D Bidang
Ekonomi)
Karir
:
Dosen Pasca Sarjana, Universitas Indonesia (1991 - 2000)
Managing Director ECONIT (1993 – 2000)
Mantan Menko Perekonomian dan Kabulog (2000 - 2001)
Mantan Menteri Keuangan (2001)
Chairman of the Board ECONIT (2003)

2004
(c)wartabisnis

4 comments:

Hugeng Wandono said...
This comment has been removed by a blog administrator.
kurangsantun said...
This comment has been removed by a blog administrator.
kurangsantun said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Bimaster said...

Saya sangat suka dengan Orang ini..... dia salah satu orang yg dibutuhkan indonesia saat ini..

My WebSite

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.