Wednesday, February 08, 2006

Syafruddin A. Temenggung


Menteri Nggak Usah Ikut-ikut


Kebiasaannya berbicara lugas, blak-blakan dan dengan pilihan kata yang kuat dan tegas, menyebabkan ucapan-ucapan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Temenggung, selalu menjadi kutipan yang hidup manakala disuguhkan menjadi berita di surat kabar, majalah dan televisi. Tetapi kata-kata Syafruddin dalam menanggapi surat 11 Dutabesar dari negara asal kreditur Asia Pulp Paper, pekan lalu, mencengangkan banyak kalangan. Ia belum pernah bicara sekeras itu. "Gampang nyari kepala BPPN , dari 200 juta orang Republik Indonesia pasti ada yang bisa jadi kepala BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu," kata dia, menanggapi usulan kreditur APP tentang pendirian APP Trading dan konsep share in trust.
Apakah ia memang serius dengan pernyataannya itu? Bukan karena letusan emosi sesaat? Ketika Wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya untuk sebuah wawancara khusus, Kamis, 27 Maret, dan mengkonfirmasi hal itu, ia menegaskan sikapnya lagi. "Loud and clear saya menolak (usulan)," kata Syaf, panggilan akrabnya.
Lalu Syaf pun menjelaskan alasan dibalik sikapnya itu dan keberaniannya untuk menerima risiko apa pun. Ia menengarai ada juga menteri yang menyalahkan posisinya. Tetapi ia bergeming. Menurut dia, ia tidak mau kepentingan bangsa ini dilecehkan dan justru kreditur asing yang akan menikmati hasil restrukrutisasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Ia pun menginginkan pemerintah –maksudnya para menteri—tidak usah ikut campur, karena di level teknis ia lebih memahami persoalan. "Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis," kata Syaf.
Selama hampir dua jam, Syaf melayani pertanyaan WartaBisnis, di ruang tamu kantornya yang tak terlalu besar. Ia didampingi Raymond Van Beekum dari divisi komunikasi BPPN, yang juga ikut merekam pembicaraan. Berikut ini nukilan wawancara tersebut.



Surat para duta besar dari negara-negara asal kreditor Asia Pulp and Paper (APP) telah membuat Anda terkesan sangat marah. Bagaimana duduk soal sebenarnya?
Syafruddin A. Temenggung: Para duta besar menulis surat tanggal 10 Maret 2003 kepada Ibu Presiden, tembusannya kepada menteri dan saya. Ada 11 duta besar. Mereka mengatakan tidak ada progress (dalam restrukturisasi utang APP). Dengan sangat lantang mereka mengatakan bahwa kita (BBPN, Red) kurang tough dengan APP ini. Begitu saya terima surat itu reaksi saya, saya menduga bahwa mereka misinformasi, bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali. Jadi saya pada hari yang sama terima surat, langsung saya jelaskan kepada Ibu Presiden mengenai latar belakang APP. Dan didalam beberapa penjelasan saya, saya katakan bahwa tidak benar yang disampaikan mereka. Dan saya buat laporan pada mereka bahwa progress cukup banyak. Bahkan saya katakan 23 dari 25 policy issues sudah saya selesaikan. Ada 2 policy issues yang dipending, yang mereka (kreditor, Red) punya usulan, saya tidak setuju. Dan tidak setuju itu prinsip. Saya sampai mengatakan bahwa kalau untuk dua hal itu kalau mau dipaksakan ya silakan. Tetapi cari saja ketua BPPN yang baru, Tidak usah Syafruddin Temenggung.
Apa dua policy issues yang dipending itu?
Kedua policy issues itu adalah perihal pendirian APP Trading dan share in trust. (Nanti akan saya jelaskan, katanya) Keesokan harinya setelah saya berkirim surat kepada Ibu Presiden, saya telepon Menteri Keuangan dan Pak Dorodjatun. Saya minta sebaiknya kami (BPPN) memberikan satu penjelasan. Dan saya minta ada satu forum dimana saya menjelaskan pada para duta besar itu. Dan Pak Djatun dan Pak Boediono menanggapi positif usulan saya. Jadi Pak Djatun menjanjikan saya akan dipertemukan dengan para duta besar itu. Dan kami sudah bertemu dengan para duta besar itu pada hari Jum’at, tanggal 22. Dan saya kirimkan juga bahan-bahannya kepada mereka.
Masalah APP terkesan ruwet. Dapat Anda jelaskan?
APP ini ada tiga besar, APP Indonesia, APP holding, dan APP di Cina. Saya nggak ngurusin APP di Singapura, holding, dan saya nggak mau ngurusin APP Cina karena bukan urusan saya. BPPN itu punya urusan dengan APP yang ada di Indonesia. Nah, APP di Indonesia itu terdiri dari 4 operating company, Tjiwi Kimia, Indah Kiat, Indo Deli, dan Lontar Papirus. Kita punya piutang ke mereka, yang empat itu. Dan kita restrukturisai yang empat itu.
Sebenarnya berapa persisnya total utang keempat perusahaan itu?
Totalnya US$6,4 miliar. BPPN porsinya 15,2% sendiri. Kreditur asing, Export Credit Agencies itu (ECA), hanya 14,1%. Mereka lah kreditur yang dari 11 negara itu. Dari 11 itu yang paling besar adalah Jerman dan Jepang. Kemudian ada lagi pemegang obligasi dan bank-bank lainnya 62,4% dan trading company Jepang 8,3%. Obligasi ini 52% luar Indonesia. Jadi ECA yang tulis surat kepada presiden itu sebenarnya hanya 14,1% dari total utangnya itu. Tapi perlu saya sampaikan, dan saya juga sudah jelaskan pada para menteri dan para duta besar itu, mereka itu sudah nggak dibayar oleh APP sejak Maret 2001. You bisa bayangkan itu, sudah satu setengah tahun tidak ada hasil apa pun. Kemudian mereka datang kepada saya bulan Juni 2002. Pak Syaf tolong bantu kita. Saya sebenarnya tidak ikut-ikut mereka. Kepada saya (BPPN, Red) kan terpisah utangnya. Dan saya punya collateral yang bagus.
Lalu mengapa Anda setuju ikut?
Karena kita memang ingin membantu seluruh kreditor APP dan menyelesaikan masalah APP. Karena kalau dari segi utang, APP ini nomor satu di Indonesia, bahkan termasuk yang terbesar utangnya di Asia, kalau digabung antara APP Holding di Singapura, APP Cina, dan APP di Indonesia.
Maka kita buat MoU, tapi syarat, saya harus memimpin karena saya tidak mau ngikut. Jadi saya harus memimpin restrukturisasi. Syarat itu mereka setujui. Syarat kedua, saya harus mendapatkan bayaran dulu. Saya (BPPN, Red) dapat bayaran US$ 90 juta waktu itu, plus dari shareholder contribution sebesar US$45 juta. Jadi saya sudah dibayar US$135 juta. Mulai tanggal 15 juni 2002 saya memimpin rapat. Di 15 Juni 2002 itu sampai dengan pertemuan kita September 2002, selama tiga bulan itu kita sudah menghasilkan banyak hal yang kita sebut Bali Accord I. Di situ kita bicara untuk mengontrol cash flow perusahaan dengan escrow account yang kita bentuk. Kemudian kita juga melakukan management evaluation, dan kita tunjuk financial controller. Sampai sekarang di escrow account sudah ada uang US$200 juta. Terkumpul di situ dan siap dibagikan begitu kita selesai restrukturisasi.
Jika demikian, mengapa Anda dikatakan kurang tough, dan tak ada progress?
Itu yang saya bantah karena, pertama, saya dapat uang duluan US$135 juta. Escrow account kita bentuk, financial controller juga. Kita juga melakukan restrukturisasi. Kita tentukan sustainable debt dari company-nya. APP ketika itu mengusulkan US$2,4 miliar. Saya dengan kepemimpinan BPPN bisa mendapatkan US$4,2 miliar. Hampir dua kali lipat dari yang APP usulkan. Jadi itu satu diskusi yang tough. Bahkan sering sekali saya gebrak meja, saya usir itu orang-orang. Biasa itu. Dalam hal EBITDA, APP mengusulkan hanya US$500 juta. Saya paksa mereka untuk tingkatkan menjadi US$750 juta. Dan banyak lagi yang sudah kita capai.
Kemudian yang lebih penting lagi banyak orang yang tidak melihat bahwa dasar restrukturisasi yang kita usulkan sebenarnya tidak hanya restrukturisasi utang. Saya juga mau melakukan satu perubahan di level good corporate governance melalu satu restukturisasi perusahaan. Jadi company restructuring.
Maksudnya?
Satu, saya ingin dilakukan satu overall review dari manajemen yang ada. Yang nggak bener-bener, out. Kedua, saya juga melakukan pengendalian terhadap cash. Ketiga, pengendalian dan monitoring perdagangannya, trading. Ini konsep yang kita sebut Bali Accord I. Usulan dari BPPN yang diterima para kreditur yang akhirnya company harus menerima. Kemudian ada usulan kita untuk meningkatakan efisiensi dan productivity-nya. Ada beberapa kesepakatan lagi di Singapura, Bali, Jakarta. Hingga akhirnya kita dapat yang namanya Singapore Meeting dan kesepakatan Bali. Di situ yang saya katakan 23 dari 25 policies issues sudah kita selesaikan. Tinggal dua.
Menurut Anda, mengapa mereka sangat ngotot terhadap dua isu yakni APP Trading dan Share in Trust?
Mengenai APP Trading. APP trading konsep awalnya sebetulnya gaung bersambut karena saya katakan saya ingin mengontrol trading. Begitu saya sampaikan itu, mereka langsung buat konsep, terutama dari Jepang. Tapi jangan lupa bahwa, seperti yang saya katakan, struktur utangnya itu 8,3%. kan ada trading company Jepang. Jangan lupa. Jadi bangsa kita ini jangan terlalu naïf lah. Jadi mereka kembangkan satu konsep trading company,APP Trading, dimana seluruh trading dan procurement dikontrol oleh dia di luar. Jangankan kita bicara dikontrol di luar. Kalau dia kontrol saja di sini, misalnya seperti Asahan, Chandra Asri, industrinya itu jadinya cuma marginal. Nggak bisa berkembang. Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan itu didapatkan dari perdagangan. Satu industri itu kalau dari produksi saja nggak terlalu besar keuntungannya. Dari trading dia besar marginnya. Nah kalau trading dikontrol, apalagi dikontrol dari luar, itu kita ruginya belipat-lipat. Satu, value added nggak ada di Indonesia. Kedua, yang namanya keuntungan perusahaan akan berkurang karena itu dinikmati APP Trading yang notabene perusahaan kreditur di luar. Dan dia bisa menentukan. Ketiga, karena tradingnya dikontrol, padahal yang namanya pulp & papernya Sinar Mas. Sinar Mas ini kan menguasai lebih dari 50% kertas di Indonesia. Kalau tradingnya di luar dikontrol, you bisa bayangkan betapa harga itu sangat rentan sekali dengan praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak luar. Itu yang saya tidak bisa terima.
Rencananya APP Trading itu didirikan dimana?
Ya Singapura, Hongkong, atau Jepang lah. Tapi konsepnya harus dilihat dari situ kan. Konsep APP itu mereka create untuk mereka bisa mengendalikan semua procurement dan semua sales. Kalau begitu apa yang kita dapat di Republik Indonesia ini?. Karena kemudian saya katakan tidak, mereka sedikit melunak. OK, APP Trading tidak d luar tapi di dalam negeri. Tapi tetap kalau mereka yang memiliki, mereka yang menikmati. Dia yang pegang saham dan dia akan memanage trading itu.
Bukan kah kepemilikan APP Trading dimaksudkan dibagi di antara kreditur per porsi kreditnya?
Makanya, dia sebagai kreditur tapi juga mau mengontrol perdagangan. Kalau kreditur ya kreditur saja. Makanya saya tidak bisa terima itu.
Kedua yang saya tidak bisa terima itu adalah share in trust. Jadi begini, konsepnya mereka itu adalah kita restrukturisasi, tapi pada saat yang sama mereka minta keyakinan dengan cara share-nya itu diblokir ke luar. Sahamnya 75% diblokir ke luar. Saya katakan kalau you mau ambil saham , itu berarti debt to equity conversion. Konversi utang jadi saham. OK itu dilakukan tapi harus dari awal. Jangan you mau utangnya dibayar tapi saat yang sama saham orang you ambil. Mereka bilang, saya nggak ambil Pak, saya taruh di trust, untuk meyakinkan saja. Saya bilang, kalau mau meyakinkan begitu, di dalam international base practises, ada tiga cara. Satu, you masuk menjadi satu kepemilikan. Utang ditransfer jadi kepemilikan, atau ditransfer jadi kepemilikan nanti, jadi convertible bond. Atau you lakukan write off. Tapi nggak pernah terjadi dimana-mana restrukuturisasi you mau utang you dibayar pada level itu, tapi pada saat yang sama sahamnya mau diambil. Ini tidak pernah terjadi, saya katakan.
Kemudian dari segi legal, saya dapat masukan legal dari Fred Tumbuan dan Lubis Gani. Mereka katakan nggak boleh Pak Syaf. Why? Karena kalau saham itu dipisahkan, maka itu harus ada right issue. Dan kalau right issue, itu harus ada uang yang masuk ke company. Tapi ini kan nggak ada.
Kedua, kepentingan minority shareholder di situ. Kan ada dua perusahaan yang go public. Sahamnya diambil. Itu akan ada dilusi saham minoritas. Dalam undang-undang kita nggak boleh dong. Kita harus melindungi kepentingan minoritas. Jadi yang saya katakan bahwa dua konsep itu secara komersial saya nggak bisa terima dan secara legal itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Bukan Syafrudin yang mengatakan secara legal dia bertentangan.
Kalau tak dikenal dalam praktek bisnis secara umum, mengapa mereka menyodorkan cara itu?
Meyakinkan diri mereka. Saya bilang boleh saja meyakinkan, tapi dalam koridor komersial yang benar. Makanya saya tolak. Nah, karena saya tolak itu kemudian mereka bereaksi kemudian menyampaikan keberatannya kemana-mana. Dan yang sangat saya keberatan mereka menuduh saya seolah-olah saya itu punya agenda dengan keluarga Wijaya (pendiri Sinar Mas, Red). Pdahal tidak ada kepentingan saya. Kalau saya tidak terima dua konsep itu tadi, saya semata-mata hanya ingin menjaga kepetingan nasional kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau saya dipaksa, lebih baik cari pengganti saya saja. Karena saya tidak akan lakukan sesuatu yang saya percaya tidak benar. Nggak bisa. Lucunya, sehari sebelum surat itu dikirim ke Presiden, di Wall Street Journal, Financial Times, itu sudah ada.
Apa reaksi Presiden atas kasus ini?
Presiden kan dilapori para menteri, presiden bilang silakan diselesaikan.
Apakah itu berarti surat para Duta Besar itu tak mencapai tujuannya?
Saya duga mereka (para kreditur) berpikir, di level teknis sudah mentok. Mereka nggak bisa untuk meyakinkan saya bahwa dua gagasan itu benar. Dan saya mengatakan jelas tidak. Kalau you paksakan, saya jalan sendiri. Nah, karena statement saya jalan sendiri itu lah mereka lapor ke negara mereka masing-masing dan duta besarnya. Rupanya mereka membayangkan setelah duta besarnya menulis surat pada pemerintah dan meningkatkan menjadi G to G, saya akan nurut. Bagi saya kerja ini no…interest. Lillahi taala. Sehari setelah itu kan reaksi langsung saya berikan ke media. Gampang nyari ketua BPPN , 200 juta orang Republik Indonesia bisa jadi ketua BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan itu. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu.
Dalam surat itu apakah memang ada tekanan?
Ada. Mereka mau supaya ikut campur pemerintah. Tapi pada hari yang sama, besoknya kan saya sampaikan pemerintah jangan ikut campur. Ini kan utang perusaaan pada kreditur. Kebetulan kreditur tadi adalah ECA yang jumlahnya cuma 14%. Kenapa itu menjadi urusan G to G dan kita mau ditekan-tekan?. Nggak fair kan? Kita punya kawan. Kawan itu harusnya menolong kita pada waktu kesusahan. Kita lagi krisis ini harusnya kita ditolong, bukannya kita ditekan. Dan saya nggak tahu, nggak bisa ngerti saya kalau ada orang Indonesia apalagi pejabat publik yang malah menyalahkan posisi saya Saya tidak ngerti posisi nasionalisme dia itu dimana.
Memang ada pejabat yang bersikap begitu?
Ada itu pejabat, menteri katanya. Pertama, orang itu tidak ngerti apa yang terjadi. Dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Harusnya dia tanya saya. Tapi dia lebih mendengarkan duta besar yang datang ke dia. Dan itu misleading. Nah, yang menarik pada hari Jum’at, saya minta satu level of playing field yang sama dimana saya duduk sama para duta besar itu dan saya jelaskan pada mereka. Saya jelaskan apa adanya. Semua pertanyaan mereka saya jawab.
Apa reaksi mereka?
Reaksi mereka awalnya begini. Walaupun you sudah selesaikan 23 dari 25, ibaratnya mendaki gunung Himalaya, walaupun you sudah selesaikan berapa kilometer naiknya, tapi kalau dua meter belum selesai, you belum menaklukan Himalaya. Saya setuju dengan pandangan itu. Tapi bahwa effort, usaha untuk menaiki sampai beberapa puluh, sampai tinggal dua meter itu harus dihargai dong. Nah, yang dua meter ini memang kita belum selesai. Tapi jangan paksa saya menyelesaikannya pakai cara-cara mereka. Dan saya yakinkan dua issue itu serahkan kepada saya. We can solve the problem dengan mereka. Sepanjang tegas, pemerintah tidak usah ikut-ikut lah. Menteri-menteri maksud saya. Saya juga bagian dari pemerintah. Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis.
Lalu sekarang sampai dimana perundingannya?
Sekarang kita mulai lagi, ke depan mau apa. Semalam kita sudah bicara. Semalam saya lemparkan gagasan yang totally different dengan apa yang mereka bayangkan. Dan itu sedang kita bahas. Tapi saya janji, belum bisa diceritakan dulu. Tapi itu berangkat dari konsep the whole company restructuriing. Untuk meyakinkan yang namanya kontrol penuh dari kreditur pada perusahaannya agar perusahaan itu benar-benar bisa melakukan tindakan perusahaan yang benar sesuai dengan good corporate governance. dan untuk bisa membayar dalam waktu yang sudah kita tentukan.
Artinya konsep APP Trading dan Share in Trust tak akan dibicarakan lagi?
Saya bisa katakan itu totally different concept. Kalau konsepnya masih gitu, mohon maaf, nggak ada dengan Syafruddin. Bukan modifikasi. Ngapain dimodifikasi, karena cikal bakal konsep itu pun sudah keliru.
Sikap Anda sangat keras. Anda serius siap menanggung risiko terburuk?
Selalu begitu kok. Saya apa adanya. Teman-teman di sini juga tahu. Serius dan tidak emosional walaupun dengan nada yang tinggi.
Tapi orang-orang jadi menganggap jangan-jangan Pak Syaf sudah siap meninggalkan BPPN?
Oh, kalau saya kerja dimana-mana Lillahi taala. Anytime. Saya kerja untuk kepentingan bangsa ini, membuat kita jauh lebih baik. Itu saja, tidak ada yang lain.
Bagaimana kemungkinan terburuk dari negosiasi ini?
Yang terburuk ya tidak ada jalan temu. Kalau tidak ada jalan temu kan saya sudah teken tanggal 18 Desember. Kemudian saya lakukan satu proses disposal. Kan semua yang saya miliki harus saya kembalikan kepada sistem keuangan dan sistem perbankan kita.
Itu yang kreditur tidak setuju?
Bisa saja. Tapi choice-nya bisa saya jual, bisa juga pemerintah meminta jangan di jual. Itu silakan saja. Yang penting bagi saya peran BPPN itu adalah menyelesaikan pola restrukturisasi yang diminta. Kalau polanya itu sudah diselesaikan,up to government. Kalau pemerintah meminta saya jual, akan saya jual. Minta saya tetap keep, silahkan. Tapi BPPN kan tidak boleh dihosted, disandera dengan hanya satu perusahaan saja sehingga kita tidak boleh tutup-tutup sekian lama. Jangan dong.
Sampai sekarang bagimana peluang mereka setuju dengan langkah yang diambil BPPN?
Kita harus mencari satu terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan kebuntuan. Seninya dialog, diskusi kan begitu. Negosiasi. Selalu kita harus mencari breaktrough. Artinya kalau you paksakan APP Trading dan share intrust, ya deadlock. Loud and clear saya mengatakan menolak.

(c)wartabisnis

27 Maret 2004

Foto: www.tokohindonesia.com

No comments:

Followers

About Me

My Photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.