Monday, April 17, 2006

Erry Ryana Hardjapamekas



‘Hampir Semua Orang Terkena Demam (Korupsi)’

Ia meninggalkan semua jabatannya sebagai komisaris di beberapa perusahaan untuk terjun menjadi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, korupsi seperti wabah. Ada yang terkena, ada yang hampir terkena dan pada umumnya semua orang terkena deman. Ia ingin KPK bekerja lewat sistem, bukan asal menggebrak.



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tiga kata yang sangat populer terutama di masa kampanye saat ini. Semua tokoh dan Partai Politik bicara tentang itu. Semua berjanji akan memberantasnya. Dan, semua merasa mampu melakukannya. Namun, manakala mereka bicara berapi-api tentang itu, tak ada yang menyinggung sedikit pun keterangan bahwa negeri ini sudah punya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang para pimpinannya secara resmi bekerja sejak akhir tahun lalu. Agak sepi dari publikasi, Komisi ini sebenarnya telah giat memapankan kehadirannya sebagai institusi. Mulai dari perumusan visi, misi dan mekanisme kerja mereka.
Jika menilik kehadirannya yang didasari oleh Undang-undang, dan pemilihan personilnya langsung oleh DPR, seharusnya KPK akan menjadi institusi yang memberi harapan. Apalagi wewenang yang ditaruh di pundak mereka demikian luas. Mulai dari melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat pengawasan negara, membuat program pencegahan korupsi hingga melakukan penindakan dan kemudian pemantauan.
Terdiri dari lima orang majelis pimpinan (ketua dan empat wakil ketua) KPK akan dibantu oleh para staf profesional dan administrasi. Mulai dari jaksa, ahli hukum, polisi dan sebagainya. Saat ini, baru sekitar 50 orang yang bekerja di lembaga ini. Sebagian merupakan bantuan sementara: sembilan orang polisi, enam orang jaksa dan para profesional dari BPKP sebanyak 20 orang. Kelak, idealnya KPK akan mempunyai staf tak kurang dari 200 orang. Mulai April ini, perekrutan akan mereka lakukan.
Salah seorang dari wakil ketua KPK, Erry Riana Hardjapamekas, meluangkan waktu menerima Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan, Agustaman dan wartawan foto Alfian Kartim dari WartaBisnis. Erry adalah wakil ketua yang membidangi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat di KPK. Mengenakan kemeja batik dengan sesekali mengepulkan asap rokoknya, Erry Riana kelihatan lebih segar sore itu. Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk dan aktivis di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini dengan panjang lebar bicara tentang institusi itu, di ruang kerjanya. Mengambil tempat di gedung sekretariat negara yang dahulu digunakan oleh B.J. Habibie selagi menjadi menteri negara riset dan teknologi. Gedung yang gagah dan besar, agak kontras dengan sepinya lobby yang luas dan halaman parkir yang melompong. Tidak ada papan nama yang mencolok yang menandakan di sana berkantor sebuah institusi yang punya kekuasaan besar.
Berikut ini petikan wawancara tersebut.
Sekarang ini semua parpol bicara tentang pemberantasan KKN. Apa pendapat Anda sebagai wakil ketua KPK tentang hal ini?
Erry Riana Hardjapamekas
: KPK hadir ketika korupsi muncul sebagai tindak pidana yang luar biasa yang tidak mampu ditangani oleh penegak hukum yang ada. Dengan alasan-alasan yang masuk akal, seperti adanya keterbatasan-keterbataasan teknis ataupun non teknis yang dimiliki mereka. Atas dasar itu muncul KPK. Ini kan prosesnya lama. Muncul tiga tahun lalu. Sampai pada tahun 2002 diterbitkan UU no. 30 tentang pembentukan KPK. UU ini diterbitkan oleh para wakil rakyat yang terdiri dari berbagai partai politik. Kami mengasumsikan ini sudah jadi komitmen para penyelenggara negara. Maka kalau sekarang parpol berteriak mengusung anti korupsi, tentu saya menyambut gembira. Tinggal persoalannya adalah, sering kali kita pandai berkata-kata tetapi kurang piawai dalam tindakan nyata. Yang kita tunggu adalah tindakan nyata dari mereka jika terpilih kelak. UU secara tegas menyebut KPK itu independen, tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun.
Sampai dimana sebenarnya kewenangan KPK dalam menangani kasus KKN?
Kewenangannya yang utama itu ada lima. Yang pertama adalah koordinasi. Yang dikoordinasikan adalah semua aparat penegak hukum tindak pidana korupsi termasuk aparat pengawasan seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPK, BPKP, irjen-irjen dan aparat pengawasan pemerintah di non departemen. Kedua, supervisi. Melakukan supervisi atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga pencegahan. Keempat penindakan, kelima pemantauan. Dalam melakukan koordinasi dan supervisi kami memantau sejauh mana kinerja sistem administrasi pemerintahan termasuk penyelenggara negara. Apabila ada kelemahan dari sistem itu yang menyebabkan tindak pidana korupsi, Maka KPK berwenang untuk merekomendasikan perbaikan.
Apakah KPK akan melakukan penyidikan?
Itu ada di penindakan. Kalau kita lupakan koordinasi, supervisi dan pemantauan, ujungnya tinggal dua, pencegahan dan penindakan.
Misalnya ada laporan dari BPK ada suatu lembaga negara melakukan tindak pidana korupsi, lalu lapor ke KPK, apakah KPK menindaklanjuti?
Bisa ke KPK atau kejaksaan, atau polisi, itu tidak ada masalah. Siapa saja. KPK tidak memonopoli. Cuma seandainya hasil koordinasi dan supervisi ini menunjukkan ada hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk mengambil alih dalam keadaan luar biasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus yang secara signifikan besar, dan syaratnya tiga, pertama, menyangkut pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara atau penegak hukum, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum itu. Kedua, menarik perhatian dan meresahkan masyarakat, dan atau ketiga nilainya Rp1 miliar atau lebih.
Contohnya?
Kita belum punya yang riil. Tetapi sebagai contoh ada dugaan penyelenggaraan haji. Kesatu itu dilakukan oleh penyelenggara negara, kedua pasti menarik perhatian dan meresahkan masyarakat karena pemakainya adalah masyarakat. Ketiga pasti secara kolektif lebih dari itu (Rp1 miliar, Red). Ini contoh, tidak menjadi kasus sekarang ini. Seringkali orang menterjemahkan pemberantasan dengan penindakan. Kapan nangkap orang, kapan ngurung orang. Padahal korupsi itu orang sudah menyebut sebagai budaya. Kami menyebutnya sudah mewabah. Seperti penyakit. Ada yang terkena, ada juga yang hampir terkena. Pada umumnya hampir semua terkena deman. Yang terkena ini umumnya sedikit. Itu yang harus ditindak. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang masih demam.
Sejauh ini, apakah KPK sudah melakukan tindakan?
Sejauh ini kami baru pada tahap pendirian. Dan kita baru menempati kantor 5 Januari. Kita lagi rekrut orang, membuat, menjajaki pembelian perlengkapan, peralatan.
Kalau menindak itu dalam bentuk apa?
Tindakan itu ada tiga langkah, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan itu seperti detektif lah. Mencari informasi. Kalau sudah penyidikan, itu lebih mengerucut lagi. Orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Siapa yang menetapkan?
KPK. Kalau sudah ditetapkaan sebagai tersangka, tinggal kita bongkar saja. Kalau penyidikan itu berbuah positif, melanggar, maka berkasnya kita lanjutkan ke penuntutan. Yang unik adalah kasus yang ditangani KPK diadili oleh pengadilan khusus korupsi yang sekarang dalam proses pembentukan. Kira-kira bulan Juli terbentuk. Kita punya waktu empat bulan untuk menemukan kasus.
Jadi KPK yang bertindak sebagai jaksa?
Betul. Kami berlima ini sesuai UU menjadi juga penuntut umum. Tentu bukan kami yang melakukan. Kami merekrut orang karena yang boleh menuntut itu hanya jaksa. Dan salah satu yang direkrut adalah jaksa. Kami minta dari kejaksaan dan kejaksaaan sudah melakukan seleksi internal. Disiapkan 30 orang dan nanti akan kami seleksi lagi menurut metode kami. Mungkin bisa 10 atau 20 orang. Tergantung kebutuhan. Untuk penyelidik atau investigasi bisa polisi, pengacara, akuntan, ahli IT, ahli-ahli lain. Tulang punggungnya polisi dan pengacara.
Sejauh ini apakah sudah ada pengaduan?
Sudah banyak sekali. Ada 150 aduan dari seluruh Indonesia. Aduannya macam-macam.
Apakah semuanya memenuhi kriteria KPK?
Nggak semua. Banyak orang yang hanya berkeluh kesah. Misalnya, keluhan mengenai pemerimaan pegawai, money politics, ada juga korupsi.
Kira-kira bagaimana KPK menangani kasus-kasus yang diadukan itu?
Kita akan lakukan mulai intensif kira-kira bulan Juni. Kita akan bikin kampanye. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kalau membuat pengaduan yang baik itu seperti apa. Toh kita tidak mau disibukkan oleh pengaduan yang sifatnya fitnah, iri dengki, emosional. Selama ini itu kita akomodasi. Siapa saja yang mengadukan kita terima. Dan akan kita tindak lanjuti. Itu kita alihkan sebagian besar ke Polda, Polres, ke Kejaksaan Tinggi dan sebagainya. Belum ada yang kami tetapkan sebagai kasus. Karena kita belum ada orangnya.

Sudah ada pengaduan yang masuk, tetapi mengapa KPK harus menunggu sampai Juni?
Karena pengadilan khusus korupsi itu baru dalam proses pembentuikan. Sekarang proses seleksi hakim Ad Hoc. Jadi majelis hakimnya ada lima, tiga hakim Ad Hoc. Artinya hakim yang bukan karier yang direkrut dari akademisi, pengacara dan sebagainya. Kita bisa menaruh harapan jika hakim Ad Hoc ini betul-betul kita percaya. Walaupun hakim karier juga tidak semuanya tidak bisa kita percayai.
Bila mengingat banyak yang pesimis kepada KPK tampaknya KPK perlu memunculkan kasus yang besar sehingga orang berpikiran ‘wah ini boleh juga nih’. Dan waktunya tinggal empat bulan. Apakah sudah ada persiapan? Dari 150 kasus yang masuk apakah tidak ada yang besar?
Ada, tapi terlalu kecil. Kami sedang mencari sendiri yang besar-besar. Dengan cara kita memetakan kasus-kasus korupsi yang ada. Mana yang layak kita tangani. Yang menjadi perhatian kita adalah tidak adanya mekanisme SP3. Itu bagus juga. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi memilih kasus yang rasio suksesnya tinggi. Itu yang akan kita ambil.
Kalau kasus korupsi di Bank BNI, misalnya, apakah masuk?
Definisi korupsi kan merugikan negara, melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri atau kelompok, atau orang lain, orang lain itu bisa individu ataupun korporasi. Kasus BNI kan memenuhi syarat ketiga-tiganya.
Jadi itu akan ditangani oleh KPK?
Oh tidak. Itu kan sudah ditangani polisi dan sudah di Kejati. Kita tidak boleh intervensi.
Tetapi berarti kasus-kasus lama masih dapat dimunculkan?.
Iya, bisa juga yang sebelumnya.
Jika Anda ditanya sebagai pribadi, kasus korupsi mana yang paling baik untuk dimunculkan KPK?
Saya kira kasus yang memberikan kesan ke publik bahwa KPK bukan macan ompong. Syaratnya orangnya harus sering disebut-sebut orang, pelanggaran hukumnya cukup untuk diganjar dengan hukuman berat. Yang mana? Ya sudah jangan diterusin lagi dong pertanyaannya. Kalau off the record saya bisa lebih banyak. (Kemudian Erry bicara panjang lebar tentang berbagai kasus korupsi yang menarik perhatiannya, tetapi bukan untuk dikutip, Red)
Bagaimana KPK merumuskan keputusannya?
Keputusan KPK kolektif. Harus merupakan keputusan dari lima majelis pimpinan. Hasil mufakat.
Ada voting?
Iya. Misalnya rapim. Orang tidak hadir harus dengan alasan jelas misalnya ke luar kota. Ketika ambil keputusan, setidaknya tiga orangi harus setuju. Itu kalau voting. Ketua dan masing-masing wakil ketua tidak bisa memutuskan sendiri.
Tidak ada hak prerogatif?
Tidak ada, kecuali kita kasih mandat ke Sekjen untuk agenda rutin.
Kalau di MA kan ada dissenting opinion?
Di kita juga ada. Tapi kita usahakan selalu kompak lah. Kalau visi, misi dan nilai sudah sama, maka hilanglah persoalan itu.
Menurut UU KPK bertanggung jawab kepada publik. Kalau KPK melenceng bagaimana sanksinya?
Publik kan bisa menyampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. KPK bukan orang yang kebal hukum. Polisi dan jaksa bisa menangkap kami jika melanggar hukum. Dan UU ini juga mengatakan kalau Anda melakukan tindakan korupsi dihukum 10 tahun. Saya melakukan tindakan korupsi persis seperti dia, hukuman buat saya 13 tahun. Sepertiga lebih berat. Tapi harus persis sama.
KPK sebagai jaksa akan berpotensi berlawanan dengan pemerintah. Sementara budget KPK berasal dari APBN Bagaimana hal itu Anda bayangkan?
Ya ya. Oleh karena itu jika Anda baca kode etik itu kan ketat sekali. Itu untuk menjaga kita dari intervensi secara non teknis sebagai akibat keakraban.
Faktanya kan kalau ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak lepas dari intervensi?
Justru itu, KPK dibentuk untuk mampu menghindari dari intervensi itu.
Kalau tidak bisa?
Ya harus bisa dong. Paling tidak kita punya modal. Kan kita dipilih oleh DPR secara transparan
Jika kasus korupsi yang diajukan tidak terbukti di pengadilan, bagaimana sikap KPK?
Kalau memang tidak terbukti, KPK harus kuat dong. Banding mungkin ke pengadilan tingkat berikutnya.
Tentang pencegahan korupsi , bisa Anda jelaskan apa akan dilakukan KPK?
Begini, kalau you ngomong polisi, pegawai rendah departemen, ngambil duit, ngutip duit itu kan kaarena alasan dapur. Ya gajinya dong dibetulin. Dibikin bangga menjadi pegawai negeri dan dibikin malu untuk minta duit. Dibikin mereka merasa aman. Itu satu-satunya jalan untuk memperoleh kesejahteraan. Tapi itu kan tidak sendiri. kita kasih wortel juga sticknya. Sekarang tidak ada dua-duanya. Kalau kasih wortel, juga sticknya. Dan sticknya itu benar-benar digunakan. Jangan wortelnya mau, sticknya tidak mau. Sistem pembinaan sumber daya manusia. Sistem itu harus mulai dirintis. Dan KPK punya kewenangan untuk mendesakkan sistem itu agar berubah. Saya berpendapat MA dulu, kejaksaan, kepolisian, guru, baru yang lain-lain seperti pegawai pajak dan bea cukai.
Kalau gaji pimpinan KPK sendiri seberapa besar?
Masih dalam tahap proses. Dalam tahap negosiasi dan sekarang ada di Sekretariat Negara. Karena harus ada PP. Akhirnya KPK sendiri yang menetukan. Dan ada plafon yang ditetapkan oleh Presiden.
Tetapi tadi Anda mengatakan budget dari APBN sudah turun, dan Anda belum tahu gaji Anda seberapa besar?
Anggaran itu baru digunakan untuk pembelian peralatan kantor.
Supaya KPK tidak ikut korupsi, gaji Anda seharusnya tinggi juga dong….
Iya. Tapi tidak sebesar BPPN. Yang lebih penting bukan duitnya. Tapi sistem pengendalian ke dalam. Termasuk mentalnya. Kode etik. Pengawasan yang ketat.
Untuk jadi pimpinan KPK, seseorang harus mundur dari semua jabatan sebelumnya. Anda kan komisaris di beberapa perusahaan, seperti Hero Tbk, Unilever, Semen Cibinong. Apakah Anda sudah mundur?
Itu harus dan sudah. Semua anggota juga.
Ada alasan mengapa Anda meninggalkan semua jabatan itu, yang notabene memberi penghasilan lebih besar?
(Tertawa). Kesatu, kalau kita nyari duit, kapan sih cukupnya. Kita kan tidak tahu. Kedua, kita –kita selalu berfikir, sebagai golongan menengah ini harus bersyukur karena langsung atau tidak langsung menikmati bantuan negara, baik ketika sekolah di SD, SMP, SMA. Kalau kita tidak peduli, terus siapa lagi. Kan kita golongan menengah ini yang diharapkan untuk berani berubah. Kita ini yang diharapkan untuk peduli. Ketiga, saya tergelitik, kita ini mau menunggu apa? Dan kalau saya nggak mau ada orang lain yang mau. Dan orang lain yang mau itu belum tau seperti apa nantinya. Bukannya orang lain tidak seidealis kita. Apabila kita mau, dan tahu apa yang kita kerjakan dan tahu risikonya, ya kita lakukan saja.
Bayangan kami selama ini Anda adalah orang bisnis. Ternyata kesini. Apakah sudah mantap di jalur pengabdian kepada publik?
Kalaupun saya misalnya tidak penuh empat tahun, minimal di tahun pertama atau kedua saya akan berperan menyeimbangkan dengan menegakkan sistem dan infrastruktur, dan nanti ada anak-anak muda yang lebih berani dan lebih brilian yang akan melanjutkan ini.
Apakah memang bisa tidak penuh selama empat tahun?
Bisa saja. kalau kita mengundurkan diri.
Ada kemungkinan itu pada Anda?
Ada, tergantung situasi. Kalau misalnya independensi kita diganggu oleh siapapun, disitu saya akan mulai teriak. Tentu tidak langsung mundur, keenakan juga yang intervensi.
Wah, orang bisa bilang Anda sebenarnya tidak serius…..
Kenapa? Kan waktunya empat tahun dan saya akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika independensi mulai diganggu. Kedua, misalnya ada ketidaksonsistenan dalam kepemimpinan, ketiga ada kegoyahan komitmen di penyelenggaraan negara, bisa di DPR, eksekutifnya. Itu lah kira-kira yang bisa membuat saya mundur
Sejauh ini apakah alasan itu Anda temukan?
Tidak. Masih baguslah. Tapi masih dipermukaan. Kita lihatlah. Sama dengan partai politik. Semua bilang dukung-dukung. Kita lihat nantilah. Memang poin penegakan ini menjaadi tuntutan banyak orang, mesti dididik kesabaran. Kita gebrak sekarang tapi tidak berlanjut juga tidak mendidik.
Kapan Anda mulai berfikir serius peduli pada pemberantasan korupsi?
Dalam empat tahun terakhir kan saya aktif juga di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan di Transparancy International. Dalam pergaulan itulah muncul idealisme. Jadi dalam hal ini saya ada jalur dan pengalaman lah untuk duduk di KPK, karena sebagai LSM MTI memang antikorupsi. MTI juga yang mengusulkan saya ikut di KPK.
© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 25 April 2004

No comments:

Followers

About Me

My Photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.