Tuesday, April 18, 2006

Sarwono: "Jakarta Terdesak!"



‘Jakarta Terdesak!’


Jakarta akan genap berusia 477. Salah satu hadiah yang cukup bernilai bagi Ibukota ini adalah empat orang Senator perwakilan DKI yang dipilih langsung oleh publik. Banyak yang berharap kehadiran mereka—Mooryati Soedibyo, Marwan Batubara, Biem Benyamin dan Sarwono Kusumaatmadja—akan memperkuat daya tawar publik terhadap perumusan kebijakan pembangunan di DKI .

Apakah demikian?

WartaBisnis menemui Sarwono Kusumaatmadja, salah seorang Senator dari DKI Jakarta, Jum’at 28 Mei 2004 lalu untuk sebuah wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran apa sebenarnya masalah yang sangat mendesak dirasakan oleh publik Jakarta dan bagaimana hal itu ditangani. Dalam wawancara lebih dari satu jam di kantornya sebagai salah seorang penasihat Dewan Maritim, di Jakarta, ia menjelaskan bahwa orang Jakarta sebenarnya seringkali terganggu oleh hal-hal kecil. Sebut contoh, transparansi kebijakan publik, antara lain dalam pengurusan surat-surat tanah, SIM dan sejenisnya. Masalah lain, menurut dia, yang banyak dikeluhkan konstituennya adalah kelangkaan minyak tanah, tingginya angka pengangguran dan musibah banjir. Berikut ini penuturan Sarwono kepada wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Marhaenis dan wartawan foto Alfian Kartim.



Sebagai DPD yang dipilih langsung oleh publik, apa yang Anda tangkap dari aspirasi publik dan seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan Jakarta?

Sarwono Kusumaatmadja:
Pertanyaan ini menurut saya mengherankan. Ini ditanyakan kepada saya dengan asumsi bahwa saya itu punya kewenangan eksekutif. Ini wrong question. Hari ini yang paling penting bagi seorang Senator adalah menyiapkan perangkat DPD supaya berfungsi sebagai lembaga. Berarti memiliki pimpinan, menyusun tata tertib, mengorganisir alat-alat kelengkapan DPD.

Oh, begitu. Bisa Anda gambarkan sekuat apa lembaga itu nantinya?

Bisa. Ada papernya. Itu pakai imajinasi. Jadi harus ada evolusi kelembagaan, baru DPD itu akan berarti. Karena DPD dalam keadaan sekarang ini statusnya tidak lebih hanya sebagai badan penasehat DPR. Dan itu menyangkut Undang-undang tertentu saja, tidak semua. Pendapat DPD itu tidak mengikat bagi DPR.

Padahal dia dipilih langsung….

Ya. Jadi ada situasi asimetri, istilah saya. Asimetri ini adalah indikasi dari inbalance. Atau indikasi instabilitas. Nah, di sini perlu imajinasi. Karena ada instabilitas itu, maka ada peluang untuk membangun stabilitas baru.

Maksudnya?

Gini ya, kita kan punya imajinasi. Kita kan akan punya Presiden baru, siapa pun orangnya. Legitimasinyaa kuat karena dipilih langsung. Dia bisa kerja tenang nggak? Nggak bisa. Karena si Presiden ini tidak punya suara mayoritas di Parlemen, siapapun itu orangnya. Jadi hubungan Presiden dengan Parlemen akan sangat penuh dengan politicking. Sehingga publik akan teriak.

Jadi salurannya lewat…

DPD dong. Dan presiden punya kepentingan untuk berpartner dengan DPD.
Nah kemudian asimetri berikut adalah antara kecenderungan sentralistik dengan kecenderungan ke arah otonomi. Lembaga kepresidenan dan DPR, kecenderungannya sama-sama sentralistik. Tapi nggak kompak. Di sisi lain ada DPD, satu-satunya lembaga yang didesain sebagai lembaga yang pro-otonomi. Yang legitimasinya lumayan kuat, tapi nggak punya kewenangan. Jadi terjadi lagi asimetri. Jadi kalau ada asimetri, berarti ada instabilitas, berarti ada peluang untuk menciptakan stabilitas baru. Itu.

Dengan imajinasi demikian, bagaimana kira-kira Anda akan bekerja?

Kita akan merekrut ahli, dan ada anggaran untuk staf ahli. Nanti ada staf ahli otonomi daerah, ahli moneter. Kalau seorang anggota DPD sedang reses, dia pulang ke ibukota provinsi dan dia menangani konstituen, dia harus menjelaskan apa yang dia kerjakan, sebagai anggota DPD kepada konstituen. Dan dia harus menampung aspirasi konstituen. Biasanya aspirasi konstituen itu menyangkut masalah-masalah lokal. Karena karakter pemilih kita itu begitu. Mereka yang berminat menyoal masalah-masalah nasional itu sedikit. Mayoritas itu menyoal masalah-masalah lokal.

Masalah-masalah lokal ini diperjuangkan di daerah atau pusat?

Dua-duanya. Jadi ada yang kita salurkan yang harus ditangani DPRD dan ada yang harus diproses dan ditangani oleh tingkat pusat. Misalnya ya, kekurangan minyak tanah di DKI. Itu kan konskuensi dari tata niaga minyak tanah. Yang merupakan kebijakan pusat. Jadi solusinya ada di pusat. Tapi kalau misalnya orang komplain tentang sekolah yang bangunannya ambruk, itu soal lokal betul. Nah transportasi soal siapa. Soal lokal maupun pusat. Transportasi umum. Karena transportasi umum ini menyangkut perencanaan yang tidak hanya terbatas di wilayah DKI. Itu juga menjangkau Bekasi, Tangerang, Depok, Kerawang, mungkin sampai ke Purwakarta. Nah sehingga mass transit ini adalah masalah yang harus ditangani pusat bersama-sama dengan daerah. Dan daerahnya tidak hanya DKI, termasuk Jawa Barat dan Banten.

Bisakah Anda sebagai seorang senator langsung memberi rekomendasi kepada Gubernur?

Bisa. Dan juga kita nanti minta hearing juga dengan DPRD, dengar pendapat. Kami juga minta akses langsung dengan walikota dan dinas-dinas dan mereka juga setuju. Dan kemudian nanti kita juga rencanakan keempat senator Jakarta punya kantor bersama. Karena keempat orang ini tidak boleh menangani masyarakat Jakarta ini seakan-akan masyarakat terpecah menjadi pendukung Mooryati, pendukung Biem, pendukung Sarwono, pendukung Marwan Begitu pemilu selesai kita harus kompak lagi untuk menangani masyarakat DKI secara keseluruhan.

Dalam satu gambar yang dibingkai di kantor Anda ini, kami membaca komentar dari Pak Ali Sadikin. Bunyinya, Pak Sarwono perjuangkanlah nasib ibukota ini. di benak Anda apa yang terbayang?

Di DKI itu kan ada masalah-masalah yang murni masalah lokal, ada masalah-masalah yang regional sifatnya. Kalau sudah regional sifatnya ini memerlukan juga intervensi dari pemerintah pusat. Ada juga masalah-masalah yang hanya bisa ditangani dengan mengedepankan fungsi-fungsi kreatif dalam pemerintahan. Ada juga masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam tingkat komunitas. Jadi ini harus dipilah-pilah semuanya.

Tapi yang paling urgent menurut Bapak?


Yang peling urgent mungkin salah satunya adalah menciptakan transparansi dalam kebijakan publik.

Mengapa?

Karena seringkali kebijakan bisa bagus, perencanaan bisa bagus, tapi transparansi tidak terjadi. Karena tidak ada transparansi publik jadi tidak tahu. Dan karena tidak ada transparansi, maka ada peluang bagi oknum aparat untuk bermain.

Bisa disebutkan contohnya?

Misalnya (berhenti sebentar)… apa sih yang harus kita siapkan kalau kita mengurus surat-surat tanah?. Ada nggak informasinya di papan? Nggak ada. Kalau di Kabupaten Kutai Trimur ada. Masak DKI kalah dengan Kabupaten Kutai Timur.

Ini menurut Anda penting?

Penting. Dan biasanya di DKI orang terganggu dengan hal-hal kecil seperti itu. Nah yang lainnya pengangguran. Pengangguran itu ada aspek-aspek yang bisa ditangani secara lokal ada juga yang memang urusan nasional. Jadi soal makro politik.

Mungkin sedikit melenceng. Jika selama ini kami menangkap keluhan yang paling banyak disuarakan oleh publik DKI Jakarta adalah master plan DKI Jakarta yang berubah-ubah. Pendapat Anda?

Nggak, kalau khalayak pemilih bukan itu. Yang paling banyak disinggung adalah pengangguran, minyak tanah, pendidikan dan ini, wabah, banjir.

Begitu? Banjir barangkali ya. Dan, apa pendapat Anda tentang ini?

Banjir itu pemecahan strategic-nya, atau pemecahan permanennya ada di daerah aliran sungai di Jakarta. Jadi masalah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). Kalau penanganan taktisnya bisa lokal. Misalnya got-got dibersihkan. Kali dilebarkan, bikin saluran banjir kanal baru. Itu menolong, cuman nggak menyelesaikan.

Anda kan pernah juga menjadi menteri Lingkungan Hidup. Pendapat semacam ini kedengarannya tidak baru lagi…

Dari dulu sebenarnya sudah mulai dipopulerkan, terutama oleh almarhum Sutami, ketika beliau menjadi menteri Pekerjaan Umum tahun 70-an. Tapi tidak terdukung. Artinya tidak ada satu pun institusi pusat yang tertarik dengan konsep itu. Karena desain dari pemerintahan kita itu sifatnya sektoral. Bappenas pun akhirnya menjadi perencana sektor. Mestinya di Pemerintah itu ada sarana untuk melembagakan, apa namanya, manajemen wilayah. Nah wilayah itu bisa saja lintas wilayah provinsi, Kabupaten. Jakarta ini mutu lingkungannya justru ditentukan oleh Bopunjur. Kalau Bopunjurnya nggak dibenahi ya, semua penanganan hanya menjadi taktis.

Bagaimana Anda memperjuangkan soal ini?

Ya lewat pusat. Sudah ada undang-undang tentang
Bopunjur. Nah, mungkin undang-undang tentang Bopunjur itu harus di review, harus dilihat kembali isinya.

Anda yakin aspirasi ini bisa ditangkap oleh DPRD mau pun DPR?

Lho kalau kita lihat ini, dalam Renstra (Rencana Strategi) Pemda ada semua. Masalahnya bagaimana Renstra itu diterjemahkan dalam implementasi. Kan gitu. Jadi ada gap.

Gap antara DPR dengan Pemda atau Pemda dengan publik?

Ini. menurut saya aliran informasinya nggak bener.

Informasi dari publik ke pemerintah?

Dan sebaliknya, dari pemerintah ke publik juga. Misalnya kalau kita baca Renstra DKI Jakarta kita sudah bisa baca bahwa busway ini sudah ada. Ini nggak terinformasi. Jadi orang ribut, walaupun konsepnya itu belum tentu jelek. Saya baru bicara tadi sama orang-orang pensiunan DKI, kalau kita membenahi transportasi kota, langkahnya selalu tidak menyenangkan. Apapun langkah yang diambil. Jadi busway itu kita tidak bisa apriori, menghakimi proyek itu sebagai proyek yang jelek.

Kami pernah membaca Anda mengeritik rencana pembangunan gedung tertinggi di Jakarta. Apa alasan Anda?

Itu kan di tanah Setneg. Saya denger Pemda nggak tahu. Yang neken prasatinya itu Sekretaris Negara, Bambang Kesowo.

Tapi pada acara peresmiannya Gubernur DKI Jakarta hadir…

Ya saya nggak tahu dia bahagia atau tidak. Yang pasti itu di atas tanah Setneg yang disoal oleh Pemda. Ya menurut saya ironis. Masih banyak soal yang mendesak untuk ditanganin kok buat kayak gitu. Ini kan investasi swasta. Duitnya juga duit swasta.

Jadi Anda dalam posisi mengkritik saja ya, tidak bisa menghambat?

Nggak bisa. Apalagi saya belum dilantik dan saya belum punya status sebagai pejabat.

Tapi menurut Anda, banyak masalah seperti ini yang dihadapi Jakarta?

Misalnya pembangunan mall. Itu menurut saya doesn’t make sense. Nggak masuk akal. Ekonomi lagi begini. Daya beli rakyat lagi rendah, dia malah bikin mall dimana-mana, itu nggak logic. Ini indikasi dari apa? Jadi ini indikasi bahwa sektor publik di DKI ini keteteran, dan kepribadian DKI ini ditentukan oleh sektor swasta. Jadi sektor publik di DKI itu peranannya lemah. Jadi ada dua instansi yang kemudian menjadi kompetitor Pemda dalam melaksanakan kebijakannya. kompetitornya adalah swasta pemodal besar dan pemerintah pusat. Jadi peran dari Pemda DKI untuk menentukan kepribadian Jakarta ini sangat terdesak.

Kenapa Pemerintah pusat jadi kompetitor?

Karena DKI ini kan pusat kekuasaan. DKI ini kan pusat jasa, pusat keuangan. Pusat segala macem. Jadi itu menciptakan kompetitor bagi fungsi publik yang diemban oleh Pemda. Jadi kendalinya lemah. Nah konsep itu salah satu solusinya yang dipikirkan oleh beberapa teman adalah menciptakan undang-undang, pengganti undang-undang no. 34 itu dimana fungsi ibukota itu harus digaris bawahi dengan undang-undang baru itu. Nah sehingga ada pemikiran bagaimana Gubernur itu diberi status setara dengan menteri. Saya masih mempelajari konsepnya. Apakah kita perlu itu atau tidak saya belum punya komentar.

Kami juga mendengar Menteri Sosial mengeritik ide Pak Sutiyoso untuk membuat lokasi judi meniru kawasan Genting di Malaysia. Anda punya pendapat?

Nggak. Saya cuma bisa menjelaskan soalnya saja. Di judi ini memang ada dua kebijakan yang harus dipilih. Kebijakan pengendalian atau pemberantasan. Itu saja. Malaysia menganut kebijakan pengendalian. Kita menganut kebijakan pemberantasan yang nggak efektif. Indonesia itu pretensinya moralistik, tapi pretensi yang moralistik itu tidak disertai kemampuan untuk bersikap secara moral. Itu saja. Jadi munafik. Jangan-jangan dibalik pembangunan mall itu keuntungan dari judi. Keuntungan judi nganggur, uang yang begitu besar itu dibuat apa? Dibikin mall. Money laundering misalnya.

Jadi Anda lebih condong pada kebijakan pengendalian?

Nggak. Saya melemparkan pertanyaan saja. Anda lihat kehidupan malam yang begitu tidak beradab di Jakarta, begitu mengerikan. Ini digambarkan oleh Emka dalam buku Jakarta Under Cover. Nah itu mau diberantas apa dikendalikan?. Pilihannya cuma dua. Pilih strategi pemberantasan atau pengendalian. ***

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 27, Juni 2004

No comments:

Followers

About Me

My photo
suami yang kampungan di mata istrinya, ayah yang sering disandera putrinya untuk mendongeng.