Percakapan dengan Orang-orang Pilihan

Boleh 'Kan, Jatuh Cinta dengan Perempuan Hitam Manis Ini

2011-10-19T22:44:00.000-07:00

Tahun ini tiga pemenang nobel untuk perdamaian semuanya perempuan. Salah satunya bernama Leymah Gbowee. Perjuangan wanita Afrika aktivis perdamaian kelahiran tahun 1972 ini, telah turut mengakhiri perang saudara di negaranya, Liberia. (dua pemenang lainnya adalah Ellen Johnson Sirleaf, presiden perempuan pertama Liberia dan Tawakel Karman, perempuan wartawan dan aktivis perdamaian dari Yaman).

Sebetulnya, sambil menuliskan ini diam-diam di dalam hati ada sebentuk harapan sekaligus protes. Harapan itu adalah, semoga ada stasiun televisi yang mau menyiarkan liputan-liputan tentang Leymah Gbowee, perempuan yang sangat mengagumkan ini. Meskipun saya sadar ini mungkin hanya ‘harapan yang nyaris tanpa harapan’ bisa menembus tembok para pengambilan keputusan di media massa mainstream, tetap saja perlu untuk disampaikan. Siapa tahu tembok itu justru yang berbicara sendiri. Harapan saya ini sekaligus juga dapat disebut protes, karena televisi sejauh ini saya lihat selalu lebih tertarik menyiarkan soal ratu-ratuan kecantikan –bahkan sampai-sampai ada instansi pemerintah yang mensponsori mengundangnya ke Indonesia— sedangkan perihal bagaimana pemilihan dan pengumuman pemenang hadiah nobel, liputan televisi kita masih sedikit sekali. Berita-berita tentang ini selalu hanya selintas.

Kembali ke soal Leymah Gbowee, dia ini patutlah menjadi kebanggan bangsanya. Sudah banyak penghargaan diberikan kepadanya atas keberanian dan kepiawaiannya menggalang gerakan perdamaian diantara kaumnya. Untuk itu pada tahun 2007 ia dianugerahi penghargaan Blue Ribbon for Peace dari John F. Kennedy School of Government at Harvard University. Ia juga merupakan penerima pengharaan Women’s eNews 2008 Leaders for the 21st Century Award. Pada tahun 2009, ia mendapatkan anugerah Gruber Prize for Women’s Rights dan juga anugerah John F. Kennedy Profile in Courage Award. Pada tahun 2010, ia dianugeragi penghargaan Living Legends Award for Service to Humanity dan John Jay Medal for Justice dari the John Jay College of Criminal Justice. Masih pada tahun yang sama, ia memperoleh penghargaan Joli Humanitarian Award dari Riverdale Country School. Sedangkan pada tahun 2011, ia dianugerahi Villanova Peace Award oleh Villanova University

Pada tahun 1989 di umur 17, Leymah pindah ke Monrovia, tempat dimana pertama kali perang saudara di Liberia meletus yang menewaskan ratusan ribu orang. Dia kemudian mengikuti pelatihan dan menjadi konsuler trauma perang sepanjang masa yang menyedihkan itu, bekerja sama dengan para mantan serdadu Charles Taylor, presiden sekaligus diktator di balik perang saudara tersebut.

Berada di tengah perang saudara yang mengerikan, Leymah Gbowee akhirnya menyadari bahwa perubahan harus dimulai. Ia berpendapat, jika ada satu perubahan yang bisa terjadi di masyarakat, pastilah itu dimulai dari para ibu-ibu. Jangan dilupakan, Leymah Gbowee adalah ibu dari enam orang anak.

Pada tahun 2002, di usia 30, sebagai pekerja sosial ia mengorganisasikan sebuah gerakan yang diberi nama Women of Liberia Mass Action for Peace. Gerakan perdamaian ini diawali dengan aktivitas berdoa dan bernyanyi di pasar ikan dan semuanya oleh kaum perempuan. Tujuannya adalah agar presiden Liberia kala itu, Charles Taylor, bersedia berbicara dengan pemberontak dalam upaya menghentikan konflik. Lebih jauh, gerakan yang diikuti oleh lebih dari 3000 wanita kristen dan muslim itu, juga melansir tuntutan yang kedengaran aneh tetapi justru efektif. Mereka mengancam akan mogok berhubungan sex dengan suami-suami mereka jika konflik tak kunjung mereda.

Gerakan dengan tuntutan yang kreatif ini berhasil memaksa Charles Taylor mengubah pendiriannya. Ia kemudian membuka dialog dengan kelompok pemberontak, yakni Liberians United for Reconciliation and Democracy di Ghana. Perang berakhir pada tahun 2003, dan pada saat yang sama, Charles Tayor ditahan dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.

Gerakan yang dipelopori Leymah Gbowee turut memberi andal bagi terlaksananya Pemilu di Liberia, yang kemudian memilih Ellen Johnson Sirleaf sebagai presiden perempuan pertama di Liberia. Leymah Gbowee juga termasuk tokoh yang mendukung Ellen Johnson pada Pemilu 2011.

Pada suatu hari di bulan Juni 2010, wartawan Christian Science Monitor (CSM) mewawancarai Leymah Gbowee di kantor pusat PBB di New York. Wawancara itu, menurut saya sangat menarik, dan karena itu beberapa bagian diantaranya (tidak semuanya) saya terjemahkan di sini. Semoga kita makin mengenal beliau, dan makin mengenali kehebatan kaum perempuan sekaligus juga makin menyadari bahwa kehebatan perempuan itu bukan hanya di panggung-panggung kontes kecantikan dan kekenesan.

CSM: Bagaimana pengalaman Anda di Liberia mendorong Anda untuk terus bekerja di Ghana dan negara-negara lain? Apa tujuan utama Anda?

Gbowee: Setelah bekerja untuk para perempuan Liberia beberapa tahun, saya menyadari bahwa untuk membangun perdamaian dan dalam aktivisme perdamaian saya menginginkan perlunya peranan perempuan dalam proses tersebut. Itu saya anggap panggilan bagi diri saya.

Apa keuntungan terbesar jika kaum perempuan dilibatkan langsung dalam proses politik?

Pertama, hal itu akan meruntuhkan stereotip keterlibatan perempuan dalam proses politik. Kedua, hal itu merupakan pembaruan energi: keterlibatan perempuan dalam proses seperti ini menciptakan sense of hope bahwa kita bergerak dan berubah dari orde yang lama ke orde yang baru. Saya telah menyaksikan hal tersebut di berbagai komunitas, dimana para perempuan bangkit dan mengambil keputusan sambil berkata, “Cara ini yang saya inginkan.”

Ketiga, dengan melangkahnya para perempuan dari peran tradisionalnya, hal itu akan menciptakan sense of urgency pada para pemimpin politik (pria). Ini akan mendorong kegelisahan pada mereka dan berkata, “kita harus berbuat sesuatu, kalau tidak, mereka (perempuan) akan mengambilnya dari kita.”

Pada tahun 2003, Anda mendatangani persiden (kala itu) Charles Taylor untuk menuntut terciptanya perdamaian dan meminta dilibatkannya perempuan dalam proses. Bagaimana menurut Anda kemajuan keterlibatan perempuan sejak saat itu?

Saya belum melihat kemajuan besar. Kemajuan sangat sangat lambat. Semestinya kita sudah mempunyai perempuan mediator yang lebih banyak dan kita juga semestinya sudah bisa menyaksikan semakin banyak perempuan di meja-meja negosiasi. Asumsi yang umum ialah PBB seharusnya telah melakukan hal itu terus-menerus dan akan memperbaikinya. Tetapi saya belum melihat hal itu.

Apa yang harus dilakukan untuk mempercepat kemajuan yang diharapkaan? Aksi mogok yang lebih besar lagi?

Kita para perempuan aktivis, secara global harus mau duduk bersama sebagai sebuah konstituensi dan berkata, “Ini yang sudah kita capai sekarang, dan ini yang harus kita capai dua atau tiga tahun lagi.” Bahasa yang kita gunakan seharusnya sama di setiap level, dari Eropa, Afrika hingga Amerika.

Liberia ialah negara Afrika pertama yang memiliki presiden perempuan. Apakah ini membuat Liberia sebagai yang paling maju dibanding negara-negara Afrika lainnya?

Seorang perempuan presiden tidak dengan sendirinya mengubah struktur patriarki yang sudah melembaga. Kebanyakan anggota parlemen kami masih pria, demikian juga di kabinet. Jangan pula dilupakan, kami masih mempunyai kesenjangan yang luar biasa –dalam perang selama 14 tahun, wanita bukan yang dominan berada di ruang kelas. Jadi kita masih menghadapi tantangan yang harus ditaklukkan.

Ketika Anda menghadap Charles Taylor dulu, usia Anda baru 30 tahun. Apa yang ada dalam pikiran Anda waktu itu?

Kemarahan yang luar biasa. Dalam hati saya berkata, “Orang ini bertanggung jawab atas kematian dan lenyapnya begitu banyak orang dan bertanggung jawab atas kemunduran negara kami. Orang ini duduk di sini tanpa penyesalan, dan saya harus menyampaikan pernyataan ini kepadanya secara langsung dan tepat, sebab saya mungkin tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk memberitahunya.“

Apakah ketika itu dia menatap mata Anda?
Sayangnya dia memakai kacamata hitam waktu itu.

***

Membaca wawancara ini, saya pun jatuh cinta pada Leymah Gbowee. Boleh kan?

© eben ezer siadari

www.writingforlife.net

Satu Jam Bersama Guru Nomor Wahid

2008-12-01T23:57:00.000-08:00

Nama Michael E. Porter seolah sudah melegenda di kalangan akademisi dan praktisi bisnis. Karya legendarisnya, The Competitive Advantage of Nations telah menjadi semacam karya klasik, dijadikan buku teks di hampir semua Fakultas Ekonomi di seluruh dunia. Tak mengherankan bila survei yang diselenggarakan konsultan bisnis Accenture, tiga tahun lalu menobatkan Michael E. Porter sebagai Pemikir dan Penulis topik-topik Manajemen paling top di dunia, mengalahkan nama-nama kondang seperti Peter Drucker, Peter Senge, Alvin Toffler, bahkan Jack Welch mau pun Bill Gates.

Keseriusan Porter meneliti dan mempelajari daya saing negara-negara dunia telah membuat karya-karyanya menjadi acuan banyak Pemimpin Negara. Salah satunya adalah Microeconomics Competitive Index (MCI) yang selalu dibahas dalam World Economics Forum dan digunakan sebagai acuan menentukan daya tarik investasi suatu negara. Porter memang tak pernah berhenti membuat riset statistik untuk memperlihatkan dasar-dasar mikroekonomi dalam menunjang analisis ekonomi pembangunan.

Berkaitan dengan itu, karya lain dari Porter yang populer adalah Teori Kluster. Ini adalah teori yang didasarkan pada riset yang cukup lama mengenai konsentrasi atau interkoneksi perusahaan-perusahaan mau pun institusi di suatu sektor atau bidang tertentu yang selanjutnya akan menentukan daya saing dan kemajuan perekonomian suatu negara. Studi-studi tentang cluster ini lah yang ia kembangkan menjadi teori dan implikasinya bagi pengelolaan dan pengambilan keputusan kebijakan publik.

Teori Kluster telah menyebar ke berbagai negara dan digunakan sebagai konsep untuk memajukan daya saing negara-negara dimaksud. Akibat karyanya ini, Porter telah diundang melakukan studi di berbagai negara antara lain Kanada, Kazakhstan, India, New Zealand, Portugal, dan Thailand. Ia juga diminta sebagai penasihat bagi kepala negara Ekuador, Nikaragua, Peru, Singapura dan Taiwan. Berbagai proyek-proyek pengembangan industri dengan konsep cluster telah muncul. Di Brazil, ABRABI, asosiasi perusahaan bioteknologi di sana menciptakan cluster bioteknologi, salah satu yang terbesar di dunia. Kluster bioteknologi juga sedang dirintis di Kuba. Sedangkan Korea menjajakinya dengan mengkombinasikan bioteknologi dan industri TI. Di Calgary, sedang dibangun cluster industri telepon selular, untuk mendukung pertambangan minyak dan gas alam yang membutuhkan komunikasi bergerak. Di Cina, dibangun kluster untuk industri elektronik sementara di Australia sedang dilangsungkan studi untuk menjajaki kluster industri makanan.

Untuk Indonesia, Porter menyemai pemikiran-pemikirannya dalam kuliah tatap muka dengan Porter melalui video conference yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Manajemen Pasca Sarjana FE-Universitas Indonesia. Dua pengajar di program itu, Rhenald Kasali, ketua program dan Philip S. Purnama yang juga direktur PT Indofood Sukses Makmur, menjadi fasilitatornya. Philip yang juga alumni Harvard Business School, merupakan murid langsung Porter dan sangat antusias bagi pengembangan ide-ide Porter di Indonesia.

Atas izin penyelenggara, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari yang menjadi salah satu peserta tamu dari program perkuliahan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003 itu, merekam tanya jawab denga Porter dalam perkuliahan 19 April lalu. Tanya jawab itu menarik karena sangat relevan dengan Indonesia. Apalagi sejumlah tokoh populer terlibat sebagai penanya, antara lain Bambang Rachmadi (pemegang hak waralaba Mc Donalds di Indonesia), Tito Silistyo (pengusaha) dan Avi Dwipayana (CEO Trimegah Securities). Tanya jawab selama lebih kurang satu jam itu kami sajikan dalam bentuk wawancara berikut ini.

Belakangan ini terlihat ada pergeseran arah ekspor di Indonesia, dari industri yang padat tenaga kerja bernilai tambah rendah kepada industri yang berbasiskan sumber daya alam. Daripada meningkatkan daya saing industri yang ditekuninnya, banyak pengusaha memilih menerjuni bisnis berbasis SDA. Pertanyaan saya, bila nanti SDA tersebut sudah habis, apa lagi yang akan menjadi daya saing Indonesia dibanding negara lain di kawasan ini?

Michael E. Porter: Pertanyaan ini sangat penting terutama di saat sekarang, ketika sedang terjadi krisis sumber daya. Ketika harga-harga produk SDA naik, ketika bahan baku produksi makin mahal, kekayaan SDA akan memberi negara Anda peluang untuk menghasilkan pendapatan yang besar dari ekspor. Sepanjang ditopang oleh kurs mata uang yang kuat dan sepanjang Anda mempunyai keahlian (skill) dan teknologi, Anda bisa memanfaatkannya. Sejauh ini saya belum melihat Indonesia mempunyai skill dan teknologi di berbagai sektor, termasuk dalam mengeksplorasi SDA tersebut.

Berhubungan dengan pentingnya kurs yang kuat tersebut berikut ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan manakala negara Anda mempunyai SDA yang besar.

Pertama, kurs yang kuat. Negara yang mempunyai SDA yang besar, harus mempunyai kurs yang kuat. Tanpa kurs yang kuat sulit untuk produktif dan bersaing di pasar global. Negara yang berhasil membangun ekonominya berbasiskan SDA, umumnya menyisihkan sebagaian dana hasil dari SDA tersebut. Mereka tidak membelanjakan semuanya, mereka menyisihkannya ke dalam suatu fund yang akan mereka gunakan 20-30 tahun mendatang ketika SDA itu sudah mengering. Maka di sini sangat penting peranan pengelolaan isu-isu makroekonomi, semisal bagaimana menghindari Dutch Desease, bagaimana menciptakan lembaga dana nasional (Nantional Fund) yang bisa menabung untuk masa depan negara. Saya tidak tahu apakah Indonesia sudah membahas soal ini.

Kedua, membangun ekonomi domestik yang efisien. Dari data yang kami kumpulkan kami menemukan bahwa sebagian besar lapangan kerja dalam perekonomian datang dari sektor lokal. Lapangan kerja datang dari bisnis-bisnis seperti restoran, eceran, pengolahan produk, pemerintahan (public care) dan sejenisnya. Jadi jika Anda membangun ekonomi berbasis SDA, pastikan bahwa ekonomi domestik Anda efisien. Pastikan bahwa kompetisi di industri lokal terjadi. Jadi dengan memusatkan diri pada industri-industri lokal mempunyai dampak yang besar pada efisiensi ekonomi.

Ketiga, sangat penting untuk mengupgrade, mengolah dan mempercanggih produk Anda yang berbasis SDA tersebut. Daripada mengekspor karet, akan lebih baik bila Anda membuat proses pengolahan ke tingkat yang lebih tinggi. Harus punya kemampuan untuk mengolah. Ini akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Ekonomi Anda akan lebih efisien dengan melakukan pengolahan bahan baku SDA daripada sekadar memindahkan SDA Anda ke negara lain. Di sini Anda tidak hanya berpikir tentang bagaimana mengolah, tetapi Anda harus membangun industri, menyediakan peralatan, melatih orang dan sebagainya.

Keempat, membangun kluster baru yang menghubungkan SDA dengan sektor-sektor yang kuat di negara Anda. Cari apa yang menjadi keunikan negara Anda. Ini adalah bagian yang paling sulit. Anda harus melihat sektor yang jadi inti (core). Anda harus mempertimbangkan dan mengidentifikasi hal-hal yang unggul dalam hal keahlian, lokasi, populasi dan sebagainya di negara Anda. Indonesia harus membangun ini. Bagi saya sulit mengatakan apa yang Indonesia harus lakukan. Tetapi yang penting juga, tidak perlu suatu negara mengkopi apa yang dilakukan negara lain. Anda harus mencari apa yang berbeda di negara Anda. Apakah itu budaya Anda, lokasi geografis Anda,sejarah Anda dan seterusnya. Tantangannya di sini adalah mampukah Anda untuk tidak mengikuti jalur yang telah diambil oleh negara lain. Carilah jalan Anda sendiri. Saya sungguh berharap suatu saat bisa datang ke Indonesia dan bisa menganalisis semua data yang ada.

Dapatkah Anda tunjukkan contoh sukses teori kluster yang terjadi by design. Karena yang saya lihat sukses di teori kluster terjadi secara tidak sengaja. Dan, apakah bisa saya simpulkan bahwa teori kluster lebih efektif untuk mengembangkan sisi penawaran (produksi) bukan sisi permintaan?

Kita mungkin setuju bahwa sangat sedikit contoh dari kluster yang diciptakan dari nol. Teori kluster tidak seperti kebijakan industri (industrial policy) yang mengatakan Anda harus melakukan ini, Anda harus membuat ini dan seterusnya. Teori kluser mengatakan bahwa semua bagian dalam perekonomian adalah baik. Tidak ada bagian yang dianggap buruk.Tetapi yang harus kita lakukan adalah melihat di bagian mana kita harus memulai dan membangkitkan kapabilitas dan kesanalah pembangunan diarahkan. Dimana bagian yang paling efisien kesanalah kita membangun kapabilitas. Jadi ini bukan terjadi secara tidak sengaja. Ia terjadi karena kekuatan pasar (market forces). Apakah Anda punya sumber daya untuk itu, apakah permintaan ada, itu semua ikut menentukan. Jadi kluster tidak datang secara kebetulan. Munculnya kluster selalu diawali oleh adanya sesuatu aktivitas di suatu bidang atau sektor tertentu. INTEL, misalnya, tidak muncul begitu saja, karena tanpa kapabilitas di elektronik, kapabilitas di software, kapabilitas pengorganisasian riset, pelatihan, hubungan dengan universitas, mereka tidak akan berhasil. Jadi intinya, teori kluster adalah tentang bagaimana membangun dan membangkitkan kekuatan bisnis (business strength) dari berbagai area. Bukan menciptakannya dari nol.

Dalam memulai kluster yang perlu Anda lakukan adalah, menarik investasi asing langsung. Kadang-kadang mereka datang karena berbagai alasan, bisa saja karena Anda punya pasar yang besar, punya lokasi geografis yang bagus. Perusahaan multinasional yang besar dapat menjadi persemaian yang bagus untuk cluster. Jika Anda berhasil mengundang investasi asing langsung (multinasional) maka tahap selanjutnya yang akan muncul adalah berkembangnya pemasok di sekitar perusahaan multinasional tersebut dan kita boleh mulai berfikir tentang kluster yang akan dikembangkan. Tetapi ini adalah proses panjang dan butuh kesabaran. Ini bukan semacam proses yang dapat Anda atur, Anda bilang Anda yang bikin ini, Anda yang bikin itu. Proses yang diatur semacam itu bukan kluster. Kluster bicara tentang di bidang mana Anda punya kekuatan, dimana Annda dapat membangun institusi yang bagus, infrastruktur yang membantu. Maka biasanya di sanalah kluster akan berkembang.

Kadang-kadang kluster memang muncul karena permintaan (demand). Di Skandinavia alasan bagi tumbuhnya telekomunikasi bergerak ( mobile telecommunication) adalah karena demand. Karena munculnya pasar awal (early market) bagi produk tersebut. Di sisi lain, kluster kadang-kadang juga muncul karena sisi permintaan. Itu misalnya terjadi pada teknologi irigasi di Israel. Karena langkanya air dan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, muncul permintaan yang besar terhadap irigasi dan itulah yang menyebabkan munculnya teknologi irigasi.

Apakah Teori kluster merupakan teori yang dinamis? Mempertimbangkan situasi dunia yang demikian dinamis, bagaimana Anda merekonstruksi model Anda dan bagaimana mengakomodasi dunia yang dinamis?

Untuk menjadi yang terbaik Anda harus dinamis, Anda harus inovatif, harus terbuka pada kompetisi, terbuka pada keinginan konsumen. Jadi ini adalah teori tentang perubahan. Ada beberapa lokasi (negara) yang bisa berubah menjadi efisien dan dikembangkan, tetapi ada lokasi lain yang tetap tertingal. Jadi ini adalah teori tentang perubahan. Sesungguhnya semua teori tentang pembangunan ekonomi bicara tentang perubahan. Change is very important, bagaimana membuka pasar, bagaimana melindungi pasar, itu semua adalah hal yang dinamis. Tanpa Anda meningkatkan produktivitas, Anda akan kalah. Di sini kita harus berhati-hati. Kebanyakan kluster dibangun dalam waktu 20 tahun. Ada yang sampai ratusan tahun. Kluster adalah sesuatu yang sangat dinamis. Ketika Anda melihat persaingan setiap hari, perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang, maka kluster akan terus bergerak, bergeser dan itu adalah suatu proses yang panjang dan lambat. Sekarang ada yang bilang bahwa strategi perusahaan harus berubah karena dunia yang berubah. Ya, Anda memang harus berubah dan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda, tetapi Anda harus tahu kemana tujuan Anda. Di sini Anda harus fokus pada kapasitas. Apakah Anda punya kapasitas untuk meningkat bertumbuh, itu hal penting.

Dengan melihat kemajuan China dan India, apa yang menurut Anda dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk dapat bersaing di pasar global?

Saya bukan ahli soal China tetapi saya melihat China dengan berbeda. Tetapi mari kita lihat dulu ASEAN. Saya kira ASEAN adalah area ekonomi yang luas yang belum bekerja sebagai pasar (market). Dan masih belum merupakan kawasan perdagangan sesungguhnya. Masing-masing negara di ASEAN belum bebas, demikian juga dengan sesama ASEAN. Mari kita bicara India dan China. India sepanjang ini daya saingnya masih rendah. Benar mereka banyak bergelut di industri TI yang kuat, tetapi kebanyakan eksor India selama ini masih garmen. Tetapi IT telah menggeser penggunaan energi India dan lambat lain ekonominya maju.

China lebih sulit bagi saya. China sekarang ini adalah sebuah situasi yang tidak biasa. Dimana banyak industri di China menghadapi persoalam. Terlalu banyak perusahaan dan terlalu banyak investasi. Memang China adalah pasar yang besar, tetapi masalahnya sangat banyak juga. Mata uang China sangat tidak seimbang. Saya kira China akan banyak mendapat tekanan. Saya tidak pernah berfikir China akan bisa mengalahkan Jepang. Tidak.

ASEAN saya kira harus bisa efisien di masing-masing negara untuk menarik Investasi Asing Langsung. Sayangnya apa yang saya lihat di ASEAN adalah masih adanya rasa saling curiga, masih saling enggan membuka ekonominya dan enggan membangun suatu arena perdagangan. Tentu saja saya kira Anda lebih tahu tentang Indonesia dibanding saya.

Dengan mempertimbangkan geografi dan kondisi di Indonesia, kluster apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia?

Pertama, Saya berpendapat menanyakan apa yang berpotensi besar dalam perekonomian Indonesia untuk didorong jadi kluster bukan cara pikir terbaik untuk melihat persoalannya. Menurut saya, cara terbaik adalah Pemerintah mendorong terbukanya kompetisi, memberikan kesempatan semua sektor untuk meningkatkan kinerja dan biarkan kekuatan pasar (market forces) yang menentukan siapa yang akan jadi pemenangnya. Pandangan saya adalah Pemerintah bekerja untuk menyediakan kerangka agar pasar bekerja.

Anda telah bekerjasama dengan Pemerintahan banyak negara. Anda telah pula menjadi penasihat sejumlah pemimpin dunia. Jika ada tawaran dari Pemerintahan Indonesia untuk Anda, apa pendapat Anda?

Jika Anda melihat wajah saya secara seksama, Anda akan melihat wajah saya yang memerah karena pertanyaan Anda. Tetapi terimakasih Anda telah mengajukan pertanyaan tersebut. Saya suatu saat memang pasti akan mengunjungi Indonesia, masalahnya hanya soal waktu saja. Sedang saya pertimbangkan. Saya sangat prihatin dan ikut berdukacita karena terjadinya bencana di negara Anda baru-baru ini, tetapi melihat antusiasme yang Anda tunjukkan, saya berkeyakinan negeri ini akan bangkit.

Saya sungguh ingin membangun hubungan saling percaya dengan sejumlah Pemimpin yang terbuka untuk itu. Bagaimana bentuknya, saya terbuka untuk berbagai kemungkinan. Bagi saya, bekerja dengan Pemerintah suatu negara negara, selalu saya mulai dengan satu ujian sederhana. Pertanyaan yang biasanya saya ajukan adalah "Siapa yang akan membantu saya bekerja untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu (di negara tersebut)." Saya tentu dengan senang hati memberi kuliah kepada suatu negara. Tetapi itu bukan yang terpenting. Melainkan apakah ada kapasitas untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu lebih baik, meningkatkan sesuatu, mengubah kebijakan, mengubah arah dan meningkatkan kinerja. Saya harus yakin bahwa itu yang akan saya kerjakan dan ada pemimpin di pemerintah mau pun swasta yang mempunyai kemauan dan kapasitas untuk melakukan perubahan itu. Jika ada, saya akan ikut membantu.***

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 32 Nov 2004

Kata Prabowo: "Saya tetap Panglima."

2006-10-29T21:36:00.000-08:00

(Sebuah Wawancara)


Berfoto seusai wawancara dengan Prabowo Subianto (kanan)

Nama Prabowo Subianto Djojohadikusumo pernah menjadi buah bibir semasa karier militernya. Promosi demi promosi ia dapatkan, hingga sebelum usia 50 (persisnya 47 tahun) ia sudah menjadi salah satu panglima di lingkungan TNI: pada 1998 ia diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Ketika Soeharto lengser dan B.J. Habibie naik menjadi Presiden, tak lama kemudian ia pensiun dari militer. Banyak cerita dramatis yang berkembang di seputar berhentinya salah seorang putra begawan ekonomi, Alm Soemitro Djojohadikusumo itu. Namun Prabowo sendiri tampaknya tidak ingin menoleh ke belakang. Pria yang dilahirkan pada 17 Oktober 1951 itu memutuskan untuk terjun sepenuhnya ke dunia bisnis.

Setelah sempat lama di luar negeri, membantu bisnis adiknya, Hashim Djojohadikusumo, ia pulang ke Indonesia. Di sini ia memimpin Nusantara Energi, sebuah grup bisnis yang bergerak dalam pengelolaan dan perdagangan beberapa komoditas sumber daya alam. Mulai dari kelapa sawit, minyak bumi, pertambangan, pulp dan juga perikanan. “Grup bisnis Nusantara Energy sebenarnya hanya pengelompokan secara tak resmi,” kata Prabowo, menjelaskan.

Prabowo adalah pebisnis supersibuk, banyak perusahaan yang membutuhkan pengawasan dan pengelolaannya. Misalnya, di Karazanbasmunai, sebuah perusahaan berkedudukan di Kazakhstan, dia duduk sebagai komisaris. Lalu ada PT Tidar Kerinci Agung sebuah perusahaan prodsuen minyak kelapa sawit dimana ia duduk sebagai presiden direktur. Di Nusantara Energy ia juga duduk sebagai CEO. Posisi yang sama ia pegang di PT Jaladri Nusantara, sebuah perusahaan perikanan. Prabowo tak mau menyebutkan seberapa besar sekarang grup bisnis yang ia pimpin itu. Ia sendiri mengaku ada 12 eksekutif yang langsung melapor kepada dirinya. Tidak selalu ada rapat rutin dengan mereka. “Tetapi kalau ada hal mendesak, saya bisa bekerja dengan tim beranggotakan tiga atau empat orang. Dengan mereka bisa bertemu dua sampai tiga kali dalam sehari,” kata dia.

Ia mengaku tahun-tahun awal sebagai pengusaha adalah masa penyesuaian bagi dirinya. Tetapi setelah itu ia menyadari bisnis dan militer banyak persamaannya. Ia bahkan merasa terlambat untuk terjun ke bidang ini karena ternyata bisnis demikian menarik. Tak mengherankan jika ketika Partai Golkar mencalonkan dirinya sebagai salah satu kandidat Presiden, ia berpendapat basis entrepreneur sangat menentukan sukses tidaknya seorang pemimpin di Indonesia.

Untuk mengetahui kiprahnya saat ini visinya sebagai calon Presiden, di kantornya, di Gedung Bidakara Jakarta, Kamis 11 Desember 2003, Prabowo menerima Eben Ezer Siadari dam Deden Setiawan serta wartawan foto Alfian Kartim, untuk sebuah wawancara. Setelah cukup lama membereskan urusan bisnisnya, ia akhirnya dengan rileks menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Setelah satu jam dan jarum jam menunjukkan angka tujuh malam, ia menyudahi wawancara. “Saya masih harus bekerja nih,” kata dia seraya menuju meja kerjanya. Beberapa dokumen terletak di sana untuk ia tandatangani. Berikut ini petikan wawancara tersebut.

Setelah pensiun dari militer, kini Anda terjun ke dunia bisnis. Dapatkah Anda menceritakan apa saja kegiatan Anda sekarang?

Prabowo: Terimakasih. Memang setelah saya keluar dari tentara, saya terjun ke dunia wiraswasta, sebagai pengusaha. Saya ikut adik saya Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo, red) di perusahaan minyak. Boleh dikatakan beberapa tahun pertama bagi saya merupakan tahun-tahun penyesuaian. Saya banyak melihat, banyak mendengar, banyak mengikuti proses, saya juga waktu itu berkiprah di Timur Tengah, Malaysia, dan setelah saya terjun di bidang bisnis, saya melihat bahwa esensi dari bisnis ini banyak persamaan dengan dunia kemiliteran. Bahkan saya mendapatkan pencerahan. Saya melihat sendi kehidupan bernegara adalah sesungguhnya ekonomi. Dan karena saya ini amateur historian, hobi saya belajar sejarah, setelah mendalami sejarah perang, saya baru yakin dan sadar bahwa semua perang selama kehidupan manusia asal usulnya adalah merebut sumber ekonomi.

Maksudnya?

Ya, merebut sumberdaya ekonomi. Apakah sumberdaya air, sumberdaya makanan, sumberdaya energi, sumberdaya lahan untuk hidup rakyatnya. Semua perang karena merebut sumberdaya ekonomi. Dapat dikatakan kadang-kadang negara perlu lahan perang, perlu ada casus belli. Intinya adalah sumber daya ekonomi. Belanda datang ke kepulauan Nusantara ini utamanya adalah untuk menguasai sumber daya ekonomi yang ada di Nusantara. Karena itu saya melihat banyak persamaan pendidikan saya sebagai militer, latar belakang sebagai komandan pasukan, dengan yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin swasta. Dan bisa kita lihat, di dunia bisnis, istilah-istilah yang digunakan juga adalah terminologi militer. Organisasinya juga banyak mencontoh organisasi militer.

Kalau kita lihat sekarang di Amerika mereka menggunakan istilah chief of executive officer (CEO), chief of financial officer (CFO), jadi pemimpin manajemen dikatakan perwira. Nilai keperwiraan, nilai leadership yang sangat dibutuhkan dalam organisasi-organisasi bisnis dimana-mana. Dengan itu saya melihat kapasitas saya untuk mengorganisir, pengalaman saya di bawah tekanan, kemudian kalau di militer harus cepat, punctual on time, itu bermanfaat sekali waktu terjun ke dunia swasta. Sekarang saya membersihkan beberapa perusahaan yang baik, tetapi manajemennya mungkin tersendat-sendat. Saya juga banyak belajar, banyak tantangan dan rintangan. Tantangan dan kesulitan ini yang membuat saya tangguh.

Tantangan dan rintangan seperti apa?

Esensinya menurut saya sama. Bad management. Bad corporate governance. Intinya, apa itu? Katakanlah budaya maling, kalau ada perusahaan fundamentalnya baik, tetapi rugi, itu tidak ada jawaban. Pasti ada kebocoran. Manajemen yang benar adalah manajemen yang bisa mengendalikan kebocoran itu jangan sampai terjadi.

Anda memimpin grup bisnis bernama Nusantara Energy. Bisa dijelaskan sejarahnya?

Yah, itu pengelompokan yang tidak formal. Karena saya patriot, maka saya gunakan nama Nusantara. Untuk tetap mengingatkan bahwa saya ini pejuang. Saya kira dimana-mana demikian. Ekonomi Jepang maju karena pengusaha-pengusaha Jepang memandang pengusaha sebagai samurai ekonomi. Begitu juga di Suriah. Pengusaha itu sebetulnya adalah ujung tombak pembangunan suatu bangsa. Seharusnya demikian. Saya bangga jadi pengusaha. Pernah ada anak buah saya datang ke kantor. Mungkin mereka sayang kepada saya. Bapak masih muda seharusnya masih tetap jadi Panglima. Saya koreksi mereka. Lho, siapa bilang saya bukan Panglima. Saya tetap jadi Panglima sekarang. Saya masih memimpin karyawan saya. Karyawan saya di dalam negeri 7000 orang. Jadi saya tetap Panglima di bidang ekonomi. Jadi tetap fungsi kepanglimaan, fungsi leadership tetap ada walau pun seragamnya lain. Sekarang pakai dasi. Begitu.

Grup Nusantara ini tampaknya banyak terjun pada komoditas sumber daya alam. Ada alasan khusus mengenai hal ini?

Kita berjuanglah, kita berusaha, kita mencari peluang yang ada. Memang fokus strategi saya dalam resources. Mungkin itulah yang paling sederhana. Saya belum begitu ahli dalam bidang…. Apa namanya itu? The new economy…, dotcom atau IT. Kekuatan Indonesia kan di resources. Saya kira kita berjuang disitu, kita kelola dengan baik, ada nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan devisa, kita kan berperan dalam perkembangan ekonomi bangsa.

Banyak yang berpendapat Anda sangat nasionalistis. Anda mengeritik IMF. Mengapa? Apakah sikap itu Anda pilih secara sadar?

Sebenarnya bangsa kita lahir dari perjuangan yang panjang dan cukup heroik. Kemerdekaan kita rebut melalui perang kemerdekaan. Proklamasi disusul oleh perang kemerdekaan yang cukup lama, lima tahun. Kebetulan nafas keluarga saya adalah nafas republik. Republican. Paman-paman saya gugur untuk republik. Nafas kita nafas merah putih. Jadi pengertian kita tentang pembangunan bangsa adalah bangsa ini berdiri, bangun sebagai bangsa yang sejahtera.

Tidak ada bangsa yang sejahtera kalau tidak bisa makan. Itu adalah keyakinan saya. Kehormatan suatu bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bisa menyejahterakan rakyatnya, kalau ada bangsa yang menyatakan merdeka tapi rakyatnya tetap miskin, menurut saya, bangsa itu tidak terhormat. Saya kira misi saya itu. Visi nasionalis, visi Merah Putih. Sebetulnya tahun 60-70-an itu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bangga terhadap bangsanya, bangsa yang berani berdiri sendiri, bangsa yang pernah mengatakan go to hell with your aid, jadi kita cukup dipandang di Asia Tenggara. Lho kok di tahun 90-an kita kalah sama Thailand, Malaysia dalam mempertahankan ekonomi kita sendiri? Seolah-olah kita takluk dan menyerah kepada kekuatan asing. Banya diantara para pengambil keputusan di bidang ekonomi, menurut saya, mengambil sikap tidak patriotik.

Misalnya?

Tuntuk pada IMF, padahal Malaysia tidak. Itu kan perlu kita pertanyakan. Sekarang banyak tokoh-tokoh Barat mengakui bahwa IMF sebetulnya berbuat kesalahan dalam membantu Indonesia.

Apakah yang Anda maksud mereka yang selama ini dikenal Mafia Berkeley?
Saya katakan mereka sangat berperan dalam kebijakan, memberi nasihat kepada Presiden. Yang mengatakan Mafia Berkeley itu bukan saya, tetapi Anda.

Sebagai pengusaha, bagaimana Anda menjalankan prinsip nasionalisme Anda?

Saya melakukan usaha saya sebagai patriot. Saya cinta tanah air. Sebagai contoh, kadang-kadang ada pelajaran ekonomi yang diajarkan dalam, apa itu? Business School dimana-mana, saya tidak mau terapkan. Contohnya salah satu sikap saya adalah berjuang sekeras tenaga untuk tidak PHK anak buah. Karena saya memandang karyawan adalah sebagai keluarga. Jadi kalau ekonomi sulit, PHK karyawan. Ini pandangan dari para MBA. Mereka bilang, kadang-kadang ada pekerjaan yang tidak efisien, bisa dikerjakan oleh 3000 orang tetapi jumlah karyawan ada 5000. Tidak efisien. Kan begitu pandangan para MBA itu. Tetapi kita kan hidup di lingkungan kita. Kalau ekonomi baik kita rekrut karyawan, kalau ekonomi kita jelek, kita pecat karyawan, lantas kita suruh mereka makan apa? Nanti mereka jadi garong, perampok semua. Kalau bisa kita bertahan sampai ekonomi membaik. Nah, ini sering bertentangan dengan pandangan para MBA itu. Banyak direktur saya bingung. Tetapi saya bilang, sudah lah. Kita bertahan, mungkin pengeluaran lebih banyak sekarang. Kita punya tanggung jawab sosial.

Dapat Anda sebut contoh yang Anda anggap sukses sebagai pengusaha nasionalis seperti itu?

Saya punya role model, saya punya idola, adalah Tata, pengusaha India, yang dinilai oleh banyak analis Barat tidak efisien. Tetapi dia menganggap dia punya misi sosial. Jadi dia bikin rumah sakit, sekolah untuk karyawannya. Dan dinilai tidak efisien. Dia bilang itu misi sosialnya. Kadang-kadang inilah yang bertentangan. Jadi saya berpandangan sebagai pengusaha kita perlu misi dan hati nurani sosial. Pikiran-pikiran ini juga sudah mulai meluas di Barat. Kita tidak bisa menerapkan bisnis murni di lingkungan Indonesia.

Setelah menjadi tentara kemudian menjadi pengusaha, Anda mencalonkan diri sebagai Presiden. Basis kompetensi apa yang akan Anda pakai jika terpilih kelak, militer atau entrepreneur?

Saya kira sama. Menurut saya, basis sebagai patriot. Basis militer mengabdi kepada bangsa begitu juga basis pengusaha. Bagi saya itu tidak terlalu dipersoalkan. Dua-duanya memberi landasan pengalaman yang baik. Dan saya kira masalah yang menonjol atau yang lebih dibutuhkan adalah pengetahuan tentang bisnis, bekerjanya bisnis, bukan ilmu ekonomi yang teoritis. Tapi ilmu ekonomi yang nyata. Sebagai pelaku. Itu yang penting. Terus terang saya tidak punya gelar MBA. Tapi saya belajar dari praktek. Saya melihat entrepreneur yang hebat di Asia, tidak pernah belajar di Business School. Saya tidak tahu apakah ini paradoks.

Nah, apa yang terjadi pada tahun 1997-1998, yang saya katakan banyak pengambil keputusan kita di bidang ekonomi, mereka tidak mengerti kehidupan bisnis yang nyata. Latar belakangnya teoritis, bukan praktisi. Yang direkrut adalah orang pintar di kampus langsung jadi pengelola publik di ekonomi. Kalah sama sang manajer, kalah sama pemain pasar. Akhirnya tidak bisa baca tren, tidak bisa ambil keputusan tepat. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali. Sekarang masih terjadi pembobolan bank. Sepertinya kita tidak belajar-belajar. Katanya keledai tidak akan masuk ke lubang yang sama dua kali. Tetapi kita sepertinya masuk terus ke lubang yang sama. Kita harus introspeksi diri.

Dalam mendorong pemulihan ekonomi, apa yang menurut Anda harus dilakukan?

Jawabnya adalah nasionalisme ekonomi. Kalau pengambil keputusan di bidang ekonomi dan jajarannya itu selalu memperhitungkan dan mengutamakan kepentingan nasional, saya kira kita bisa cepat pulih. Nyatanya Thailand bisa, Malaysia bisa.

Kita punya banyak utang sehingga harus berbaik-baik dengan kreditor. Anda tidak memperhitungkan ini?

Thailand tadinya juga banyak utang seperti yang tadi saya katakan. Kalau nasionalisme jalan kita bisa cari kiat-kiat. Kita bukan negara yang terlalu miskin. Kita punya sumber daya yang besar. Tapi kalau sumber daya tidak bisa kita jaga, ya bagaimana kita bisa pulih. Kita punya resources yang besar, kita punya gas, punya laut, kita punya iklim yang baik, ada competitive advantage. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga, ya bagaimana?

Kita juga sudah terikat dengan WTO dan sudah diharuskan membuka pintu bagi produk-produk dari berbagai negara. Bagaimana Anda melihat ini sebagai pengusaha?

Kita harus tetap waspada, jeli dan lihai. Memang kita tidak bisa menghindari tren dunia ke arah globalisasi. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus punya keberanian untuk membela kepentingan nasional. Harus mengkaji mana yang kita mampu.

Jadi Anda setuju dengan pembatasan impor, misalnya?

Saya setuju. Beras, kita harus mengutamakan petani kita, kita harus lindungi, bimbing dan kembangkan mereka. Mereka adalah produsen kita. Bangsa yang bodoh yang tidak membela produsennya. Dalam arti yang baik. Bukan berarti membuat mereka manja. Kalau kita lihat kehidupan petani kita, masa’ kita bilang mereka manja? Masa’ 200 juta orang makannya harus tergantung pada asing? Ini kebodohan besar bagi bangsa. Kita lihat Amerika, Eropa dan Jepang melindungi petaninya.

Apakah Anda tidak takut akan mendapat aksi balasan serupa? Apalagi Anda banyak bergerak di bidang ekspor?

Nyatanya kita ada kuota dimana-mana. Bener nggak? Sepatu, tekstil kena kuota. Sebetulnya banyak cara. Katakanlah kita tidak melarang impor, kita jangan memfasilitasinya. Apalagi mengizinkan penyelundupan. Disitu kita butuh pemerintahan yang kuat.

Jika Anda terpilih jadi Presiden, apa prioritas Anda di bidang ekonomi?

Prioritas pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Menurut saya harus bersamaan dengan memprioritaskan sektor pertanian dan agroindustri karena pangan adalah masalah strategis. Masalah pangan bagi saya ukuran kemerdekaan suatu bangsa. Itu yang harus diutamakan dan pertanian bisa menyerap lapangan kerja yang besar.

Pada pengujung Pemerintahan Soeharto beliau punya perencanaan strategis mencetak satu juta hektar sawah. Itu menurut saya perlu kita lanjutkan. Mungkin tidak di satu tempat, mungkin tidak di lahan gambut, tetapi intinya kita perlu mencetak satu juta hektar sawah. Kenapa? Pertama, kita harus menghemat devisa, tidak perlu impor beras. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Kemudian kita perlu agrobisnis yang lain, kelapa sawit yang nilai ekonomisnya lebih besar dari minyak bumi. Ini adalah renewable resources, sustainable dan juga menyerap lapangan kerja yang besar, selain devisa yang besar dan memiliki competitive advantage. Kita punya matahari, curah hujan yang besar, tanah yang cocok untuk kelapa sawit.

Setelah itu kita perlu perumahan murah untuk rakyat dan menciptakan pekerjaan. Membangun 600 ribu rumah, dalam setahun, itu perlu 15 pekerja per rumah, artinya sembilan juta orang siap bekerja. Artinya sektor riil bangkit, orang bekerja beli makan, berarti petani bisa jual produksinya. Beli pakaian, industri pakaian dan tekstil hidup. Dan ekonomi segera berputar. Ada mulptiplier effect yang besar. Apa yang terjadi ketika depresi di Amerika? Roosevelt juga ngasih stimulus. Bukan mempersulit investasi.

Ngomong-ngomong, sebagai pengusaha, di usia berapa Anda akan pensiun?

Di bisnis kita harus berkarya semaksimal mungkin. Saya berproduksi sekuat dan semampu saya. Tokoh-tokoh bisnis itu ada yang sampai 90 tahun. Li Kha Sing umur berapa sekarang?

Anda ingin seperti dia?

Saya kira kita harus kagum dengan prestasi seperti itu. Seperti Tata tadi.

Jadi boleh kami katakan, suatu saat kita akan melihat seorang konglomerat bernama Prabowo?

Bukan konglomerat, tetapi pejuang di bidang ekonomi. Fenomena pembangunan bangsa adalah, ini studi dari Harvard University, bahwa setiap negara baru, the first fifty years adalah dipimpin oleh pejuang, prajurit, aktivis. Sesudah itu adalah para entrepreneur. Pemimpin di sini mungkin bukan pemimpin formal. Tidak perlu jadi Presiden, tidak perlu jadi menteri. Kalau di Amerika, Bill Gates, Warren Buffet, Turner, tidak berangan-angan jadi menteri, tetapi pengaruh dia, peranan dia, mungkin lebih dari seorang Presiden. Mungkin setiap Presiden memanggil mereka karena mereka pelaku ekonomi yang besar.

Sehubungan dengan pencalonan Anda sebagai Presiden, terdengar kabar Mbak Tutut juga akan dicalonkan. Apa komentar Anda?

Demokrasi kan semuanya boleh mencalonkan dan dicalonkan. Rakyat jadi banyak pilihan.

Sempat berkomunikasi dengan beliau?

Kebetulan saya belum berkomunikasi.

Kalau dengan Pak Harto?

Sekali-kali saya pasti sowan.

Pencalonan Anda apakah sepengetahuan Pak Harto?

Saya kira, jangankan Pak Harto, banyak orang baca koran dan televisi. Masa’ beliau tidak tahu.***

WartaBisnis 11/I/Januari 2004

Sarwono: "Jakarta Terdesak!"

2006-04-18T05:27:00.000-07:00

‘Jakarta Terdesak!’

Jakarta akan genap berusia 477. Salah satu hadiah yang cukup bernilai bagi Ibukota ini adalah empat orang Senator perwakilan DKI yang dipilih langsung oleh publik. Banyak yang berharap kehadiran mereka—Mooryati Soedibyo, Marwan Batubara, Biem Benyamin dan Sarwono Kusumaatmadja—akan memperkuat daya tawar publik terhadap perumusan kebijakan pembangunan di DKI .

Apakah demikian?

WartaBisnis menemui Sarwono Kusumaatmadja, salah seorang Senator dari DKI Jakarta, Jum’at 28 Mei 2004 lalu untuk sebuah wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran apa sebenarnya masalah yang sangat mendesak dirasakan oleh publik Jakarta dan bagaimana hal itu ditangani. Dalam wawancara lebih dari satu jam di kantornya sebagai salah seorang penasihat Dewan Maritim, di Jakarta, ia menjelaskan bahwa orang Jakarta sebenarnya seringkali terganggu oleh hal-hal kecil. Sebut contoh, transparansi kebijakan publik, antara lain dalam pengurusan surat-surat tanah, SIM dan sejenisnya. Masalah lain, menurut dia, yang banyak dikeluhkan konstituennya adalah kelangkaan minyak tanah, tingginya angka pengangguran dan musibah banjir. Berikut ini penuturan Sarwono kepada wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Marhaenis dan wartawan foto Alfian Kartim.

Sebagai DPD yang dipilih langsung oleh publik, apa yang Anda tangkap dari aspirasi publik dan seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan Jakarta?

Sarwono Kusumaatmadja: Pertanyaan ini menurut saya mengherankan. Ini ditanyakan kepada saya dengan asumsi bahwa saya itu punya kewenangan eksekutif. Ini wrong question. Hari ini yang paling penting bagi seorang Senator adalah menyiapkan perangkat DPD supaya berfungsi sebagai lembaga. Berarti memiliki pimpinan, menyusun tata tertib, mengorganisir alat-alat kelengkapan DPD.

Oh, begitu. Bisa Anda gambarkan sekuat apa lembaga itu nantinya?

Bisa. Ada papernya. Itu pakai imajinasi. Jadi harus ada evolusi kelembagaan, baru DPD itu akan berarti. Karena DPD dalam keadaan sekarang ini statusnya tidak lebih hanya sebagai badan penasehat DPR. Dan itu menyangkut Undang-undang tertentu saja, tidak semua. Pendapat DPD itu tidak mengikat bagi DPR.

Padahal dia dipilih langsung….

Ya. Jadi ada situasi asimetri, istilah saya. Asimetri ini adalah indikasi dari inbalance. Atau indikasi instabilitas. Nah, di sini perlu imajinasi. Karena ada instabilitas itu, maka ada peluang untuk membangun stabilitas baru.

Maksudnya?

Gini ya, kita kan punya imajinasi. Kita kan akan punya Presiden baru, siapa pun orangnya. Legitimasinyaa kuat karena dipilih langsung. Dia bisa kerja tenang nggak? Nggak bisa. Karena si Presiden ini tidak punya suara mayoritas di Parlemen, siapapun itu orangnya. Jadi hubungan Presiden dengan Parlemen akan sangat penuh dengan politicking. Sehingga publik akan teriak.

Jadi salurannya lewat…

DPD dong. Dan presiden punya kepentingan untuk berpartner dengan DPD.
Nah kemudian asimetri berikut adalah antara kecenderungan sentralistik dengan kecenderungan ke arah otonomi. Lembaga kepresidenan dan DPR, kecenderungannya sama-sama sentralistik. Tapi nggak kompak. Di sisi lain ada DPD, satu-satunya lembaga yang didesain sebagai lembaga yang pro-otonomi. Yang legitimasinya lumayan kuat, tapi nggak punya kewenangan. Jadi terjadi lagi asimetri. Jadi kalau ada asimetri, berarti ada instabilitas, berarti ada peluang untuk menciptakan stabilitas baru. Itu.

Dengan imajinasi demikian, bagaimana kira-kira Anda akan bekerja?

Kita akan merekrut ahli, dan ada anggaran untuk staf ahli. Nanti ada staf ahli otonomi daerah, ahli moneter. Kalau seorang anggota DPD sedang reses, dia pulang ke ibukota provinsi dan dia menangani konstituen, dia harus menjelaskan apa yang dia kerjakan, sebagai anggota DPD kepada konstituen. Dan dia harus menampung aspirasi konstituen. Biasanya aspirasi konstituen itu menyangkut masalah-masalah lokal. Karena karakter pemilih kita itu begitu. Mereka yang berminat menyoal masalah-masalah nasional itu sedikit. Mayoritas itu menyoal masalah-masalah lokal.

Masalah-masalah lokal ini diperjuangkan di daerah atau pusat?

Dua-duanya. Jadi ada yang kita salurkan yang harus ditangani DPRD dan ada yang harus diproses dan ditangani oleh tingkat pusat. Misalnya ya, kekurangan minyak tanah di DKI. Itu kan konskuensi dari tata niaga minyak tanah. Yang merupakan kebijakan pusat. Jadi solusinya ada di pusat. Tapi kalau misalnya orang komplain tentang sekolah yang bangunannya ambruk, itu soal lokal betul. Nah transportasi soal siapa. Soal lokal maupun pusat. Transportasi umum. Karena transportasi umum ini menyangkut perencanaan yang tidak hanya terbatas di wilayah DKI. Itu juga menjangkau Bekasi, Tangerang, Depok, Kerawang, mungkin sampai ke Purwakarta. Nah sehingga mass transit ini adalah masalah yang harus ditangani pusat bersama-sama dengan daerah. Dan daerahnya tidak hanya DKI, termasuk Jawa Barat dan Banten.

Bisakah Anda sebagai seorang senator langsung memberi rekomendasi kepada Gubernur?

Bisa. Dan juga kita nanti minta hearing juga dengan DPRD, dengar pendapat. Kami juga minta akses langsung dengan walikota dan dinas-dinas dan mereka juga setuju. Dan kemudian nanti kita juga rencanakan keempat senator Jakarta punya kantor bersama. Karena keempat orang ini tidak boleh menangani masyarakat Jakarta ini seakan-akan masyarakat terpecah menjadi pendukung Mooryati, pendukung Biem, pendukung Sarwono, pendukung Marwan Begitu pemilu selesai kita harus kompak lagi untuk menangani masyarakat DKI secara keseluruhan.

Dalam satu gambar yang dibingkai di kantor Anda ini, kami membaca komentar dari Pak Ali Sadikin. Bunyinya, Pak Sarwono perjuangkanlah nasib ibukota ini. di benak Anda apa yang terbayang?

Di DKI itu kan ada masalah-masalah yang murni masalah lokal, ada masalah-masalah yang regional sifatnya. Kalau sudah regional sifatnya ini memerlukan juga intervensi dari pemerintah pusat. Ada juga masalah-masalah yang hanya bisa ditangani dengan mengedepankan fungsi-fungsi kreatif dalam pemerintahan. Ada juga masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam tingkat komunitas. Jadi ini harus dipilah-pilah semuanya.

Tapi yang paling urgent menurut Bapak?

Yang peling urgent mungkin salah satunya adalah menciptakan transparansi dalam kebijakan publik.

Mengapa?

Karena seringkali kebijakan bisa bagus, perencanaan bisa bagus, tapi transparansi tidak terjadi. Karena tidak ada transparansi publik jadi tidak tahu. Dan karena tidak ada transparansi, maka ada peluang bagi oknum aparat untuk bermain.

Bisa disebutkan contohnya?

Misalnya (berhenti sebentar)… apa sih yang harus kita siapkan kalau kita mengurus surat-surat tanah?. Ada nggak informasinya di papan? Nggak ada. Kalau di Kabupaten Kutai Trimur ada. Masak DKI kalah dengan Kabupaten Kutai Timur.

Ini menurut Anda penting?

Penting. Dan biasanya di DKI orang terganggu dengan hal-hal kecil seperti itu. Nah yang lainnya pengangguran. Pengangguran itu ada aspek-aspek yang bisa ditangani secara lokal ada juga yang memang urusan nasional. Jadi soal makro politik.

Mungkin sedikit melenceng. Jika selama ini kami menangkap keluhan yang paling banyak disuarakan oleh publik DKI Jakarta adalah master plan DKI Jakarta yang berubah-ubah. Pendapat Anda?

Nggak, kalau khalayak pemilih bukan itu. Yang paling banyak disinggung adalah pengangguran, minyak tanah, pendidikan dan ini, wabah, banjir.

Begitu? Banjir barangkali ya. Dan, apa pendapat Anda tentang ini?

Banjir itu pemecahan strategic-nya, atau pemecahan permanennya ada di daerah aliran sungai di Jakarta. Jadi masalah Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). Kalau penanganan taktisnya bisa lokal. Misalnya got-got dibersihkan. Kali dilebarkan, bikin saluran banjir kanal baru. Itu menolong, cuman nggak menyelesaikan.

Anda kan pernah juga menjadi menteri Lingkungan Hidup. Pendapat semacam ini kedengarannya tidak baru lagi…

Dari dulu sebenarnya sudah mulai dipopulerkan, terutama oleh almarhum Sutami, ketika beliau menjadi menteri Pekerjaan Umum tahun 70-an. Tapi tidak terdukung. Artinya tidak ada satu pun institusi pusat yang tertarik dengan konsep itu. Karena desain dari pemerintahan kita itu sifatnya sektoral. Bappenas pun akhirnya menjadi perencana sektor. Mestinya di Pemerintah itu ada sarana untuk melembagakan, apa namanya, manajemen wilayah. Nah wilayah itu bisa saja lintas wilayah provinsi, Kabupaten. Jakarta ini mutu lingkungannya justru ditentukan oleh Bopunjur. Kalau Bopunjurnya nggak dibenahi ya, semua penanganan hanya menjadi taktis.

Bagaimana Anda memperjuangkan soal ini?

Ya lewat pusat. Sudah ada undang-undang tentang
Bopunjur. Nah, mungkin undang-undang tentang Bopunjur itu harus di review, harus dilihat kembali isinya.

Anda yakin aspirasi ini bisa ditangkap oleh DPRD mau pun DPR?

Lho kalau kita lihat ini, dalam Renstra (Rencana Strategi) Pemda ada semua. Masalahnya bagaimana Renstra itu diterjemahkan dalam implementasi. Kan gitu. Jadi ada gap.

Gap antara DPR dengan Pemda atau Pemda dengan publik?

Ini. menurut saya aliran informasinya nggak bener.

Informasi dari publik ke pemerintah?

Dan sebaliknya, dari pemerintah ke publik juga. Misalnya kalau kita baca Renstra DKI Jakarta kita sudah bisa baca bahwa busway ini sudah ada. Ini nggak terinformasi. Jadi orang ribut, walaupun konsepnya itu belum tentu jelek. Saya baru bicara tadi sama orang-orang pensiunan DKI, kalau kita membenahi transportasi kota, langkahnya selalu tidak menyenangkan. Apapun langkah yang diambil. Jadi busway itu kita tidak bisa apriori, menghakimi proyek itu sebagai proyek yang jelek.

Kami pernah membaca Anda mengeritik rencana pembangunan gedung tertinggi di Jakarta. Apa alasan Anda?

Itu kan di tanah Setneg. Saya denger Pemda nggak tahu. Yang neken prasatinya itu Sekretaris Negara, Bambang Kesowo.

Tapi pada acara peresmiannya Gubernur DKI Jakarta hadir…

Ya saya nggak tahu dia bahagia atau tidak. Yang pasti itu di atas tanah Setneg yang disoal oleh Pemda. Ya menurut saya ironis. Masih banyak soal yang mendesak untuk ditanganin kok buat kayak gitu. Ini kan investasi swasta. Duitnya juga duit swasta.

Jadi Anda dalam posisi mengkritik saja ya, tidak bisa menghambat?

Nggak bisa. Apalagi saya belum dilantik dan saya belum punya status sebagai pejabat.

Tapi menurut Anda, banyak masalah seperti ini yang dihadapi Jakarta?

Misalnya pembangunan mall. Itu menurut saya doesn’t make sense. Nggak masuk akal. Ekonomi lagi begini. Daya beli rakyat lagi rendah, dia malah bikin mall dimana-mana, itu nggak logic. Ini indikasi dari apa? Jadi ini indikasi bahwa sektor publik di DKI ini keteteran, dan kepribadian DKI ini ditentukan oleh sektor swasta. Jadi sektor publik di DKI itu peranannya lemah. Jadi ada dua instansi yang kemudian menjadi kompetitor Pemda dalam melaksanakan kebijakannya. kompetitornya adalah swasta pemodal besar dan pemerintah pusat. Jadi peran dari Pemda DKI untuk menentukan kepribadian Jakarta ini sangat terdesak.

Kenapa Pemerintah pusat jadi kompetitor?

Karena DKI ini kan pusat kekuasaan. DKI ini kan pusat jasa, pusat keuangan. Pusat segala macem. Jadi itu menciptakan kompetitor bagi fungsi publik yang diemban oleh Pemda. Jadi kendalinya lemah. Nah konsep itu salah satu solusinya yang dipikirkan oleh beberapa teman adalah menciptakan undang-undang, pengganti undang-undang no. 34 itu dimana fungsi ibukota itu harus digaris bawahi dengan undang-undang baru itu. Nah sehingga ada pemikiran bagaimana Gubernur itu diberi status setara dengan menteri. Saya masih mempelajari konsepnya. Apakah kita perlu itu atau tidak saya belum punya komentar.

Kami juga mendengar Menteri Sosial mengeritik ide Pak Sutiyoso untuk membuat lokasi judi meniru kawasan Genting di Malaysia. Anda punya pendapat?

Nggak. Saya cuma bisa menjelaskan soalnya saja. Di judi ini memang ada dua kebijakan yang harus dipilih. Kebijakan pengendalian atau pemberantasan. Itu saja. Malaysia menganut kebijakan pengendalian. Kita menganut kebijakan pemberantasan yang nggak efektif. Indonesia itu pretensinya moralistik, tapi pretensi yang moralistik itu tidak disertai kemampuan untuk bersikap secara moral. Itu saja. Jadi munafik. Jangan-jangan dibalik pembangunan mall itu keuntungan dari judi. Keuntungan judi nganggur, uang yang begitu besar itu dibuat apa? Dibikin mall. Money laundering misalnya.

Jadi Anda lebih condong pada kebijakan pengendalian?

Nggak. Saya melemparkan pertanyaan saja. Anda lihat kehidupan malam yang begitu tidak beradab di Jakarta, begitu mengerikan. Ini digambarkan oleh Emka dalam buku Jakarta Under Cover. Nah itu mau diberantas apa dikendalikan?. Pilihannya cuma dua. Pilih strategi pemberantasan atau pengendalian. ***

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 27, Juni 2004

Andrew Steer

2006-04-18T05:19:00.000-07:00

Indonesia Sudah Keluar dari Krisis

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, bicara blak-blakan tentang aneka soal, mulai dari pencabutan subsidi BBM, defisit APBN dan peran investor domestik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) akan berlangsung 19 Januari 2005 nanti di Jakarta. Sidang antara Pemerintah dengan forum negara-negara donor untuk Indonesia itu antara lain akan membicarakan komitmen pinjaman dari para negara donor. Itu sudah cerita rutin. Namun, kali ini sidang CGI mempunyai format berbeda. Sidang akan dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, bukan oleh Bank Dunia sebagaimana dulu. Apakah perubahan ini akan sangat menentukan?

Bagi Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, jawabannya adalah ya. Sebab dengan demikian agenda sidang akan ditentukan oleh Pemerintah. Memang sebelum sidang, sudah berlangsung diskusi antara Bank Dunia dan pihak Pemerintah. Tetapi keputusan tentang agenda sidang ada di tangan Pemerintah. "Pemerintahlah yang memutuskan apa yang akan dibicarakan. Kami membantu untuk mewujudkannya," kata Andrew Steer.

Bertubuh jangkung dan ramping, Andrew Steer agak berbeda dibanding sejumlah country director Bank Dunia pendahulunya. Steer berpembawaan lebih riang dan kocak, banyak membuat lelucon bahkan dalam forum yang sangat serius. Ini tampaknya banyak membantu melembutkan citra Bank Dunia yang selama ini dikesankan serba serius dan agak tertutup. Di bawah kepemimpinan Steer, Bank Dunia perwakilan Indonesia tampil lebih bersahabat dan low profile. Itu bukan hanya tampak pada bagaimana Bank Dunia melayani wartawan, tetapi juga terlihat dari bagaimana Steer mengemukakan pendapatnya tentang aneka kebijakan Pemerintah.

Untuk mengetahui pandangan dan harapan Steer seputar perekonomian Indonesia, Eben Ezer Siadari dari WartaBisnis menemui dan mewawancarai dia secara khusus seusai acara penandatanganan kerjasama penyaluran hibah dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia, di kantor Bank Dunia, Rabu 1 Desember. Sambil berdiri dengan santai, bersandar ke dinding ruang pertemuan, selama 30 menit Steer menjawab sejumlah pertanyaan WartaBisnis. Berikut ini petikan wawancara tersebut.

Sidang CGI akan berlangsung tahun depan. Apa agenda sidang itu dari sisi Bank Dunia?

Andrew Steer: Kami baru pada tingkat diskusi dengan Pemerintah Anda tentang apa yang perlu dibicarakan dalam sidang tersebut. Tetapi Pemerintah Indonesialah yang memimpin sidang nanti. Jadi kami menunggu apa yang akan dibicarakan.

Apakah memang ada bedanya jika Indonesia yang memimpin?
Indonesia sekarang sudah keluar dari krisis. Indonesia sedang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan Indonesia tampaknya semakin percaya diri, dan kami sangat menyambut baik untuk mendayagunakan CGI bagi Pemerintah. Memang sebagaimana biasanya, selalu ada kompetisi di antara sesama kawan dan itu akan terus berlangsung, tetapi Pemerintahlah yang memutuskan apa yang perlu didiskusikan dan kami sangat menyambut baik untuk membantu itu terwujud.

Bisakah Anda memperkirakan apakah Indonesia akan mendapat pinjaman lebih besar atau lebih kecil?
Saya kira bukan saya yang harus menjawab itu. Kita tunggu saja sidangnya nanti.

Sempat ramai dibicarakan tentang defisit Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Ada yang berpendapat defisit APBN perlu dilonggarkan untuk memperoleh dana menstimulasi ekonomi. Pendapat Anda?
Indonesia telah mengelola defisit anggarannya dengan baik. Menteri Keuangan yang baru telah mengatakan akan melanjutkan pengelolaan defisit anggaran secara profesional, dan kami percaya itulah yang akan dilakukan. Kami sangat yakin akan pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia.

Jadi, Anda setuju dengan pelonggaran defisit APBN, dan sepanjang masih di bawah 3% dari PDB masih dapat ditoleransi?
Saya belum pernah mendengar ada ekonom yang mengatakan defisit APBN sampai 3% dari PDB. Yang saya dengar dari Pemerintah adalah defisit APBN 1%. Dan, itu adalah keputusan beralasan. Alasan kita untuk tidak setuju pada defisit yang besar adalah karena bila defisit besar, utang akan membengkak. Utang Indonesia sudah menurun dengan cepat saat ini. Jadi meskipun dengan ada defisit APBN 1% dari PDB, utang Indonesia akan terus menurun.

Ada yang berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meminjam lagi karena utang akan meningkat. Itu tidak benar. Utang luar negeri Indonesia menurun terus dan setiap pemerintahan memang harus menentukan seberapa besar tingkat penurunan beban utang itu. Pemerintah sudah mengatakan defisit APBN adalah 1% dari PDB. Jadi dengan itu, Pemerintah bisa mengelola utang dengan baik. Bagi kami, terserah kepada Pemerintah menentukan, apakah 1% atau 0. Kami mendukung apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah.

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Bagaimana pendapat Bank Dunia tentang hal ini?
Total pengeluaran Pemerintah dan swasta untuk infrastruktur baru sekitar 3% dari PDB dan itu tidak cukup. Jika Anda ingin membangun jalan, pembangkit listrik, telekomunikasi, 3% tidak cukup. Kita butuh 5% dari PDB. Jadi menurut kami Pemerintah sudah tepat dalam memilih peningkatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokusnya. Sumber peningkatan itu datang dari dua sektor, investasi swasta dan investasi Pemerintah. Sektor swasta memang mampu berinvestasi lebih besar dalam hal ini tetapi dengan syarat investasi Pemerintah harus dapat menarik minat investor swasta untuk ikut membawa uangnya sendiri. Jadi Anda harus membuat keseimbangan yang benar dan sinergi yang tepat antara investasi pemerintah dan swasta. Untuk itu kami percaya bahwa infrastructure summit yang dimotori oleh Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membantu memfokuskan perhatian orang pada soal ini. Jadi kami sangat mendukung dan menyambut baik inisiatif tersebut.

Pemerintah tampaknya ingin mendorong agar investor domestik berperan besar dalam hal ini. Apakah itu realistis?
Saya kira dua-duanya, investor domestik dan asing. Mereka berpartner bersama. Tentu saja investor domestik mempunyai kekuatan. Ada tabungan domestik yang dapat membiayai itu dan adalah vital untuk memobilisasi dana domestik seperti yang disarankan oleh Pemerintah. Di beberapa area ada kemungkinan membawa investasi asing berikut dengan keahliannya. Di beberapa negara hal itu terjadi. Tetapi investor domestik mempunyai peran besar.

Bagaimana dengan upaya Pemerintah untuk mendorong bank dan lembaga seperti Jamsostek untuk menerjuni pembangunan infrastruktur, sejauh mana risikonya dalam pandangan Anda?
Banyak hal memang harus dilakukan untuk membuat rencana Pemerintah itu berjalan. Tetapi adalah ide yang baik untuk menanamkan dana jangka panjang kepada investasi jangka panjang. Asuransi, dana pensiun, adalah dana jangka panjang yang memang baik diinvestasikan pada investasi jangka panjang ketimbang digunakan pada investasi jangka pendek.

Maka perlu dipikirkan bagaimana mendorong agar dana jangka panjang ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Perlu diciptakan insentif yang tepat, institusi yang tepat dan iklim yang tepat agar mereka mau masuk ke proyek infrastruktur. Mereka tidak boleh dipaksa. Jadi Anda harus menciptakan iklim agar mereka mau masuk.

Anda punya preferensi infrastruktur jenis apa seharusnya yang didorong?
Pemerintah memang masih perlu melakukan banyak hal. Infrastruktur berskala besar, dan juga infrastruktur pedesaan adalah penting untuk diperhatikan. Juga jangan pernah lupa memperhatikan infrastruktur bagi golongan ekonomi rendah. Indonesia punya community driven infrastructure program terbesar dan paling sukses di dunia. Itu harus terus diperluas untuk menciptakan lapangan kerja dan kehidupan ekonomi di masyarakat pedesaan. Tetapi tambahan untuk itu, Anda juga butuh infrastruktur nasional.

Berita baiknya adalah banyak pekerjaan yang harus dan sudah dikerjakan. Kami mengetahui Bappenas telah mengerjakan banyak hal, termasuk dalam melihat infrastruktur apa yang dibutuhkan dan rencana-rencana untuk itu. Penyediaan air bersih (water supply), misalnya, sangat penting. Akses kepada air bersih masih kurang. Kebanyakan orang di Indonesia tidak punya pipa air. Jadi kita perlu banyak infrastruktur.

Sejauh ini Anda tampaknya puas dengan kinerja Pemerintah Indonesia.
Kami tidak mau berkomentar tentang kinerja. Tetapi kami melihat ada banyak kesempatan yang tersedia saat ini. Sepanjang masa krisis lalu banyak keputusan penting harus dan telah dibuat. Sekarang platform bagi pemerintahan baru bisa dibangun. Kami melihat pemerintahan baru mempunyai kesempatan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi kemiskinan. Karena itu kami mendukung upaya Pemerintah pada hal ini. Itu hanya mungkin bila ada reformasi di pemerintahan. Pemerintah telah mengemukakan reformasi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi adalah agenda tertinggi Pemerintah. Jadi ini adalah berita bagus buat orang Indonesia.

Berita jeleknya, subsidi BBM akan dicabut tahun depan, dan harga BBM naik.
Indonesia beruntung. Ketika harga minyak dunia naik, Indonesia mendapat rezeki karena Indonesia memproduksi minyak. Indonesia harus memilih apakah membelanjakan kenaikan pendapatan dari minyak itu untuk menyubsidi harga minyak dalam negeri atau mengalokasikannya untuk membangun sekolah, jalan dan memberi orang miskin akses kepada kesehatan. Jadi dicabutnya subsidi adalah berita baik, karena ia menjadi sebuah peluang bagi Pemerintah untuk memilih bagaimana membelanjakan uangnya. Uang bisa mengalir ke berbagai hal, kepada pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Jadi ada peluang bagi Pemerintah dengan adanya penyesuaian harga BBM
tersebut.

Dalam soal menaikkan harga BBM itu, Anda punya saran tentang timing?
Tidak.

Sooner is better?
No comment. Itu terserah kepada Pemerintah.

Pertanyaan terakhir, tidakkah Anda merasa tertekan dengan demikian besarnya sikap kurang suka terhadap Bank Dunia beberapa tahun terakhir ini?
Saya merasa mendapat kehormatan besar bekerja di Indonesia saat ini. Indonesia adalah salah satu negara penting di dunia dan sekarang tersedia banyak peluang di sini. Jadi saya sebagai orang Bank Dunia, merasa sangat diberkati mendapat kesempatan bekerja di sini. Kami tidak punya agenda kami sendiri, kami hanya membantu negara ini mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. ***

(C) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 33, Desember 2004

Dua Kali di Indonesia
Andrew Steer, 52, menjadi country director Bank Dunia untuk Indonesia sejak 6 September 2002. Ini bukan penugasan pertama kalinya di negeri ini. Pada 1980-1983 ia pernah ditempatkan di sini sebagai staf.
Meraih gelar Ph.D. di bidang ekonomi dari University of Pennsylvania, ia pernah menjadi periset dan pengajar di Cambridge University. Bergabung dengan Bank Dunia sejak 1978, aneka posisi sudah ia daki. Sesudah penugasannya yang pertama di Indonesia, ia ikut menangani berbagai isu reformasi ekonomi di Thailand dan Bangladesh. Steer juga pernah menjadi kepala divisi country risk Bank Dunia dan penasihat senior pada departemen riset ekonomi.

Loncatan kariernya yang paling penting adalah ketika ia ditugaskan menjadi direktur dan penulis utama laporan tahunan Bank Dunia tahun 1992, berjudul Development and Environment. Keberhasilannya membuat dia dipromosikan menjadi direktur pada departemen lingkungan Bank Dunia.

Pada 1997, Steer menempati posisi baru sebagai kepala kantor perwakilan Bank Dunia di Vietnam. Di bawah kepemimpinan Steer, Bank Dunia di negeri itu semakin dekat dengan negara donor dan masyarakat sipil dalam melakukan reformasi di bidang perdagangan, pendidikan dan layanan kesehatan.
Sejak tahun 2002, Steer "kembali" ke Indonesia, negeri yang menurutnya telah ia cintai sejak pertama kali mengenalnya. Istrinya, Liesbet, memberinya seorang putri, Charlotte dan putra, Benjamin.

Tong Djoe

2006-04-18T05:07:00.000-07:00

"Kalau You Takut Susah,
You jadi Susah"

Tong Djoe, ‘pengusaha di segala rezim,’ pelobi ulung dan pialang revolusi, bicara tentang presiden-presiden yang pernah dia bantu. Juga rahasia bagaimana ia tetap survive walau zaman berubah.

Kini usianya sudah 79. Ramping, lincah dan segar, ia masih bisa berjalan dan bergegas dengan cepat, misalnya, untuk mengejar suatu acara. Pada beraneka perhelatan, tiap orang yang menyapa dia selalu dia balas dan layani dengan ramah. Tetapi ia selalu punya kata-kata yang elok untuk segera dapat berpamitan, sehingga ia bisa melenggang kembali menemui kenalan-kenalannya yang lain.
Itulah Tong Djoe, pengusaha ‘segala rezim,’ yang bisnisnya dan peranan dirinya tampaknya tak lekang dimakan waktu. Ia sudah berbisnis sejak zaman Bung Karno. Ia dikenal sebagai pelobi ulung di kalangan pemerintahan dalam dan luar negeri. Dari dulu hingga sekarang. Ia mempertemukan sejumlah presiden Indonesia dengan kepala negara lain. Ia menjembatani penguasa dan pengusaha. Foto-foto dirinya di kantornya, menunjukkan bagaimana ia kerap menjadi orang di belakang layar dalam tiap pertemuan penting sejumlah kepala negara.
Di usia 17, Tong Djoe sudah bekerja di kapal. Di masa revolusi ia membantu perjuangan kemerdekaan dengan menyuplai bahan sandang, pangan, bangunan dan senjata. Ia adalah satu dari pengusaha yang dekat dengan Soekarno, sebagian karena jasa-jasanya membantu revolusi. Seorang ahli sejarah, Mestika Zed, bahkan menjulukinya sebagai ‘pialang revolusi’ karena jasanya menjembatani kelebihan pasok pangan di Sumatera untuk dialihkan ke Jawa yang justru kekurangan.
Di zaman Soeharto, bisnis Tong Djoe tetap berkibar, walau ia mengaku tidak akrab dengan ‘jenderal tersenyum’ itu. Tong Djoe justru dekat dengan salah satu orang dekat Pak Harto, Ibnu Sutowo, pendiri dan direktur utama pertama Pertamina. Menekuni bisnis perkapalan, Tong Djoe membangun Grup Tunas, grup bisnis yang namanya adalah pemberian dari Ibnu Sutowo. Tunas adalah perusahaan pertama Tong Djoe di Singapura yang cukup disegani. Gedung Tunas di Anson Road, Singapura, pada 1973 (ketika selesai), bertingkat 31, merupakan gedung tertinggi di Singapura waktu itu.
Di zaman Abdurrahman Wahid menjadi presiden, nama Tong Djoe berkibar penuh, terutama karena sang presiden banyak memintai nasihat dari dirinya. Tong Djoe, misalnya, pernah dimintai pendapat oleh Gus Dur tentang bagaimana mengajak kembali pengusaha Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Atas jasa Tong Djoe pula Menteri Senior Lee Kuan Yew bersedia diangkat jadi penasihat presiden Indonesia. "Sayangnya, dia diangkat sebagai penasihat tetapi nasihatnya tidak pernah diminta. Seharusnya undang dong dia ke sini," kata Tong Djoe, mengenang.
Kamis, 19 Agustus 2004, lewat percakapan telepon yang singkat, WartaBisnis tak menemukan kesulitan membuat janji wawancara dengan dirinya. "Datang saja besok, jam lima," kata dia sembari memberitahu alamat kantornya di jalan Gunung Sahari Jakarta. Wawancara itu hampir saja batal, karena ketika ditemui di tempat yang ia janjikan keesokan harinya, Tong Djoe sudah bersiap hendak berangkat ke sebuah pameran lukisan. "Maaf. Saya harus menghadiri pameran itu," kata dia. Tetapi ia tidak kehabisan akal. "Bagaimana kalau kita berbincang sambil berangkat ke pameran itu?," usul dia. Sebuah tawaran yang harus diterima, karena Tong Djoe tak punya banyak waktu lagi. Setiap Jum’at, dia kembali ke Singapura untuk ‘kembali’ lagi ke Jakarta pada hari Seninnya.
Maka wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari dan Agung Marhaenis mewawancarai Tong Djoe di perjalanan yang macet menuju hotel Sahid Jakarta. Tak mudah mengikuti alur bicaranya yang sering melompat-lompat serta Bahasa Indonesia-nya yang kelihatannya banyak dipengaruhi dialek Singapura dan Malaysia. Di pameran itu, ternyata perhatiannya tak bisa ia pusatkan pada lukisan-lukisan. Ia mengajak WartaBisnis duduk di pojok sebuah kafe, memesan minuman dan siap ditanyai lebih banyak. "Masih banyak waktu untuk lukisan-lukisan itu. Sekarang, saya ingin berbicara dengan Anda, sahabat-sahabat saya yang baik," kata dia, sambil memesan jus jeruk dingin. Satu jam kemudian WartaBisnis baru diizinkan pamit.
Berikut ini petikan wawancara tersebut.
Anda dikenal sebagai pengusaha yang mampu bertahan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Rezim berganti tetapi Anda tetap bisa dekat dengan penguasa. Kenapa Anda bisa?
Tong Djoe: Caranya kita bangun bersama, kita bikin bersama. Saling menghormati orang, bikin orang untung. Kalau ada sesuatu kekurangan dia, kita ingatkan. Dia dengar baik, kalau tidak dengar kita sudah sampaikan.
Anda masih sering bertemu dengan keluarga Bung Karno?
Kalau dulu masih. Ya, sekarang tetap lah.
Diantara keluarga itu siapa yang paling dekat?
Ya Guntur lah. Guntur baik.
Kenapa bukan Ibu Mega?
Dulu kan Fatmawati titip dia kepada saya. Jadi ya bagaimana pun saya sangat menghormati dia. Dia masih anggap saya Om. Maka itu kita tidak ada siapa yang salah yang benar. Orang itu sering salah mengerti tentang kedekatan saya dengan para penguasa. Seperti dulu, Fatmawati bilang, "Tong Djoe ini anak-anak dititip ke Tong Djoe." Lalu itu disalah mengerti. Dulu ada pembantu Pak Harto bertanya kepada saya kenapa Tong Djoe melindungi keluarga Bung Karno? Padahal itu kan karena dititipkan kepada saya. Tetapi di situ saya menghormati Pak Harto. Dia merangkul. Kita jangan salah-menyalahkan. Kita sering cepat emosi, cepat iri hati, cepat tersinggung. Jadi kadang-kadang kalau butuh, kita gampang janji, tapi kita suka cepat lupa. Ini saya cerita pengalaman. Ini saya tidak ada bersangkutan sama siapa. Mari kita bersama membangun rumah kita supaya besok Indonesia lebih baik. Termasuk saudara. Jangan mengadu satu dan lain. Nanti menyesal dan kecewa. Itu yang harus diperhatikan.
Anda sempat juga dekat dengan Pak Harto?
Dulu dengan Pak Harto kurang dekat. Ibu Tien pernah bilang kenapa tidak datang ke rumah kita? Saya bilang Bapak dan Ibu masih sibuk, saya tidak ingin bikin Bapak dan Ibu semakin sibuk.
Jadi kurang dekat?
Ya kita hormat dengan dia. Dia orang kerja dengan baik. Dia kerja benar. Cuma rakyat belum mengerti.
Maksudnya?
Misalnya maju untuk pembangunan. Namun ada satu kekurangannya, pembangunan dilakukan bertumpuk di pusat. Maka saya bilang waktunya Bapak membangun daerah. Untuk apa? Untuk membuat antardaerah itu makin lama makin dekat. Misalnya kamu punya, saya tidak punya. Saya akan iri.
Anda juga dikenal dekat dengan Gus Dur. Bisa cerita?
Dia punya bapak kan dekat dengan saya. Dulu bapaknya menteri agama.
Ketika itu Anda sebagai apa?
Saya dulu sebagai orang bebas. You tanya orang lain lah Tong Djoe siapa.
Apa yang paling berkesan dari Gus Dur?
Dia mau kerja baik. Tapi dia sendiri. Sebab mata dia kurang lihat. Akhirnya dia sendirian. Dia ingin supaya bangsa ini maju. Habibie juga ingin bangsa Indonesia baik, ia membangun demokrasi.
Kalau dari Megawati apa yang istimewa?
Dia sudah mengalami. Dia kan satu-satunya yang lahir di Yogya. Sampai pindah kekuasaan. Dia mengalami ujian yang sedemikian. Begitu. Dia mengalami segala masalah, tapi ada bukti akhir-akhir ini menjadi tenang. Soal maju kan itu tergantung kita bersama-sama.
Dari SBY?
Dia tahu Indonesia adalah negara besar. Dia dari Angkatan Bersenjata. Cuma kita harus bilang dia berbuat apa untuk Indonesia, untuk rakyat.
Dari dua kandidat presiden ini, apa yang Anda harapkan?
Yang penting untuk rakyat itu adalah punya pekerjaan. Lalu menyediakan suatu ketenangan. Setelah itu, agar orang percaya pada pemerintah, maka pemerintah harus memperhatikan dan memelihara rakyat, antara lain dengan membuat biaya pendidikan murah. Kita harus mengetahui bahwa Indonesia itu lama dijajah. Sekarang kita mau betul-betul kita dikasih kesempatan untuk pendidikan. Kesempatan untuk berusaha. Dulu kita kan masih bayi, sekarang kita kan sudah jadi ‘tuan rumah’. Kita tentu tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, supaya kita isi-mengisi. Tidak ada apa yang dikatakan itu musuh. Itu enggak ada. Kita mesti saling percaya, saling menghormati, saling mengisi.
Sebagai seorang sesepuh masyarakat Tionghoa, Anda punya keinginan khusus tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap masyarakat minoritas, seperti Anda?
Itu bukan soal Tionghoa-nya. Yang perlu diperhatikan adalah di Indonesia itu tidak ada pemisah-misahan satu dengan lainnya. Jangan kita dipisahkan. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban supaya rumah ini tenang dan berwibawa.
Tetapi dikabarkan masih banyak teman-teman Anda yang belum pulang ke Indonesia. Bagaimana cara mengajak mereka kembali?
Oh itu lain. Kalau dagang internasional itu persoalannya kita mesti bikin orang percaya, kita harus bikin orang merasa aman. Sebagai pemerintah berikanlah contoh yang baik. Itu yang penting. Semua manusia dan warga negara menginginkan rumah tangga yang baik. Sopan dan ajak anak-anak menjadi anak yang baik. Tidak ada yang ingin rumah kita dirusak sendiri. Dulu Gus Dur tanya kepada saya, "Tong Djoe, kenapa orang Tionghoa lari?" Saya bilang pasti lari dong. Kalau orang tidak punya senjata untuk mempertahankan diri sendiri, lalu dipukul, apakah Anda tidak akan lari? Tetapi saya katakan mereka harus pulang. Ini kan rumah mereka, masak enggak pulang? Tetapi kita mesti bikin ketenangan. Nanti orang pulang sendiri.
Dari dua kandidat Presiden, siapa yang menurut Anda paling mampu mewujudkan ketenangan yang Anda katakan?
Ya dua-dua saya kira tujuannya sama. Cuma caranya berlainan, hidup berlainan. Mungkin kalau saya jalan di sini lebih cepat, yang situ lihat bisa lebih cepat.
Anda berbisnis di sektor maritim. Bagaimana sebaiknya memajukan sektor ini?
Kita dulu tidak punya apa-apa toh bisa. Dulu pemerintah kan belum tahu. Semua armada pelayaran orang asing punya, tetapi kenapa bisa jadi kita? Pengangkutan juga mahal waktu itu. Pengangkutan lebih mahal dan minyak. Hanya, pemerintah minta orang asing ini menentukan pengangkutan berapa minyak berapa. Maka di maritim kita mulai bertanggung jawab dan mulai bangun PELNI. Waktu itu kita masih kurang pengalaman. Seperti ketika Ibnu Sutowo membangun industri minyak. Tetapi Anda lihat, sekarang orang-orang hidup di situ. Sayangnya orang-orang masing-masing ribut sendiri. Kita mau bilang apa?
Sebaiknya negara Maritim mana yang bisa kita contoh?
Bukan kita contoh. Kita punya hasil bumi. Kalau kita tidak punya pengangkutan kita kan tergantung orang. Kita dulu tidak punya apa-apa bisa bikin sampai hari ini punya apa-apa. Minyak, misalnya, dibangun Pak Ibnu dengan teman-temannya. Tapi waktu itu sepaham dan sehati.
Sekarang tampaknya sebaliknya, saling berebut. Misalnya, kini ada kontroversi tentang siapa yang harus menguasai pelabuhan…
Jangan lah. Jadi jangan, tiba-tiba bagi ini, bagi ini. Nanti lama-lama kita dipotong (seperti) kue. Kita harus hati-hati. Otonomi daerah itu baik, tetapi harus satu kebijakan. Kasih satu hak supaya bisa berkembang. Tapi kita mesti punya master print yang jelas. Apa sudah perlu dibangun atau belum waktunya dibangun? Kita harus hitung kebutuhan internasional apa. Itu orang selalu bisa bilang kaya. Orang kaya itu tidak selalu uang. Ini hari bisa punya uang, besok tidak punya uang. Kaya yang sebenarnya adalah yang tak bisa dirampas orang. Itu baru kaya. Tidak bisa dirampas orang itu apa? Seperti adik-adik punya kepandaian. Punya sahabat, hubungan, itu yang tak bisa dirampas orang. Kalau yang kaya itu uang itu tidak bisa terus. Uang itu hanya kertas.
Anda kelihatannya menyimpan kekecewaan. Ada cita-cita Anda yang belum tercapai?
Kalau Indonesia belum maju saya sedih.
Maksud kami, ada cita-cita pribadi yang belum terwujud?
Apa sih. Tidak ada yang susah.
Sudah tercapai semua?
Bukan tercapai semua. Kita sudah berusaha dan tidak macam-macam. Kalau kerja jangan takut susah. Kalau you takut susah, you jadi susah. Siapa pun bisa habis. Yang penting bisa kerja.
Masih berhubungan dengan teman-teman pengusaha?
Masih. Tidak ada pengusaha yang tidak dekat dengan saya. Kita saling berkawan, saling bisa berusaha untuk baik. Kita jangan berkelahi, kita berkawan saja.
Siapa pengusaha yang paling dekat dengan Anda, Om Liem?
Om Liem itu dia banyak bantu orang. Tapi saya selalu ingatkan sejak dulu tahun 80-an, jangan terpaksa. Banyak orang ingin jadi dia. Jadi kita kasih kesempatan orang yang ingin dibantu, yang ingin maju. Dulu pernah ada orang yang paling kaya Oei Tiong Ham. Di zaman Bung Karno semua hartanya disita. Itu karena politik. Nama dari politik itu apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Membuat undang-undang. Kalau ada kuasa membuat undang-undang itu berarti ada kuasa mengubah yang benar.***
© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 30, September 2004

Robby Djohan

2006-04-17T04:39:00.000-07:00

Beri Kesempatan kepada Anak-anak Muda

Robby Djohan mendesak agar bankir-bankir tua memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk memimpin. Ia sendiri kini serius memikirkan masalah pendidikan dan nasib orang-orang kecil.

Sinar matahari berlimpah menembus ruang kerjanya yang luas, berdinding kaca, di lantai 25 gedung Graha Niaga Jakarta. Meja kerjanya berada di tengah ruangan. Dari sana Robby Djohan bisa memandang ke bawah, ke jalan raya yang siang itu disesaki kendaraan bermotor. Kelihatan sekali ia ingin menikmati ‘masa pensiunnya’ dari cara berpakaiannya: kemeja bergaris biru-putih-coklat dengan celana kanvas coklat. Ia bersepatu sandal dengan kaos kaki coklat, cocok sekali dengan gaya bicara lu gua lu gua, kebiasaannya.
Robby Djohan, siapa di dunia bisnis yang tak kenal nama itu? Puluhan tahun ia membangun Bank Niaga dari sebuah bank tak dikenal menjadi bank penghasil bankir-bankir top di Indonesia. Dalam hal ini bandingannya mungkin hanya lah bank-bank asing, seperti Citibank. Kadernya ada dimana-mana. Mulai dari Arwin Rasyid, kini di Bank BNI, Agus Martowardoyo di Bank Permata, Emirsyah Sattar di Bank Danamon dan banyak lagi. Ia sempat dijuluki sebagai bankir paling berkuasa ketika ia menjadi direktur utama Bank Mandiri, gabungan dari empat bank BUMN. Ia pula yang ‘menyelamatkan’ Garuda di masa akhir Pemerintahan Soeharto.
Namanya mulai dikenal ketika kariernya melesat di Citibank, di akhir tahun 60-an. Ia merupakan orang Indonesia pertama di bank itu yang mengikuti Executive Development Program. Program semacam itu pula yang ia adopsi dan dia bawa ke Bank Niaga. Para koleganya menganggapnya sebagai leader pencipta leader. Banyak yang mengingatnya sebagai orang yang temperamental, suka marah dan sangat dominan. Namun, itu justru menambah wibawanya, mengingat telah banyak pekerjaan berat yang ia selesaikan.
"Gua sebenarnya nggak mau terima lu. Tetapi nggak tahu kenapa gua jadi mau ngomong. Mungkin kepancing kali, " kata dia ketika menerima Eben Ezer Siadari dan wartawan foto Alfian Kartim dari WartaBisnis, di ruang kerjanya, Jum’at, 8 November. Ia mengaku sedikit pusing, hal yang menurut dia, kerap ia alami setiap kali puasa. "Oksigen terhambat masuk ke otak saya," katanya. Di meja kerjanya bertumpuk buku-buku teks, bahan kuliah yang akan ia bawakan di program pasca sarjana FE-UI. Mengajar baginya menjadi kenikmatan sendiri, karena dengan demikian ia bisa ‘belajar’ lagi. Mahasiswanya menyenangi dia karena ia tak lagi cerita tentang teori, tetapi teori yang dipraktekkan.
Sepanjang wawancara intonasi suaranya bervariasi, dari keras, pelan, tinggi dan rendah. Di hadapannya ada telepon, tetapi ia lebih suka berteriak memanggil sekretarisnya, di sebelah ruang kerjanya. Gaya bicaranya penuh, bahkan seperti terlalu percaya diri. Tetapi itu menjadi jauh dari kesan sombong, mengingat track record yang sudah ia torehkan. "Ngapain gua masuk partai, gua lebih jago dari partai," kata dia, ketika ditanyakan mengapa ia tak aktif di kegiatan politik. Berikut ini cuplikan wawancara sepanjang lebih dari satu jam itu.

Apa kegiatan Anda sekarang?
Robby Djohan: Saya melihat banyak sekali perusahaan yang secara operasional masih sehat. Produknya masih bisa dijual, masih ada market, tetapi karena ada persoalan ekonomi, mereka jadi terpengaruh. Mereka menghadapi persoalan finansial, terutama cashflow. Yang kedua adalah mismatch pengelolaan dana dan cukup banyak yang tidak bisa bayar. Maka lewat sebuah kelompok bersama beberapa orang rekan -- mereka dulunya kawan-kawan yang kerja di Citibank, Bank Of America, Chase -- kami membantu restrukturisasi keuangan beberapa perusahaan. Kami bicara dengan manajemennya. Kalau soal restrukturisasi keuangan saya mengertilah. Selain itu banyak waktu saya pakai untuk mengajar. Boleh dikatakan waktu saya 50:50 antara mengajar dan bekerja. (Atas permintaan Rhenald Kasali, Robby mengajar di program pasca sarjana FE UI setiap hari Rabu dan Jum’at, Red)
Seberapa besar skala perusahaan-perusahaan yang Anda bantu itu?
Asetnya di atas Rp100 miliar lah. Kami membantu dalam restrukturisasi keuangan saja. Saya tidak ikut dalam proses manajemen.
Bagaimana biasanya Anda memberi saran dalam penyelesaian masalah mereka?
Problem mereka pada umumnya masalah keuangan. Jadi cashflow. Apa kah akan ditutup dengan meningkatkan modal atau meminjam. Kalau dia pinjam, costnya akan naik. Dan siapa yang mau memberikan pinjaman kalau mereka masih mempunyai problem keuangan. Jadi restrukturisasi itu adalah segala-galanya. Jadi okelah, kita membeli kredit Anda secara lebih murah, kita bayar kepada kreditor lama, nah kemudian kita menambah kredit, tetapi kita harapkan dia (pemilik, Red) juga menambah modal. Jadi restrukturisasi itu bukan cuma kredit, tetapi perbaikan keseluruhan.
Darimana Anda mendapatkan klien, apakah Anda ditugaskan oleh bank?
Kita cari sendiri. Kita tidak tergantung. Kalau ada market, kita masuk. Yang kita tangani juga tidak terlalu banyak, ada empat atau lima lah. Satu perusahaan biasanya kita restrukturisasi empat sampai lima bulan.
Selain itu, apa rencana-rencana baru Anda?
Kok orang tua punya rencana baru. Serahkan pada anak-anak muda. Mimpi saya adalah begitu banyak anak muda di negeri ini, beri mereka kesempatan untuk mewujudkan mimpi mereka.
Ya, tetapi orang sering mengatakan kita belum punya banyak bankir berkualitas, seperti Anda….
Banyak Ribuan. Banyak. Baaaaaanyak. (Robby berkali-kali mengatakan kata banyak). Cuma nggak diberi kesempatan. Seribu bisa saya kasih kamu. Umur 35-40 an. Jadi saya berharap paling tidak yang tua sudah mempersiapkan penggantinya. Langsung mundur tidak mungkin. Tetapi terfikir kah oleh dia siapa yang menggantikannya? Kalau tidak terfikir, dosa itu. Ketika saya tinggalkan perbankan, begitu banyak yang sudah jadi andalan. Itu kebanggaan terbesar yang saya dapat. Bisa nggak orang lain ngomong demikian?.
Jika melihat perbankan kita sekarang, bagaimana Anda menilainya, apakah semakin maju?
Apanya yang maju? Semua masih mengandalkan obligasi rekapitalisasi. Masih konsolidasi. Tetapi kalau Anda bertanya bila dibandingkan tahun 2000 apakah kita sudah maju, oke. Tetapi dibandingkan sebelum krisis, dulu jauh lebih baik. Tetapi saya orang yang optimistis. Dan sekarang adalah kesempatan untuik memikirkan suatu paradigma baru. Biarkan perbankan dikembangkan oleh anak-anak muda. Bank Mandiri mengapa maju? Karena banyak anak muda yang pegang. Dirigennya oke lah Neloe, tetapi dia juga tahu harus mempersiapkan the future generation.
Oh ya, Anda yang ‘membidani’ Bank Mandiri. Bagaimana pendapat Anda tentang bank itu sekarang?
Saya kira cukup baik. Saya tidak tahu mendalam. Tetapi kalau lihat profitabilitasnya bagus dan kemudian mimpi saya tentang IPO Bank Mandiri menjadi kenyataan. Jadi saya menilai itu cukup baik. Jadi saya kira ECW Neloe cukup kompeten. Yang perlu difikirkan lagi untuk Bank Mandiri adalah suatu paradigma yang baru, dimana Bank Mandiri tidak hanya memikirkan hanya profitabilitas, hanya growth, tetapi suatu paradigma baru. Yang saya maksudkan adalah barangkali manajemen itu sudah dipegang oleh anak-anak yang muda, dengan background pendidikan yang lebih baik, otoritas lebih banyak diberikan. Jadi saya fikir Neloe sudah harus memikirkan kalau dia meninggalkan Mandiri, ada suatu paradigma baru di sana. Paradigma baru itu kan suatu kehidupan baru. Negara ini kan juga butuh paradigma baru. Sudah waktunya anak-anak muda ini menentukan hidupnya.
Maksud Anda, paradigma baru itu dirumuskan oleh yang muda-muda itu?
Dipersiapkan oleh Neloe dan krunya tetapi betul-betul anak muda, berpendidikan baik. Tidak jadi soal darimana pun dia, dari dalam atau luar. Yang penting mereka yang terbaik dan beri mereka kesempatan.
Anda dikenal mempunyai banyak kader….
(Robby cepat menukas) Di semua bank ada (kader Robby, Red). Sebut saja, Bank Niaga, Bank Danamon, BNI, BII, Bumiputera, Permata. Semua.
Apakah Anda secara sengaja, by design membentuk mereka?
Bahwa itu terjadi dan mereka sekarang berada di berbagai bank terkemuka, bukan. By design itu adalah ciptakan lah pemimpin sebanyak mungkin. Dan sebagai pemimpin nyatanya mereka kepake.
Sejak kapan Anda menyadari bahwa kader Anda itu itu kelak akan menjadi pemimpin seperti sekarang?
Tidak tahu. Yang penting adalah secara kultur mereka dikembangkan. Tidak saya karbit. Peter B. Stock (presiden direktur Bank Niaga, Red) sudah 20 tahun, sama seperti Agus Martowardoyo (dirut Bank Permata), Emirsyah Sattar (wapresdir Bank Danamon), Arwin Rasyid (direktur Bank BNI), itu kan kerja puluhan tahun. Mereka, ketika ada kesempatan menjadi pemimpin, kita berikan. Berikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya.
Sering memarahi mereka ketika menjadi bawahan Anda?
Wah, itu sudah seperti makan obat, tiga kali sehari.
Biasanya karena apa?
Pengen aja marah. Artinya, saya didik mereka dengan keras.
Pekerjaan Anda yang paling mendapat perhatian adalah ketika membenahi Garuda dan Mandiri. Apa persoalan utama kedua BUMN itu?
Di Garuda itu image. Mengembalikan itu. Semua ada hubungannya dengan image. Operasinya harus baik, kapal terbang baik, keuangan baik. Image adalah yang pertamakali saya harus benahi. Kalau tidak siapa yang mau naik Garuda. Kalau di Mandiri persoalannya adalah bagaimana menggabungkan empat bank. Jadi saya banyak bicara struktur. Bagaimana strukturnya suapaya efisien.
Dulu Anda bukan hanya mengusulkan empat bank, tetapi Bank BNI juga ikut digabungkan.
Saya bicara dengan IMF. Mengapa susah-susah, mengapa BNI ditinggalkan. Mereka tidak bisa jawab. Nanti kegedean, kata mereka tetapi itu bukan jawaban.
Jika dikaitkan dengan skandal BNI sekarang, untung juga BNI nggak ikut…
Justru kalau ikut, itu nggak kejadian. Bagi saya jangan coba-coba.
Kembali kepada mencari orang, pertanyaan klasik untuk seorang CEO adalah bagaimana ia memilih orang-orang terbaiknya. Ketika membenahi Garuda, bagaimana Anda melakukannya?
Saya hanya bawa Emir. (Emirsyah Sattar, sekarang wapresdir Bank Danamon, Red). Kemudian saya lihat (di dalam) siapa yang lumayan,. Kemudian saya tetapkan target. Saya motivasi mereka dan saya beri kesempatan, full authority. Kalau dulu kan harus ditetapkan pimpinan….. Saya pecahkan saja birokrasinya.
Tidak banyak yang berani mendobrak, terutama bila harus berhadapan dengan kekuasaan pemegang saham. Sementara Anda tampaknya justru keras dalam hal ini. Mengapa?
Begini. Sebetulnya good corporate governance (GCG) itu banyak sekali harus mengatur shareholder. Karena mereka adalah pangkal probem di swasta atau pemerintah. Dulu pemerintah begitu kuasa mengatur manajemen. Begitu juga perusahaan milik swasta pri mau pun nonpri, sehingga manajemen hanya melakukan apa yang diinginkan shareholder. Jadi GCG itu seharusnya bagi shareholder. Oleh karena itu hubungan saya dengan shareholder, harus jelas. Kamu mengangkat direksi, kamu menyetujui budget, kemudian kamu menyetujui kalau ada pengeluaran di luar budget. Other than that, saya kerja berdasarkan budget. Jangan ikut-ikutan lagi dong. Kalau ikut, kamu aja deh yang manage, saya berenti. Jangan ada lagi. Nggak bakal benar. Shareholder kan nggak punya kemampuan manajemen.
Menurut Anda, ini masalah khas perusahaan Indonesia?
Itu adalah problem utamanya. Shareholder masih dominan. Saya kira dimana-mana juga begitu. Pemilik lah.
Bagaimana di Bank Mandiri dulu…
Saya di bawah Tanri dia mengerti. Saya bilang kepada dia, kalau shareholder lebih tahu biar saja shareholder yang mengerjakan. Jadi clear pemgertian dia dan saya, dan itu dikatakan sejak awal. Sebab sebagai CEO pun di Bank Mandiri tidak ada keistimewaan buat saya. Bahkan seperti kerja rodi saja.
Sekarang, jika ada yang meminta Anda untuk aktif kembali bidang apa yang ingin Anda geluti sebagai eksekutif?
Nggak ada. Gua pengen maen sama cucu saja. Saya tidak punya ambisi. Tetapi kalau negeri ini masih butuh, saya bersedia. Tetapi tentu bukan dalam posisi eksekutif. Sekarang saya sudah 65 tahun, saya mau ngapain lagi. Tetapi kalau Pemerintah menginginkan saya di suatu lembaga, yang berfungsi mengawasi proses, membuat perencanaan, saya setuju saja. Dan saya percaya negeri ini harus dipegang anak muda. Ngapain saya ikut-ikut.
Sekarang ini yang perlu kita fikirkan adalah bagaimana pendidikan anak-anak muda ini. Jangan fikirkan perusahaan atau pengusaha deh. Mereka bisa cari jalan keluar sendiri. Sekarang perlu difikirkan adalah anak-anak muda, sekolahnya. Petani-petani kita. Fikirkan lah orang-orang kecil itu. Bagaimana anak kecil melalui sistem pendidikan bisa maju. Bangun pendidikan sebanyak mungkin.
Menurut Anda belum banyak orang berfikir serius tentang ini?
Saya nggak tahu. Yang saya katakan fikirkan mereka. Dan itu saya mau.
Sudah punya pemikiran?
Seratus persen, 1000 persen. Orang tua kan ingin tinggalkan nama. Amalnya. Pendidikan menolong orang kecil, itu yang kita fikirin
Jadi Anda mau jika diminta menangani masalah ini?
Mau.
Sudah ada konsep?
Itu datang sendiri. Begitu saya ke lapangan…. (terhenti) Ke Garuda saya nggak ada konsep, tetapi delapan bulan beres. Konsultan ada konsep tetapi tidak bisa dia lakukan. Begitu saya turun, dan saya lihat persoalannya, bisa diperbaiki.

(c) Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis No 21, Desember 2003

Karier Bankir Top
Nama: Robby Djohan
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 1 Agustus 1938
Pekerjaan:
Kini giat mengajar dan menjadi konsultan keuangan. Juga menjadi komisaris di beberapa bank swasta.
Karier:
Direktur Utama Bank Mandiri (November 1998-)
Direktur Utama Garuda Indonesia ( Februari-Oktober 1998)
Presiden Direktur Bank Niaga (1984)
Managing Director Bank Niaga (1977-1983)
General Manager bank Niaga cabang Jakarta (1976)
Staf bagian umum, Citibank (1967)
Group Head, Citibank (1972-1976)
Pendidikan:
SD St Joseph, Medan
SMP Kanisius, Jakarta
SMP Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Jakarta
SMA PSKD Slamet Riyadi, Jakarta
FE-UKI, Jakarta,
FE-Universitas Padjadjaran, Bandung
Ucapan Populer:
"Hubungan eksekutif dan pemegang saham harus jelas. Pemegang saham mengangkat direksi, menyetujui budget, menyetujui kalau ada pengeluaran di luar budget. Other than that, eksekutif kerja berdasarkan budget. Pemegang saham jangan ikut-ikutan lagi. Kalau ikut, dia aja deh yang manage, eksekutif berhenti saja.

Erry Ryana Hardjapamekas

2006-04-17T04:26:00.000-07:00

‘Hampir Semua Orang Terkena Demam (Korupsi)’

Ia meninggalkan semua jabatannya sebagai komisaris di beberapa perusahaan untuk terjun menjadi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, korupsi seperti wabah. Ada yang terkena, ada yang hampir terkena dan pada umumnya semua orang terkena deman. Ia ingin KPK bekerja lewat sistem, bukan asal menggebrak.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tiga kata yang sangat populer terutama di masa kampanye saat ini. Semua tokoh dan Partai Politik bicara tentang itu. Semua berjanji akan memberantasnya. Dan, semua merasa mampu melakukannya. Namun, manakala mereka bicara berapi-api tentang itu, tak ada yang menyinggung sedikit pun keterangan bahwa negeri ini sudah punya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang para pimpinannya secara resmi bekerja sejak akhir tahun lalu. Agak sepi dari publikasi, Komisi ini sebenarnya telah giat memapankan kehadirannya sebagai institusi. Mulai dari perumusan visi, misi dan mekanisme kerja mereka.
Jika menilik kehadirannya yang didasari oleh Undang-undang, dan pemilihan personilnya langsung oleh DPR, seharusnya KPK akan menjadi institusi yang memberi harapan. Apalagi wewenang yang ditaruh di pundak mereka demikian luas. Mulai dari melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat pengawasan negara, membuat program pencegahan korupsi hingga melakukan penindakan dan kemudian pemantauan.
Terdiri dari lima orang majelis pimpinan (ketua dan empat wakil ketua) KPK akan dibantu oleh para staf profesional dan administrasi. Mulai dari jaksa, ahli hukum, polisi dan sebagainya. Saat ini, baru sekitar 50 orang yang bekerja di lembaga ini. Sebagian merupakan bantuan sementara: sembilan orang polisi, enam orang jaksa dan para profesional dari BPKP sebanyak 20 orang. Kelak, idealnya KPK akan mempunyai staf tak kurang dari 200 orang. Mulai April ini, perekrutan akan mereka lakukan.
Salah seorang dari wakil ketua KPK, Erry Riana Hardjapamekas, meluangkan waktu menerima Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan, Agustaman dan wartawan foto Alfian Kartim dari WartaBisnis. Erry adalah wakil ketua yang membidangi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat di KPK. Mengenakan kemeja batik dengan sesekali mengepulkan asap rokoknya, Erry Riana kelihatan lebih segar sore itu. Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk dan aktivis di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini dengan panjang lebar bicara tentang institusi itu, di ruang kerjanya. Mengambil tempat di gedung sekretariat negara yang dahulu digunakan oleh B.J. Habibie selagi menjadi menteri negara riset dan teknologi. Gedung yang gagah dan besar, agak kontras dengan sepinya lobby yang luas dan halaman parkir yang melompong. Tidak ada papan nama yang mencolok yang menandakan di sana berkantor sebuah institusi yang punya kekuasaan besar.
Berikut ini petikan wawancara tersebut.
Sekarang ini semua parpol bicara tentang pemberantasan KKN. Apa pendapat Anda sebagai wakil ketua KPK tentang hal ini?
Erry Riana Hardjapamekas: KPK hadir ketika korupsi muncul sebagai tindak pidana yang luar biasa yang tidak mampu ditangani oleh penegak hukum yang ada. Dengan alasan-alasan yang masuk akal, seperti adanya keterbatasan-keterbataasan teknis ataupun non teknis yang dimiliki mereka. Atas dasar itu muncul KPK. Ini kan prosesnya lama. Muncul tiga tahun lalu. Sampai pada tahun 2002 diterbitkan UU no. 30 tentang pembentukan KPK. UU ini diterbitkan oleh para wakil rakyat yang terdiri dari berbagai partai politik. Kami mengasumsikan ini sudah jadi komitmen para penyelenggara negara. Maka kalau sekarang parpol berteriak mengusung anti korupsi, tentu saya menyambut gembira. Tinggal persoalannya adalah, sering kali kita pandai berkata-kata tetapi kurang piawai dalam tindakan nyata. Yang kita tunggu adalah tindakan nyata dari mereka jika terpilih kelak. UU secara tegas menyebut KPK itu independen, tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun.
Sampai dimana sebenarnya kewenangan KPK dalam menangani kasus KKN?
Kewenangannya yang utama itu ada lima. Yang pertama adalah koordinasi. Yang dikoordinasikan adalah semua aparat penegak hukum tindak pidana korupsi termasuk aparat pengawasan seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPK, BPKP, irjen-irjen dan aparat pengawasan pemerintah di non departemen. Kedua, supervisi. Melakukan supervisi atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga pencegahan. Keempat penindakan, kelima pemantauan. Dalam melakukan koordinasi dan supervisi kami memantau sejauh mana kinerja sistem administrasi pemerintahan termasuk penyelenggara negara. Apabila ada kelemahan dari sistem itu yang menyebabkan tindak pidana korupsi, Maka KPK berwenang untuk merekomendasikan perbaikan.
Apakah KPK akan melakukan penyidikan?
Itu ada di penindakan. Kalau kita lupakan koordinasi, supervisi dan pemantauan, ujungnya tinggal dua, pencegahan dan penindakan.
Misalnya ada laporan dari BPK ada suatu lembaga negara melakukan tindak pidana korupsi, lalu lapor ke KPK, apakah KPK menindaklanjuti?
Bisa ke KPK atau kejaksaan, atau polisi, itu tidak ada masalah. Siapa saja. KPK tidak memonopoli. Cuma seandainya hasil koordinasi dan supervisi ini menunjukkan ada hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk mengambil alih dalam keadaan luar biasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus yang secara signifikan besar, dan syaratnya tiga, pertama, menyangkut pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara atau penegak hukum, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum itu. Kedua, menarik perhatian dan meresahkan masyarakat, dan atau ketiga nilainya Rp1 miliar atau lebih.
Contohnya?
Kita belum punya yang riil. Tetapi sebagai contoh ada dugaan penyelenggaraan haji. Kesatu itu dilakukan oleh penyelenggara negara, kedua pasti menarik perhatian dan meresahkan masyarakat karena pemakainya adalah masyarakat. Ketiga pasti secara kolektif lebih dari itu (Rp1 miliar, Red). Ini contoh, tidak menjadi kasus sekarang ini. Seringkali orang menterjemahkan pemberantasan dengan penindakan. Kapan nangkap orang, kapan ngurung orang. Padahal korupsi itu orang sudah menyebut sebagai budaya. Kami menyebutnya sudah mewabah. Seperti penyakit. Ada yang terkena, ada juga yang hampir terkena. Pada umumnya hampir semua terkena deman. Yang terkena ini umumnya sedikit. Itu yang harus ditindak. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang masih demam.
Sejauh ini, apakah KPK sudah melakukan tindakan?
Sejauh ini kami baru pada tahap pendirian. Dan kita baru menempati kantor 5 Januari. Kita lagi rekrut orang, membuat, menjajaki pembelian perlengkapan, peralatan.
Kalau menindak itu dalam bentuk apa?
Tindakan itu ada tiga langkah, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan itu seperti detektif lah. Mencari informasi. Kalau sudah penyidikan, itu lebih mengerucut lagi. Orangnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Siapa yang menetapkan?
KPK. Kalau sudah ditetapkaan sebagai tersangka, tinggal kita bongkar saja. Kalau penyidikan itu berbuah positif, melanggar, maka berkasnya kita lanjutkan ke penuntutan. Yang unik adalah kasus yang ditangani KPK diadili oleh pengadilan khusus korupsi yang sekarang dalam proses pembentukan. Kira-kira bulan Juli terbentuk. Kita punya waktu empat bulan untuk menemukan kasus.
Jadi KPK yang bertindak sebagai jaksa?
Betul. Kami berlima ini sesuai UU menjadi juga penuntut umum. Tentu bukan kami yang melakukan. Kami merekrut orang karena yang boleh menuntut itu hanya jaksa. Dan salah satu yang direkrut adalah jaksa. Kami minta dari kejaksaan dan kejaksaaan sudah melakukan seleksi internal. Disiapkan 30 orang dan nanti akan kami seleksi lagi menurut metode kami. Mungkin bisa 10 atau 20 orang. Tergantung kebutuhan. Untuk penyelidik atau investigasi bisa polisi, pengacara, akuntan, ahli IT, ahli-ahli lain. Tulang punggungnya polisi dan pengacara.
Sejauh ini apakah sudah ada pengaduan?
Sudah banyak sekali. Ada 150 aduan dari seluruh Indonesia. Aduannya macam-macam.
Apakah semuanya memenuhi kriteria KPK?
Nggak semua. Banyak orang yang hanya berkeluh kesah. Misalnya, keluhan mengenai pemerimaan pegawai, money politics, ada juga korupsi.
Kira-kira bagaimana KPK menangani kasus-kasus yang diadukan itu?
Kita akan lakukan mulai intensif kira-kira bulan Juni. Kita akan bikin kampanye. Memberikan penyuluhan ke masyarakat. Kalau membuat pengaduan yang baik itu seperti apa. Toh kita tidak mau disibukkan oleh pengaduan yang sifatnya fitnah, iri dengki, emosional. Selama ini itu kita akomodasi. Siapa saja yang mengadukan kita terima. Dan akan kita tindak lanjuti. Itu kita alihkan sebagian besar ke Polda, Polres, ke Kejaksaan Tinggi dan sebagainya. Belum ada yang kami tetapkan sebagai kasus. Karena kita belum ada orangnya.

Sudah ada pengaduan yang masuk, tetapi mengapa KPK harus menunggu sampai Juni?
Karena pengadilan khusus korupsi itu baru dalam proses pembentuikan. Sekarang proses seleksi hakim Ad Hoc. Jadi majelis hakimnya ada lima, tiga hakim Ad Hoc. Artinya hakim yang bukan karier yang direkrut dari akademisi, pengacara dan sebagainya. Kita bisa menaruh harapan jika hakim Ad Hoc ini betul-betul kita percaya. Walaupun hakim karier juga tidak semuanya tidak bisa kita percayai.
Bila mengingat banyak yang pesimis kepada KPK tampaknya KPK perlu memunculkan kasus yang besar sehingga orang berpikiran ‘wah ini boleh juga nih’. Dan waktunya tinggal empat bulan. Apakah sudah ada persiapan? Dari 150 kasus yang masuk apakah tidak ada yang besar?
Ada, tapi terlalu kecil. Kami sedang mencari sendiri yang besar-besar. Dengan cara kita memetakan kasus-kasus korupsi yang ada. Mana yang layak kita tangani. Yang menjadi perhatian kita adalah tidak adanya mekanisme SP3. Itu bagus juga. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi memilih kasus yang rasio suksesnya tinggi. Itu yang akan kita ambil.
Kalau kasus korupsi di Bank BNI, misalnya, apakah masuk?
Definisi korupsi kan merugikan negara, melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri atau kelompok, atau orang lain, orang lain itu bisa individu ataupun korporasi. Kasus BNI kan memenuhi syarat ketiga-tiganya.
Jadi itu akan ditangani oleh KPK?
Oh tidak. Itu kan sudah ditangani polisi dan sudah di Kejati. Kita tidak boleh intervensi.
Tetapi berarti kasus-kasus lama masih dapat dimunculkan?.
Iya, bisa juga yang sebelumnya.
Jika Anda ditanya sebagai pribadi, kasus korupsi mana yang paling baik untuk dimunculkan KPK?
Saya kira kasus yang memberikan kesan ke publik bahwa KPK bukan macan ompong. Syaratnya orangnya harus sering disebut-sebut orang, pelanggaran hukumnya cukup untuk diganjar dengan hukuman berat. Yang mana? Ya sudah jangan diterusin lagi dong pertanyaannya. Kalau off the record saya bisa lebih banyak. (Kemudian Erry bicara panjang lebar tentang berbagai kasus korupsi yang menarik perhatiannya, tetapi bukan untuk dikutip, Red)
Bagaimana KPK merumuskan keputusannya?
Keputusan KPK kolektif. Harus merupakan keputusan dari lima majelis pimpinan. Hasil mufakat.
Ada voting?
Iya. Misalnya rapim. Orang tidak hadir harus dengan alasan jelas misalnya ke luar kota. Ketika ambil keputusan, setidaknya tiga orangi harus setuju. Itu kalau voting. Ketua dan masing-masing wakil ketua tidak bisa memutuskan sendiri.
Tidak ada hak prerogatif?
Tidak ada, kecuali kita kasih mandat ke Sekjen untuk agenda rutin.
Kalau di MA kan ada dissenting opinion?
Di kita juga ada. Tapi kita usahakan selalu kompak lah. Kalau visi, misi dan nilai sudah sama, maka hilanglah persoalan itu.
Menurut UU KPK bertanggung jawab kepada publik. Kalau KPK melenceng bagaimana sanksinya?
Publik kan bisa menyampaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. KPK bukan orang yang kebal hukum. Polisi dan jaksa bisa menangkap kami jika melanggar hukum. Dan UU ini juga mengatakan kalau Anda melakukan tindakan korupsi dihukum 10 tahun. Saya melakukan tindakan korupsi persis seperti dia, hukuman buat saya 13 tahun. Sepertiga lebih berat. Tapi harus persis sama.
KPK sebagai jaksa akan berpotensi berlawanan dengan pemerintah. Sementara budget KPK berasal dari APBN Bagaimana hal itu Anda bayangkan?
Ya ya. Oleh karena itu jika Anda baca kode etik itu kan ketat sekali. Itu untuk menjaga kita dari intervensi secara non teknis sebagai akibat keakraban.
Faktanya kan kalau ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tidak lepas dari intervensi?
Justru itu, KPK dibentuk untuk mampu menghindari dari intervensi itu.
Kalau tidak bisa?
Ya harus bisa dong. Paling tidak kita punya modal. Kan kita dipilih oleh DPR secara transparan
Jika kasus korupsi yang diajukan tidak terbukti di pengadilan, bagaimana sikap KPK?
Kalau memang tidak terbukti, KPK harus kuat dong. Banding mungkin ke pengadilan tingkat berikutnya.
Tentang pencegahan korupsi , bisa Anda jelaskan apa akan dilakukan KPK?
Begini, kalau you ngomong polisi, pegawai rendah departemen, ngambil duit, ngutip duit itu kan kaarena alasan dapur. Ya gajinya dong dibetulin. Dibikin bangga menjadi pegawai negeri dan dibikin malu untuk minta duit. Dibikin mereka merasa aman. Itu satu-satunya jalan untuk memperoleh kesejahteraan. Tapi itu kan tidak sendiri. kita kasih wortel juga sticknya. Sekarang tidak ada dua-duanya. Kalau kasih wortel, juga sticknya. Dan sticknya itu benar-benar digunakan. Jangan wortelnya mau, sticknya tidak mau. Sistem pembinaan sumber daya manusia. Sistem itu harus mulai dirintis. Dan KPK punya kewenangan untuk mendesakkan sistem itu agar berubah. Saya berpendapat MA dulu, kejaksaan, kepolisian, guru, baru yang lain-lain seperti pegawai pajak dan bea cukai.
Kalau gaji pimpinan KPK sendiri seberapa besar?
Masih dalam tahap proses. Dalam tahap negosiasi dan sekarang ada di Sekretariat Negara. Karena harus ada PP. Akhirnya KPK sendiri yang menetukan. Dan ada plafon yang ditetapkan oleh Presiden.
Tetapi tadi Anda mengatakan budget dari APBN sudah turun, dan Anda belum tahu gaji Anda seberapa besar?
Anggaran itu baru digunakan untuk pembelian peralatan kantor.
Supaya KPK tidak ikut korupsi, gaji Anda seharusnya tinggi juga dong….
Iya. Tapi tidak sebesar BPPN. Yang lebih penting bukan duitnya. Tapi sistem pengendalian ke dalam. Termasuk mentalnya. Kode etik. Pengawasan yang ketat.
Untuk jadi pimpinan KPK, seseorang harus mundur dari semua jabatan sebelumnya. Anda kan komisaris di beberapa perusahaan, seperti Hero Tbk, Unilever, Semen Cibinong. Apakah Anda sudah mundur?
Itu harus dan sudah. Semua anggota juga.
Ada alasan mengapa Anda meninggalkan semua jabatan itu, yang notabene memberi penghasilan lebih besar?
(Tertawa). Kesatu, kalau kita nyari duit, kapan sih cukupnya. Kita kan tidak tahu. Kedua, kita –kita selalu berfikir, sebagai golongan menengah ini harus bersyukur karena langsung atau tidak langsung menikmati bantuan negara, baik ketika sekolah di SD, SMP, SMA. Kalau kita tidak peduli, terus siapa lagi. Kan kita golongan menengah ini yang diharapkan untuk berani berubah. Kita ini yang diharapkan untuk peduli. Ketiga, saya tergelitik, kita ini mau menunggu apa? Dan kalau saya nggak mau ada orang lain yang mau. Dan orang lain yang mau itu belum tau seperti apa nantinya. Bukannya orang lain tidak seidealis kita. Apabila kita mau, dan tahu apa yang kita kerjakan dan tahu risikonya, ya kita lakukan saja.
Bayangan kami selama ini Anda adalah orang bisnis. Ternyata kesini. Apakah sudah mantap di jalur pengabdian kepada publik?
Kalaupun saya misalnya tidak penuh empat tahun, minimal di tahun pertama atau kedua saya akan berperan menyeimbangkan dengan menegakkan sistem dan infrastruktur, dan nanti ada anak-anak muda yang lebih berani dan lebih brilian yang akan melanjutkan ini.
Apakah memang bisa tidak penuh selama empat tahun?
Bisa saja. kalau kita mengundurkan diri.
Ada kemungkinan itu pada Anda?
Ada, tergantung situasi. Kalau misalnya independensi kita diganggu oleh siapapun, disitu saya akan mulai teriak. Tentu tidak langsung mundur, keenakan juga yang intervensi.
Wah, orang bisa bilang Anda sebenarnya tidak serius…..
Kenapa? Kan waktunya empat tahun dan saya akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika independensi mulai diganggu. Kedua, misalnya ada ketidaksonsistenan dalam kepemimpinan, ketiga ada kegoyahan komitmen di penyelenggaraan negara, bisa di DPR, eksekutifnya. Itu lah kira-kira yang bisa membuat saya mundur
Sejauh ini apakah alasan itu Anda temukan?
Tidak. Masih baguslah. Tapi masih dipermukaan. Kita lihatlah. Sama dengan partai politik. Semua bilang dukung-dukung. Kita lihat nantilah. Memang poin penegakan ini menjaadi tuntutan banyak orang, mesti dididik kesabaran. Kita gebrak sekarang tapi tidak berlanjut juga tidak mendidik.
Kapan Anda mulai berfikir serius peduli pada pemberantasan korupsi?
Dalam empat tahun terakhir kan saya aktif juga di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan di Transparancy International. Dalam pergaulan itulah muncul idealisme. Jadi dalam hal ini saya ada jalur dan pengalaman lah untuk duduk di KPK, karena sebagai LSM MTI memang antikorupsi. MTI juga yang mengusulkan saya ikut di KPK.
© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 25 April 2004

Rhenald Kasali

2006-02-19T04:51:00.000-08:00

Bangsa ini Miskin Entrepreneurship

Rhenald Kasali bicara tentang keterbatasan marketing dalam menembus pasar. Pakar bisnis dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI itu menekankan pentingnya pendekatan holistik. Kelak, ia ingin mengikuti jejak Stephen Covey.

Sejak masih remaja, daya pikat Rhenald Kasali dalam berbicara sudah menonjol. Paling tidak, itu lah kesaksian Rano Karno, aktor film dan sinetron, kawan sebangkunya ketika masih di sekolah menengah pertama. "Dari dulu dia sudah bicara dengan meyakinkan," kata Rano, pada sebuah kesempatan.
Hingga kini daya pikat itu masih memukau. Itu pula yang antara lain membuat Rhenald, pakar manajemen dan ketua program pasca sarjana ilmu manajemen FE-UI, melesat menjadi satu diantara sejumlah pakar bisnis yang suaranya didengar dan diacu oleh para pelaku usaha di Tanah Air.
Sebagai cendekiawan, doktor ilmu manajemen dari Universitas Illionis at Urbana-Campaign ini mengaku tak ingin terkurung hanya di kampus almamaternya. Ia merambah dunia luar, bergaul dengan ilmuwan bidang lain, berbicara kepada para pelaku bisnis, lewat seminar atau talkshownya di televisi. Selain sebagai akademisi, lewat RKS (Rhenald Kasali) Management ia menyelenggarakan jasa konsultansi manajemen. Di televisi, ia menjadi host acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali, acara yang menampilkan para entrepreneur sukses dari berbagai bidang dan penjuru Indonesia.
"Otak manusia seperti parasut. Ia baru bekerja kalau terbuka," katanya, menjelaskan mengapa ia tak pernah mau hanya berada di menara gading kampusnya. Ia pun mengundang orang luar, para praktisi, menjadi pengajar di program yang ia pimpin. Mulai dari Robby Djohan dan Abdul Gani, dua bankir kenamaan, Phillip Purnama, eksekutif Bogasari yang lulusan Harvard, Bambang Bhakti, mantan eksekutif Coca Cola dan kolumnis WartaBisnis, dan banyak lagi.
Perkenalannya dengan Phillip membawanya pula berhubungan dengan Michael Porter, Guru Bisnis paling top dunia. Di sini ia pun tak membuang kesempatan. Bersama Phillip yang merupakan asuhan langsung Porter, Rhenald memprakarsai kuliah jarak jauh Porter setiap pekan untuk para mahasiswanya. Disamping itu, ia masih menjadi dosen terbang di program magister manajemen di berbagai universitas negeri, ke Lampung, Tanjung Pura hingga Bali. "Tiga tahun lagi masa tugas saya di sini selesai. Saya bercita-cita punya semacam padepokan seperti Stephen Covey. Mengajar tentang leadership. Saya sungguh tertarik tentang topik itu," tutur dia.
Beberapa dekade lalu ia selalu merasa cemburu dengan naik daunnya para ekonom makro sebelum ini. Menurut dia, topik-topik ekonomi makro selama ini memang sangat populer, berkat dukungan media massa. Namun, topik semisal pemasaran, kurang mendapat perhatian. Ia tak menyerah. Berkat pengalamannya bekerja sebagai wartawan, ia pun menulis di berbagai media massa, walau pun di sejumlah jurnal ia juga meluangkan waktu. Tulisannya mendapat sambutan hangat.
Di kampus UI di Depok, ruang kerjanya yang mungil tetapi resik dihiasi sejumlah perangkat teknologi informasi, yang ia akui membantu dia mengakses 'dunia.' Sebuah suasana kontras dengan keadaaan kantornya dahulu. Soalnya, ketika pertamakali diminta membenahi program pascasarjana UI itu dulu, ia mengaku kantornya adalah sebuah ruang di pojok, dekat tempat sampah. Mahasiswanya bisa dihitung dengan jari, uang di kas hanya Rp5 juta. Kini program yang diasuhnya diikuti tak kurang dari 200 mahasiswa, yang wangi, modis dan pintar.
Wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Telly Joko Triyono dan wartawan foto Alfian, mewawancarainya di ruangan itu, Selasa, 28 Oktober. Sebuah foto besar dirinya bersama keluarga tergantung di dinding, menampakkan dirinya duduk bercengkrama dengan istri dan kedua anaknya. "Sudah semuanya. Saya orangnya nggak ngoyo. Happy saja," kata dia ketika ditanyakan apakah ada diantara cita-citanya yang belum tercapai.
Isu-isu marketing, selama 10 tahun terakhir sangat populer di Indonesia. Mungkin belum bisa menggeser isu-isu ekonomi makro, tetapi ia makin menarik banyak minat. Apa yang mendorong meningkatnya isu-isu itu?
Rhenald Kasali: Saya kira itu tidak bisa lepas dari Hermawan Kertajaya. Ketika itu dia baru lepas dari Sampoerna, dia seorang direktur di sana, dari perusahaan besar. Terus kemudian dia bicara marketing, dia datang tepat pada waktunya, di saat kita sedang mempersoalkan perusahaan-perusahaan kita yang seperti tumpul ujungnya. Hermawan datang dengan mengatakan, "Ini ujungnya harus diasah."
Apa yang Anda maksud dengan ujung tumpul?
Ketika kita lihat data BUMN semuanya pada kolaps, semuanya pada rugi. Pada saat itu Cacuk Sudarjanto mulai selesai memperbaiki Telkom. Ketika Cacuk meninggalkan Telkom, Telkom itu seperti badan yang baru teradiasi virus. Bergeliat, dan mereka mencari orang, sehingga salah satu pasar yang diributin orang saat itu adalah Telkom sebetulnya. Di situlah, tiba-tiba marketing mendapat energi. Sementara di sisi lain, ketika itu Iwan Jaya Azis dari FE UI berangkat ke Amerika. Pasar para ekonom makro lagi kosong.
Seberapa penting sebenarnya pendekatan ekonomi makro bermanfaat bagi dunia bisnis?
Kita menyadari bahwa macro is necessary but not sufficient. Necessary, karena deregulasi perbankan itu kan makro. Pendekatan fiskal, moneter, bagaimana menggerakan perekonomian, itu makro. Tetapi disadari pula bahwa bank pun memerlukan marketing. Sementara itu ekspor kita terus dipacu. Perdagangan luar negeri kan tujuannya untuk memacu ekspor dan memperluas lapangan pekerjaan. Maka marketing seperti mendapat energi. Dan disitu lah kita melihat, ada perbedaan pemikiran, apalagi setelah krisis perekonomian 1998. Bahwa economics dan marketing berbeda dalam membaca pasar.
Maksudnya?
Economics dalam membaca pasar memakai kaca mata daya beli. Sedangkan kami orang marketing melihat pasar itu adalah kekuatan dari keinginan membeli. Bagaimana pemerintah menstimulasi perekonomian?. Dengan tingkat bunga rendah, inflasi rendah. Barang tersedia. Sedangkan kami mengatakan well, jangan turunkan harga minyak goreng Bimoli dan Filma. Perbanyak lah minyak goreng komoditi. Dalam arti minyak goreng curah. Filma itu dipakai oleh orang-orang kaya. Meskipun diturunin harganya, tidak menstimulasi permintaan. Orang kaya membeli karena brand bukan karena harga.
Yang kedua, ternyata ekonomi makro bicara mengenai aggregate demand. Sedangkan kita bicara mengenai segmented demand. Maka kita ajarkan segmentasi. Tahun 1998 itu saya luncurkan buku saya tentang itu. Lagi-lagi kita mengubah cara pandang mereka. Kita bicara tentang brand saat itu. Kita saat itu mengkritik perekonomian yang memberikan subsidi pada aggregate demand. Kepada total market. Bensin murah. Gua sih seneng aja. Tapi saya pikir tidak adil. Masa kita dapat subsidi yang sama dengan supir bis, supir mikrolet, dengan orang yang jualan sayur, kan tidak adil. Kita semua disubsidi. Yang harus disubsidi kan mereka. Kita merampas haknya orang miskin. Kan gitu. Dengan kata lain, subsidi itu harus segmented. Cuma caranya nggak ketemu di pemerintah. Karena mereka pake cara makro untuk membaca segmentasi. Tapi kita sudah memberitahu mereka. Hey, pasar tidak begitu.
Yang ketiga, orang makro melihat pasar selalu komoditi. Per Kategori. Permintaan otomotif, permintaan properti. Kalau kita nggak. Kita bilang permintaan Toyota Kijang tahun ini gimana. Timor abis, Toyota Kijang bagus. Tapi kalau ekonom akan bilang pasar otomotif akan hancur. Karena dirata-rata semuanya.
Sementara itu, di kalangan praktisi bisnis sendiri terdapat pula perdebatan yang seru tentang seberapa penting dan dominan pendekatan marketing dibanding pendekatan lain dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Anda?
Nah, di sini setelah ujungnya diasah, 'kereta api' sudah mulai bergerak. Awalnya kan mati. Begitu dikasih lokomotif baru, marketing tadi, kita bergerak. Tetapi kita pun segera melihat kok negara-negara lain sudah bergerak lebih cepat. Ibaratnya mereka sudah punya kereta api supercepat, kita masih saja naik Parahyangan, Jakarta Bandung, masih 4 jam, masih banyak rintangan. Lantas saya berpikir, kalau mau jalan kenceng, lokomotif jangan hanya ditaruh di depan. Ada tiga lokomotif, di depan, di tengah dan di belakang. Lokomotif ini lah yang kita sebut manajemen. Yang di depan marketing . Namun, kalau dia nyundul-nyundul sementara rangkaian yang dibawa panjang dan jalan lambat, maka dalamnya harus dibenahi. Itu sebabnya saya pergi belajar ke Michael Porter mengenai strategi. Bukan lagi sekadar marketing.
Jadi Anda lebih sebagai pakar strategi daripada pemasaran?
Gua ngga tau. Terserah pasar. Tapi saya pikir, marketing tidak hanya bisa sebagai marketing. Orang akademik mengatakan marketing is not just marketing, its marketing management. Kalau orang yang berasal dari lapangan, praktisi, mereka bilang marketing. Kita dari dunia akademik tidak bisa mengajarkan hanya marketing, kita harus mengajarkan marketing sebagai alat manajemen. Maka disitu ada planning, organizing, how did you develop the organization? Ada leadership, controlling. Nah ini dibikin menyangkut manajemen. Menyangkut resources, menyangkut purchasing, keuangan, menyangkut accounting, dan perusahaan bisa untung bukan hanya karena dari marketing, tapi karena banyak hal. Disitulah kita perlu kesadaran, dan belakangan Philip Kotler menyadari dalam bukunya Marketing Move. Sayang di Indonesia tidak populer. Dia bilang holistic marketing. Dia ngomong dari value exploration .Di-explore dulu value-nya, terus harus ada value creation, baru value delivery. Selama ini orang marketing selalu fokus pada value delivery. Padahal itu baru ujungnya. Philip Kotler menyatukan hal ini. Beliau mengatakan ini holistic marketing. Marketing yang utuh. Dua ini kan strategi.

Kalau ditarik lebih jauh kepada sebuah negara, bagaimana Indonesia semestinya mengkombinasikan pendekatan makro dan marketing ini untuk meningkatkan daya saing?
Kalau kita ingin meningkatkan keunggulan Indonesia, kuncinya adalah produktivitas. Produktivitas itu landasannya hanya tiga. Pertama social capital. Sayang, para politisi sering merusak social capital. Social capital ini adalah dorongan dalam masyarakat yang memungkinkan anggota-anggotanya melakukan koordinasi dan kerjasama. Kalau social capital tidak dibangun, tidak ada kepercayaan. Bisnis akan susah. Mau ngomong apapun tidak akan jalan.
Kedua trust. Social capital itu modalnya trust. Anda datang ke Thailand, mata orang itu baik, sementara Anda turun di Gambir, mata jealous. Trust ini penting sekali. Kalau tidak ada trust, perusahaan-perusahaan Indonesia tidak akan pernah menjadi perusahaan besar. Semuanya akan jadi perusahaan kecil. Italia yang low trust melahirkan perusahaan kecil. Kalau di higher trust society seperti Amerika, Eropa Barat bisa melahirkan Siemens, GE, Boeing. Karena itu mereka lari ke capital market lari ke labor market. Mengambil orang dari labor market, ngambil modal dari capital market. Karena kita trust-nya rendah, orang lari ke IMF, istri, mertua, family. Modalnya modal keluarga. Labor-nya dari keluarga. Semua. Tidak akan pernah perusahaan keluarga dipercaya oleh masyarakat.
Yang terakhir adalah entrepreneurship. Kita baru mulai. Maka saya sangat serius bikin acara televisi tentang entrepreneurship. Bangsa ini miskin entrepreneurship. Kenapa, karena ngomongin pribumi melulu. Padahal, tidak ada cerita yang jadi pengusaha adalah pribumi. Orang Cina yang jadi pengusaha adalah Overseas Chinese. Di Cina yang jadi pengusaha bukan the mainland Chinese. Yang di Cina daratan adalah petani dan birokrat. Yahudi yang berhasil adalah Yahudi perantauan, bukan Yahudi di Israel. Orang Padang yang merantau lah yang jadi pengusaha. Yang di sana jadi petani, ulama, ketua adat. Pengusaha yang perantauan akan mulai dari bawah, tanpa kredit bank, sudah jadi, baru pinjam untuk pengembangan. Mereka tidak manja. Dan saya mengatakan ini karena ada teorinya. Bukan common sense.
Maksudnya?
Ada yang disebut dengan refugee mentality. Ada suatu penelitian yang dilakukan di Amerika dan Eropa, yang mengatakan orang jadi pengusaha karena mempunyai mentalitas pengungsi. Di Indonesia banyak pengusaha yang tidak sekolah. Lalu banyak orang nyimpulin bahwa kalau ingin sukses drop out aja. Ntar dulu. Yang sarjana (sukses) juga banyak. Saya punya list-nya. Yang drop out jadi penganggur lebih banyak lagi. Tidak terhingga. Jadi tidak bisa lihat satu sisi. Tapi ada teorinya educational refugee bisa mendorong orang menjadi entrepreneur. Karena dia pendidikannya rendah, cari kerja susah, kalau dia punya spirit, punya motivasi dia bisa bikin sendiri. Lama-lama bisa. Pemilik Bakmie Japos, misalnya. Bapaknya meninggal waktu dia masih kecil. Sekolah dia jualan koran di kampus. Sekolah tidak selesai, drop out. Akhirnya dia jualan mie. Dia jualan di pinggir jalan, dia merenung, merenggut setiap hari di rumahnya, di Japos. Jual ini gagal, nasi uduk gagal, akhirnya ketemu mie, mie-nya enak, bikin warung kecil laku, bikin dua, laku. Itu lah educational refugee.
Contoh lain Ibu Mooryati Soedibyo, anaknya sudah mulai besar, suaminya sudah mulai pensiun. Bingung, ngapain. Refugee yang tadinya ngurusin anak menjadi ngurusin yang lain. Iya kan. Banyak lagi jenis 'mental pengungsi' yang lain, mulai dari yang educational parental hingga political refugee.
Sekarang Anda bekerjasama dengan Michael Porter. Apa sebenarnya yang Anda inginkan?
Saya sebenarnya tidak memilih bekerjasama dengan dia. Sebagai ketua program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen UI, saya sedang mendalami marketing, terus saya berkenalan dengan Phillip Purnama, eksekutif di Bogasari yang muridnya Michael Porter. Selain itu Michael Porter mempunyai gagasan menjalin kerjasama dengan 14 negara dalam mengembangkan teori Cluster. Saya sebenarnya menyuruh orang lain, tetapi Harvard dan Pak Phillip menginginkan saya. Jadi saya berangkat juga. Dalam teori menajemen, bagi problem seorang intelekual adalah terlalu bergaul dengan lingkungannya sendiri. Maka produknya adalah hasil dari 'incest.' Jadinya cripple. Kalau 99% dosen di PTN bergaul dengan sesama dosen di universitas tersebut, menikah dengan sesama dosen, melakukan penelitian hanya dengan sesama dosen, maka hanya akan terjadi incest. Dari dulu saya biasa keluar. Ilmu saya biasanya di challenge oleh orang luar. Saya berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu. Ketemu Phillip Purmana, keahliannya dengan keahlian saya saya kawinkan. Dia dari Harvard tapi masih baru di bidang marketing. Saya minta dia ngajar di UI. Meskipun S1-nya bukan dari UI. Ternyata dia tertarik dan bisa mengembangkan.
Apa yang Anda pelajari dari Porter?
Dari Michael Porter itu yang match dengan saya, karena dia bisa membantu lokomotif yang saya sebutkan tadi. Yang menarik adalah saya sudah dalami entrepreneurship, saya sudah dalami marketing, sekarang saya mendapatkan strateginya. Di depan itu marketing, strategi itu di tengah, dan entrepreneurship di belakang. Itu yang saya dalami.
Contohnya begini. Sesuatu dihasilkan bukan hanya karena dari marketing. Mesin fax dunia itu pasarnya US$5 miliar. Tapi tidak ada satu pun pemainnya di Amerika yang masuk dalam industri. Dulu ada Xerox, tapi Jepang ada 40-an. Korea sekitar 5 perusahaan. Kenapa? Ceritanya di Amerika mereka tidak percaya mesin fax. Karena tulis tangan dianggap payah. Kalau di Jepang kalau pake mesin ketik atau e-mail dianggap tidak sopan. Maka di Jepang fax ini adalah future industries. Demand ini yang mendorong telekomunikasi dibuka. Di Amerika harus bayar. Di Jepang input sektor sudah ada, dan trampil. Nah ini tidak bisa dijelaskan oleh marketing. Ini karena demand condition. Jadi jika ada orang marketing yang frustasi, maka saya akan mengajak untuk melihat ke tengah dan dibelakangnya, yakni strategi dan entrepreneurship tadi.***

Pakar, Entertainer dan Endorser

Rhenald Kasali dikenal serbabisa. Sebagai penulis, ia telah menulis lebih dari 10 buku yang dipakai luas dalam bisnis dan pendidikan. Lebih dari 500 tulisannya tersebar di media masa utama nasional dan beberapa jurnal. Aktivitasnya bejibun. Selain Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FE-UI, ia mengajar di berbagai universitas lain. Ia juga menjadi komisaris independen di PT Indofarma dan PT Dirgantara. Meraih gelar doktor dari Universitas Illinois at Urbaha Champaign, akhir tahun lalu ia menerima undangan dari Harvard University, dan bersama Michael Porter membahas Teori Cluster untuk diterapkan di Indonesia.
Rhenald juga populer sebagai host pada acara Bedah Bisnis Rhenald Kasali di TPI. Jamu Tolak Angin Sido Muncul mempercayainya pula sebagai salah seorang endorser. Lewat RKS Management yang ia dirikan, ia menyelenggarakan training dan konsultansi bisnis. Sementara itu Pemerintah Indonesia mempercayainya menjadi anggota tim juri penghargaan untuk para eksportir (Primaniyarta) dan anggota komisi independen divestasi BII dan Bank Lippo.
Tinggal di Jakarta, ia menikah dan telah dikaruniai dua orang anak.

© Eben Ezer Siadari dan WartaBisnis, No 20, Nov 2003

Pradjoto

2006-02-16T03:43:00.000-08:00

‘Ini Menyangkut Aset Ratusan Triliun’

Setelah jatuh sakit dan menghilang lebih dari setahun, pengamat perbankan, Pradjoto, muncul kembali. Ia mengingatkan agar Kejaksaan Agung tak main-main dalam kasus Bank Permata. Sebab, dampaknya bisa dahsyat, menyangkut aset ratusan triliun.

Empat tahun lalu Pradjoto melejit menjadi salah satu ikon pembenahan perbankan di Tanah Air, berkat tulisan dan komentar-komentarnya yang tajam. Namanya makin harum manakala ia ‘meledakkan’ skandal Bank Bali yang tersohor itu, isu yang ikut menghapus peluang Presiden B.J. Habibie memperpanjang masa jabatannya.
Tetapi sepanjang akhir 2001 dan tahun 2002 suaranya mendadak lenyap. Tulisannya pun ikut menghilang. Ia jatuh sakit, diserang penyakit lever untuk keduakalinya. Ia harus istirahat lima bulan lebih di tempat tidur. Butuh satu tahun waktu untuk pemulihan.
Tetapi belakangan ia mulai aktif lagi. Dan, ia disambut oleh buntut skandal Bank Bali (kini Bank Permata) yang hingga hari ini ,menjadi masalah besar. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Djoko S. Tjandra (DST) sebagai terdakwa kasus pindana korupsi dalam kasus itu harus dibebaskan. Sementara ‘uang komisi’ sebesar Rp546 miliar atas jasa Era Giat Prima (EGP), perusahaana milik DST, harus dikembalikan kepada EGP. Kejaksaan Agung kemudian ngotot meminta dana ini ditarik dari escrow account Bank Bali di Bank Permata. Padahal, dana ini sudah diperhitungkan sebagai dana rekapitalisasi. Ditariknya dana itu bisa mengakibatkan terganggunya permodalan Bank Permata. Apalagi, BPPN, berdasarkan kekuasaanya telah pernah membatalkan perjanjian cessie antara Djoko S. Tjandra dengan Bank Bali. Hingga hari ini persoalan ini belum tuntas. Tak bisa dihindari, terjadi lah ketegangan antara Kejaksaan Agung dan pihak BPPN. Jika Kejaksaan tetap ngotot menarik dana Rp546 miliar itu, kesehatan Bank Permata bisa terganggu.
Namun, bukan hanya Bank Permata yang ketiban pulung. Sebab, menurut Pradjoto, jika Kejaksaan dibiarkan pada sikapnya itu, dampaknya bisa lebih dahsyat, menyangkut urusan ratusan triliun. Sebab, semua orang akhirnya akan melihat bahwa keputusan BPPN bisa dipatahkan. Dan, akan berduyun-duyun orang mengikuti langkah yang demikian. Akibatnya, kebijakan BPPN seperti penjualan aset-aset raksasa itu, bisa digugat kembali.
Sebagai konsultan hukum korporasi, hidup Pradjoto sudah mapan. Itu antara lain terlihat dari suasana di kantornya, Pradjoto & Associates, yang teduh, lapang dan modern. Namun, ia lebih populer lagi sebagai pengamat perbankan. Bukan saja karena analisisnya yang tajam tetapi mudah diikuti. Melainkan juga karena ia dinilai kredibel, mempunyai reputasi dan integritas yang tinggi. Mencuatnya kasus skandal Bank Bali itu, membuatnya ingin ‘keluar’ dari ‘pertapaannya.’ "Kalau di dunia persilatan itu memang kadang-kadang pukulannya nggak kelihatan tahu-tahu kita mati. Jadi kita harus keluar lagi. Maka keluar lah saya. Saya tidak bisa mendiamkan ini," kata dia.

Maka ketika wartawan WartaBisnis Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya, Pradjoto & Associates di lantai tujuh sebuah gedung di Pondok indah Jakarta, Rabu, 10 September lalu, ia blak-blakan berbicara tentang kasus ini. Berikut ini petikannya.

Anda dulu yang pertama kali membongkar Kasus Bank Bali. Bisa Anda jelaskan apa yang mendorong Anda waktu itu?
Pradjoto: Saya masih ingat dan tidak pernah lupa, saya membuka kasus ini pada 30 Juli 1999. Itu hari Jumat jam 10 pagi di dalam sebuah seminar di hotel Millenium. Moderatornya waktu itu Pak Yasso Winarto, pembicaranya saya, yang satu lagi Hartoyo Wignyowiyoto. Tema pada waktu itu adalah rekapitalisasi perbankan, saksinya adalah Pak Wignyo dan Pak Yasso.
Mengapa Anda melontarkannya di seminar itu?
Sederhana. Pada waktu itu saya mendapat data bahwa 50% mediasi di dalam tagihan antar bank itu dipungut oleh Era Giat Prima (EGP). Dan saya tahu persis tagihan antarbank pada waktu itu total Rp38 triliun. Kalau dengan asumsi ada biaya mediasi sebesar 50% maka bukan kah berarti Rp19 triliun akan hilang dari wilayah perbankan yang dapat menyebabkan biaya rekap naik karena ada bolong? Sementara itu saya dapat informasi pada hari Seninnya EGP akan menandatangani perjanjian dengan bank-bank lainnya, diantaranya dengan BII, Bank Universal, Bank Panin dan sebagainya. Melihat jumlah total Rp38 triliun mediasinya 50% dan Hari Senin dia akan tandatangani, saya berpikir di seminar itulah saya harus buka Bank Bali. Targetnya supaya Senin mereka tidak jadi menandatangani dengan bank lain.
Apa keberatan Anda yang paling utama pada perjanjian cessie Bank Bali itu?
Dalam cessie Bank Bali itu terdapat beberapa hal yang saya pandang aneh. Tagihan antar bank itu kan dijamin melalui Keppres no 26 tahun 1998 mengenai program penjaminan pemerintah. Kalau ini sudah dijamin oleh pemerintah kenapa mesti ada mediator? Dan, kalau kemudian ada mediator kenapa kok biaya tagihannya sampai mencapai 50%?
Mengenai materi pernjanjian cessienya sendiri?
Dalam perjanjian cessie itu sendiri terdapat beberapa keganjilan yang sangat tidak selaras dengan apa yang diminta oleh hukum. Hukum yang mengatur cessie adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer ini dirumuskan di dalam pasal 613. Apa itu perjanjian cessie? Itu tidak lain adalah pengalihan hak atas tagih. Artinya kalau seseorang merasa kalau dia pada waktu itu membutuhkan likuiditas, membutuhkan cash, maka dia dapat menjual hak tagihnya kepada orang lain. Asumsinya pada waktu itu adalah Bank Bali mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga dia butuh cash sebesar Rp900 miliar lebih di muka dibanding dia harus menunggu proses penagihan antar bank tadi. Kalau seandainya memang dia membutuhkan cash sebesar itu harusnya EGP nyetor, dia membeli, kan hak tagihnya dibeli. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi dijanjikan di dalam perjanjian EGP dan Bank Bali adalah EGP akan menyetorkan sebesar Rp978 juta rupiah, padahal Hak atas tagihnya di atas Rp900 miliar. ini kan nggak setimpal nilainya. Sudah begitu di dalam perjanjian itu disebut bahwa Rp978 juta itu akan disetor atas dasar surat-surat berharga baik dari bank BUMN maupun dari BUMN lainnya. Saya sudah curiga ini. Tagihannya Rp900 miliar kok dibayar cuma dengan Rp978 juta rupiah? Ini kan ada yang gendeng, Bank Balinya atau EGPnya. Nggak masuk akal soalnya. Artinya, urgensi untuk mengalihkan hak atas tagih menjadi tidak ada. Mengapa? Karena sebetulnya Bank Bali tidak membutuhkan immediate cash. Artinya hambatannya tidak terletak kepada ada atau tidak ada likuiditas tapi pasti ada mata rantai birokrasi yang harus ditempuh. Wah, saya pikir ini sudah nggak benar. Satu blok keanehan.
(Selanjutnya Pradjoto masih menyebutkan berbagai keanehan lain)
Kini kasus cessie itu berbuntut lagi. Djoko S. Tjandra bebas, dan kejaksaan meminta agar dana cessie yang tersimpan di Bank Permata dikembalikan. Apa pendapat Anda?
Ketika kegaduhan tentang Bank Bali muncul dan akhirnya saya bisa menggagalkan transaksi cessie Bank Bali saya merasa tugas saya sebagai seseorang yang mengerti dan seharusnya memberi tahu itu sudah selesai. Mak saya merasa tenang. Tetapi tiba-tiba beberapa minggu belakang ribut kembali soal cessie Bank Bali. Pada waktu itu rekan saya Luhut Pangaribuan (konsultan hukum BPPN, Red) gontok-gontokan terus, dalam artian beradu argumentasi dengan Kejaksaan. Saya komunikasi juga dengan Luhut dan saling tukar menukar pandangan dan pikiran yang intinya,kami tidak memiliki perbedaan pandangan. Prinsipnya adalah sama, kita harus menjaga agar jangan sampai uang yang Rp546 miliar ini sampai keluar (dari Bank Permata, Red)
Mengapa?
Putusan MA menyatakan pidana dari Sdr Joko Candra dan membebaskannya dari segala tuntutan dan hukuman. Saya tidak peduli apakah Joko Candra mau dilepas atau ditahan, sebab pandangan saya selalu bahwa pengadilan bukan hanya berani menghukum siapa pun yang bersalah tapi juga harus memiliki keberanian untuk melepaskan siapa saja yang tidak bersalah. Tetapi ketika saya kemudian membaca diktum ketiga dari keputusan MA, saya jujur saja menjadi sangat geram sekaligus gelisah.
Mengapa?
Karena diktum ketiga dari keputusan MA tadi menyebutkan uang sejumlah Rp546 miliar yang berada di escrow account Bank Bali nomor sekian, supaya dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu EGP. Lho? Pertanyaan saya yang pertama bagaimana mungkin peradilan pidana memutuskan soal hak terhadap aset, hak terhadap uang yang sepenuhnya seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan perdata.
Pertanyaan yang kedua, BPPN kemudian kan meminta fatwa kepada MA (atas keanehan putusan tersebut). Yang aneh di dalam fatwa itu adalah yang minta BPPN, tapi tembusan dari fatwa tadi ada tertulis tindasan nomor 7 itu sdr. Setya Novanto (salah seorang pemegang saham EGP, Red). Saya disitu bertanya ini apa? Yang minta BPPN kok tindasan fatwanya diberikan kepada Setya Novanto padahal fatwa tadi diminta di dalam konteks putusan MA di dalam kasus pidananya Djoko Tjandra. Lalu dari mana secara mendadak sontak muncul orang yang bernama Setya Novanto diberikan tindasan fatwa ini?
Perjanjian cessie ini sebenarnya sudah pernah dibatalkan bukan?
Ya, sudah dibatalkan oleh BPPN di dalam SK no 423 pada tanggal 15 Oktober 1999. Kekuasaan BPPN untuk melakukan pembatalan perjanjian tadi diperoleh melalui PP no 17/99 dan juga akarnya adalah UU Perbankan no 10 tahun 1998 dalam pasal 37a. Artinya kalau perjanjian tadi sudah dibatalkan maka segala perikatan-perikatan hukum yang melekat di dalam perjanjian cessie tadi termasuk segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan melalui perikatan hukum tadi harus dianggap sudah tidak ada alias musnah. Kalau itu sudah musnah maka dengan sendirinya obyek dari perjanjian yang menyangkut uang Rp546 miliar menjadi tidak ada! Kalau dibatalkan tahun 1999 dan putusan MA tahun 2001 memerintahkan uang itu dikembalikan kepada PT EGP pertanyaannya menjadi bagaimana mungkin kejaksaan dapat melakukan eksekusi terhadap sebuah obyek yang tidak ada karena perjanjiannya sudah dibatalkan?

Pihak EGP pernah menggugat keputusan ini…
Pembatalan ini kemudian digugat oleh EGP melalui Tata Usaha Negara. Putusan terakhir MA mengatakan bahwa gugatan EGP ditolak. Artinya MA membenarkan kekuasaan BPPN tadi. Sementara itu pada tahun yang sama ada judicial review yang diajukan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IAI) mengenai PP 17 dan judicial review itu juag ditolak oleh MA. MA memutuskan BPPN memiliki kekuasaan untuk melakukan itu.
Artinya,kalau kemudian kekuatan BPPN itu diragukan hanya karena kita tidak suka dengan cara BPPN menjalankan kewajiban-kewajiban yang tidak transparan di masa lampau, itu kan tidak benar. Kenapa tidak benar kalau kita mengatakan yang dibatalkan oleh BPPN itu tidak sah,tahu akibatnya? Semua tindakan-tindakan BPPN termasuk aset disposal, penjualan-penjualan aset termasuk menarik dan memaksa debitur dan menyita aset-asetnya harus dianggap tidak sah!
Artinya?
Jangan sekali-kali mengira bahwa persoalan Bank Bali ini hanya menyangkut Rp546 miliar, tapi menyangkut ratusan triliun. Karena apa? karena kereta api lainnya akan segera tiba begitu mengetahui bahwa BPPN tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, BPPN ternyata tidak sekokoh seperti apa yang kita duga. Berangkatlah penumpang-penumpang di KA itu dan tiba di stasiun yang sama dan mereka akan menuntut ratusan triliun yang sebelumnya sudah disita dan diperoleh BPPN. Ini kan bahaya.
Apakah Bank Permata akan kesulitan bila dana itu dikeluarkan?
Dalam persoalan bank Bali ini saya sudah melihat banyak orang yang berpikir tidak lagi peduli apakah Rp546 miliar ini kalau diambil akan ada lubang di bank Permata. Pertanyaan saya lubang ini mau ditutup dengan apa? ini tidak bisa ditutup dengan makian, setiap hari Anda mau mengatakan hukum tidak adil, Anda mau mengatakan ini perbuatan yang tidak benar tidak cukup, sebab hanya ditutup dengan negara harus keluar uang sejumnlah yang sama. Pertanyaannya negara itu dapat uang dari mana sih? Jangan lupa pajak semakin lama semakin dominan dalam APBN kita. Artinya perbuatan mediasi Bank Bali harus dibayar oleh semua orang. Apakah ini yang disebut sebagai keadilan, apakah ini yang dimaksud sebagai menegakkan hukum? Kan tidak? Kan nggak bisa.
Menurut Anda, mengapa pihak Kejaksaan justru yang ngotot untuk menarik dana tersebut?
Saya bisa mengerti jaksa Agung memang berfungsi sebagai eksekutor, itulah rumusan yang diminta oleh hukum termasuk rumusan yang ada di pasaal 27 UU no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, antara lain. Saya paham kalau Kejakgung memang harus menjalankan perintah MA, dia menjadi eksekutor, dia berkewajiban mengeksekusi. Yang saya tidak pernah dapat pahami kenapa Jaksa tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK)? Kalau ditanya, oo, ndak bisa, kenapa dalam kasus Marsinah bisa, dalam kasus Pakpahan bisa? Kenapa dalam kasus ini nggak bisa.
Oke, jawaban Kejakgung pada waktu itu PK tidak menghentikan eksekusi. Itu benar, hukum mengatakan PK tidak menghentikan eksekusi. Pertanyaan saya adalah yang melakukan eksekusi itu siapa sih? Seharusnya yang ngomong PK itu tidak menghentikan eksekusi itu pengacaranya EGP, bukan jaksa. Jangan malah terus mengancam direksi Bank Permata dengan mengatakan menghalang-halangi eksekusi, menghalang-halangi hukum. Lho ini pengacara negara lho Jaksa ini. Bukan pengacaranya EGP, catat itu!!! Harusnya dia membela negara, harusnya dia tahu bahwa jika Rp546 miliar ini keluar, negara akan jebol.
Jadi saran Anda, apa yang sebaiknya dilakukan Kejaksaan Agung?
Kalau Kejaksaan tidak mau PK, ini menurut saya konyol. Atau kalau seandainya Jaksa tidak mau PK boleh, tapi dia harus mengatakan kepada MA bahwa ini tidak dapat dieksekusi. Kenapa, karena obyeknya sudah dibatalkan. Kan begitu? Kemudian di luar itu kita juga bisa menyaksikan bahwa selain dari Jaksa Agung dapat mengatakan bahwa ini non executable, maka ada peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara lain yang terkait dan belum selesai, salah satu diantaranya adalah gugatan EGP terhadap Bank Bali menyangkut uang ini di bidang perdata, itu sedang diperiksa oleh MA.
Masalah ini sebenarnya ada di wilayah eksekutif. Presiden kan tahu bahwa BPPN sangat keberatan dengan sikap Kejaksaan Agung. Apakah beliau tidak bisa membuat keputusan di antara dua institusi di bawah kendalinya ini?
Nah, ketika kemudian saya yakin persoalan ini dilaporkan kepada Presiden, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, seharusnya Presiden kan memanggil Kejakgung. Hei, Kejakgung, kamu jangan jebol dong keuangan negara itu, coba cari jalan secara hukum. Kita tidak perlu lari dari hukum, cari jalan hukum sehingga yang Rp546 miliar ini tidak perlu dikeluarkan. Jaksa Agung kan harusnya punya jawaban, ada tiga jalan, Bu. Yang pertama kita menunggu putusan perdata, yang kedua kita tidak usah menunggu keputusan Perdata tetapi kita nyatakan ini tidak bisa dieksekusi. Ketiga kami mengajukan PK untuk membatalkan diktum butir ketiga tadi. Kan tinggal Presiden menentukan, A,B, atau C. Jadi ada Plan A, B, atau C. kalau plan A, B, C-nya tidak ditentukan dan Presidennya tidak menentukan sikap, ya gaduh terus. Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya.
Laksamana Sukardi pernah mengatakan agar manajemen Bank Permata menyiapkan sejumlah opsi. Pendapat Anda?
Oh, itu saya ngambek waktu itu. Waktu saya ditanya oleh beberapa teman wartawan tentang pernyataan Pak Laks saya heran. Seorang yang bernama Laksamana kok bisa mengungkap persoalan seperti itu? Seharusnya dia bertahan,dia seharusnya tidak memikirkan mengenai opsi mergernya kembali Bank Permata, oleh karena kalau dia berpikir dalam format seperti itu maka secara implisit dia hendak mengatakan Rp546 miliar akan hilang. Belakangan kemudian dia ngomong itu tidak bisa. Alhamdulillah bahwa dia berubah lagi, asal jangan besok ngomong beda lagi. Bagi saya tidak bisa tidak pemerintah harus habis-habisan disini. Harus bertahan habis-habisan.
Apakah Anda akan terus memperjuangkan ini?
Oh iya,kalau tidak buat apa saya capek-capek jerit-jerit di kanan dan di kiri. Jangan kemudian dikatakan bahwa saya melawan hukum, saya melawan keputusan MA. Kalau pun toh saya dikatakan melawan, perlawanan itu harus dibaca ketidakadilan adalah tetap ketidakadilan, meskipun itu dirumuskan secara hukum, tetap dia tidak adil. Dan hukum yang tidak adil adalah hukum yang sudah seharusnya dikebumikan.

Ini sebenarnya hanya sebagian dari persoalan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana seharusnya kita menangani ini?
Indonesia tidak akan pernah dapat menegakkan hukum secara benar kalau pusat perhatiannnya hanya diarahkan kepada akibat yang muncul dan tidak pernah mempersoalkan rangkaian sebabnya. Ada korelasi yang positif antara keputusan yang buruk yang dilahirkan oleh aparat hukum kita dengan barangkali permainan di belakangnya, apakah uang atau tekanan politik. Oleh karena itu kalau Indonesia hendak membereskan negara ini dan berhenti berkeluh kesah tentang sukar masuknya investasi ke Indonesia, menurut saya, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, harus dijadikan center for excellence.
Caranya?
Tidak ada jalan lain kecuali, pertama rekrutmennya ditata ulang. Hanya orang-orang yang memiliki indeks prestasi di atas tiga dan datang dari universitas yang baik yang dapat diterima menjadi jaksa, hakim,polisi, maupun pengacara. Setelah lolos dalam saringan itu maka mereka harus dididik minimal dua tahun untuk menjadi jaksa, hakim, maupun polisi, aparat hukun. Setelah itu dilakukan maka ketika mereka dimasukkan ke dalam harus ada sebuah remunerasi yang baik. anak jaksa, hakim, polisi, harus dibebaskan uang sekolah dari SD sampai PT di dalam negeri. Kedua, gaji mereka dilipatgandakan, kalau perlu lima sampai 7 kali lipat,kalau perlu 10 kali lipat. Setelah itu baru kita terapkan sebuah sistem ke dalamnya. Apa diantaranya? Saya bermimpi penyidik tidak boleh disatukan dengan penuntut agar jangan menyalahgunakan kekuasaan. Karena kalau saya sebagai penyidik dan kalau saya sekaligus sebagai penuntut saya bisa tekan orang. Setelah sistem itu kita terapkan, kemudian kita buka transparansi di wilayah peradilan kita. Bagaimana caranya? Kalau ada keputusan pengadilan begitu hakim mengetukkan palu pada detik yang sama keputusan itu masuk ke website yang bisa terbuka oleh publik dan diperiksa langsung oleh dewan kehormatan. Apa artinya? Di dalam website tad i kemudian dibelah menjadi dua sektor urusan Tata Usaha Negara, Urusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dibelah menjadi dua,perdata dan pidana. Perdata dibelah lagi menjadi subsektor yang menyangkut perjanjian seperti waris, tanha, dsb. Hakimnya siapa, pengacara siapa, panitera siapa, diputuskan dimana, tanggal berapa, lampiran attachment di dalam setiap keputusan itu adalah bagaimana pledoi dari pembela, bagaimana duplik replik dari penggugat dan tergugat, lampirkan semuanya, publik bisa mengakses.
Apa akibatnya, perdebatan di pers mengenai putusan pengadilan selalu menyangkut perdebatan mengenai substansi, sehingga tidak lagi berdebat mengenai sesuatu yang tidak terlihat, selalu top of the iceberg yang diperdebatkan. Nah kemudian ketika orang sudah di set up begitu mereka kemudian transparansi menjadi terbuka.
Kalau ini berjalan, maka juga harus dipikirkan begitu masuk sistem bekerja, harus ada up grading dan down grading. Yang masih baik di up grading yang sudah jelek di down grading, sorry, you have to go! Setelah itu baru diperlakukan etika profesi. Tidak boleh jaksa maupun hakim hadir di dalam perhelatannya businessman. Tidak boleh hakim dan jaksa bersenda gurau di lapangan golf, itu kan soal etik, itu kan soal jual beli. Untuk apa? Supaya hubungan-hubungan institusional tidak berubah menjadi hubungan personal. Itu kan yang menyebabkan rongrongan terhadap institusi? Ada yang bilang sama saya Pak Pardjoto, yang dikemukakan itu sangat idealistik, tidak mudah melakukannya. Saya tahu ini tidak mudah,tapi kalau ini tidak dimulai dari sekarang, sama artinya kita membiarkan lembaga ini runtuh terus menerus.
Apakah ini menjadi titipan Anda kepada Pemerintah baru nanti?
Barangkali pemerintahan 2004 itu salah satu tugasnya satu adalah meminta mandat dari MPR untuk membereskan peradilan, hakim-hakim. Saya kira harus minta mandat pemerintah masa depan. Wah ini dananya besar? Lho untuk korupsi kok ada. Untuk membereskan kelembagaan yg menyangkut masa depan bangsa ini kok nggak ada?. Oke, cari. Dari mana? Coba Itu World Bank, kamu yang telunjuknya selalu ada di hidung saya, saya sudah bosen liat telunjuk kamu itu. Kamu tidak berbuat apa-apa, IMF telunjuk kamu ada di dahi saya, saya sudah sepet liat telunjuk kamu itu. Sekarang apa sih yang kamu perbuat untuk membereskan Indonesia? Kamu kan hanya kirim program ekonomi. Selamat bermimpi. Karena akar persoalan Indonesia tidak terletak disana. Akar persoalan Indonesia di kelembagaan hukum yang ambruk. Yang rombeng begini. Coba kamu kirim, berapa. US$5 miliar? Saya bereskan ini, dan saya tanggung jawab 100% uang yang dikel
uarkan. Pemerintah seharusnya berani begitu kan?.

Anak Bandung,
Bintang Bank Bali
Nama : PRADJOTO
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 7 Maret 1953
Status:
Menikah, dengan empat anak
Pendidikan : - SMA I Bandung - Fakultas Hukum Universitas Indonesia . - Kyoto University (S2) - Kyoto University (S3, belum selesai)
Karir : - Karyawan Bapindo - Konsultan hukum pada Kantor Hukum Pradjoto & Associates - Pengamat hukum perbankan
Komentar tentang skandal Bank Bali:
" Kita kan butuh kepemimpina yang very strong untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Sekali lagi bukan hanya Rp546 miliar itu yang berbahaya, tetapi gerbongnya tadi yang berbahaya."

2004
(c) WartaBisnis

Noke Kiroyan

2006-02-09T08:59:00.000-08:00

"Pemerintah Melanggar Kesepakatan"
31 Oktober 2001 siang. Dari Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengadakan jumpa pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ada tiga poin penting yang disampaikan dalam siaran pers itu. Yakni (1), calon pembeli 20% saham PT KPC yang dialokasikan bagi pemerintah pusat adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), (2) calon pembeli 31% saham PT KPC yang dialokasikan bagi Pemda Kaltim adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kutai Timur, (3) pemerintah akan memfasilitasi Perusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT KPC.

Di Lantai 28 Menara Kadin, kawasan Jln H Rasuna Said, Jakarta, para pejabat teras KPC yang mendengar berita tersebut terkejut.. Selain pengumuman itu terkesan mendadak, juga karena munculnya dua nama perusahaan baru yang sebelumnya tidak pernah melakukan due diligence, sebagai salah satu syarat yang harus dilalui calon investor. Artinya, pemerintah sudah bertindak di luar ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, KPC kemudian mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi.
Sebenarnya, bagaimana proses penentuan calon pembeli 51% saham KPC tersebut? Untuk mengetahui jawaban, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Joseph Lagadoni Herin mewawancarai Noke Kiroyan, presiden direktur KPC di kantornya, Menara Kadin, Lt 28, Selasa siang pekan lalu. Berikut petikannya.

Sepertinya KPC kurang puas dengan kebijakan pemerintah tentang divestasi saham KPC.
Noke Kiroyan: Masalahnya bukan puas tidak puas ya…. Masalahnya adalah soal prosedur. Divestasi itu kan ada landasan hukum. Landasan hukum utama yakni PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara). Kemudian, mengingat disvestasi terakhir ini banyak gonjang-ganjingnya dan guna menghindari gonjang ganjing lebih lanjut, dibuat lah suatu prosedur yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PKP2B khusus untuk divestasi tahun 2001. Untuk itulah dibuat framework agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 2001 oleh Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan saya selaku Presdir KPC.
Apa isi terpenting framework aggrement itu?
Salah satu klausul di dalam framework agreement itu sudah jelas dinyatakan bahwa mereka (calon pembeli) adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan due diligence (uji tuntas). Kedua belah pihak –KPC dan calon pembeli harus saling memeriksakan datanya masing-masing. Nah, calon pembeli yang sudah melaksanakan due diligence itu ada dua, yakni PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. Oleh pemerintah yang melaksanakan due diligence, kedua perusahaan ini dinyatakan lulus. Keduanya juga menyatakan punya minat untuk membeli.
Satu hal lagi, sebelum calon pembeli melihat data room kami di sini (KPC) atau langsung melihat ke lokasi di Sanggata (Kutai Timur), di antara kami sudah menandatangani confidential agreement (CA), perjanjian kerahasiaan antara KPC dengan calon pembeli. Mengapa mesti ada CA karena di sini kita akan membuka semua data tentang perusahaan kita. Kita tahu, data komersial itu banyak bersifat sensitif. Kalau jatuh ke tangan kompetitor, kita bisa habis. Itu lumrah dalam dunia bisnis di mana-mana terutama dunia bisnis internasional (KPC adalah perusahaan multinasional). Dan baik PT Antam maupun PT Tambang Batubara Bukit Asam sudah menandatangani confidential agreement. Jadi prosedurnya sudah dijalankan.
Namun entah mengapa, mendadak sontak muncul dua perusahaan calon pembeli yang dikatakan tidak perlu melaksanakan due diligence (Perusda Melati Bhakti Satya milik Pemprov Kaltim dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur milik Pemkab Kutai Timur, Red). Ini kan jelas menyalahi perjanjian kita.
Apakah kedua perusahaan daerah ini sebelumnya sudah menyatakan minat membeli sahan KPC?
Perusda Melati Bhakti Satya itu pernah muncul setahun lalu. Mereka belum pernah menyatakan minat secara langsung kepada kita untuk membeli saham KPC, namun kan banyak yang sudah diberitakan di media massa. Demikian pun Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur. Meski saya kenal orang-orangnya, namun baru muncul belakangan dalam rangka pembelian saham ini. Dan mereka belum melaksanakan due diligence dan belum menandatangani confidential agreement. Itu saja masalahnya. Yang kita harapkan adalah semuanya transparan dan juga kepentingan semua pihak terlindungi serta proses hukum di negara kita dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Jadi ketidakpuasan kita, yaitu kita hanya mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari pemerintah. Dan sampai sekarang klarifikasi itu belum ada.
Jadi bukan karena kekhawatiran kalau-kalau sahamnya akan jatuh ke tangan kompetitor?
Oh nggak! Yang namanya due diligence dan confidential agreement ini kan untuk melindungi kepentingan kita, kalau data kita jatuh ke pihak-pihak yang tidak berkompeten, itu kan berbahaya bagi kita. Karena itu kita butuhkan jaminan melalui due diligence dan confidential agreement. Karena dengan adanya itu, kalau ada pihak yang menyalahkangunakan data kita, maka ada konsekwensi hukumnya.
Saya harus menegaskan dan menggarisbawahi bahwa kami tidak berkeberatan kalau pemegang saham itu adalah pemerintahan Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui dua perusda tersebut. Dari dulu kami sudah menyadari bahwa akan sangat lebih baik bagi KPC kalau ada kepesertaan dari pemda-pemda setempat. Karena berarti mereka juga akan lebih merasa memiliki. Tapi bagaimanapun juga, prosedur hukum dan kepastian hukum harus juga dilaksanakan.
Artinya KPC memang hanya menginginkan klarifikasi dari pemerintah?
Oh iya. Kita kan ada kesepakatan –seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian timbul hal-hal yang tidak sejalan dengan kesepaekatan ini. Maka kita mempertanyakan, mengapa bisa terjadi hal-hal di luar kesepakatan. Kalau sudah ada penjelasan yang tuntas, saya kira kita akan membicarakan lagi bagaimana selanjutnya, apa perlu dibuat perjanjian baru atau bagaimana gitu....
Kalau dari pihak KPC sendiri, apakah lebih suka kepada investor yang sudah punya track record di bidang pertambangan?
Mungkin tidak perlu, tapi tentu harus ada pemahaman tentang bisnis pertambangan. Kalau tidak kan tidak akan ada sinergi. Dan itu pun sudah kita nyatakan dalam framework agreement tadi. Ada beberapa persyaratan bagi calon pembeli yang disepakati. Pertama, pembeli adalah pihak Indonesia karena hal itu juga sudah dipersyaratkan dalam PKP2B. Kalau dijual kepada pihak asing, maka tujuan divestasi tidak akan tercapai. Kedua, perusahaan tersebut, termasuk para direktur dan komisarisnya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela. Kalau ada orang yang masuk dalam Daftar Orang Tercela kemudian masuk ke KPC kan nanti kita juga akan kena dampaknya. Ketiga, perusahaan yang membeli itu punya visi dengan standar pertambangan internasional. KPC adalah tambang batubara kelas dunia, baik operasi, pengelolaan lingkungan maupun sistem keselamatan kerja, semuanya memiliki standar internasional. Jadi sebagaimana sudah disepakati antara KPC dengan pemerintah bahwa calon pembeli itu harus punya visi yang sama untuk menghindari kerancuan dalam bekerja. Kemudian, pembeli juga harus memahami visi KPC saat ini. Berikutnya, calon-calon pembeli juga harus bisa membuktikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membeli saham KPC.
Semua ini akan diungkap dalam due diligence?
Oh iya... Dan dua perusahaan yang sudah lulus due diligence oleh pemerintah adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batu Bara Bukti Asam.
Lalu bagaimana dengan dua perusahaan daerah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur yang oleh pemerintah diumumkan akan membeli saham KPC?
Ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada prosesnya. Mereka harus melaksanakan due diligence. Saat ini kan belum. Ini yang patut dipertanyakan juga. PT Tambang Batubara Bukit Asam dan PT Aneka Tambang saja dulu harus melaksanakan due diligence, padahal mereka sudah sangat terkenal dan tidak perlu diragukan kemampuannya. Kini muncul dua perusahaan baru sebagai pembeli saham KPC, padahal kedua perusahaan itu saya rasa belum terlalu dikenal dan belum melaksanakan due diligence. Jadi tidak konsisten.
Bagaimana kalau kedua perusahaan ini tetap tidak melaksanakan due diligence?
Itu berarti melanggar kesepakatan.
Kalau tetap diteruskan?
Saya belum mau berkomentar soal itu. Tapi yang jelas, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, itu tentu berkonsekwensi hukum.
Apakah due diligence melibatkan juga KPC?
Tidak
Nah, nanti kalau pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan uji tuntas terhadap dua perusahaan "baru" yang ditunjuk sebagai pembeli saham KPC?
Kita tetap yakin bahwa pemerintah pasti punya integritas. Due diligence kan melibatkan sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat lintas departemen. Mereka tentu bisa dipercaya.
Sejauh ini memang belum ada due diligence bagi kedua perusahaan tadi?
Ya. Kita lihat saja bahwa penunjukkan itu kan berakhir tanggal 28 Oktober. Tapi yang ini baru muncul tanggal 31 Oktober.
Tidak pernah ada kontak dengan kedua perusahaan tadi?
Kalau saya mengatakan tidak ada kontak itu juga tidak betul ya. Karena ada suatu upaya untuk memulai due diligence mereka, mereka menunjuk perusahaan lain atau menunjuk konsultan asing untuk melakukan due diligence terhadap KPC. Sementara kami tidak bisa menerima karena masih menunggu klarifkasi pemerintah. Itu saja.
Kontak itu dilakukan setelah penunjukan?
Ya, di dalam bulan November inilah...
Tapi divestasi ini kan harus jalan?
Ya, sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 kan kita sudah menawarkan saham. Tapi tidak ada yang berminat, tidak ada transaksi. Bagaimana pun harga adalah sesuatu yang ditentukan melalui proses bisnis, dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan dalam pengertian, KPC harus menjual sebesar Rp 100 juta dolar AS, misalnya. Itu tidak mungkin.
Bukankan batas akhirnya di tahun 2002 ini?
Ya. Batas akhir penetapan pemerinah terhadap calon pembeli sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 2002 ini.
Sebenarnya pihak KPC sendiri punya atau tidak preferensi calon pembeli?
Kalau preferensi kita jelas, yaitu memenuhi segala persayaratan seperti apa yang dikatakan tadi, misalnya memahami visi, menjaga agar KPC tetap bekerja dalam standar pertambangan internasional dan lain-lain. Hal ini bukan saja bagi para pemegang saham, tapi juga kepada semua karyawan. Juga untuk mendapatkan kepastian atau jaminan bahwa kita tetap mendapatkan profit seperti di masa-masa lalu dan dengan demikian bisa membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dan pajak penghasil perusahaan KPC ini, berbeda dengan perusahaan lain yang hanya 35 persen, kami membayar 45 persen. Pada waktu penandatanganan PKP2B pada tahun 1982, entah ini suatu kebodohan atau tidak, disepakati waktu itu bahwa KPC akan membayar pajak penghasilan sebesar 45 persen setelah tahun kesepuluh beroperasi. Dan aturan ini akan tetap berlaku meski akan berganti pemegang saham.
Sebenaranya kapan deadline dari proses divestasi ini?
Berdasarkan framework agreement untuk divestasi tahun 2001, deadline-nya pada Maret 2001. Tapi karena adanya macam-macam hal terjadi penguluran waktu, maka framework agreement itu pun mengalami amandemen beberapa kali. Dalam amandemen kedua disebutkan bahwa acceptance (penerimaan/kesanggupan) atau penunjukan oleh pemerintah itu dilakukan selambat-lambatnya tangal 28 Oktober 2002 dan pihak yang ditunjuk, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober sudah menyatakan penerimaannya atas penunjukkan itu. Dan itu sudah lewat, sementara kita tidak melihat adanya acceptance satu pun. Tapi kami juga masih mengharapkan penjelasan pemerintah.
Sejauh ini apakah pemegang saham KPC puas dengan proses divestasi seperti ini?
Ya kita kan masih berpegang pada hukum. Kita masih minta klarifikasi. Jadi sejauh belum ada suatu tindak lanjut, ya kita masih puaslah atas pelaksanaannya.
Sebelumnya apakah Anda sudah menduga adanya kemungkinan seperti ini?
Nggak lah. Karena kan kita ada kesepakatan. Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2002 kan tidak ada timbul apa-apa. Baru pada tanggal 31 Oktober ada pernyataan yang disertai dengan suatu siaran pers soal penyelesaian masalah divestasi KPC. Siaran pers ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
Apakah KPC punya deadline untuk meminta klarifikasi dari pemerintah?
Nggaklah, kita kan orang-orang sopan. Kita tidak mau mendesak pemerinta, kita tunggu saja. Tapi prosedur harus jalan. Kalau tidak, kepastian hukum di negara kita kan pasti lebih dipertanyakan.
Kalau tidak ada deadline dan sampai tahun depan belum ada penjelasan juga?
Kalau sampai satu bulan ke depan belum ada penjelasan, maka mungkin kita akan menulis surat lagi.
Apakah ada kemungkinan kedua perusahaan "baru" yang disebutkan pemerintah itu akan mengikuti due diligence?
Waktunya kan sudah selesai. Karena kalau kita berpegang pada kesepakatan yang ada maka 28 Oktober adalah batas akhirnya. Pemerintah sudah harus melakukan penunjukkan, bukan due diligence lagi.
Artinya, yang paling berhak membeli saham KPC sebesar 51 persen adalah PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam yang sudah lulus due diligence?
Ya, kalau kita berpegang pada kesepakatan maka hanya kedua perusahaan itu yang berhak.
Kalau kemungkinan due diligence dibuka pada tahun 2003 untuk kedua perusda, misalnya?
Saya belum bisa menjawab sekarang. Kita harus membicarakannya kembali dengan pemerintah setelah pemerintah melakukan klarifikasi. Kita tunggu penjelasan pemerintah.
Apakah KPC tidak punya perusahaan yang dijagokan untuk membeli saham KPC?
Tidak. Kita tidak menjagokan siapa-siapa! Saya kira PT Aneka Tambang dan PT Tambang Batubara Bukit Asam punya reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan punya kemampuan untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Kedua-duanya merupakan badan usaha milik negara. Kinerjanya cukup baik dan bisa diandalkan.
Dengan proses yang seperti ini, kemudian timbul kesan bahwa KPC sendiri sebenarnya enggan melakukan disvestasi. Komentar Anda?
Saya kira salah anggapan seperti itu. KPC memang wajib melakukan disvestasi, tapi KPC ingin melakukan divestasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati. Jangan divestasi dilakukan secara serampangan. Dampaknya akan luas. Bukan terhadap KPC saja tapi juga terhadap citra Indonesia di luar negeri. Jadi tidak benar kita enggan melakukan disvestasi. Sejak awal kita memang dibebankan kewajiban untuk melakukan divestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Kalau kemudian kita bersikeras dan dianggap sebagai sikap yang kurang simpatik, itu terserah. Tujuan kita adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Kita tidak mau main-main karena ini juga menyangkut citra Indonesia di mata mitra bisnis di luar negeri.
Apakah ribut-ribut soal divestasi ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasi?
Tidak. Target kita untuk memproduksi 17 juta ton tahun ini bisa tercapai. Semua karyawan juga ternyata mengikutinya dengan seksama. Dan mereka juga tentu menginginkan semua ini berjalan dengan baik. (*)

KRONOLOGI DISVESTASI KPC

PENAWARAN TAHUN 1998
16 Juni 1998 : KPC tawarkan 23% saham seharga US$ 176 juta kepada PT Timah, PTBA dan PT Aneka Tambang
13 Agustus 1998 : Perjanjian kerahasiaan ditandatangani oleh PT Timah
9 September 1998 : PT Aneka Tambang menolak penawaran
1 Oktober 1998 : Departemen Pertambangan dan Energi menolak harga penawaran
24 Desember 1998 : PT Timah menawar US$36,6 juta untuk 23% saham.
12 Januari 1999 : KPC menolak tawaran PT Timah
2 Februari 1999 : Proses penawaran tahun 1998 ditutup
PENAWARAN TAHUN 1999
24 Maret 1999 : KPC menawarkan 30 persen saham kepada pemerintah
8 April 1999 : Pemerintah tidak setuju harga penawaran
29 Juni 1999 : Pemerintah menyampaikan harga alternatif
8 November 1999 : Harga penawaran tahun 1999 disetujui
19 November 1999 : Saham KPC ditawarkan kepada beberapa calon pembeli
3 April 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim bersedia
membeli 30% saham KPC sebesar US$ 175 juta
5 Mei 2000 : Dirjen menginstruksikan kepada gubernur Kaltim untuk
mengirimkan surat penerimaan (Letter of Acceptance) dan
menyelesaikan pembayaran US$ 175 juta
12 Mei 2000 : Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Pemprov Kaltim siap
membeli dan membayar 51% saham KPC
12 Mei 2000 : Pemprov Kaltim meminta perpanjangan waktu sampai 14 Juli,
iteruskan kepada menteri tapi tidak ada tanggapan
23 Mei 2000 : KPC memberitahukan bahwa permintaan perpajangan sampai 14
Juli masih dipertimbangkan oleh Menteri Pertambangan & Energi
19 Agustus 2000 : Penawaran untuk tahun 1999 tidak berlaku lagi.

PENAWARAN TAHUN 2000
26 Oktober 2000 : Harga penawaran tahun 2000 disetujui dalam pertemuan dengan
Dirjen
15 Desember 2000 : KPC mengirimkan penawaran tahun 2000 untuk 30% saham
kepada pemerintah
15 Maret 2001 : KPC memberitahukan bahwa penawaran tahun 2000 ditutup
PENAWARAN TAHUN 2001
27 Maret 2001 : KPC menyerahkan rincian penilaian kepada dirjen untuk
penawaran disvestasi tahun 2001.
24 April 2001 : Dirjen mengklaim bahwa harga yang disetujui adalah US$ 297
juta, sesuai pertemuan 26 Oktober 2000
2 Mei 2001 : KPC menyampaikan kepada dirjen bahwa harga yang disetujui
tersebut hanya untuk penawaran tahun 2000
16 Juli 2001 : KPC bertemu dengan dirjen dan tim evaluasi, tapi tidak tercapai
kesepakatan harga.
17 Juli 2001 : Pemprov Kaltim mengajukan gugatan perdata kepada KPC, para
pemegang saham, dan beberapa direktur serta penasihat hukum.
9 Agustus 2001 : KPC dan penasihatnya SSB bertemu menteri untuk membahas
masalah valuasi dan presentasi tentang masalah yang belum
terselesaikan.
13-16 Agust 2001 : KPC memberi kesempatan kepada tim evaluasi untuk melihat
langsung harga perkiraan untuk disvestasi 2001 secara lengkap
di Sanggata, Kutai Timur.
23 Oktober 2001 : KPC bertemu dengan tim Ditjen. KPC secara formal menolak
usulan harga yang diajukan pemerintah baik yang berdasarkan
37% atau 44% saham yang dihargai seperti valuasi tahun 1999.
4-6 Maret 2002 : Harga penawaran saham 2001 disepakati sebesar US$ 822 juta
(hasil 100%) dengan syarat, semua gugatan hukum oleh Pemprov
Kaltim dicabut.
12 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan pertama
18 Maret 2002 : Menteri ESDM menulis surat kepada KPC dan meminta KPC
menawarkan 51% saham berdasarkan basis harga US$ 822 juta.
21 Maret 2002 : PN Jaksel mengabulkan sita jaminan kedua, yang menghalangi
KPC untuk melakukan penawaran saham.
22-23 Maret 2002 : KPC mengumumkan melalui sejumlah media bahwa KPC akan
melakukan penawaran saham 51% dengan memperhatikan
persyaratan yang telah disepakati dengan pemerintah.
27 Maret 2002 : DESDM dan KPC sepakat memperpanjang waktu penawaran
saham tahun 2001 hingga 30 Juni 2002
19 April 2002 : KPC bertemu dengan DESDM untuk membicarakan sejumlah
opsi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
25 Juni 2002 : Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VIII DPR
RI mengundang KPC untuk menjelaskan perkembangan
Disvestasi KPC.
28 Juni 2002 : KPC bertemu dengan DESDM dan menyepakati perpanjangan
waktu hingga 31 Juli untuk memberikan waktu penyelesaian
kesepakatan dengan DESDM dan pencabutan gugatan Pemprov
Kaltim.
31 Oktober 2002 : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan
siaran pers tentang penyelesaian masalah disvestasi 51% saham
PT KPC, padahal sebelumnya tidak ada proses penunjukkan dan
Penerimaan. Lebih dari itu, dua perusahaan daerah yang disebut
Sebagai calon pembeli tidak pernah menjalani uji tuntas.
====================================================

Nurcholish Madjid

2006-02-09T03:39:00.000-08:00

Kita Ini Bangsa Konsumen

Berkali-kali Nurcholish Madjid urung duduk di sofa untuk melayani wawancara khusus dengan WartaBisnis, di kantor Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) di Jakarta, Selasa, 13 Agustus lalu. Ada yang ia rasa kurang pas pada kemeja batik yang ia kenakan. Setiap kali stafnya menawarkan satu kemeja, setelah ia coba, ia minta diambilkan yang lain. Ada yang kancingnya sudah lepas satu. Setelah tiga kemeja ia coba, baru ia rasa pas. Sebuah kemeja batik berwarna coklat tua. Tidak terlalu baru.

Barangkali sifat perfeksionis semacam itu tak hanya ia tunjukkan dalam berbusana. Dalam fikiran-fikirannya, ia juga tampaknya ingin mempertimbangkan banyak hal, sehingga ia dapat menemukan kesimpulan yang ia anggap pas. Bagi pengeritiknya, ini menjadi alasan untuk memberi cap kepadanya sebagai cendekiawan peragu. Bagi sebagian lagi, cara yang demikian dipandang sebagai pengesahan atas posisi Cak Nur, panggilan akrab cendekiawan muslim ini, untuk bisa mengakomodasi sebanyak mungkin perbedaan.

Ketika Cak Nur memutuskan ikut pada konvensi Golkar, banyak yang berharap ia akan membawa sebuah pencerahan baru, bukan hanya di Partai Beringin itu tetapi juga bagi Indonesia. Tetapi keputusannya untuk mundur kemudian, membuat harapan itu dipertanyakan. Apakah ia punya kendaraan politik lagi? Apakah ia sebenarnya serius untuk menjadi kandidat presiden? Seorang rekannya mengatakan Cak Nur tak pernah menyerah. Diibaratkannya, Cak Nur punya banyak jalan dan kendaraan. Satu hal saja yang ia tak mau: mengkompromikan platformnya, apalagi harus dengan membagi-bagikan ‘gizi’. Yang terakhir ini maksudnya adalah uang.

Sebuah plakat di ruang tamu kantor PMKI, yang menjadi basis tim suksesnya, berbunyi kira-kira begini: Jenius adalah 1% insipirasi, 99% hasil keringat. Tampaknya Cak Nur harus makin banyak berkonsentrasi pada bagian yang 99% itu. Suasana kerja keras memang tampak di kantor yang mungil tetapi asri itu. Sebagian stafnya adalah anak-anak muda. Wangi, modis, intelek dan gesit. Seorang diantaranya, Widjajanto, mantan wartawan dan kemudian bekerja untuk sebuah perusahaan multinasional. Widjajanto kemudian meninggalkan kemapanan itu, bergabung dengan tim Cak Nur yang ia yakin memberikan banyak harapan. Juga ada Erry Riana Harjamapekas, mantan Dirut PT Timah yang menjadi chairman PMKI.

Apa sebenarnya yang Cak Nur tawarkan untuk Indonesia dalam memulihkan perekonomian, sehingga orang mapan seperti Widjajanto dan Erry Riana bersedia menjadi pendukungnya? Ketika ia menerima wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Agoeng Widayatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim, untuk wawancara khusus di ruang kerjanya, Cak Nur mengaku tak mau lancang untuk berbicara sebagai ahli ekonomi. Ia mengaku tak paham lika-liku teknis di bidang itu. Tetapi ia percaya, ada banyak hal yang harus diperbaiki di masa silam dan ia pun menawarkan sejumlah pandangan. Berikut ini petikan wawancara itu.

Ada pendapat lambannya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia salah satu sebabnya karena krisis ekonomi tidak terpisah dengan krisis politik. Begitu sebaliknya. Berbeda dengan di negara lain semacam Thailand atau Korea Selatan.
Bagaimana pendapat Anda?
Saya kira tepat sekali pertanyaan itu. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, mereka itu bisa membatasi krisis ekonomi itu sebatas krisis ekonomi, tanpa menjalar ke krisis politik. Contoh yang paling baik adalah Malaysia, juga Thailand. Apalagi Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan di sini kita ketahui, krisis ekonomi membawa jatuhnya Pak Harto. Kalau di balik, bisa juga sistem politiknya Pak Harto membawa kejatuhan ekonomi. Saling tarik menarik. Sistemnya Pak Harto itu sebetulnya sistem yang tidak menopang. Jadi menurut saya ekonominya kurang kuat mengingat orientasinya terlalu banyak yang ke atas.
Maksudnya?
Kalau kita melihat Korea Selatan, Taiwan atau Malaysia, sistem politiknya begitu mantap, absah, legitimate, berwibawa dan menerapkan pendekatan ekonomi dari atas dan dari bawah sekaligus. Kita dulu dari bawahnya kurang. Sekarang dibilang orang seperti UKM (usaha kecil dan menengah), perekonomian rakyat, sektor riil, itu dulu kan kurang sekali. Saya sebenarnya tidak tahu ekonomi. Tapi karena tiap orang itu untuk hidup harus tahu ekonomi dalam arti yang paling basic, saya prihatin juga. Misalnya di sebelah kawasan perumahan tempat saya tinggal ada kampung. Kampung Cina namanya. Kampung itu adalah tempat dijualnya barang-barang bikinan Cina yang kelihatannya sepele tapi tidak dibuat di sini, seperti obeng dan catut. Kita kan obeng tidak bikin. Juga catut, cangkul, dan sabit. Kita cenderung lebih suka impor. Kita ini bangsa konsumen. Karena itu ya memang mudah sekali digoyang dari luar.
Apa yang Anda tawarkan untuk keluar dari kecenderungan sebagai ‘bangsa konsumen’ itu?
Mungkin di masa yang akan datang pendekatan yang bersifat top down harus diimbangi, tidak perlu dihilangkan, diimbangi dengan yang bersifat bottom up. Itu pengarahan yang sengaja saya desain untuk menumbuhkan yang saya sebut dalam platform sebagai proses-proses produktif dari bawah. Karikaturnya begini, saya dulu pernah macet di jalan. Salah satu komponen mobil saya ternyata pecah. Asosiasi pertama saya adalah harus ke pabriknya untuk pesan penggantinya. Ternyata mahal. Lalu ada yang bilang, bawa saja ke bengkel. Eh mereka ternyata bisa juga bikin. Dananya cuma lima puluh ribu rupiah. Misalnya begitu.
Jadi memang disini ada masalah psikologis yaitu orang tidak percaya diri dengan produk dalam negeri. Ya kayak orang Jawa menyebut gula ya Gula Jawa, Sepeda Jawa, yang baik itu ya… Jadi itu disebut dengan rendah diri. Padahal kalau sekarang yang bagus itu ternyata justru Gula Jawa dan bukan gula pabrik. Di Amerika gula pabrik itu dinyatakan sebagai racun. Gula Jawa justru ramuan yang paling baik untuk obat-obatan. Jadi misalnya begitu. Mengapa kita tidak mau menggunakan produk dalam negeri, itu masalah psikologis.
Kedengarannya, ini seperti semacam membangkitkan kembali nasionalisme ekonomi. Apakah demikian?
Sebenarnya kita butuh semangat nasionalisme. Tapi bukan nasionalisme yang tidak dalam, yang isolatif model Burma. Kita butuh nasionalisme dalam arti sebagai bangsa yang berdaulat, yang bisa menentukan sendiri arahnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat Korea Selatan, dan Taiwan, nggak usah disebut nasionalisme itu nggak apa-apa. Mereka nggak perlu menyebut nasionalisme, tetapi mereka sangat produktif dengan barang-barang buatan mereka. Cina juga seperti itu. Semua juga di negara-negara industri, di sana disebut machine tool factory.
Mengapa kita tidak bisa seperti itu?
Kita itu memang suka cari gampangnya. Bangsa kita ini bangsa yang manja dan cengeng, cari gampangnya. Daripada usaha bikin sendiri susah-susah, sudah lah beli dari impor saja. Kemudian masalah margin kalau membikin sendiri ongkosnya 1000 rupiah kalau impor cuma 800 rupiah, beda 200 itu yang dianggap keuntungan. Padahal itu yang merusak human resources, merusak sumber daya manusia. Tadinya orang yang bisa bikin sabit malah tidak bisa bikin sabit sekarang ini. Itu yang kecil, tapi yang besar-besar seperti misalnya kompleks Probolinggo, Pasuruan, itu kan dulu pabrik segala macam, bikin gerbong kereta api. Bahkan bikin pabrik gula dan diekspor jaman dulu itu. Orang-orang di sana itu dulu sudah bisa membikin pabrik gula dan diekspor, sekarang nggak ada lagi.
Nah, bagaimana Anda membangkitkan ini lagi?
Memang kelihatannya sedikit kilas balik ya. Memang harus ada suatu komunikasi yang efektif terhadap masyarakat umum bahwa kita telah melakukan kesalahan dan untuk memperbaikinya itu perlu pengorbanan. Kalau yang kemarin (Orba) itu kan kita dijor dengan utang dari luar negeri, jadi kelihatan makmur kan? Kalau yang sekarang ini kalau bisa makmurnya benar-benar dari bawah, dari apa yang disebut sektor riil dengan economic fundamental system. Terang, konsep ini bisa ditaruh dalam perspektif global bahwa kita tidak mungkin lari dari itu semua. Kita sudah berada dalam suatu sistem yang global. Tapi yang jelas kalau kita berkaca dari masa lalu, semestinya ada perubahan. Tetapi tetap dalam rangka bahwa kita tidak bisa lari dari efek globalnya ekonomi. Kita tidak bisa menempuh sistem yang isolatif seperti Burma.
Selama ini juga ada banyak keluhan tentang konglomerasi yang demikian subur di Tanah Air. Apakah itu juga merupakan hasil dari pendekatan top down yang Anda katakan itu?
Saya kira iya. Ditambah dengan tidak transparannya sistem yang ada sehingga proses-proses tertutup memudahkan orang untuk melakukan manipulasi. Maka daripada itu kalau memang ada harapan baru sekarang ini, kita tidak lagi masyarakat yang tertutup. Sudah terbuka dengan kebebasan-kebebasan sipil, kebebasan menyatakan pendapat kepada pemerintah. Jadi proses-proses yang seperti itu sekarang ini tidak mungkin lagi ditutup-tutupi. Sekalipun memang penanganannya belum serius karena kita memang masih terperangkap oleh besarnya problem. Tapi kalau terus-menerus dibicarakan akan ada perbaikan. Jadi menurut saya, kita tidak perlu mengingkari bahwa perolehan yang sangat penting dari reformasi adalah kebebasan, terutama kebebasan pers.
Good governance itu seperti yang kita pelajari dan kita kembangkan dalam platform kita, itu ialah suatu sistem pengelolaan yang baik, melibatkan persoalan transparansi. Jadi semua itu harus transparan, kemudian ada accountability-nya. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Lalu partisipasi. Orang lain diberi hak untuk bertanya, berbicara dan sebagainya, itu yang disebut sebagai good governance. Nah dengan begitu kita harapkan korupsi akan hilang karena semuanya tidak bisa lagi dilakukan secara tertutup.
Bisa Anda jelaskan lebih tajam?
Korupsi kan karena dilakukan tertutup. Misalnya begini ya, di Malaysia seorang pejabat kalau mau beli mobil, kalau tidak ada semacam laporan kepada kantor pajak tentang darimana uangnya, itu harus dikejar darimana punya uang untuk beli mobil. Di sini masih khayal. Kalau mengingat keadaannya begini ini, ini (Indonesia) merupakan negara yang paling tidak serius di muka bumi. Luar biasa itu!
Supaya serius?
Dibentuk pemerintahan yang kuat. Mudah-mudahan sistem presidensial itu mewujudkan pemerintahan yang kuat.Karena yang dulu itu memang Bung Karno dan para pendiri negara kita menginginkan sistem presidendial karena mereka menginginkan pemerintahan yang kuat, bukan pemimpin yang kuat. Cuma Bung Karno waktu itu keliru, pemerintahan menjadi pemimpin. Makanya dia sendiri yang tampil menjadi yang kuat dan itu yang membikin berantakan juga. Yang kita inginkan (sekarang) kan pemerintahan yang kuat.
Itu tidak mudah. Anda dianggap salah satu tokoh yang bisa melakukan rekonsiliasi sehingga mendukung bagi adanya pemerintahan yang kuat. Bagaimana sebenarnya visi Anda?
Rekonsiliasi itu sebetulnya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam platform, melibatkan tiga hal. Terutama melihat masa lampau dengan semangat menarik pelajaran. Jadi jangan dilupakan masa lampau itu supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Tetapi mungkin kita juga harus berusaha mencari jalan supaya masa lampau itu tidak menjerat kita, tidak menyibukkan kita dan menghabiskan energi kita. Sehingga diperlukan perlakuan yang bagaimana caranya agar tidak muncul sikap-sikap yang dijiwai oleh perasaan dendam, tetapi rekonsiliasi yang berdasarkan perdamaian. Kemudian harus penuh harapan dan didasari penyatuan dan pendamaian, bukan persatuan dan perdamaian tetapi penyatuan dan pendamaian. Jadi disatukan kembali dan didamaikan. Itu yang paling berat karena melibatkan perasaan dendam itu tadi. Karena semua peristiwa masa lalu itu potensinya bisa melibatkan psikologis yang bisa bersifat anarkis. Kalau masalah PKI, Gestapu dulu, atau sebelumnya, itu kan menciptakan ingatan kolektif yang pahit karena itu ada dendam. Karena itu sebetulnya pada saat tahun 1965, waktu itu PKI itu sebetulnya 17 tahun sebelumnya yaitu tahun 1948 mereka mendapat perlakuan seperti itu. Kemudian ada tentara yang kasih fasilitas. Itu yang sulit sekali (diatasi).
Bagaimana pun dunia bisnis juga ingin mendengar pandangan-pandangan Anda. Bagaimana selama ini Anda mengkomunikasikan visi Anda kepada dunia bisnis. ?
Ya saya malah tanya sama Anda. (tertawa). Begini, saya kan belum teruji untuk itu. Sepanjang yang saya ketahui dari berbagai forum memang yang diinginkan oleh kalangan bisnis itu kan stabilitas keamanan, kepastian hukum. Kalau bisa seperti itu kan jelas kalau saya melakukan ini maka ini akibatnya ini, jadi ada stability. Kalau tidak (prasangka) jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, itu yang membikin orang tidak tertarik dengan iklimnya.
(*)

(c)wartabisnis
Foto:www.tokohindonesia.com

Jejak Langkah Cak Nur
Nama:Nurcholis MadjidLahir:Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939PendidikanPesantren Darul ‘ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, 1955Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 1960Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1965 (BA, Sastra Arab)Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1968 (Doktorandus, Sastra Arab)The University of Chicago (Universitas Chicago), Chicago, Illinois, USA, 1984 (Ph.D, Studi Agama Islam)Bidang yang diminatiFilsafah dan Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan Islam, Politik dan AgamaSosiologi Agama, Politik negara-negara berkembangPekerjaanPeneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI), Jakarta 1978-1984Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1984-sekarangDosen, Fakultas Pasca Sarjana, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syaruf Hadayatullah, Jakarta 1985-sekarangRektor, Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1998 – SekarangPenerbitan (sebagian)The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture (Athens, Ohio, Ohio University, 1978)"Islam In Indonesia: Challenges and Opportunities" in Cyriac K. Pullabilly, Ed. Islam in Modern World
Lain-lainAnggota MPR-RI 1987-1992 dan 1992-1997Anggota Dewan Pers Nasional, 1990-1998Ketua yayasan Paramadina, Jakarta 1985-SekarangFellow, Eisenhower Fellowship, Philadelphia, 1990Anggota KOMNAS HAM, 1993-SekarangProfesor Tamu, McGill University, Montreal, Canada, 1991-1992Wakil Ketua, Dewan Penasehat ICMI, 1990-1995Anggota Dewan Penasehat ICM, 1996Penerima Cultural Award ICM, 1995Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-SekarangPenerima "Bintang Maha Putra", Jakarta 1998
Kutipan Pernyataan Nurcholish"
"Setuju kah dengan platform ini? Kalau tidak, no way. Kalau tidak, saya lebih suka di sini mengajar mahasiswa-mahasiswa. Maaf saja, memang angkuh betul. Tapi hanya dengan keangkuhan ini Indonesia bisa beres nanti." Diucapkan menjawab pertanyaan bagaimana ia menawarkan platformnya kepada partai yang mencalonkannya sebagai presiden.

Tanri Abeng

2006-02-08T02:59:00.001-08:00

Saya Tidak Rela Menjual Obral BUMN

Namanya sempat ternoda oleh sejumlah kasus. Ia berkali-kali harus menghadapi panggilan Kejaksaan Agung, antara lain dalam kasus Bank Bali. Namun, dalam hal visinya untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), banyak yang menyebut belum ada tandingan untuk Tanri Abeng, tokoh yang pertamakali menjadi menteri pemberdayaan BUMN, sekaligus meletakkan dasar-dasar tugas dan wewenang kementerian itu.

Diangkat menjadi menteri ketika ia masih menjadi CEO PT Bakrie Brothers, ia membawa budaya korporasi pada pengelolaan BUMN. Ia ‘mengabdi’ di bawah dua presiden, Soeharto dan B.J. Habibie dan ia merasa mendapat kepercayaan penuh kala itu. Itu sebabnya ia tak segan-segan melakukan perombakan, mengganti personil manajemen, walau pun itu berbenturan dengan kepentingan orang yang menugasinya itu. Keberanian seperti itu memang sudah ia tunjukkan ketika membenahi Bakrie and Brothers, termasuk membatasi campur tangan Aburizal Bakrie sebagai pemiliknya. Dan, kepada Soeharto ketegasan serupa ia tunjukkan, ketika putra-putri mantan presiden itu menunjukkan gelagat ingin ikut mengambil kesempatan.

Tetapi tidak semua apa yang pernah ia pelajari sebagai CEO dapat ia praktekkan sebagai menteri. Di dalam politik itu nggak ada black and white, padahal saya biasanya kan black and white saja. Tergantung who do you pleased," kata Tanri, mengenang bagaimana ia menjadi bulan-bulanan pada masa akhir tugasnya. Ia merasa menjadi korban, namun ia tak menyesal. Dengan menjadi menteri, menurut dia, setidaknya ia dapat belajar politik. Ia juga tak menyesal melepas semua jabatannya ketika menjadi menteri dulu (termasuk jabatan komisaris di sejumlah perusahaan multinasional). "Toh saya sudah 30 tahun di bisnis," kata Tanri.

Ia mendirikan Executive Center for Global Leadership (ECGL) di Bali, dengan visi membentuk eksekutif-eksekutif Indonesia kelas dunia. Dengan dewan penyantun antara lain Meneg BUMN Laksamana Sukardi, Aburizal Bakrie, Ponco Sutowo dan Jusuf Kalla, ia menggaet sejumlah universitas luar negeri untuk ikut menyusun program dan kurikulumnya. "Saya bukan orang yang butuh pekerjaan lagi," kata dia, ketika ditanya mengapa tidak terjun kembali ke dunia korporasi.

Tampak langsing dalam setelan setengah formalnya, Jum’at sore, 11 Juli 2003, Tanri sedang bersiap berangkat ke Makassar. Sembari menyiapkan sendiri kopernya di ruang kerjanya yang luas dan anggun, ia menerima Eben Ezer Siadari, Agung Widayatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim untuk sebuah wawancara. Perbincangan dilanjutkan di mobilnya dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta. Berikut petikannya.

Anda adalah orang yang pertama kali menjadi menteri pendayagunaan BUMN. Sebenarnya, apa visi awal pembentukan kementerian ini dulu?
Tanri Abeng: Waktu itu dari Pak Harto saya tangkap aspirasinya adalah bahwa negara memiliki kekayaan yang luar biasa yang ada di bawah BUMN. Waktu itu dia pidato. Ketika itu sudah zaman krisis. Dia katakan jangan takut dengan utang, kita masih banyak BUMN yang bisa dimanfatkan untuk membayar utang. Lalu saya dimasukkan ke Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Lalu saya diundang ketemu beliau seminggu kemudian. Dia tanya kepada saya bagaimana bisa BUMN ini diberdayakan. Ketika saya pulang, saya buat konsep, saya kirim ke beliau. Konsep saya itu adalah Indonesia Inc, dengan membentuk holding Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba bulan Maret saya diangkat jadi menteri. Nama kementerian itu adalah Menneg Pendayagunaan BUMN. Jadi saya memang ditugasi untuk memberdayakan BUMN. Nah yang saya tangkap dan saya harus lakukan adalah bagaimana menciptakan nilai yang ada pada BUMN ini sehingga kalau yang sekarang ini nilainya 10, misalnya, lima tahun mendatang nilainya bisa 50. Jadi value creation, melalui pemberdayaan.
Caranya?
Strateginya adalah restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. Restrukturisasi itu mengadakan pergantian, perombakan. Dan saya lakukan optimalisasi, efisiensi. Itu namanya profitisasi. Sedangkan privatisasi kita lakukan bagi BUMN yang sudah tidak bisa kita tingkatkan lagi nilainya. Jadi saya mengatakan saya hanya melakukan privatisasi manakala saya sudah tidak bisa menaikkan nilainya. Atau saya butuh partner untuk meningkatkan nilai. Dalam visi itu saya mengharapkan kita akan memiliki 10 BUMN yang berkelas dunia yang bisa bersaing di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan dipimpin oleh CEO yang berkelas dunia pula. Untuk itu programnya saya melakukan apa yang disebut konsolidasi. Jadi yang kecil-kecil tapi memiliki bisnis yang sama digabung saja supaya sizenya ekonomis, size internasional. Lalu saya membentuk apa yang disebut corporate ladership development institute, institut pengembangan kepemimpinan korporasi. Ini supaya bisa kita bangun kekuatan mereka.
Saya juga membuat pondasi, ini ada 8 (Tanri menunjukkan sebuah buku biru berjudul Reformasi BUMN yang Berorientasi pada Penciptaan Nilai Melalui Pendekatan Kesisteman,Red), semua sudah saya jalankan. Sekarang mereka (kementerian BUMN, Red) kembali ke sini (buku biru, Red) tetapi tidak full.

Sudah lama ada keluhan tentang sulitnya membenahi BUMN. Menurut Anda?
Yang menjadi masalah di BUMN sebelum terjadinya kementerian BUMN, pembinaan BUMN ada di bawah departemen teknis. Kultur yang terbentuk adalah kultur BUMN yang condong memiliki kultur birokrasi, bukan kultur korporasi.
Yang kedua adalah intervensi kekuasaan masih sulit untuk dihindari, sampai sekarang. Dengan kata lain kepentingan-kepentingan yang berperan dalam BUMN itu sangat banyak. Misalnya saja dari kalangan legislatif. Lalu dari pemerintah, dari departemen teknis. Ini menjadi kendala bagi Menneg BUMN untuk bisa melaksanakan program-programnya. Program bisa jalan kalau ada tim manajemen atau tim direksi yang kuat. Tapi bagaimana mungkin bisa kuat sebagai satu tim kalau 5 direksi berasal dari lima sponsor kekuatan yang berbeda-beda. Dengan demikian maka para anggota direksi itu harus loyal kepada sponsornya. Maka dengan demikian sulit untuk mendapatkan unity of command. Dan karena itu sulit membangun teamwork.
Ada pengalaman yang khusus tentang intervensi ini?
Di zaman saya kebetulan kekuatan parlemen itu masih ada satu partai politik yang dominan jadi relatif masih ada unity of command di DPR.Yang kedua mungkin saya cukup dipercaya oleh waktu itu baik Pak Harto dan Pak Habibie sehingga saya tidak banyak terintervensi. Misalnya saja waktu mau mengganti direksi saya tidak diintervensi siapapun. Contoh, waktu saya mau mengganti direksi Garuda di jaman Pak Harto, saya mengatakan Pak, kalau mau Garuda terselamatkan, karena secara teknis sudah bangkrut, direksinya harus diganti khususnya dirut karena dirutnya yang waktu itu terlalu baik, padahal ini perlu ketegasan. Yang kedua Garuda membutuhkan pimpinan puncak yang memiliki kredibilitas di pasar. Kenapa, karena utangnya terlalu besar. Pak Harto mengatkan kepada saya silakan mengganti seluruh direksi. Jadi kan saya tidak ada intervensi.
Kedua, waktu saya mau melakukan privatisasi, waktu itu di Semen Gresik, itu kan anak-anak Pak Harto ikut. Kalau zaman dulu itu otomatis salah seorang anaknya yang menang. Saya ngomong ke Pak Harto, ini sudah ada calon-calon yang dimotori oleh ada Mas Bambang, Mbak Titik, alternatifnya kita menggunakan sistem yang sudah didevelop oleh Bank dunia. Kalau saya menggunakan sistem, maka kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Pak Harto mengatakan cari hasil yang terbaik. Jadi saya kan tidak diintervensi lagi disini.
Tapi yang paling penting adalah tatkala menjelang Pemilu Juli 1999, maka Bulan Februari 1999, saya mengeluarkan instruksi kepada seluruh direksi BUMN untuk tidak memberikan fasilitas dan dana kepada partai politik manapun. Dan itu termasuk Golkar. Sehingga kalau ada dari partai politik atau Golkar datang mereka cuma katakan ini surat dari menteri saya. Jadi saya proteksi direksi agar tidak dijadikan sapi perah oleh partai-partai politik.
Sekarang muncul penolakan terhadap privatisasi. Menurut Anda, apa penyebabnya?
Penolakan itu pada umumnya dari direksi. Tapi direksi itu biasanya menolak kalau privatisasi itu dilakukan dengan membawa startegic partner atau mitra strategis dari luar, karena mereka merasa terancam. Tapi ada juga yang merasa berkompeten, dan mereka tidak peduli. Misalnya, kalau di Semen Gresik, direksinya yakin kok dia nggak ada masalah, tapi coba Krakatau Steel baru saya mau mulai, sudah disikat. Karenanya kan nggak jadi, gara-gara itu.
Bagaimana Anda menghadapi itu?
Dalam bisnis selalu ada negosiasi. Kita bernegosiasi dengan mereka yang tidak setuju. Misalnya dengan Semen Padang, kita mula-mula mau privatisasi 35%. Dan kalau itu dilakukan pemerintah menjadi minoritas. Padang menolak privatisasi. Kita nego, kita tanya apa alasannya. Dia tidak mau mayoritas itu asing, karena kalau asing mereka dikontrol. Oke kita nego, kalau begitu kita tidak usah privatisasi 35%, 14% saja dengan demikian pemerintah masih mayoritas. Itu nego kan, tapi Cemex sebagai pemenang waktu itu dia mau beli karena kita memberikan 35% sebagai pemenang tender. Bagaimana dengan 14%, mau nggak dia? Kita nego lagi, mau nggak dia? Saya cuma mau 14%, tapi saya tetap mau harga yang disepakati tertinggi itu, waktu itu 1,38 $. Kemudian mereka bilang kalau saya tidak mayoritas saya tetap ingin masuk di manajemen. Nah kita setuju, kamu jadi wapresdir. Ini nego kan, setuju dia.
Nah kita mustinya nego dengan masyarakat, sekarang kan ada spin off macam-macam, tapi negonya nggak berjalan. Jadi dulu kita lakukan nego. Krakatau lain lagi, karena secara politis begitu kencang, kita mundur dulu. Kita ada yang mundur dulu, ada yang jalan terus tapi sambil jalan kita nego sama semua pihak.
Anda mengatakan hanya akan melakukan privatisasi pada perusahaan yang tak bisa lagi Anda tambah nilainya. Apakah itu Anda jalankan?
Ini semua yang diprivatisasi, seperti Semen Gresik, lalu Pelabuhan, karena kita sudah melihat bahwa pertama profitnya sudah maksimal. Gresik coba apa pernah lebih tinggi lagi secara value? Kan tidak. Jadi harga yang kita peroleh sudah bagus, makanya Pak Laks sudah mau jual dengan harga itu. Pelabuhan kita perlu partner yang bisa menciptakan nilai. Maka kita privatisasi, tapi prosesnya bukan menjual, tapi mengundang mereka menjadi mitra kita di anak perusahaan. Sebagai mitra dia hanya berhak menjadi mitra selama 20 tahun, jadi disewa saja, habis itu kembali seluruhnya ke pemerintah Indonesia. Jadi itu strategi.

Apakah Indosat dulu termasuk yang mau didivestasi?
Dulu kita mau divestasi dengan harga yang waktu itu lebih dari harga yang sekarang. Jadi kita anggap bahwa sudah saatnya kita jual itu. Cuma harganya waktu itu kita lebih tinggi dari yang sekarang. Tetapi karena tidak ada kesepakatan harga kita tidak jadi jual karena kita mau lebih tinggi karena optimalnya kita anggap lebih dari yang diprivatisasi kemarin.
Ada yang mengatakan IMF dan Bank Dunia sering menekan. Menurut Anda?
Kalau visi IMF dan juga didukung oleh Bank dunia adalah bahwa pemerintah tidak seharusnya berbisnis. Lalu dia maunya pasrah privatisasi saja, kalau bisa jual saja secepat mungkin seperti yang dilakukan oleh BPPN. Sampai saya ke Washington mempresentasikan master plan saya di depan seluruh board of director IMF dan Bank Dunia. Saya masih diserang bahwa your government should not be in business. Saya bilang tidak, kalau saya jual semua sekarang maka tidak memperoleh nilai yang wajar karena pasar lagi lesu dan tidak ada pembeli. Lalu mereka bilang kan ada itu swasta-swasta, saya bilang swasta sudah bangkrut semua, dia pikir swasta lebih bisa memberdayakan aset-aset produktif badan usaha. Mereka tidak mengerti, saya bilang terlepas dari objection dari masyarakat saya bilang saya tidak rela menjual obral BUMN karena saya sudah mempunyai konsep yaitu restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Jadi saya betul-betul pertahankan strategi itu. Akhirnya mereka nggak paksa saya. Tapi saya buktikan bahwa saya sudah satu tahun jalan keuntungan saya lipatkan dua kali. Berarti apa, sumbangan dalam bentuk pajak meningkat, deviden meningkat, sehingga kalau diprivatisasi saya kurang, tapi untuk menutup defisit saya penuhi dari profitisasi.
Sekarang muncul perdebatan, apakah kita masih memerlukan BUMN. Menurut Anda?
Saya kira memang pada akhirnya pemerintah seyogianya tidak usah terlalu terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Bisa saja dia menguasai melalui peraturan-peraturan. Sehingga baik dari sisi permodalan maupun dari sisi manajemen itu secara bertahap mustinya masuk ke private sektor, khususnya untuk industri yang kompetitif. Cuma kan pertanyaannya kapan? Makin lama kita berkutat dengan campur tangan kekuasaan politik, makin lama pula ini bisa terjadi. Jadi itu satu key.
Anda yang mengawali memasukkan orang luar ke BUMN, bagaimana dulu bisa mendapat dukungan?
Kenapa berani karena saya berkeyakinan bahwa untuk mengubah nggak bisa donk kalau hanya materi-materi yang ada saja. Harus kita punya keberanian untuk memasukkan yang dari luar. Itu yang namanya General Electric, yang dia punya value kira-kira 100 kali seluruh BUMN yang kita punya, asetnya kalau nggak salah sekarang sudah 400 miliar dolar di 200 negara. Kenapa dia bisa mampu tumbuh, berkembang, dan bersaing? Satu saja, jangan membatasi kemampuan SDM hanya dari dalam diri saja, bahkan Jack Welch mengatakan, jangan membatasi hanya dari orang-orang Amerika saja. Jadi dia mengatakan go forward, cari orang-orang terbaik dimanapun dia berada. Jadi konsepnya itu sama dengan saya. Cari dimana pun mereka berada.
Bagaimana Anda memilih orang-orang yang Anda anggap mampu?
Yang pertama untuk memilih orang kita harus tahu dahulu bagaimana kriteria orang yang kita musti pilih. Kerjaannya apa, saya harus ambil contoh Robby (Djohan) karena itu lebih gampang. Garuda waktu itu bukan ahli penerbang yang saya perlu waktu itu. Kenapa ahli keuangan? Karena utangnya terlalu banyak kalau bukan ahli keuangan, bagaimana dia memperoleh kepercayaan dari pasar? Kedua saya butuh orang yang punya ketegaran dan ketegasan. Kemudian waktu itu sudah jalan, saya butuh orang yang bisa maintain. Yang bisa akses ke detail. Ya saya taruh (Abdul) Gani disitu. Jadi Robby sudah nggak terlalu cocok untuk terus menerus di Garuda. Karena apa, karena sesudah itu dirombak dan sudah terstruktur sudah mulai berjalan dengan baik, sudah bukan Robby lagi yang cocok, Gani yang cocok, karena dia telaten pada hal-hal kecil, karena itu dia kita masukkan. Jadi setiap posisi itu kita tentukan kriteria orang yang bagaimana yang kita butuhkan itu. Baru kita taruh orangnya disitu. Itu cara-cara memilih. Nah, tentu dalam proses ini kita selalu melihat track record. Orang itu harus dilihat track recordnya.
Anda terlibat langsung dalam pemilihan orang-orang itu?
Oh iya. Saya juga interview mereka. Kalau Robby saya nggak interview. Saya hanya kasih tugas saja dan saya tahu dia kalau bilang akan mengerjakan, maka dia akan kerjakan.
Waktu jadi menteri ada yang merasa wewenang Anda terlalu besar. Pendapat Anda?
Ya, dulu kan ada juga yang menganggap saya orang yang paling berkuasa. Tapi salah, saya bilang kalau saya begini prinsipnya. Saya samasekali tidak ingin berkuasa karena kekuasaan yang besar itu kecenderungannya korup. Maka saya tidak pernah mau berkuasa. Yang berkuasa di kantor saya baik saya di Bintang, Bakrie, yang berkuasa adalah sistem. Misalnya Anda mau jadi rekanan jangan melalui Tanri Abeng. Sudah ada sistem yang mengatur dimana Anda harus melalui langkah-langkah tadi.
Dalam mengambil keputusan operasional saya delegasikan ke bawah. Karena kalau saya yang melakukan itu, maka tidak ada yang mengontrol saya. Tapi kalau bawah saya yang melakukan saya bisa kontrol. Jadi misalnya ada satu keputusan misalnya kita mau jual ini barang, keputusannya harus saya, siapa yang mengontrol saya? Tapi kalau saya delegasikan itu pada bawahan saya, maka saya masih bisa mengontrol. Itu bagian dari satu sistem, maka saya mengatakan kamu jangan pernah mikir karena saya pimpinan lalu saya yang kuasa, nggak. Makanya waktu saya di Bakrie yang namanya Aburizal pun dia nggak kuasa. Dia nggak bisa teken cek. Itu jamannya saya.
Beliau nggak marah?
Nggak. Dia malah salut dengan sistemnya. Ical itu orangnya konsekuen terhadap manajemen. Cuma waktu itu di Bakrie itu ada kecenderungan mau ekspansi yang oleh saudara-saudaranya terlalu ambisi. Di luar Bakrie Brothers, makanya kan dibentuk Bakrie Investindo, yang di luar saya. Tapi kan apa yang terjadi di situ mempengaruhi Bakrie Brothers. Tapi kan Anda lihat Bakrie Brothers survive kan? Itu karena kita sudah bangun sistem. Dan lihat,pimpinannya sekarang muda-muda. Yang jaman saya itu boleh dikatakan masih pemula.
Sekarang ada usulan BUMN dikembalikan ke departemen teknis lagi. Menurut Anda?
Kalau itu sudah konyol lagi. Iya karena inti daripada kuntungan pemisahan itu bahwa ada pemisahan antara regulator dan operator. Jadi ibarat pemain bola kalau tadinya wasit turut main, misalnya saja dari Dephub yang membuat aturan mengenai perkapalan atau pelabuhan, dia juga yang mengatur, dia juga yang jadi direksi, dia juga yang mengawasi, itu bagaimana? Bagaimana dengan perhubungan yang swasta, disadvantage. Jadi yang paling penting waktu adanya Jadi jangan mikir itu lagi, itu akan kembali lagi conflict of interest.
Kedua, kultur birokrasi yang begitu lama bercokol dan mulai ingin kita rubah akan kembali lagi kesitu. Saya tanya ke Anda, kebobrokan bank-bank sampai lebih dari 50% dari total asetnya itu dan hancur di bawah siapa waktu itu? Departemen keuangan kan? Kamu lihat waktu kita merger keempat bank itu, BDN, BBD Bapindo, Bank Exim menjadi satu bank itu kan lebih dari 50% asetnya busuk, artinya non performing. Lalu saya tanya pada Anda yang membina sampai itu terjadi siapa? Depkeu kan? Jadi tidak ada pengawas, dia yang membina, mengawas, dia juga yang main, gimana, jadi tidak salah Pak Harto melakukan ini.
Tampaknya Anda tak malu-malu mengagumi Pak Harto.
Dia sebagai manager, he is number one. Saya selalu mengatakan bahwa kelemahan Pak Harto adalah system behind him sebagai orang Jawa dimana setelah dia berhasil dia menganggap ini republik adalah milik dia. Jadi anak-anak dan semua boleh saja mengambil peluang lebih dari yang lain. Itu yang menurut saya tidak benar. Orang selalu mengatakan kalau menyangkut anak-anaknya selalu nggak boleh ada yang melawan, kok saya melawan. Dan Pak Harto tidak apa-apa kok. Jadi saya heran apakah karena sudah krisis atau memang dulu tidak ada yang melawan. Jadi saya respek saja pada beliau.
Sekarang mungkin Anda sudah bisa menemukan apa bedanya menjadi eksekutif dibandingkan menjadi menteri.
Eksekutif itu pun tergantung eksekutif dimana, kalau di perusahaan multinasional semua aturannya sudah ada. Jadi tidak akan terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Sedangkan kalau di posisi politik itu terlalu banyak pertimbangan. Sehingga bisa saja eksekutif yang andal begitu masuk ke politik ia gagal. Baca buku saya. Saya tidak mengatakan saya gagal, tapi saya menjadi tersudut oleh karena saya bukan politisi.
Ada yang mengatakan Anda naïf secara politik.
Terlalu lurus, betul itu. Bahkan terus terang saja saya diangkat saya kan ditelpon Pak Harto. Saya minta saudara bantu saya. Ini BUMN perlu diberdayakan. Itu waktu saya mau pulang ke rumah. Saya ceritakan anak istri. Lalu istri saya bilang itu kan politik. Saya bilang mana, ini kan BUMN, saya mau ngurusin perusahaan, nggak ada urusan politik. Jadi betul-betul nggak ada pikiran saya harus kompromi kesana kemari, musti ini musti itu Baru saya belajar belakangan bahwa posisi saya memang posisi politik. Jadi kalau saya mengatakan I am a professional, itu tidak sepenuhnya benar. Karena pada posisi itu Anda bukan lagi profesional tapi seorang politician.
Di dalam politik itu nggak ada black and white, padahal saya biasanya kan black and white saja. Yang benar adalah benar, hitung-hitungannya ada. Ini nggak, ini tergantung who do you pleased. Maka itu sebabnya mengapa di buku saya Indonesia Inc. saya katakan pengelola BUMN should not be a minister. Bahkan saya usulkan sebelum saya ditunjuk Pak Harto supaya dibikin holding dan Presdirnya profesional, bukan posisi politik. Cuma saya diberitahu Pak Harto waktu itu, ini memang posisinya menteri karena kalau bukan menteri saudara tidak bisa bernegosiasi dengan menteri-menteri yang lain. Artinya posisinya di bawah menteri yang lain.. Saya kira ada benarnya juga dia. Di benak saya itu saya jangan menteri, kepala badan saja. Maka saya mengusulkan di dalam buku saya evolusi BUMN ini adalah kita mulai dengan menteri, kemudian kita adakan pemberdayaan. Kita restrukturisasi, profitisasi, pada saat 50% BUMN ini sudah di publik itu di holding saja dalam satu badan. Itu saya punya konsep demikian, jadi bertahap. Dipimpin oleh seorang CEO kelas dunia yang bertanggung jawab kepada menteri keuangan atau siapa, nggak jadi soal.
Ada penyesalan memilih jadi menteri?
Ada yang bilang saya salah pilih jadi menteri. Tapi apapun yang orang katakan saya berprestasi! Ada laporannya. Anda boleh tanya ke semua BUMN apa saya membina mereka atau nggak? Apa saya memperbaiki institusi BUMN apa nggak? Jadi bagi saya, saya merasa berbuat sesuatu, dan saya nggak menyesal. Konsekuensinya memang saya jadi korban. Tapi saya nggak menyesal karena saya berbuat sesuatu.

Kilas Biduk Putra Selayar
Nama:
Tanri Abeng, MBATempat dan tanggal lahir:Selayar, Sulawesi Selatan, 7 Maret 1942
Status:
Menikah, dengan dua anak
Pendidikan
-Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Ujungpandang - Program Master of Business Administrasion, University of New York, Buffalo.Karier:
PT Union Carbide Indonesia - Presdir PT Perusahaan Bir Indonesia (sekarang PT Multi Bintang Indonesia) - Presdir PT Bakrie & Brothers - Meneg Pendayagunaan BUMN Kabinet Pembangunan VII (1997-1998)- Meneg Pendayagunaan BUMN Kabinet Reformasi (1998-1999)
Ucapan Populer:
"Manajemen, dan hanya manajemen berkualitas saja yang mampu menciptakan nilai bagi kemakmuran suatu masyarakat."

11 Juli 2003
(c)wartabisnis

Foto: www.tokohindonesia.com

Syafruddin A. Temenggung

2006-02-08T02:59:00.000-08:00

Menteri Nggak Usah Ikut-ikut

Kebiasaannya berbicara lugas, blak-blakan dan dengan pilihan kata yang kuat dan tegas, menyebabkan ucapan-ucapan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Temenggung, selalu menjadi kutipan yang hidup manakala disuguhkan menjadi berita di surat kabar, majalah dan televisi. Tetapi kata-kata Syafruddin dalam menanggapi surat 11 Dutabesar dari negara asal kreditur Asia Pulp Paper, pekan lalu, mencengangkan banyak kalangan. Ia belum pernah bicara sekeras itu. "Gampang nyari kepala BPPN , dari 200 juta orang Republik Indonesia pasti ada yang bisa jadi kepala BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu," kata dia, menanggapi usulan kreditur APP tentang pendirian APP Trading dan konsep share in trust.
Apakah ia memang serius dengan pernyataannya itu? Bukan karena letusan emosi sesaat? Ketika Wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Deden Setiawan dan wartawan foto Alfian Kartim menemuinya di kantornya untuk sebuah wawancara khusus, Kamis, 27 Maret, dan mengkonfirmasi hal itu, ia menegaskan sikapnya lagi. "Loud and clear saya menolak (usulan)," kata Syaf, panggilan akrabnya.
Lalu Syaf pun menjelaskan alasan dibalik sikapnya itu dan keberaniannya untuk menerima risiko apa pun. Ia menengarai ada juga menteri yang menyalahkan posisinya. Tetapi ia bergeming. Menurut dia, ia tidak mau kepentingan bangsa ini dilecehkan dan justru kreditur asing yang akan menikmati hasil restrukrutisasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Ia pun menginginkan pemerintah –maksudnya para menteri—tidak usah ikut campur, karena di level teknis ia lebih memahami persoalan. "Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis," kata Syaf.
Selama hampir dua jam, Syaf melayani pertanyaan WartaBisnis, di ruang tamu kantornya yang tak terlalu besar. Ia didampingi Raymond Van Beekum dari divisi komunikasi BPPN, yang juga ikut merekam pembicaraan. Berikut ini nukilan wawancara tersebut.

Surat para duta besar dari negara-negara asal kreditor Asia Pulp and Paper (APP) telah membuat Anda terkesan sangat marah. Bagaimana duduk soal sebenarnya?
Syafruddin A. Temenggung: Para duta besar menulis surat tanggal 10 Maret 2003 kepada Ibu Presiden, tembusannya kepada menteri dan saya. Ada 11 duta besar. Mereka mengatakan tidak ada progress (dalam restrukturisasi utang APP). Dengan sangat lantang mereka mengatakan bahwa kita (BBPN, Red) kurang tough dengan APP ini. Begitu saya terima surat itu reaksi saya, saya menduga bahwa mereka misinformasi, bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali. Jadi saya pada hari yang sama terima surat, langsung saya jelaskan kepada Ibu Presiden mengenai latar belakang APP. Dan didalam beberapa penjelasan saya, saya katakan bahwa tidak benar yang disampaikan mereka. Dan saya buat laporan pada mereka bahwa progress cukup banyak. Bahkan saya katakan 23 dari 25 policy issues sudah saya selesaikan. Ada 2 policy issues yang dipending, yang mereka (kreditor, Red) punya usulan, saya tidak setuju. Dan tidak setuju itu prinsip. Saya sampai mengatakan bahwa kalau untuk dua hal itu kalau mau dipaksakan ya silakan. Tetapi cari saja ketua BPPN yang baru, Tidak usah Syafruddin Temenggung.
Apa dua policy issues yang dipending itu?
Kedua policy issues itu adalah perihal pendirian APP Trading dan share in trust. (Nanti akan saya jelaskan, katanya) Keesokan harinya setelah saya berkirim surat kepada Ibu Presiden, saya telepon Menteri Keuangan dan Pak Dorodjatun. Saya minta sebaiknya kami (BPPN) memberikan satu penjelasan. Dan saya minta ada satu forum dimana saya menjelaskan pada para duta besar itu. Dan Pak Djatun dan Pak Boediono menanggapi positif usulan saya. Jadi Pak Djatun menjanjikan saya akan dipertemukan dengan para duta besar itu. Dan kami sudah bertemu dengan para duta besar itu pada hari Jum’at, tanggal 22. Dan saya kirimkan juga bahan-bahannya kepada mereka.
Masalah APP terkesan ruwet. Dapat Anda jelaskan?
APP ini ada tiga besar, APP Indonesia, APP holding, dan APP di Cina. Saya nggak ngurusin APP di Singapura, holding, dan saya nggak mau ngurusin APP Cina karena bukan urusan saya. BPPN itu punya urusan dengan APP yang ada di Indonesia. Nah, APP di Indonesia itu terdiri dari 4 operating company, Tjiwi Kimia, Indah Kiat, Indo Deli, dan Lontar Papirus. Kita punya piutang ke mereka, yang empat itu. Dan kita restrukturisai yang empat itu.
Sebenarnya berapa persisnya total utang keempat perusahaan itu?
Totalnya US$6,4 miliar. BPPN porsinya 15,2% sendiri. Kreditur asing, Export Credit Agencies itu (ECA), hanya 14,1%. Mereka lah kreditur yang dari 11 negara itu. Dari 11 itu yang paling besar adalah Jerman dan Jepang. Kemudian ada lagi pemegang obligasi dan bank-bank lainnya 62,4% dan trading company Jepang 8,3%. Obligasi ini 52% luar Indonesia. Jadi ECA yang tulis surat kepada presiden itu sebenarnya hanya 14,1% dari total utangnya itu. Tapi perlu saya sampaikan, dan saya juga sudah jelaskan pada para menteri dan para duta besar itu, mereka itu sudah nggak dibayar oleh APP sejak Maret 2001. You bisa bayangkan itu, sudah satu setengah tahun tidak ada hasil apa pun. Kemudian mereka datang kepada saya bulan Juni 2002. Pak Syaf tolong bantu kita. Saya sebenarnya tidak ikut-ikut mereka. Kepada saya (BPPN, Red) kan terpisah utangnya. Dan saya punya collateral yang bagus.
Lalu mengapa Anda setuju ikut?
Karena kita memang ingin membantu seluruh kreditor APP dan menyelesaikan masalah APP. Karena kalau dari segi utang, APP ini nomor satu di Indonesia, bahkan termasuk yang terbesar utangnya di Asia, kalau digabung antara APP Holding di Singapura, APP Cina, dan APP di Indonesia.
Maka kita buat MoU, tapi syarat, saya harus memimpin karena saya tidak mau ngikut. Jadi saya harus memimpin restrukturisasi. Syarat itu mereka setujui. Syarat kedua, saya harus mendapatkan bayaran dulu. Saya (BPPN, Red) dapat bayaran US$ 90 juta waktu itu, plus dari shareholder contribution sebesar US$45 juta. Jadi saya sudah dibayar US$135 juta. Mulai tanggal 15 juni 2002 saya memimpin rapat. Di 15 Juni 2002 itu sampai dengan pertemuan kita September 2002, selama tiga bulan itu kita sudah menghasilkan banyak hal yang kita sebut Bali Accord I. Di situ kita bicara untuk mengontrol cash flow perusahaan dengan escrow account yang kita bentuk. Kemudian kita juga melakukan management evaluation, dan kita tunjuk financial controller. Sampai sekarang di escrow account sudah ada uang US$200 juta. Terkumpul di situ dan siap dibagikan begitu kita selesai restrukturisasi.
Jika demikian, mengapa Anda dikatakan kurang tough, dan tak ada progress?
Itu yang saya bantah karena, pertama, saya dapat uang duluan US$135 juta. Escrow account kita bentuk, financial controller juga. Kita juga melakukan restrukturisasi. Kita tentukan sustainable debt dari company-nya. APP ketika itu mengusulkan US$2,4 miliar. Saya dengan kepemimpinan BPPN bisa mendapatkan US$4,2 miliar. Hampir dua kali lipat dari yang APP usulkan. Jadi itu satu diskusi yang tough. Bahkan sering sekali saya gebrak meja, saya usir itu orang-orang. Biasa itu. Dalam hal EBITDA, APP mengusulkan hanya US$500 juta. Saya paksa mereka untuk tingkatkan menjadi US$750 juta. Dan banyak lagi yang sudah kita capai.
Kemudian yang lebih penting lagi banyak orang yang tidak melihat bahwa dasar restrukturisasi yang kita usulkan sebenarnya tidak hanya restrukturisasi utang. Saya juga mau melakukan satu perubahan di level good corporate governance melalu satu restukturisasi perusahaan. Jadi company restructuring.
Maksudnya?
Satu, saya ingin dilakukan satu overall review dari manajemen yang ada. Yang nggak bener-bener, out. Kedua, saya juga melakukan pengendalian terhadap cash. Ketiga, pengendalian dan monitoring perdagangannya, trading. Ini konsep yang kita sebut Bali Accord I. Usulan dari BPPN yang diterima para kreditur yang akhirnya company harus menerima. Kemudian ada usulan kita untuk meningkatakan efisiensi dan productivity-nya. Ada beberapa kesepakatan lagi di Singapura, Bali, Jakarta. Hingga akhirnya kita dapat yang namanya Singapore Meeting dan kesepakatan Bali. Di situ yang saya katakan 23 dari 25 policies issues sudah kita selesaikan. Tinggal dua.
Menurut Anda, mengapa mereka sangat ngotot terhadap dua isu yakni APP Trading dan Share in Trust?
Mengenai APP Trading. APP trading konsep awalnya sebetulnya gaung bersambut karena saya katakan saya ingin mengontrol trading. Begitu saya sampaikan itu, mereka langsung buat konsep, terutama dari Jepang. Tapi jangan lupa bahwa, seperti yang saya katakan, struktur utangnya itu 8,3%. kan ada trading company Jepang. Jangan lupa. Jadi bangsa kita ini jangan terlalu naïf lah. Jadi mereka kembangkan satu konsep trading company,APP Trading, dimana seluruh trading dan procurement dikontrol oleh dia di luar. Jangankan kita bicara dikontrol di luar. Kalau dia kontrol saja di sini, misalnya seperti Asahan, Chandra Asri, industrinya itu jadinya cuma marginal. Nggak bisa berkembang. Karena banyak sekali keuntungan-keuntungan itu didapatkan dari perdagangan. Satu industri itu kalau dari produksi saja nggak terlalu besar keuntungannya. Dari trading dia besar marginnya. Nah kalau trading dikontrol, apalagi dikontrol dari luar, itu kita ruginya belipat-lipat. Satu, value added nggak ada di Indonesia. Kedua, yang namanya keuntungan perusahaan akan berkurang karena itu dinikmati APP Trading yang notabene perusahaan kreditur di luar. Dan dia bisa menentukan. Ketiga, karena tradingnya dikontrol, padahal yang namanya pulp & papernya Sinar Mas. Sinar Mas ini kan menguasai lebih dari 50% kertas di Indonesia. Kalau tradingnya di luar dikontrol, you bisa bayangkan betapa harga itu sangat rentan sekali dengan praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak luar. Itu yang saya tidak bisa terima.
Rencananya APP Trading itu didirikan dimana?
Ya Singapura, Hongkong, atau Jepang lah. Tapi konsepnya harus dilihat dari situ kan. Konsep APP itu mereka create untuk mereka bisa mengendalikan semua procurement dan semua sales. Kalau begitu apa yang kita dapat di Republik Indonesia ini?. Karena kemudian saya katakan tidak, mereka sedikit melunak. OK, APP Trading tidak d luar tapi di dalam negeri. Tapi tetap kalau mereka yang memiliki, mereka yang menikmati. Dia yang pegang saham dan dia akan memanage trading itu.
Bukan kah kepemilikan APP Trading dimaksudkan dibagi di antara kreditur per porsi kreditnya?
Makanya, dia sebagai kreditur tapi juga mau mengontrol perdagangan. Kalau kreditur ya kreditur saja. Makanya saya tidak bisa terima itu.
Kedua yang saya tidak bisa terima itu adalah share in trust. Jadi begini, konsepnya mereka itu adalah kita restrukturisasi, tapi pada saat yang sama mereka minta keyakinan dengan cara share-nya itu diblokir ke luar. Sahamnya 75% diblokir ke luar. Saya katakan kalau you mau ambil saham , itu berarti debt to equity conversion. Konversi utang jadi saham. OK itu dilakukan tapi harus dari awal. Jangan you mau utangnya dibayar tapi saat yang sama saham orang you ambil. Mereka bilang, saya nggak ambil Pak, saya taruh di trust, untuk meyakinkan saja. Saya bilang, kalau mau meyakinkan begitu, di dalam international base practises, ada tiga cara. Satu, you masuk menjadi satu kepemilikan. Utang ditransfer jadi kepemilikan, atau ditransfer jadi kepemilikan nanti, jadi convertible bond. Atau you lakukan write off. Tapi nggak pernah terjadi dimana-mana restrukuturisasi you mau utang you dibayar pada level itu, tapi pada saat yang sama sahamnya mau diambil. Ini tidak pernah terjadi, saya katakan.
Kemudian dari segi legal, saya dapat masukan legal dari Fred Tumbuan dan Lubis Gani. Mereka katakan nggak boleh Pak Syaf. Why? Karena kalau saham itu dipisahkan, maka itu harus ada right issue. Dan kalau right issue, itu harus ada uang yang masuk ke company. Tapi ini kan nggak ada.
Kedua, kepentingan minority shareholder di situ. Kan ada dua perusahaan yang go public. Sahamnya diambil. Itu akan ada dilusi saham minoritas. Dalam undang-undang kita nggak boleh dong. Kita harus melindungi kepentingan minoritas. Jadi yang saya katakan bahwa dua konsep itu secara komersial saya nggak bisa terima dan secara legal itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Bukan Syafrudin yang mengatakan secara legal dia bertentangan.
Kalau tak dikenal dalam praktek bisnis secara umum, mengapa mereka menyodorkan cara itu?
Meyakinkan diri mereka. Saya bilang boleh saja meyakinkan, tapi dalam koridor komersial yang benar. Makanya saya tolak. Nah, karena saya tolak itu kemudian mereka bereaksi kemudian menyampaikan keberatannya kemana-mana. Dan yang sangat saya keberatan mereka menuduh saya seolah-olah saya itu punya agenda dengan keluarga Wijaya (pendiri Sinar Mas, Red). Pdahal tidak ada kepentingan saya. Kalau saya tidak terima dua konsep itu tadi, saya semata-mata hanya ingin menjaga kepetingan nasional kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau saya dipaksa, lebih baik cari pengganti saya saja. Karena saya tidak akan lakukan sesuatu yang saya percaya tidak benar. Nggak bisa. Lucunya, sehari sebelum surat itu dikirim ke Presiden, di Wall Street Journal, Financial Times, itu sudah ada.
Apa reaksi Presiden atas kasus ini?
Presiden kan dilapori para menteri, presiden bilang silakan diselesaikan.
Apakah itu berarti surat para Duta Besar itu tak mencapai tujuannya?
Saya duga mereka (para kreditur) berpikir, di level teknis sudah mentok. Mereka nggak bisa untuk meyakinkan saya bahwa dua gagasan itu benar. Dan saya mengatakan jelas tidak. Kalau you paksakan, saya jalan sendiri. Nah, karena statement saya jalan sendiri itu lah mereka lapor ke negara mereka masing-masing dan duta besarnya. Rupanya mereka membayangkan setelah duta besarnya menulis surat pada pemerintah dan meningkatkan menjadi G to G, saya akan nurut. Bagi saya kerja ini no…interest. Lillahi taala. Sehari setelah itu kan reaksi langsung saya berikan ke media. Gampang nyari ketua BPPN , 200 juta orang Republik Indonesia bisa jadi ketua BPPN. Tapi kalau cari orang yang mau tanda tangan itu, saya tidak akan tanda tangan itu. Lebih baik cari saja ketua BPPN yang mau tanda tangan itu.
Dalam surat itu apakah memang ada tekanan?
Ada. Mereka mau supaya ikut campur pemerintah. Tapi pada hari yang sama, besoknya kan saya sampaikan pemerintah jangan ikut campur. Ini kan utang perusaaan pada kreditur. Kebetulan kreditur tadi adalah ECA yang jumlahnya cuma 14%. Kenapa itu menjadi urusan G to G dan kita mau ditekan-tekan?. Nggak fair kan? Kita punya kawan. Kawan itu harusnya menolong kita pada waktu kesusahan. Kita lagi krisis ini harusnya kita ditolong, bukannya kita ditekan. Dan saya nggak tahu, nggak bisa ngerti saya kalau ada orang Indonesia apalagi pejabat publik yang malah menyalahkan posisi saya Saya tidak ngerti posisi nasionalisme dia itu dimana.
Memang ada pejabat yang bersikap begitu?
Ada itu pejabat, menteri katanya. Pertama, orang itu tidak ngerti apa yang terjadi. Dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Harusnya dia tanya saya. Tapi dia lebih mendengarkan duta besar yang datang ke dia. Dan itu misleading. Nah, yang menarik pada hari Jum’at, saya minta satu level of playing field yang sama dimana saya duduk sama para duta besar itu dan saya jelaskan pada mereka. Saya jelaskan apa adanya. Semua pertanyaan mereka saya jawab.
Apa reaksi mereka?
Reaksi mereka awalnya begini. Walaupun you sudah selesaikan 23 dari 25, ibaratnya mendaki gunung Himalaya, walaupun you sudah selesaikan berapa kilometer naiknya, tapi kalau dua meter belum selesai, you belum menaklukan Himalaya. Saya setuju dengan pandangan itu. Tapi bahwa effort, usaha untuk menaiki sampai beberapa puluh, sampai tinggal dua meter itu harus dihargai dong. Nah, yang dua meter ini memang kita belum selesai. Tapi jangan paksa saya menyelesaikannya pakai cara-cara mereka. Dan saya yakinkan dua issue itu serahkan kepada saya. We can solve the problem dengan mereka. Sepanjang tegas, pemerintah tidak usah ikut-ikut lah. Menteri-menteri maksud saya. Saya juga bagian dari pemerintah. Menteri-menteri nggak usah ikut, mereka tidak menguasai teknis.
Lalu sekarang sampai dimana perundingannya?
Sekarang kita mulai lagi, ke depan mau apa. Semalam kita sudah bicara. Semalam saya lemparkan gagasan yang totally different dengan apa yang mereka bayangkan. Dan itu sedang kita bahas. Tapi saya janji, belum bisa diceritakan dulu. Tapi itu berangkat dari konsep the whole company restructuriing. Untuk meyakinkan yang namanya kontrol penuh dari kreditur pada perusahaannya agar perusahaan itu benar-benar bisa melakukan tindakan perusahaan yang benar sesuai dengan good corporate governance. dan untuk bisa membayar dalam waktu yang sudah kita tentukan.
Artinya konsep APP Trading dan Share in Trust tak akan dibicarakan lagi?
Saya bisa katakan itu totally different concept. Kalau konsepnya masih gitu, mohon maaf, nggak ada dengan Syafruddin. Bukan modifikasi. Ngapain dimodifikasi, karena cikal bakal konsep itu pun sudah keliru.
Sikap Anda sangat keras. Anda serius siap menanggung risiko terburuk?
Selalu begitu kok. Saya apa adanya. Teman-teman di sini juga tahu. Serius dan tidak emosional walaupun dengan nada yang tinggi.
Tapi orang-orang jadi menganggap jangan-jangan Pak Syaf sudah siap meninggalkan BPPN?
Oh, kalau saya kerja dimana-mana Lillahi taala. Anytime. Saya kerja untuk kepentingan bangsa ini, membuat kita jauh lebih baik. Itu saja, tidak ada yang lain.
Bagaimana kemungkinan terburuk dari negosiasi ini?
Yang terburuk ya tidak ada jalan temu. Kalau tidak ada jalan temu kan saya sudah teken tanggal 18 Desember. Kemudian saya lakukan satu proses disposal. Kan semua yang saya miliki harus saya kembalikan kepada sistem keuangan dan sistem perbankan kita.
Itu yang kreditur tidak setuju?
Bisa saja. Tapi choice-nya bisa saya jual, bisa juga pemerintah meminta jangan di jual. Itu silakan saja. Yang penting bagi saya peran BPPN itu adalah menyelesaikan pola restrukturisasi yang diminta. Kalau polanya itu sudah diselesaikan,up to government. Kalau pemerintah meminta saya jual, akan saya jual. Minta saya tetap keep, silahkan. Tapi BPPN kan tidak boleh dihosted, disandera dengan hanya satu perusahaan saja sehingga kita tidak boleh tutup-tutup sekian lama. Jangan dong.
Sampai sekarang bagimana peluang mereka setuju dengan langkah yang diambil BPPN?
Kita harus mencari satu terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan kebuntuan. Seninya dialog, diskusi kan begitu. Negosiasi. Selalu kita harus mencari breaktrough. Artinya kalau you paksakan APP Trading dan share intrust, ya deadlock. Loud and clear saya mengatakan menolak.

(c)wartabisnis

27 Maret 2004

Foto: www.tokohindonesia.com

Kwik Kian Gie

2006-02-07T04:03:00.000-08:00

‘IMF Digunakan untuk Menekan Presiden’

Sebuah siang yang sibuk bagi Kwik Kian Gie. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu memimpin tiga rapat sejak pagi pada Rabu, 20 Agustus 2003 itu. Pukul 14:00 waktu yang ia janjikan untuk wawancara khusus dengan WartaBisnis, berlalu begitu saja. Ia masih belum bisa diganggu. Beberapa orang tamu sudah bersiap pula menunggunya.
Sejam kemudian baru ia muncul dengan sedikit tergesa. "Saya masih ada rapat lagi," katanya ketika menyandarkan diri di sofa hitam, ruang tamu kantornya, sambil berkali-kali meminta maaf. Dengan kemeja putih dibalut jas hitam yang necis, ia lebih kelihatan sebagai seorang eksekutif profesional ketimbang sebagai birokrat. Dan, gaya semacam itu makin kelihatan ketika ia berbicara. Ketimbang menggunakan jargon-jargon ala pejabat, ia lebih memilih menjelaskan berbagai persoalan ekonomi dengan bahasa yang gamblang, langsung kepada masalah dan samasekali menghindari istilah-istilah ekonomi yang rumit.
Sejak awal perdebatan mengenai opsi yang akan dipilih oleh Pemerintah dalam mengakhiri kerjasama dengan IMF, Kwik telah memilih sikap yang bertentangan dengan hampir semua menteri di jajaran ekonomi. Dan, Kwik tampaknya tak pernah merasa bersalah dengan sikap itu. Menurut dia, ia boleh kalah di sidang kabinet, tetapi ia percaya publik tahu mana yang benar.
Ketika baru-baru ini Menteri Keuangan melansir adanya white paper, yang merupakan program ekonomi pemerintah pasca pengakhiran hubungan dengan IMF, Kwik Kian Gie merasa aneh. Ia menganggap pemerintah tidak memerlukan paper semacam itu karena sudah mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang disusun secara komprehensif dan melibatkan pemda, kabinet, dan DPR. Sikap nasionalismenya makin mengemuka ketika bicara tentang bagaimana IMF gagal dalam memulihkan ekonomi, tetapi di sisi lain peranan lembaga itu justru masih dominan. "Yang memerintah Indonesia ini siapa dengan begini? Kan bukan pemerintah Indonesia lagi," katanya, dengan suara meninggi. Lebih jauh pendapat dia tentang berbagai hal, berikut ini nukilan penuturannya kepada wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari, Agung Widyatmoko dan wartawan foto Alfian Kartim.

Pemerintah diberitakan sudah punya white paper, semacam garis besar kebijakan ekonomi pasca LoI dengan IMF. Bagaimana menurut Anda?
Kwik Kian Gie: Itu saya belum punya. Kalau saya sih tidak perlu white paper, sebab pendirian saya bahwa kita sudah mempunyai Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan) yang disahkan oleh DPR yang isinya seluruh program kerja kabinet. Nah, kalau sekarang bangsa Indonesia sudah mempunyai Repeta seperti itu, mengapa butuh white paper lagi? Itu yang saya ndak ngerti.
Adakah beda Repeta dan white Paper?
Saya belum mendapat laporan sama sekali, katanya belum jadi. Dan janji mereka untuk mengumumkan kan juga belum toh? Kenapa? Saya juga nggak tahu.
Lantas, bagaimana dengan APBN sekarang, apakah menurut Anda sudah sinkron dengan Repeta?
Ya, sudah. Artinya dalam arti begini, APBN disusun berdasarkan Repeta. Jadi Rencana Pembangunan Tahunan di dalamnya antara lain mengandung prioritas-prioritas. Nah berdasarkan itu, alokasi dana yang ada yang dicerminkan dalam APBN itu sudah klop. Sebagai contoh yang sangat jelas sekali kesatuan NKRI itu terancam dan dianggap sangat penting. Nah pencuatannya di APBN adalah anggaran untuk TNI/Polri kan loncat menjadi kedua yang tertinggi setelah anggaran pendidikan. Jadi itu sudah in line semua.
Bagaimana dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN?
Nah, kalau target itu kan sifatnya forecast. Forecast itu sifatnya adalah bahwa kalau tidak ada itu, tidak jadi RAPBNnya. Jadi itu mesti ditentukan, nah menentukannya itu dengan cara apa yang serealistis mungkin? Itu ternyata dengan metoda kira-kira. Berdasarkan angka-angka statistik yang ada berunding lah ahli-ahli Departemen Keuangan dan BI, terutama mereka yang berunding untuk penentuan target tadi. Tapi penentuan target itu sebetulnya gunanya apa, kecuali bahwa RAPBN jadi tadi. Tapi apakah benar target itu akan tercapai? Karena dalam masa yang lampau kan lebih banyak melesetnya daripada yang tidak.
Biasanya, dari target pertumbuhan ekonomi itu dapat ditarik target-target lain, misalnya berapa lapangan kerja yang bisa disediakan….
Lho, itu kan keinginan pemerintah supaya ada pertumbuhan ekonomi 5%. Yang membuat pertumbuhan ekonomi itu siapa? Dunia bisnis.Nah, tidak bisa dipaksa-paksa. Kan pemerintah tidak bisa mengatakan kepada dunia bisnis Anda harus investasi tambahan. Sedang mereka kan mikir untung rugi. Bagaimana kalau nggak laku dijual? Jadi saya sih dari dulu tidak mengerti kalau itu mesti diadakan dan kalau tidak jadi tidak ada APBNnya. Itu pun kalau saya, saya wanti-wanti kepada DPR jangan terlampau percaya. Oleh karena segala sesuatu perilaku manusia yang diquantify itu selalu mempunyai kecenderungan orang-orang percaya seolah-olah itu benar. Padahal tidak mungkin mengkuantifikasi perilaku manusia.
Kini Pemerintah telah mengambil opsi Post Program Monitoring (PPM). Bagaimana prospek hubungan Indonesia dengan IMF pasca opsi ini?
Ya bagus sekali oleh karena maunya IMF dituruti 100%. Maunya IMF dan maunya tim ekonomi yang menjadi kroninya IMF dituruti 100%, ya senang dong. Jadi hubungan akan bagus sekali. Tetapi apakah ini baik untuk rakyat banyak itu yang tanda tanya besar.
Tampaknya Anda mengkhawatirkannya. Apa kekhawatiran Anda?
Kekhawatirannya oleh karena hubungan dengan IMF yang begitu dekat walaupun berubah dari Letter of Intent menjadi PPM. PPM adalah sesuatu untuk menutupi fakta dominasi IMF yang terselubung dimana dengan PPM itu IMF akan memaksa jual ini jual itu, tidak peduli berapa harganya, seperti Bank Niaga, BCA, Telkom, Indosat, itu yang paling mengkhawatirkan. Dan sangat merugikan masyarakat. Ya habislah kita!
Tapi pemerintah mengatakan itu layak dijual karena alasan menutupi defisit APBN?
Defisitnya APBN disebabkan oleh apa? Kenapa kita menjadi begitu tidak mampu sehingga APBNnya defisit? Karena membayar utang. Utang itu muncul karena pemerintah mempunyai utang yang luar biasa besarnya karena IMF mengatakan bahwa pemerintah harus menginjeksi bank dengan obligasi rekap Rp430 triliun belum termasuk bunganya. Sekarang pertanyaannya lagi apakah resep IMF itu betul? Sekarang ada kelompok yang mengerti betul urusan perbankan dan urusan corporate finance yang mengatakan (resep IMF) tidak betul, yaitu kelompoknya Dradjad Wibowo. (Tim ini pernah mengajukan solusi alternatif, Red). Lalu saya tanya Dradjad Wibowo. Ia mengatakan bukannya (solusi yang mereka ajukan) tidak aplikatif . Dia mengatakan IMF nggak ngerti apa yang mereka artikan. Karena orang-orang IMF adalah ekonom moneter dan ekonom makro, nggak bisa membaca dan membayangkan neraca bank segala macam. Nah mana yang betul saya tidak tahu. Kecenderungan saya, saya pro Drajad Wibowo cs.
Alasannya?
Karena saya punya pengalaman sejak 1993 dan seterusnya sampai 2000, saya seminggu sekali menulis. Ternyata kan betul semua. Sebelum itu tulisan yang saya rangkum dalam buku ‘Saya Mimpi menjadi Konglomerat’ kan itu suatu demonstrasi yang luar biasa bahwa para pengatur ekonomi ini tidak mengerti ekonomi perusahaan, tidak mengerti perilaku pengusaha, ditipu, ditipu, ditipu terus menerus.
Dapat Anda tunjukkan contohnya?
Nah (menyangkut rekapitalisasi perbankan) sampai sekarang itu apa bisa dimengerti bahwa bank itu diberi uang tunai, pendapatan, begitu besarnya sampai banknya memperoleh laba, tanpa berbuat apa-apa? Katanya bagus-bagus. Rente obligasi rekap itu begitu besarnya sehingga bank itu untung, tapi kalau itu diambil menjadi rugi besar. Bagaimana bisa dijelaskan?
Seharusnya?
Kalau orang yang mengerti bisnis, misalnya seorang bankir ditanya. Kalau Anda dijadikan dirut sebuah bank, lalu kemudian di bank itu Anda boleh berbuat apa saja, Anda saya jamin tidak rugi. Karena kalau Anda rugi Rp30 miliar, misalnya, langsung saya bayar Anda Rp30 miliar. Tetapi dengan satu tugas Anda perlahan-lahan sampai dengan 4 atau 5 tahun harus mampu membuat laba dengan kekuatan sendiri dengan cara menghimpun deposito, dan depositonya disalurkan ke dunia usaha dengan spread. Kalau seorang direktur, seorang manajer profesional beneran ditawari seperti itu mestinya kan gembira sekali. Mana ada orang diberi tugas dijamin tidak rugi sama sekali? Itu kan sudah suatu ketenangan kerja yang luar biasa. Dia bisa konsentrasi tenang sekali oleh karena itu.
Ini tidak! Anda akan saya beri uang sampai Anda dapat menunjukkan di buku Anda untung luar biasa. Nah, akhirnya dia menjadi percaya bahwa keuntungan itu prestasi dia. Lalu dia menaikkan gaji dia. Dia minta bonus, ini kan sudah edan! Tetapi kenyataan. Coba (Kwik menyebut sebuah bank rekapitalisasi), itu dicetak di audited report gaji Dirut Rp3,3 miliar! Gaji komisaris Rp450 juta setahun. Dari mana uang itu? 100% pemberian.
(Kwik beranjak ke kamar kerjanya, membawa sebuah tabel tentang daftar bank rekapitalisasi dan dana rekapitalisasi yang mereka terima). Jadi ini laporan audit mereka per 31 Desember 2002 untuk 10 bank. Yang satu Bank Mandiri, kalau dilihat kolom no 3 itu labanya Rp5,8 triliun. Tetapi dia memperoleh pendapatan sebesar Rp19,3 triliun dari pemerintah berupa obligasi, jadi diberi, disubsidi. Nah, kalau yang Rp19,3 triliun itu ditiadakan, maka Bank Mandiri menjadi rugi Rp13,5 triliun.(Lihat tabel, Red) Nah, ini kan keterlaluan. Jadi usulan saya mengapa tidak dibuat nol saja supaya nggak rugi nggak untung. Itu saja sudah senang sekali. Kenapa mesti dibuat laba sampai Rp5 triliun, kenapa? Sebab kalau laba ini dihilangkan, dan dibikin nol, itu pemerintah akan menghemat Rp14 triliun. Ini dibuang-buang supaya bank-bank ini laba, padahal dia ini kan nggak laba wong dia nggak kerja apa-apa kok. Ini apa namanya, sinting atau apa. (Tertawa)
Dan, Anda menganggap ini semua karena IMF?
Ini kan anjuran IMF, dia suruh mensubsidi sampai Rp430 triliun. Makanya saya sampai kayak orang gila, saya tidak bisa mengerti lagi logika menteri-menteri, pejabat tinggi, Dirjen, dan pejabat IMF. Saking takutnya bahwa saya yang salah, saya selalu minta tolong supaya saya dibantah. Nggak keluar bantahannya.

Anda juga sangat getol menentang opsi PPM oleh Pemerintah. Apa alasan Anda sebenarnya?
Bahwa yang dipilih PPM adalah bodoh! Mengapa? Mengapa memegang US$9 miliar (pinjaman dari IMF, Red) untuk membayar bunga, sedang US$9 miliar ini tidak boleh dipakai sama sekali sebelum yang US$25 miliar (cadangan devisa tanpa pinjaman dari IMF, Red) itu habis total. Kenapa mereka mengatakan kalau itu dibayar cadangan kita turun dari US$34 miliar menjadi US$25 miliar, kepercayaan goncang. Lho wong yang US$9 miliar bukan milik kita kok, karena tidak boleh dipakai. Itu kan second line of defence. Boleh dipakai kalau habis total yang US$ 25 miliar. Kalau kita bayar sekarang (pinjaman kepada IMF, Red) saya mengatakan ketika krisis 1997 cadangan kita cuma US$14,7 miliar, sekarang meningkat menjadi US$25 miliar. Mereka mengatakan kalau itu dibayar, cadangan kita merosot menjadi US$25 miliar. Saya mengatakan Anda yang tidak logis, mengapa? Itu baru logis kalau US$9 miliar boleh dipakai. Ini kan US$9 miliar tidak boleh dipakai. Jadi logikanya dimana, kecuali supaya bergandengan dengan IMF supaya IMFnya bisa dipakai untuk menekan presidennya sendiri. Karena itu lah prakteknya terus, prakteknya tim ekonomi sejak jaman Pak Harto. Presidennya ditekan-tekan sendiri memakai lembaga internasional dan sampai sekarang masih berjalan karena tim ekonominya berasal dari kelompok yang sama.
Jadi Anda berpendapat LoI dan PPM nggak ada bedanya?
Ada bedanya kalau bentuknya. Tapi dampaknya saya khawatir tidak ada bedanya, dampaknya dalam arti kalau LoI mendikte, PPM mungkin dia memasukkan sedikit-sedikit. Misalnya, begini, Anda harus lakukan, kalau tidak nanti dalam penilaian PPM akan dilaporkan yang jelek-jeleknya saja dulu. Dari keseluruhan ini kan ada baik dan jelek, nanti jeleknya yang dilaporkan ke dunia, karena di dalam PPM dia berhak melaporkan kepada dunia.
Secara pribadi, apa yang paling prinsip alasan Anda dalam menolak IMF?
Bagini, kita mesti tentukan dahulu Pancasila dan lahirnya Pancasila, itu masih menjadi konsensus bangsa Indonesia atau tidak lagi? Itu mesti dijawab. Menurut saya masih, yakin sekali saya. Nah sekarang pidatonya Bung Karno dibaca. Pidatonya Bung Karno mengatakan karena dia pada 1 Juni 1945 diminta oleh penguasa Jepang untuk memberi jawaban landasan filosofi Anda apa ini untuk mendirikan negara. Terus Bung Karno bilang, ‘Apa?, ini negaraku! Ndak perlu landasan filosofi, tidak perlu apa-apa, menit ini juga, ini negaraku, menit ini juga, dalam kondisi miskin, dalam kondisi goblok, dalam kondisi terpuruk, kondisi apa pun juga ini negaraku, saya mau merdeka. Anda tidak ada urusan sama sekali dengan kami!’
Tanpa pemandoran sebenarnya kekuatan kita seberapa?
Wow, sekarang ada urusan lain lagi, Bung Hatta itu diadili di Den Haag, dia diadili karena dianggap mahasiswa berpolitik. Dalam pledoinya dia berkata kepada Majelis hakim di sana. ‘Saya lebih baik Indonesia hancur lebur dan musnah masuk di dalam laut daripada dijajah oleh tuan-tuan!’ Vonisnya bebas. Bung Hatta kan bukan orang yang ekstrim-ekstrim yang bombastis. Itu urusan prinsip kan?
Dalam prakteknya nanti bagaimana PPM itu dijalankan? Berapa kali pemerintah harus berkonsultasi dengan IMF?
Ada yang mengatakan dua kali setahun. Tapi yang saya dengar dari Daniel Citrin (kepala perwakilan IMF di Indonesia) disini itu katanya empat kali setahun. Bentuknya ya dialog, tapi dialognya tidak sebagai anggota biasa. Jadi dia datang dan dia berhak melihat semua kebijakan yang berhasil diformulasikan, kemudian dia berhak melihat pelaksanaan kebijakan itu seperti apa, dan sesudah itu evaluasinya dia berhak mengumumkan kepada dunia. Kalau dia minta laporan itu harus dibuat atau kalau ndak dia mengirim semacam auditor. Ditanya, misalnya, tugas Anda sebagai menteri transmigrasi apa, tugas menteri buruh apa, ini semua sampai dimana.
Itu untuk semua departemen?
Kalau saya mengacu pada LoI semua departemen kena. Karena yang dulu, 1997 sampai sekarang, saya himpun dalam buku, itu apa pun diatur,lingkungan hidup juga diatur. Bukan hanya keuangan saja.
(Kwik mengambil sebundel LoI yang sudah ditandai). Ini yang dilakukan (IMF) sejak 1997 sampai sekarang, ini staf saya yang rangkum. Dalam bidang restrukturisasi perbankan 327 tindakan, oke masih ada urusan dengan keuangan. Dalam bidang restrukturisasi utang perusahaan, 114. Ok, masih ada sedikit-sedikit (hubungannya) tapi mulai jauh. Dalam bidang desentralisasi 41, apa urusan IMF dengan desentralisasi? Dalam bidang lingkungan 44, dalam bidang fiskal 168, dalam bidang perdagangan luar negeri 82, dalam bidang deregulasi dan investasi 59, dalam bidang reformasi hukum 59, dalam bidang pinjaman dan pemulihan aset 131, dalam bidang kebijakan moneter dan bank sentral 105, lain-lain 26, dalam bidang privatisasi BUMN 120, dalam bidang jaring pengaman sosial 26. Ini semua saya hitung. Ini apa? Kalau bukan mau menjajah apa maksudnya? Yang memerintah Indonesia siapa dengan ini? Kan bukan pemerintah Indonesia lagi. Ini belum lagi country reportnya Bank Dunia lho. Kita juga punya itu yang juga harus dijalankan, kalau tidak diboikot CGI segala nanti. Jadi Indonesia ini sekarang negara apa? yang saya bingung itu disitu, saya bingung!
Apakah hal ini tidak dibicarakan di rapat kabinet?
Oh, terus! Saya sampai mengatakan ini yang memerintah bukan kabinet ini. Yang memerintah ini sudah IMF dan Bank Dunia. Saya bicara ini di sidang kabinet, ada presidennya dan wakil presidennya.
Tidak ada komentar?
Tidak ada.
Membantah, misalnya?
Tidak. Diam saja, dengarkan dan seolah-olah saya tidak bicara. Setiap kali begitu.
Seharusnya kabinet kan bisa mengambil keputusan tentang ini…
Kabinet tidak pernah punya suara karena dalam sidang kabinet, presiden membuka, menko berbicara, menteri giliran berbicara…terus ditutup. Tidak ada kesimpulan dan tidak ada diskusi. Karena yang berhak mengambil keputusan dalam sistem presidensiil kabinet kan hanya presiden dan tidak perlu di dalam sidang kabinet dia mengambil keputusan, di mana saja, kapan saja.
Bagaimana dengan opsi PPM itu, apakah itu keputusan kabinet atau presiden?
Rapat kabinet ada, soal opsi apa, berdebat ada, tapi setelah perdebatan Presiden tidak mengambil keputusan. Keputusan Presiden baru saya dengar ketika mengucapkan pidatonya pada 15 Agustus, waktu itu baru saya tahu. Oh, yang dipilih ini.
Ini juga berlaku untuk keputusan yang lain?
Oh iya. Release and discharge, penarikan subsidi, macam-macam.
Bagaimana sikap Anda kalau nanti diminta membuat laporan untuk IMF dalam kunjungannya yang 4 kali setahun?
Oh kalau saya diminta membuat laporan saya nggak mau. You go to hell! (Tertawa) Itu kalau saya yang diminta dan sampai sekarang IMF tidak pernah meminta apa-apa dari saya. Suara saya akan seperti ini terus. Dan kalau kalah terus tidak apa-apa. kan rakyat banyak yang lebih paham, lebih pandai, iya kan?
Anda nggak takut kalau ‘di-recall’?
Mau di recall, mau dipecat, mau diapakan..ndak..ndak (takut). Saya sangat bersahabat dengan Bu Mega sampai saat ini. Kalau itu tidak akan luntur.
Setahu Anda, bagaimana pandangan pribadi Mega sendiri tentang opsi PPM ini?
Tidak pernah mau membicarakan secara pribadi dengan saya. Mungkin Bu Mega ingin menghindari supaya antara kita tidak terjadi ketegangan. Saya juga tidak pernah mau membicarakan dengan Ibu Mega. Kalau ada sidang kabinet baru saya akan bicara. Tapi kalau berdua begitu saya tidak mau merusak suasana keakraban itu.
Jika diminta membandingkan apakah ada perbedaan pandangan Mega sebelum dan sesudah jadi presiden mengenai masalah seperti PPM ini, apa pendapat Anda?
Ada, tetapi ini tafsiran pribadi saya. Karena Bu Mega sebagai Ketua PDI P thok, itu tidak punya beban. Tetapi sebaagai presiden kan harus memperhatikan kepentingan seluruh bangsa ini. Dan masukan yang diberikan kepada Ibu Mega oleh orang-orang lain seperti apa saya tidak tahu yang membuatnya memilih PPM. Mungkin begitu kuatnya ditakut-takutinya, karena sejak jaman Pak Harto yang saya dengar ditakut-takuti terus.
Kalau sekarang siapa yang paling kuat mengambil kebijakan ekonomi?
Saya kira tidak jelas, tapi dua itu. Keuangan dan Menko Perekonomian. Dua itu. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat. Nampaknya malah menteri keuangan.
Apakah tidak ada diskusi antara Anda dengan kedua menteri itu?
Ndak. Diskusi begini tidak ada. Debat di dalam sidang kabinet iya, tapi tidak ada diskusi.
Karena apa?
Karena saya tidak merasa butuh dan mereka tidak merasa butuh. Tidak ada inisiatif dari salah satu kita berdua.

Kwik: Pengusaha, Pengamat, Menteri
Nama : Kwik Kian GieTempat dan Tanggal lahir: Juwana, Jawa Tengah 11 Januari 1935Pendidikan : *1955 SMA Bagian C - 1956 FE-UI (Tk.Persiapan) - 1956-1963 Nederlandsche Economiche Hogeschool, Rotterdam Belanda Status:
Menikah dengan tiga anak
Karya : - 1993 Saya Bermimpi Jadi Konglomerat (Jakarta, Gramedia) - 1994 Analisa Ekonomi Politik Indonesia (Jakarta,Gramedia Pustaka Umum) Organisasi:Ketua DPP/Ketua Litbang PDIPKarier : - 1963-1964 Staf Lokal KBRI di Den Haag - 1964-1965 Direktur Nederlands Indonesische Geoderen Associatie - 1965-1970 Direktur NV handelsonderneming "Ipilo Amsterdam" - 1971-1974 Direktur PT Indonesian Financing & Investment Company - 1978-1990 Direktur dan Salah Seorang Pemegang saham PT Altron Panorama Electronics - 1978 Dirut PT Jasa Dharma Utama - 1978 Komisaris PT Cengkih Zanzibar - Sejak 1985 Pengamat/penulis ekonomi di KOMPAS- 1987 Bersama Djoenaedi Joesoef dari Konimex dan Kaharudin Ongko dari Bank Umum Nasional,menggagas terbentuknya Institut Bisnis Indonesia (IBiI),dan bersama Yayasan Wit teven Dekker membentuk IBiI.Kwik menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur sejak pendiriannyaAnggota MPR/DPR-RI dan Wakil Ketua MPR-RI 1999.Menko Ekonomi Kabinet Persatuan Nasional 1999-2000Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kabinet Gotong-Royong 2001-2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(c)wartabisnis

Foto: www.tokohindonesia.com

Rizal Ramli

2006-02-05T03:31:00.000-08:00

Stabilitas Moneter Karena Faktor Eksternal

Nama Rizal Ramli kembali mencuat ketika hasil studinya dan 35 ekonom lainnya dalam kelompok INDONESIA BANGKIT, diluncurkan. Kajian itu mendapat sambutan dan dukungan luas, di kalangan dunia bisnis, politisi, universitas dan media. Dan, itu dilansir jauh sebelum tim exit strategy mengumumkan rumusan mereka tentang opsi-opsi pasca pengakhiran hubungan dengan IMF.

Berbeda dengan tim exit strategy yang masih mengacu pada kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan IMF, studi INDONESIA BANGKIT bekerja dengan landasan tanpa adanya keterlibatan IMF samasekali, walaupun Indonesia harus tetap menjadi anggota IMF. Kajian itu telah membuka berbagai kemungkinan, termasuk inventarisasi langkah-langkah penggalian sumber dana yang selama ini tak pernah terpikirkan oleh kalangan ekonom konvensional.

Tak mengherankan bila mantan Menko Perekonomian ini sedikit gusar membaca wacana yang berkembang tentang opsi-opsi pengakhiran hubungan dengan IMF. Sebagian besar opsi itu masih mengasumsikan adanya peran IMF sebagai ‘mandor’ dalam pelaksanaan program-program ekonomi, sesuatu yang menurut dia, sudah harus diakhiri. Untuk menggali pandangannya lebih jauh, wartawan WartaBisnis, Eben Ezer Siadari dan Deden Setiawan mewawancarainya akhir pekan lalu.

Bagaimana Anda melihat wacana yang berkembang tentang pengakhiran kontrak dengan IMF?

Rizal Ramli: Tim Pemerintah selama ini menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa exit strategy itu hanya menyangkut opsi dalam konteks hubungannya dengan IMF. Misalnya apakah itu yang disebut Precautionary Arrangement, Stand By Agreement, Post Program Monitoring dan sebagainya. Jadi mereka terlalu menyederhanakan masalah dengan menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan exit strategy itu hanya sekadar modus hubungan dengan IMF. Padahal yang dimaksud secara implisit dalam Tap MPR 2002 dan yang dipahami oleh semua teman-teman Tim INDONESIA BANGKIT, pengertian exit strategy itu adalah apa strategi pemerintah setelah keluar dari program IMF untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran, meningkatkan ekspor dan cadangan devisa. Apa strategi dan policy pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal, apa strategi untuk memperbaiki penggunaan kapasitas terpasang di dalam negeri, yang sekarang hanya beroperasi pada 60%, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Jadi mereka ini benar-benar menunjukkan mentalnya sebagai agen IMF dengan menyederhanakan masalah soal exit strategy dengan hanya memfokuskan diri pada soal pola-pola hubungan dengan IMF.

Seharusnya bagaimana?

Jadi, semuanya masih akal-akalan. Padahal kalau pemerintah punya blue print yang betul, program yang betul, schedule yang betul, ada hitungan-hitungannya tentu kan? Oke kita bayar IMF sekian, dalam setahun lagi berapa peningkatannya , balance payment kita dua tahun lagi bagaimana, posisi fiskal bagaimana, begitu. Dan apa strategi dan policies agar cadangan, neraca pembayaran, dan posisi fiskal meningkat, Jawaban ini nggak ada karena penyederhanaan masalah itu tadi.

Dalam beberapa wacana kami mendapat kesimpulan setelah keluar dari IMF pola kebijakan Pemerintah masih banyak mirip dengan kebijakan ketika IMF masih ada. Menurut Anda?

Nah kalau itu enggak ada yang baru. Rencana pengurangan subsidi BBM sampai tahun 2005 itu sudah ada di Propenas, berapa persen dikurangi setiap tahun sampai tahun 2005 sehingga sama dengan international price.

Tampaknya school of thought teknokrat penentu kebijakan ekonomi sekarang ini memang masih bias kepada IMF. Menurut Anda?

Yang pertama school of thought-nya memang begitu. Menteri Keuangan pola pikirnya adalah pola pikir seorang monetarist. Artinya segalanya dilihat dalam konteks moneter. Sebenarnya Menteri Keuangan sekarang lebih cocok sebagai Gubernur BI karena setiap kali bolak-balik ngomongin inflasi, nilai tukar dan tingkat bunga. Yang ngomong itu bolak-balik seharusnya Gubernur BI. Karena memang tugas utama BI, sesuai dengan UU BI, di Indonesia maupun seluruh dunia adalah bagaimana menstabilkan dan menurunkan tingkat suku bunga dan menjaga inflasi termasuk nilai tukar. Jadi kalau menteri keuangan bolak-balik ngomongin ketiga indikator tersebut dan melupakan indikator lainnya, ya dia salah tempat.

Kan ada pembagian tugas, untuk bidang moneter itu tugas BI. Bidang fiskal tugas Menteri Keuangan. Artinya apa? Menteri Keuangan harus menentukan dulu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, berapa pengangguran yang ingin dikurangi. Lalu setelah itu dicari tingkat inflasinya yang akseptable. Jadi objek utama Menteri Keuangan dan Menko Ekuin adalah mencapai peningkatan ekonomi yang tinggi dan mengurangi pengangguran. Karena jika pengangguran menurun otomatis kesejahteraan masyarakat membaik, daya beli membaik. Ini terbalik, Menteri Keuangan bolak-balik mengatakan indikator yang seharusnya menjadi tugas gubernur BI. Nah itu menunjukkan biasnya sebagai monetarist. Ya mungkin sekaligus juga ingin mendapat credit point.

Apakah memang ekonomi sudah benar membaik?

Memang jadi pertanyaan, kalau menurut tim pemerintah, ekonomi sudah membaik dengan indikatornya seperti itu tadi. Tapi benar sekali pendapat yang mengatakan, tidak ada negara di seluruh dunia yang katanya ekonominya membaik tetapi pengangguran meningkat. Kalau di Amerika membaik, ya pengangguran berkurang seperti pada zaman Clinton. Di Jerman, di Eropa, di Asia, tidak ada negara yang katanya ekonomi membaik tapi pengangguran meningkat. Ada kontradiksi di situ, seharusnya ekonomi membaik, pengangguran berkurang. Dan pengurangan pengangguran adalah indikator perbaikan ekonomi paling penting dari suatu pemerintahan. Kenapa kontradiksi tersebut bisa terjadi di Indonesia? Karena itu tadi. Yang dijadikan objektif adalah nilai tukar, inflasi, tingkat bunga, padahal hal-hal itu seharusnya hanyalah "target antara" dari tim ekonomi. Target akhir seharusnya pengurangan pengangguran. Jadi bias monetarist tersebut yang mengakibatkan cara berpikir terbalik itu.

Yang kedua adalah cara berpikir monetarist tersebut sangat menguntungkan kreditor. Oleh karena itu tidak aneh jika Menteri Keuangan dipuji oleh kreditor karena lebih mengutamakan kepentingan mereka ketimbang penciptaan lapangan kerja.

Tetapi jika dilihat dari upaya untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk membayar utang, Menteri Keuangan sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Membayar utang itu ada dua cara. Dengan menekan konsumsi, menekan segala macam pengeluaran, mengetatkan ikat pinggang, sehingga surplusnya dapat dipakai untuk membayar utang. Yang kedua yang lebih kreatif, bagaimana meningkatkan kapasitas untuk membayar utang sekaligus menegosiasikan kepada kreditor untuk mendapatkan term yang lebih lunak dalam restrukturisasi utang. Dan itu bisa dilakukan di luar konteks Paris Club. Karena mayoritas kreditor Indonesia adalah Jepang, ADB, Bank Dunia, dan Amerika Serikat. Jadi fokus saja ke lembaga-lembaga dan negara-negara tersebut sehingga restrutukturisasi utang lebih optimal.

Jadi ada perbedaan fundamental. Pendekatan yang mendahulukan kepentingan kreditor, cara berpikirnya selalu dengan menekan pengeluaran semaksimal mungkin. Macam-macam, yang penting kreditor dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini Menteri Keuangan berhasil. Tetapi bukan berhasil dalam kategori kedua, yakni meningkatkan kapasitas membayar utang. Menteri Keuangan sama sekali tidak tertarik untuk melakukan itu, karena lebih sulit dan memerlukan kreativitas. Tetapi prioritas pada kepentingan kreditor berbahaya. Karena keberhasilan dalam kategori pertama sebenarnya akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, mengorbankan kesempatan penciptaan lapangan kerja, tetapi aman bagi kreditor. Sementara keberhasilan dalam kategori kedua, bisa menjawab kepentingan kreditor tetapi sekaligus bisa meningkatkan capacity to pay dan percepatan penciptaan lapangan kerja.

Artinya target pertumbuhan yang ditetapkan selama ini terlalu rendah?

Ya terlalu rendah, dong. Target pertumbuhan seperti itu enggak perlu kerja keras dan kreativitas. Istilahnya tanpa ngapa-ngapain saja pertumbuhan 3-4% masih bisa dicapai. Oleh karena itu, yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan pendekatan secara filosofis dan strategis. Kalau Menkeu, dipenuhi dulu kewajiban kepada kreditor, setelah itu diam saja, dipertahankan stabilitas makro, stabilitas finansial, otomatis investor datang dengan sendirinya, ekonomi booming dengan sendirinya, ini adalah cara berpikir IMF, pola monetarist tadi. Sementara paradigma lain sangat berbeda. Genjot pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai macam policy. Kalau ekonomi nasional meningkat otomatis investor datang dengan sendirinya. Jadi berbeda sekali pendekatannya. Pendekatan Menteri Keuangan yang seperti ini lebih pada pendekatan pasif, persis seperti menunggu Godot. Yang penting stabilitas finansial kita jaga, padahal itu nggak cukup, iya kan? Pendekatan alternatif adalah mari kita tingkatkan pendapatan domestik dengan berbagai macam policy. Kalau ekonomi Indoensia tumbuh 5-6% otomotis investor akan datang dengan sendirinya. Karena rugi kalau dia nggak datang. Jadi itu perbedaan pendekatan yang sangat signifikan.

Apakah pendekatan ini yang Anda lakukan ketika menjadi Menko Ekuin?

Kami mencoba restrukturisasi utang di luar konteks IMF kan? Misalnya kami terima utang dari IMF cuma US$ 400 juta selama 1,5 tahun jadi Menko, padahal kami membayar US$ 1,7 miliar ke IMF. Enggak ada apa-apa itu dengan ekonomi Indonesia. Iya kan? Itu kan tanpa IMF. Bahkan ketika itu kami ogah-ogahan terima utang US$ 400 juta dari IMF karena memang tidak ada manfaatnya, tapi kita bayar ke IMF US$ 1,7 miliar. Kita memulai inisiatif untuk melakukan debt to nature swap. Tukar konservasi alam dengan hutan. Kemudian ada macam-macam alternatif lain. Termasuk mulai menegosiasikan dengan Bank Dunia untuk men-swap utang Indonesia yang sekarang bunganya 3% dengan pinjaman dari IDA yang bunganya sangat murah, nyaris nol persen. Strategi itu maksudnya supaya stock utang luar negeri kita kurangi dengan swap dengan pinjaman International Development Agency (IDA) Bank Dunia yang bunganya lebih murah dan jangka waktunya lebih panjang. Itu mengurangi stok utang.

Dalam konteks ini, apakah tidak ada pengimbang kaum monetarist di kabinet sekarang? Mengapa pendekatan ini yang kelihatan dominan?

Ya, ada barangkali dengan pendekatan orang bisnis, seperti Yusuf Kalla yang memang agak luar biasa dan "street-smart". Dia Menko Kesra tapi karena punya pengalaman sebagai orang bisnis, pernah jadi menteri perindustrian, banyak memahami soal ekonomi. Sementara Menkonya kan pasif, tidak bersikap di dalam banyak hal, sehingga kelihatan Menkeu yang set the tone. Bukan Menko. Menko terlalu sibuk dengan ngomong di awang-awang, ya kan?

Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Menteri Keuangan, dalam konteks pemulihan ekonomi tidak berbuat apa-apa?

Nggak juga. Dia kan ada target-target yang dia sepakati bersama IMF. Defisit anggaran berapa targetnya tahun ini, minus berapa, nah bagaimana caranya agar budget-nya minus sekian. Itu yang dia lakukan. Caranya bisa dengan pajak atau memperlambat pengeluaran. Jadi ada surplus. Jadi waktu dicek IMF pada kuartal I, apakah sesuai target nggak, ya sesuai. Kalau perlu dengan perlambatan pengeluaran. Buat IMF kan bukan prioritas ekonominya mau tumbuh berapa. Yang penting budget bisa dikendalikan untuk bayar utang. Kemudian kuartal kedua tercapai enggak? Tercapai. Ya, itu mainannya biasanya dengan memperlambat pengeluaran sehingga target defisit tercapai, tetapi aktifitas eknomi melambat. Jadi itu lah yang dilakukan, menuruti keinginan IMF.

Tetapi ada satu lagi yang penting dalam kaitan stabilitas finansial yang dicapai saat ini. kesan yang diberikan stabilitas ini adalah hasil prestasi dan policy yang canggih. Tapi menurut penilaian kami, ini adalah externally driven stability. Stabilitas yang di-drive oleh faktor eksternal.

Maksudnya?

Ada tiga faktor, satu adalah anjloknya nilai tukar mata uang dolar AS yang sudah terjadi sejak satu setengah tahun lalu dan ini berlanjut karena Menteri Keuangan AS beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa AS tidak mendukung strong US dollar policy. Sehingga kelemahan dollar Amerika ini besar kemungkinan, akan berlanjut sampai akhir tahun ini. Akibat dolar melemah terhadap seluruh mata uang dunia, rupiah juga ikut keseret ikut-ikutan menguat. Karena rupiah menguat, ada ruang untuk mengurangi imported inflation, inflasi barang-barang impor dan ada ruang untuk menurunkan tingkat bunga.

Nah, yang kedua adanya pinjaman IMF untuk tambahan cadangan devisa memberikan ilusi seolah kita stabil secara finansial. Ilusi. Sehingga tidak ada pressure untuk all out meningkatkan cadangan devisa dengan menggenjot ekspor dan dengan meningkatkan efisiensi dalam negeri. Ketiga, yield dalam US dollar yang sangat rendah diluar negeri mendorong short-term capital flow yang bakal sangat fluktuatif.

Nah jadi kondisi saat ini adalah externally driven stability, ini yang menjelaskan tadi kenapa ada kontradiksi antara adanya stabilitas vs. peningkatan penggangguran tadi. Sangat berbeda jika stabilitas financial itu hasil dari faktor-faktor domestik, istilahnya itu hasil dari internally-driven stability, stabilitas yang di-drive oleh faktor internal. Misalnya karena ekspor kita melonjak lebih dari 20%, peningkatan efisiensi, produk industri kita meningkat, sehingga barang-barang kita kompetitif didalam dan luar negeri. Penggunaan kapasitas terpasang naik, dari sekarang 60% ke 80-90%. Nah, itu adalah internally driven stability, stabilitas yang didorong oleh faktor internal. Ini akan jauh lebih sustainable dan kokoh. Dan ini akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran karena faktor-faktor untuk menggerakkan stabilitas finansial tersebut digerakkan semuanya oleh faktor internal. Sementara externally-driven stability karena dolar AS yang kebetulan melemah terhadap semua mata uang, karena yield dalam US$ yang merosot, ya nggak ada dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Apalagi sekarang itu volume transaksi dolar per hari kurang dari US$ 200 juta. Padahal sebelum krisis, sektor US$ 4 milyar perhari. Pasarnya sangat tipis, sehingga tidak aneh dampaknya relatif kecil terhadap sektor ekonomi riel.

Dan, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa inflasi turun karena daya beli rakyat turun, atau karena deflasi?

Kalau deflasi saya belum terlalu berani mengatakan. Tetapi lihat contohnya Singapura, inflasi anjlok, toko-toko kasih diskon 30-50%, apa itu ciri keberhasilan? Karena ekonomi Singapura lagi down banget sebelum SARS dan setelah SARS. Dan itu sebetulnya juga terjadi di Indonesia karena daya beli sudah merosot di kalangan menengah ke bawah. Kalau yang di lapisan paling atas itu enggak usah dipikirin. Dari dulu mereka sudah bisa beli mobil mewah, rumah baru, nggak ada masalah buat mereka. Tapi yang menengah bawah ini yang mulai merosot daya belinya. Apa indikatornya, salah satunya adalah rokok non-premium, golongan bawah kan banyak sekali merokok jenis ini, itu drop sampai 30% semester I. Industri labour-intensive seperti pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu, kayu, dll., banyak yang rontok dan penggunaan kapasitas terpasang turun ke bawah 60%. Jadi itu turut memberikan tekanan terhadap daya beli dan penurunan inflasi.

Kalau paradigma monetarist ini berkembang terus apa yang akan terjadi?

Akibatnya pengangguran dan kesejahteraan akan semakin parah. Tentu harus ada langkah-langkah bagaimana untuk meningkatkan penggunaan kapasitas dari saat ini 60% ke 80-90%. Nah pada waktu itu investor baru mikir untuk menambah investasi di Indonesia, iya akan? Tapi kalau kita mengharapkan investor datang pada saat penggunaan kapasitas baru 60% di sektor manufaktur, wah kita mimpi di siang bolong. Biar pun dikatakan keamanan dan politik stabil, wong masih ada kapasitas nganggur 40%. Pengusaha kan harus nunggu dulu sampai habis kapasitasnya, kalau perlu 100% lebih. Jadi harus ada peningkatan kapasitas baru investasi masuk.

Tapi kelihatannya ini nggak bakal dilakukan?

Nggak bakal dilakukan. Karena cara berpikirnya cara berpikir monetarist, cara berpikir garis IMF itu tadi. Di mana yang penting itu stabilitas finansial, yang lain nggak penting. Dan akan berlanjut saya kira. Jadi tidak akan membangun kekuatan produktif. Menurut saya putus kontrak dengan IMF adalah salah satu caranya. #####

BIODATA
Nama
:
Rizal Ramli
Tempat/Tgl.lahir
:
10 Desember 1953
Agama
:
Islam
Pendidikan
:
- Institut Teknologi Bandung (1978) - Sophia University, Tokyo, Jepang (Summer 1975) - Boston University, Amerika Serikat (1982, MA Bidang Ekonomi) - Boston University, Amerika Serikat (1990, Ph.D Bidang
Ekonomi)
Karir
:
Dosen Pasca Sarjana, Universitas Indonesia (1991 - 2000)
Managing Director ECONIT (1993 – 2000)
Mantan Menko Perekonomian dan Kabulog (2000 - 2001)
Mantan Menteri Keuangan (2001)
Chairman of the Board ECONIT (2003)

2004
(c)wartabisnis